Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The objective of this study is to investigate the impact of greenhouse gas (GHG) emissions disclosureand environmental performance on firm value, and then it examines the role of environmentalperformance in moderating the relationship between them. The analysis of this study uses moderatedregression analysis with panel data. The sample consists of firms that listed in PROPER?s rankand BEI for 2010-2013. Consistent with legitimacy and signaling theory, the results show thatGHG emissions disclosure has a positive impact on firm value, while environmental performancedoes not, except for the gold rank. Then, the PROPER?s rank that is a proxy for the environmentalperformance cannot be moderating that relationship. It is probably that the ranks cannot representthe environmental performance of firm as a whole, so there is no evidence that the rank will bemoderating the relationship between GHG emissions disclosure and firm value.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan emisi gas rumah kaca (GRK)dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan, serta menguji peran kinerja lingkungan dalammemoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi moderasidengan data panel. Sampel penelitian terdiri atas perusahaan yang terdaftar dalam peringkatPROPER dan BEI selama periode 2010-2013. Sejalan dengan teori legitimasi dan sinyal, hasilpenelitian menunjukkan bahwa pengungkapan emisi GRK berpengaruh positif terhadap nilaiperusahaan, tetapi kinerja lingkungan tidak memengaruhi nilai perusahaan, kecuali untuk peringkatemas. Kemudian, peringkat PROPER tidak dapat memoderasi pengaruh positif antara pengungkapanemisi GRK dan nilai perusahaan. Hal ini kemungkinan karena pasar menilai peringkat tersebut tidakdapat menggambarkan kinerja lingkungan perusahaan secara keseluruhan sehingga dengan adanyakinerja lingkungan tidak memengaruhi hubungan positif antara pengungkapan emisi GRK dan nilaiperusahaan."

"Penurunan produksi gas bumi dalam negeri mendorong penerapan sumber energi lain untuk menjaga ketahanan energi nasional. Coalbed Methane (CBM) dianggap sebagai kandidat potensial karena karakteristiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pemanfaatan CBM untuk menghasilkan Compressed Natural Gas (CNG). Penelitian ini mengkaji simulasi proses produksi CNG dari CBM dengan teknologi yang menghasilkan emisi paling rendah. Penelitian ini mengeksplorasi skenario pemanfaatan gas buang yang dihasilkan dalam proses. Penelitian ini juga akan membahas biaya dan skema transportasi BBG untuk pengguna di Sumatera Selatan. Studi ini menemukan bahwa CBM dapat diolah menjadi CNG menggunakan teknologi yang digunakan dalam pengolahan gas alam konvensional. Studi ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh antara penggunaan dan jumlah kombinasi gas buang yang digunakan sebagai sumber energi proses terhadap jumlah CNG dan emisi yang dihasilkan pada akhir proses. Ditemukan bahwa jumlah emisi terkecil diperoleh ketika semua gas buang digunakan sebagai penyumbang energi dalam proses tersebut. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa biaya transportasi CNG akan tergantung langsung pada metode kepemilikan armada transportasi CNG tersebut.

---

The decline in domestic natural gas production has encouraged the application of other energy sources to maintain national energy security. Coalbed Methane (CBM) is considered to be a potential candidate due to its characteristics. This research aims to study the use of CBM to produce Compressed Natural Gas (CNG). This research examines the process simulation of CNG production process from CBM with the technology that produces the lowest emissions. This research explores scenarios for utilizing produced flue gas in the process. This research will also discuss the cost and CNG transportation scheme for users in South Sumatra. This study found that CBM can be processed into CNG using the technology used in conventional natural gas processing. This study concluded that there is an effect between the use and the number of flue gas combinations used as a process energy source on the amount of CNG and emissions produced at the end of the process. It was found that the smallest amount of emission was obtained when all flue gas was used as an energy contributor in the process. This research also concludes that the transportation cost of CNG will depend directly on the ownership method of the CNG transportation fleet."

"Daerah perkotaan yang dipadati oleh bangunan dan gedung tinggi dapat mempersulit proses pendistribusian energi listrik ke tengah kota. Adanya keengganan masyarakat jika pemukimannya dilewati saluran transmisi atau dibangun gardu induk, serta biaya pembangunan saluran kabel bawah tanah yang lebih besar dari saluran udara menambah tingkat kesulitan tersebut. Apabila penyaluran energi listrik terkendala maka daerah perkotaan akan mengalami krisis energi listrik sehingga mengganggu kehidupan masyarakat. Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan diatas adalah dengan pemasangan solar cell kaca (glasses solar cell) bermaterial thin film (CdTe) pada gedung bertingkat, yang berada ditengah kota dan energi listriknya dipasok oleh jaringan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Dalam penelitian ini, solar cell kaca akan dipasang pada gedung “W” yang sudah dibangun, dengan luas area pemasangan solar cell yaitu 6.916 m2. Level transparansi kaca gedung yang menjadi objek penelitian adalah 30%, sehingga pemasangan solar cell kaca dengan tingkat transparansi yang sama, mampu memasok energi listrik maksimum sebesar 339.891 kWh/tahun atau setara 13% kebutuhan energi listrik gedung. Analisa kelayakan secara ekonomi digunakan pada penelitian ini, dimana diperoleh nilai NPV (-)Rp 6.419.969.265, IRR -2,68%, dan Payback Period lebih dari 25 tahun (umur investasi), sehingga secara keekonomian, pemasangan PV thin film dengan transparansi 30% belum layak untuk diterapkan. Penggunaan solar cell kaca berkontribusi mengurangi emisi gas karbon, maksimum 277.691 kg /tahun.

---

Urban area populated by edifice and storey building can complicate process of electric energy distribution to the middle of city. Citizen reluctance if their settlement passed by transmission network or being built substation, and bigger cost of underground cable than overhead line increases such difficulty level. If there is problem in delivering electric energy, so the city will face electric energy crisis and disrupt society life. One of solution in overcoming that issue is by installation the glasses solar cell with thin film material (CdTe) on storey building, which located in the middle of city and its electric energy supplied by PLN. In this study, glasses solar cell will be installed in existing building “W” with solar cell area about 6,916 m2. Glasses transparency level of study object building is 30%, so by installing same transparency level of solar cell can supply maximum electric energy 339,891 kWh /year or equal to 13% electric energy demand of building. Economic feasibility analysis applied in this study, where NPV is IDR (-) 6,419,969,265, IRR is -2.68% and the payback period is more than 25 years (investment duration), so this technology is not yet feasible to be implemented economically. The usage of glasses solar cell contributes to deduct greenhouse gas emission, maximum 277,691 kg/year."

"Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pengembangan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). Regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan mendukung konservasi energi dari sektor transportasi. KBH2 disebut kendaraan yang ramah lingkungan karena adanya persyaratan konsumsi minimal bahan bakar yang harus dipenuhi. KBH2 termasuk dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diimplementasikan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam nationally determined contribution (NDC) sebagai akibat ratifikasi Persetujuan Paris. Namun, seringkali penerapan dari suatu regulasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui, memahami, sekaligus menganalisis penerapan regulasi KBH2 terhadap komitmen Indonesia dalam NDC, dilakukan penelitian secara analisis yuridis mengenai hubungan antara kedua hal tersebut, serta dilakukan wawancara kepada pihak dari Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang mengatur mengenai ketentuan pengembangan KBH2. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan regulasi KBH2 belum mendukung komitmen Indonesia dalam NDC dan belum sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Apabila regulasi KBH2 terus diberlakukan, pemerintah harus melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan dengan penerapan regulasi tersebut.

---

In 2013, the government issued a regulation regarding the kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). The regulation aims to encourage the use of motorized vehicles that are environmentally friendly and to support energy conservation from the transportation sector. KBH2 is called an environmentally friendly vehicle due to the minimum fuel consumption requirements that must be met. KBH2 is included in the Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) program which is implemented to support Indonesia's commitment in the nationally determined contribution (NDC) as a result of the ratification of the Paris Agreement. However, often the implementation of a regulation does not work in accordance with the objectives that are intended to be achieved. Therefore, to find out, understand, and analyze the implementation of KBH2 regulation to Indonesia's commitments in the NDC, a juridical analysis of the relationship between the two matters was conducted, and an interview was also conducted with a representation from the Ministry of Industry, who regulates the provisions regarding the development of KBH2. The result showed that the implementation of KBH2 regulation has not supported Indonesia's commitment in the NDC. Thus, if the KBH2 regulation will continue to be implemented, the government must make some improvements relating to the implementation of the regulation. "

"Target penurunan emisi gas rumah kaca mendorong pemerintah Indonesia menetapkan aksi jangka menengah yang disebut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Untuk sektor transportasi yang menghasilkan emisi terbesar kedua, penggunaan mobil listrik digalakkan. Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendorong masyarakat agar segera beralih dari mobil bahan bakar ke mobil listrik yaitu insentif pajak dan pembebasan dari aturan jalan raya ganjil genap. Pencapaian target penjualan mobil listrik masih sangat rendah hingga bulan Juli 2022 yaitu sekitar 5% mendorong penulis mempelajari dampak dari kebijakan yang telah diterapkan dengan menggunakan metode dinamika sistem. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dampak terhadap penjualan tetapi juga mengkaji pengaruh penggunaan mobil listrik terhadap emisi GRK di Indonesia yang didominasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih kurang 40%. Pengaruh dari tiap kebijakan terhadap jumlah penjualan mobil listrik dan emisi gas rumah kaca dikaji. Berdasarkan simulasi diperoleh bahwa kebijakan tersebut memiliki pengaruh terhadap penjualan mobil listrik dan penjualan mobil listrik memiliki pengaruh terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Selanjutnya, skenario alternatif kebijakan dirancang dengan mengacu pada kebijakan di berbagai negara dengan melakukan perluasan kebijakan saat ini berupa insentif fiskal, pengecualian aturan jalan raya, dan jumlah SPKLU. Hasil simulasi menunjukkan penerapan tiga alternatif kebijakan secara bersamaan akan meningkatkan total penjualan sebesar 34% dan penerapan alternatif kebijakan insentif fiskal dan jumlah SPKLU secara bersamaan akan meningkatkan total penjualan sebesar 30%. Emisi GRK juga akan mengalami penurunan sebesar 392.400.000 kilogram.

---

The target of reducing greenhouse gas emissions has prompted the Indonesian government to establish a medium-term action called the Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). For the transportation sector which produces the second largest emission, the use of electric cars is encouraged. The government implemented several policies to encourage people to immediately switch from fuel cars to electric cars, namely tax incentives and prohibitions from odd-even road rules. Achievement of the sales target for electric cars is still very low until July 2022, which is around 5%, prompting the author to study the policy paths that have been implemented using the system dynamics method. This research not only examines the impact on sales but also examines the effect of the use of electric cars on Green House Gas (GHG) emissions in Indonesia, which is dominated by Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) of approximately 40%. The effect of each policy on the number of electric car sales and GHG emissions is reviewed. Based on the simulation, it was found that the policy had an influence on electric car sales and electric car sales had an influence on GHG emissions. Furthermore, alternative policy scenarios are designed with reference to policies in various countries by expanding current policies in the form of fiscal incentives, exemption from road regulations, and the number of SPKLU. The simulation results of applying the three policy alternatives simultaneously will increase total sales by 34% and the application of alternative fiscal incentive policies and the number of SPKLU simultaneously will increase total sales by 30%. GHG emissions will also decrease by 392.400.000 kilograms."

"Pada tahun 2023, sektor limbah menyumbang 12% emisi GRK di Indonesia, dimana perhitungannya masih menggunakan pendekatan pemodelan. Dimana, sekitar 80% masyarakat di Indonesia menggunakan teknologi air limbah setempat. Hal ini merupakan tantangan besar dalam perhitungan GRK dari sektor air limbah yang berkorelasi dengan rencana mitigasi pengurangannya. Penelitian ini berfokus dalam mengukur laju emisi GRK secara langsung (direct measurement) dari sistem pengolahan air limbah setempat. Hingga saat ini, belum terdapat standar pengukuran emisi GRK dari sistem pengolahan air limbah setempat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendesain dan mengembangkan perangkat penangkap GRK berupa flux chamber (FC), mengestimasi laju emisi GRK berdasarkan sampel GRK yang diambil secara langsung, dan menganalisis dampaknya pada skala nasional dengan menggunakan studi kasus di Asrama Universitas Indonesia. Tangki septik objek studi dipilih karena memiliki ukuran manhole yang cukup untuk perangkat FC dan pengurasan rutin yang dilakukan oleh pihak Asrama UI. Dari segi infrastruktur, tangki septik Asrama UI memiliki kekurangan berupa lubang manhole tidak tertutup sempurna, tidak ada pipa ventilasi, dan terdapat genangan air pada outlet. Perangkat FC yang dirakit dalam penelitian ini dibuat menggunakan pipa PVC yang bersifat non-reaktif dan mudah ditemukan sehingga cocok untuk digunakan di negara berkembang. Pengambilan data penelitian dilakukan pada tangki septik yang terletak di Gedung F Asrama UI dan data diambil sebanyak dua kali dalam bulan yang berbeda. Tangki septik Gedung F Asrama UI melakukan pengurasan rutin setiap 6 bulan sekali. Hasil analisis gas diuji secara ex situ menggunakan uji gas chromatography (GC). GRK yang diukur dalam penelitian ini adalah gas metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2). Konsentrasi gas yang didapatkan selama 60 menit pengambilan data berkisar di angka 276,886—1.931.765 mg/m3 untuk gas CH4 dan 1.150,553—7.381,237 mg/m3 untuk gas CO2. Konsentrasi kedua gas cenderung mengalami peningkatan sepanjang waktu pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan laju emisi GRK yang dihasilkan dari penampungan lumpur tinja dalam tangki septik berada 20 kali lipat lebih rendah dibandingkan dengan estimasi laju IPCC. Jika dibandingkan dengan penelitian serupa, laju emisi GRK yang dihasilkan dari penelitian ini tergolong kecil. Hal ini mungkin terjadi karena beberapa kemungkinan, seperti periode pengurasan tangki septik, waktu tinggal air limbah dalam tangki septik, dan infrastruktur tangki septik yang memengaruhi laju emisi GRK. Meskipun data yang digunakan hanya berasal dari 1 tangki septik yang diukur sebanyak dua kali, penelitian ini tetap melakukan perhitungan awal untuk emisi GRK di skala nasional. Hasil penelitian kemudian diekstrakpolasi ke skala nasional dengan mengalikan laju emisi per kapita dengan persentase penduduk yang menggunakan tangki septik. Laju emisi GRK dari sektor pengolahan air limbah setempat berdasarkan penelitian ini diperkirakan berkontribusi hingga 2% dari emisi GRK sektor limbah di Indonesia.

---

In 2023, the waste sector will contribute 12% of GHG emissions in Indonesia, where the calculations still use a modeling approach. Around 80% of people in Indonesia use local wastewater technology. This is a big challenge in calculating GHG from the wastewater sector, which is correlated with the reduction mitigation plan. This research focuses on measuring the rate of GHG emissions directly (direct measurement) from local wastewater treatment systems. Until now, there is no standard for measuring GHG emissions from local wastewater treatment systems. Therefore, this research aims to design and develop a GHG capture device in the form of a flux chamber (FC), estimate the GHG emission rate based on GHG samples taken directly, and analyze the impact on a national scale using a case study at the University of Indonesia Dormitory. The study object's septic tank was chosen because it has a sufficient maintenance hole size for the FC device, and the UI Dormitory carries out routine draining. Regarding infrastructure, the UI Dormitory septic tank has shortcomings in the form of maintenance holes that are partially closed, no ventilation pipes, and standing water at the outlet. The FC device assembled in this research was made using PVC pipe, which is non-reactive and easy to find, making it suitable for use in developing countries. Research data was collected in a septic tank in Building F of the UI Dormitory, and data was collected twice in different months. The septic tank in Building F, UI Dormitory, is drained routinely every 6 months. The gas analysis results were tested ex-situ using the gas chromatography (GC) test. The GHGs measured in this study are methane gas (CH4) and carbon dioxide (CO2). The gas concentration obtained during 60 minutes of data collection ranged from 276,886—1.931,765 mg/m3 for CH4 gas and 1.150,553— 7.381,237 mg/m3 for CO2 gas. The concentration of both gases tends to increase throughout the sampling time. The research results show that the GHG emission rate from storing fecal sludge in septic tanks is 20 times lower than the IPCC estimated rate. Compared with similar studies, the rate of GHG emissions resulting from this research is relatively small. This may occur due to several possibilities, such as the draining period of the septic tank, the residence time of wastewater in the septic tank, and the septic tank infrastructure, which influences the rate of GHG emissions. Even though the data used only comes from 1 septic tank, which was measured twice, this research still performs initial calculations for GHG emissions nationally. The research results were then extracted to a national scale by multiplying the per capita emission rate by the population percentage using septic tanks. Based on this research, the rate of GHG emissions from the local wastewater processing sector is estimated to contribute up to 2% of the GHG emissions from the waste sector in Indonesia."