Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rr. Wulan Kusuma Wardhani, author
Wewenang komisi nasional hak asasi manusia untuk melakukan tindakan upaya paksa ditinjau dari doktrin habeas corpus (studi kasus tindakan upaya paksa dalam penyelidikan kasus kerusuhan Mei 1998)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang berwenang untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat berdasarkan pasal 18 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebagai penyelidik pelanggaran HAM berat, Komnas HAM, mempunyai beberapa wewenang yang diantaranya diatur dalam pasal 19 ayat (1) huruf g UU No. 26...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S22250
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Carías, Allan-Randolph Brewer, author
Constitutional protection of human rights in Latin America: a comparative study of amparo proceedings
Together with the expansive process of human rights constitutional declarations, in addition to the writ of habeas corpus and of habeas data, Latin American constitutions created a specific judicial remedy for the protection of constitutional rights, known as the suit, action, recourse, or writ of amparo. After spreading throughout Latin...
New York: Cambridge University Press, 2009
e20528036
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Tambunan, Herbet Pardamean, author
Limitasi penghentian penyidikan dengan alasan kurang alat bukti dan bukan tindak pidana (Studi Kasus: Penerbitan SP3 Kasus Illegal Logging 14 Perusahaan Di Provinsi Riau oleh Kepolisian Daerah Riau) = Limitation on termination of investigation based on the absence of sufficient evidence and an event which did not constitute an offence by virtue of law (Case Study: SP3 Release In Illegal Logging Case For The 14 Companies In Provinsi Riau By Riau Police Regional)
Skripsi ini membahas mengenai limitasi atau batasan penghentian penyidikan berdasarkan kurang alat bukti atau bukan merupakan suatu tindak pidana. Kewenangan polisi sebagai penyidik merupakan kewenangan yang sangat besar dalam proses hukum acara pidana karena polisi sebagai penyidik menentukan apakah suatu peristiwa pidana dapat dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak. Penghentian...
2012
S43132
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library