Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) merupakan gugatan yang diadopsi dari negara Common Law dan masih belum diatur secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia. Akan tetapi, keberadaan Citizen Lawsuit kini bukanlah barang baru di Indonesia, sudah ada beberapa putusan yang mendasarkan gugatannya dengan mekanisme Citizen Lawsuit sudah diterima dan diputus oleh Pengadilan. Kasus Ujian Nasional merupakan salah satunya. Kasus ini telah diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai pada Mahkamah Agung, dan merupakan kasus Citizen Lawsuit pertama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi permasalahan adalah tidak sedikit gugatan yang tidak dapat diterima karena tidak adanya pengaturan yang spesifik mengenai Citizen Lawsuit serta apa saja unsur-unsurnya, yang mengakibatkan ketidaktahuan banyak pihak. Peran Hakim dalam mengangani perkara ini menjadi sangat penting, terutama dalam hal penemuan hukum.

---

Citizen Lawsuit is a lawsuit adopted from Common Law countries and is still not specifically regulated in Indonesia's laws and regulations. However, the existence of Citizen Lawsuit is now not a new stuff in Indonesia's legal system, there have been several decisions base upon Citizen Lawsuit mechanism which has been accepted and decided by the Court. The case of National Exam is one of them. This case has been accepted and decided by the Central Jakarta District Court until Supreme Court, and is the first case of Citizen Lawsuit that have permanent legal force. The problem is, not a few lawsuits can not be accepted due to lack of specific regulation concerning Citizen Lawsuit and its elements, which resulted in ignorance of many parties. The role of Judges in handling this case becomes very important, especially in legal finding."

"Citizen Lawsuit atau juga dikenal dengan Actio Popularis adalah Gugatan Warga Negara kepada Penyelenggara Negara yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan Negara sesuai dengan hukum yang berlaku Citizen Lawsuit mempunyai keterikatan dengan bidang hukum perdata khususunya perikatan yakni Perbuatan Melawan Hukum PMH dari aspek yang dilanggar dan hubungannya dengan Penguasa sedikit mempunyai ikatan dengan hukum administrasi mengenai hal perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang melanggar Keberadaan doktrin Citizen Lawsuit di Indonesia berawal dari penemuan hukum rechtsvinding Pengakuan terhadap Citizen Lawsuit ini ada yang melalui pendapat para ahli hukum dan juga jurisprudensi sebagai sumber hukum formil Pengaturannya secara tertulis itu sendiri belum ada namun hal ini sudah banyak dapat dijumpai dalam beberapa kasus di Indonesia Skripsi ini mengangkat kasus antara Warga Negara dan Pemerintah tentang sengketa adanya perbuatan melawan hukum baik dari Indonesia yang menganut Civil Law maupun di Amerika Serikat dan di India yang mnganut Common Law Dalam penerapannya di Indonesia sendiri ada gugatan yang diterima maupun tidak dapat diterima dikarenakan syarat syarat dan unsur unsur yang belum dipahami oleh pihak yang berkepentingan masyarakat yang mengajukan gugatan.

---

Citizen Lawsuit or also known as the Actio popularis is a Citizen Lawsuit to state administrators who do not run a legal obligation to hold the state in accordance with applicable law Citizen Lawsuit is linked to the field of civil law especially the engagement tort from the aspect of being violated and little to do with the ruling administration have ties to the law regarding illegal action by the authorities in violation The existence of the doctrine Citizen Lawsuit in Indonesia began with the discovery of the law rechtsvinding Citizen Lawsuit recognition of this there is through the opinions of jurists and jurisprudence as a source of formal law The arrangement is in writing itself has not been there but it 39 s been a lot can be found in some cases in Indonesia This essay raised a case between citizens and government about the existence of a tort dispute either from Indonsia that follow the civil law and the United States of America and in India that follow the common law In its application in Indonesia there is a lawsuit that is acceptable or not acceptable due to the conditions and elements that are not yet understood by interested parties people who filed the lawsuit."

"Pencemaran udara di DKI Jakarta telah menjadi isu kritis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Jakarta. Tingginya konsentrasi partikel PM2.5 dan polutan lainnya telah menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan menurunkan kualitas hidup warga Jakarta. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, penegakan hukum lingkungan masih belum berhasil dalam mengatasi masalah pencemaran udara secara menyeluruh. Tulisan ini ini bertujuan untuk menganalisis peran gugatan warga sebagai bentuk partisipasi publik dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan di Jakarta. Penelitian ini berfokus pada kasus gugatan Koalisi Ibukota terhadap pemerintah yang gagal menangani polusi udara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan tinjauan literatur dan analisis dokumen. Analisis digunakan untuk mengekstraksi informasi relevan dari berbagai sumber tertulis, termasuk dokumen hukum, laporan pemerintah, dan artikel akademik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa gugatan warga memainkan peran penting dalam memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih serius terhadap polusi udara. Putusan pengadilan yang memenangkan Koalisi Ibukota telah mengarah pada standar emisi yang lebih ketat dan peningkatan pemantauan sumber polusi. Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tulisan ini menjelasksan bahwa partisipasi publik melalui mekanisme gugatan warga dapat menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum lingkungan. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi, koordinasi antar lembaga, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam upaya pengendalian pencemaran udara.

---

Air pollution in DKI Jakarta has become a critical issue affecting the lives of Jakarta's residents. The high concentration of PM2.5 particles and other pollutants has led to various respiratory diseases and diminished the quality of life for Jakarta's inhabitants. Although various policies and regulations have been implemented by the government, environmental law enforcement has yet to successfully address the air pollution problem comprehensively. This paper aims to analyze the role of citizen lawsuits as a form of public participation in strengthening environmental law enforcement in Jakarta. The study focuses on the case of the IBUKOTA Coalition's lawsuit against the government for failing to handle air pollution. This research employs a qualitative approach, conducting literature reviews and document analysis. The analysis is used to extract relevant information from various written sources, including legal documents, government reports, and academic articles. The findings reveal that citizen lawsuits play a crucial role in compelling the government to take more serious action against air pollution. The court's ruling in favor of the IBUKOTA Coalition has led to stricter emission standards and enhanced monitoring of pollution sources. However, challenges remain in the implementation of these policies. This paper explains that public participation through the mechanism of citizen lawsuits can be an effective tool in environmental law enforcement. The government needs to enhance transparency, inter-agency coordination, and actively involve the community in efforts to control air pollution."