Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam suatu perkawinan terkadang timbul permasalahan yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri. Setelah perceraian, timbul permasalahan hak asuh anak pada pasangan yang mempunyai anak dalam perkawinannya. Hak untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur biasanya jatuh kepihak ibu. Namun dalam kasus tertentu, hak asuh tersebut bisa jatuh kepihak ayah. Penelitian ini akan membahas mengenai pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dan aspek hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkuatan hukum tetap dan hak asuh anak yang telah diputuskan kepada orang tua laki-laki (ayah) (studi kasus) putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatifdengan tipologi penelitian deskriptif evaluatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada sang ayah, dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ibu tidak merawat dan mengurus anak-anaknya. Hakim memutuskan perkara ini dengan memperhatikan hal-hal yang bertujuan mementingkan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut dikemudian hari.

---

In a marriage, sometimes problems arise that can lead to divorce for married couples. After a divorce, child custody issues arise for couples who have children in their marriage. The right to care for a minor usually falls on the mother's side. However, in certain cases, the custody may fall on the father's side. This study will discuss the provision of custody of minors to male parents (father) which occurs as a result of divorce. The problem raised in this study is the legal review in determining custody of minors who fall to male parents (father) due to divorce and legal aspects resulting from divorce decisions that have permanent legal force and custody of children who have it was decided to the male parent (father) (case study) District Court decision Number 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. To answer this problem, a normative juridical research method with a descriptive evaluative typology was used. The results of the study concluded that the Judge gave custody of underage children to the father, due to several factors, one of which was that the mother did not care for and take care of her children. The judge decided this case by taking into account things that were aimed at promoting the environment, growth and development of these children in the future."

"Dalam suatu perkawinan terkadang timbul permasalahan yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri. Setelah perceraian, timbul permasalahan hak asuh anak pada pasangan yang mempunyai anak dalam perkawinannya. Hak untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur biasanya jatuh kepihak ibu. Namun dalam kasus tertentu, hak asuh tersebut bisa jatuh kepihak ayah. Penelitian ini akan membahas mengenai pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dan aspek hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkuatan hukum tetap dan hak asuh anak yang telah diputuskan kepada orang tua laki-laki (ayah) (studi kasus) putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatifdengan tipologi penelitian deskriptif evaluatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada sang ayah, dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ibu tidak merawat dan mengurus anak-anaknya. Hakim memutuskan perkara ini dengan memperhatikan hal-hal yang bertujuan mementingkan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut dikemudian hari.

---

In a marriage, sometimes problems arise that can lead to divorce for married couples. After a divorce, child custody issues arise for couples who have children in their marriage. The right to care for a minor usually falls on the mother's side. However, in certain cases, the custody may fall on the father's side. This study will discuss the provision of custody of minors to male parents (father) which occurs as a result of divorce. The problem raised in this study is the legal review in determining custody of minors who fall to male parents (father) due to divorce and legal aspects resulting from divorce decisions that have permanent legal force and custody of children who have it was decided to the male parent (father) (case study) District Court decision Number 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. To answer this problem, a normative juridical research method with a descriptive evaluative typology was used. The results of the study concluded that the Judge gave custody of underage children to the father, due to several factors, one of which was that the mother did not care for and take care of her children. The judge decided this case by taking into account things that were aimed at promoting the environment, growth and development of these children in the future."

"Hukum Islam tidak mengenal adanya pengangkatan anak secara mutlak sepenti dalam versi Hukum Perdata Barat dan beberapa Hukum Adat, sebab anak angkat bukanlah anak sulbi (anak yang berasal dari keturunan orang tuanya sendiri) dan pengakuan anak yang bukan anaknya adalah suatu pengingkaran yang nyata, baik kepada Allah maupun terhadap manusia. Namun mengasuh anak orang lain yang kurang mampu dengan memberikan bantuan keuangan untuk pendidikan anak tersebut sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Banyak manfaat yang diperoleh dengan memelihara anak asuh ini, yaitu membantu anak-anak kurang mampu untuk dapat meneruskan pendidikannya dan berarti pula telah membelanjakan sebagian hartanya dijalan Allah, serta sekaligus mengurangi kepincangan-kepincangan sosial. Pemberian bantuan terhadap sesamanya yang serba kekurangan adalah kewajiban setiap muslim khususnya bagi yang mampu dan hukumnya adalah Fardlu Kifayah."

"Skripsi ini membahas tentang ayah yang memiliki kuasa asuh atas anaknya yang didapatkan melalui penetapan pengadilan namun penetapan tersebut digugat sehingga kuasa asuh anak dicabut dan dialihkan kepada wali yang merupakan kakek dan nenek dari si anak selama jangka waktu tertentu karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) Undan-gundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang sebab-sebab pencabutan kuasa asuh anak yang terdiri dari melalaikan kewajiban orang tua terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali, tidak terpenuhi secara keseluruhan sehingga kuasa asuh anak tersebut hanya dicabut dalam suatu jangka waktu tertentu dan setelah lewat jangka waktu tersebut maka kuasa asuh anak tersebut kembali kepada ayahnya.

---

This thesis concerning father who has child custody of his son which obtained by the stipulation of the court, but the said stipulation is sued then revoked and assigned to a trustee whom are the grandparents of the child within a period of time due to the elements contained in Article 49 paragraph (1) of Act No. 1 of 1974 regulating about causes of child custody revocation such as child neglect and very bad misbehave of parents, not fulfilled done so that child custody revoked in a certain period and after passing the period father will get back the said child custody."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Belanda. Setiap pasangan yang sudah mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan tidak jarang mendapat masalah dan perselisihan yang besar dalam hidupnya. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka jalan keluar yang seringkali diambil oleh kedua pasangan adalah perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan berbagai macam permasalahan salah satunya adalah mengenai hak asuh anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan. Perebutan hak asuh anak tersebut tidak jarang berakhir dengan sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, membuat penulis merasa perlu untuk dilakukan perbandingan hukum dengan negara yang lebih baik pengaturan terkait hak asuh anak di bawah umur yaitu Belanda. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menekankan pada data sekunder seperti hukum positif tertulis dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda.

---

This thesis discuss the comparison of child custody regulation due to a divorce in Indonesia and Netherlands. Every couple who has committed themselves to a marriage often has problems and major dispute in their life. If a dispute can't be resolved, then the solution that is often taken by both couple is a divorce. Dissolution of a marriage due to a divorce raises a variety of problems, one of which is child custody in marriage. This often ends to another dispute within the divorce in court. Therefore, detailed and clear regulation regarding child custody due to a divorce is necessary. Still unclear regulation in Indonesia regarding child custody due to a divorce, makes the author feel needed to do a legal comparison with a better country regulation regarding child custody due to a divorce namely Netherlands. The method used in this research by the author is normative juridical by emphasized on secondary data such as positive written law and comparison of the laws between Indonesia and Netherlands."

"Permasalahan terkait hak asuh anak yang tidak menemukan jalan keluar disebabkan karena peraturan yang tidak secara jelas dan rinci mengatur terkait syarat pertimbangan dalam menentukan pihak yang berhak atas hak asuh anak serta terkait pelaksanaan eksekusinya. Penetapan hak asuh anak pasca perceraian serta eksekusinya tersebut sering kali bertentangan dengan hak-hak anak yang dijamin oleh negara. Adanya ketidakseragaman antar peraturan tersebut (pasca perceraian) menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya paling merugikan pihak anak. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diketahui bagaimana pengaturan terkait hak asuh anak di Indonesia dan apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2295 K/Pdt/ 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU Perkawinan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kurang memfasilitasi dan kurang memperhatikan sisi anak membuat penulis merasa bahwa diperlukan suatu peraturan yang secara khusus dan rinci mengatur terkait hak asuh anak termasuk dalam hal eksekusinya. Dengan demikian, skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

---

The issue of child custody disputes that fail to reach a resolution is caused by regulations that do not clearly and comprehensively define the criteria for determining the party entitled to custody and the execution of such decisions. The determination of child custody after divorce and its execution often conflicts with the rights of the child guaranteed by the state. The inconsistency among post-divorce regulations results in issues that ultimately harm the child the most. Based on these concerns, it is necessary to examine how child custody regulations are governed in Indonesia and whether the judicial considerations in Verdict Number 2295 K/Pdt/2020 align with the applicable laws, particularly the Marriage Law. The lack of comprehensive legal provisions in Indonesia that consider the best interests of the child has led the author to believe that a specific and detailed regulation on child custody, including its execution, is urgently needed. Accordingly, this thesis is prepared using normative legal research methods."

"Skripsi ini membahas mengenai pelimpahan hak asuh anak sebelum mumayyiz akibat perceraian dengan analisis putusan nomor 330/K/Ag/2014. Dalam melakukan penelitian, penulis mengunakan metode penelitiaan kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan tipologi bersifat deskriptif analisis. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan mengenai hak asuh atas anak yang belum mumayyiz dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; dan apakah pertimbangan hakim dalam putusan pemberian hak asuh anak sudah tepat atau belum. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam perlu diperjelas mengenai definisi dan hierarki orang-orang yang berhak mengasuh anak serta faktor-faktor yang dapat membuat seseorang kehilangan hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim belum tepat dalam memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz.

---

This paper discusses the provision custody of non-mumayyiz children as result of divorce based on Marriage Regulation, Islamic Law, and Child Protection Regulation. In conduting this research, the witer uses juridicial-normative library research methods and the typology is descriptive analytical. The main issue in this paper focuses on recognition the provision about the custody of non-mumayyiz children according to Marriage Regulation, Islamic Law, and Child Protection Regulation; also about the precision of judge consideration regarding child custody based on Marriage Regulation, Islamic Law, and Childern Protection Regulation. The first conclusion shows that provision about child custody on Marriage Regulation, Islamic Law, and Childern Protection Regulation needs to be more details in order to definition of mumayyiz, hierarchy of person who have the right on child custody, and identification factors which can repealing the right of child custody. The second conclusion shows that judge consideration on Supreme Court Verdict No. 330/K/Ag/2014 has not been an accurate decision."

"Perkawinan diharapkan dapat berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian salah satu pihak. Adakalanya perceraian tidak dapat dihindari. Pertengkaran yang terus menerus menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis, sehingga berujung pada perceraian. Dengan putusnya perkawinan karena perceraian maka semua kewajiban antara suami isteri akan hilang. Berbeda halnya dengan kewajiban orang tua terhadap anak yang akan tetap berlaku sampai anak dewasa dan mandiri, karena kekuasaan orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat tunggal. Namun, dalam kenyataannya perceraian sering menimbulkan perselisihan mengenai pengasuhan anak di bawah umur. Pembahasan dalam tesis ini adalah bagaimana menentukan pengasuhan anak di bawah umur jika perceraian terjadi karena pihak ibu secara diam-diam berpindah agama dan pertimbangan hukum apakah yang dipakai hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus tersebut di atas. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Perceraian orang tua tidak menyebabkan berakhirnya kekuasaan orang tua terhadap anak. Sehingga secara yuridis anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, walaupun dalam implementasinya orang tua menjalankan kekuasaan orang tua secara terpisah. Hakim dalam menentukan siapa yang paling tepat di antara ayah atau ibu untuk mendapatkan hak asuh, tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan kemampuan finansial, tetapi juga harus dengan mempertimbangkan sifat, perilaku dan kebiasaan, keadaan jasmani dan rohani serta spiritual. Untuk mengantisipasi masalah-masalah dan meminimalisasi konflik yang mungkin terjadi selama perkawinan, sebaiknya calon suami isteri perlu membuat semacam perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai hal-hal yang disepakati dalam perkawinan diluar masalah harta perkawinan di antaranya adalah masalah pengasuhan anak. Dengan adanya perjanjian tersebut, jika terjadi perceraian, perebutan hak pengasuhan anak dapat dihindari dan perjanjian tersebut dapat dijadikan masukan bagi hakim serta memudahkan hakim dalam memberikan putusan mengenai pengasuhan anak.

---

A marriage should be eternal and only dissolves with the dead of a husband or a wife. Sometimes a divorce is inevitable. The continous fighting in the marriage may cause that it will never stay as a happy marriage. The dissolution of the marriage by a divorce will terminate all obligations between the husband and the wife. Contrary to the divorce, the parental control of the children will still remain until they are grown up and mature as Law Number 1 Year 1974 regarding the Marital Law states that a legal rights of child custody caused by a divorce shall be remained in both parents (as sole/single custody). However in reality, a divorce often causes the battle of the legal rights between the parents for having child custody. This thesis will analyze on how to determine which parent will has the rights to have child custody when in the time of the marriage, the mother has secretly changed her religion and what are the legal considerations for the judges in stipulating child custody if the divorce occurred since the mother has secretly changed her religion during the marriage. The writing of the theses used a normative library research. The type of data used the secondary data type. The data analysis method used a qualitative analysis method. Having a divorce has not caused the termination of the parental control for the children. Legally, the parents are still responsible for their children even though they have been separated. The judges in determining who the suitable parent that will have child custody is not only considering the financial ability of each parent but must also consider the parent?s character and behavior including physically and mentally condition. In order to anticipate any problems that may occur in the future and to minimize the conflict during the marriage, it is advisable that spouses before the marriage shall consider making a kind of a prenuptial agreement that stipulates specific matters during the marriage besides the marital goods. Having this kind of the prenuptial agreement will avoid the battle of having child custody in case of the divorce occurred and it will make the judges easier to make a decision for child custody."

"ABSTRAKPenetapan hak asuh anak adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang memberi keputusan kepada bapak atau ibukah anak akan diserahkan pengurusannya ketika terjadi perceraian antara keduanya. Penetapan hak asuh anak tidak serta merta menggugurkan kewajiban dan kekuasaan orang tua pada anak-anak, kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak tetap melekat pada orang tua sampai si anak dewasa. Pelaksanaan atas penetapan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukum tetap, pada beberapa kasus sulit untuk dilaksanakan karena pelaksanaannya hanya bergantung pada itikad baik pihak yang dikalahkan serta belum ada pengaturan yang secara tegas mengakomodir hal tersebut.

---

ABSTRACTDecree of child custody is a product sentence that issued by Court that give decision to father or mother whom child will be turn over its management while happens divorce among both.. Decree of Child Custody at a moment's doesn't abort liabilities and parent power on children, parent still have the responsibility to teach and care child untill the child grown up. The Implementation of Child Custody based on Legally Binding Decree, in many case have a difficulty tendency to be executed because performing it just dependent on good intention party that didn't have child custody and there aren't available arrangement that regulate it."

"Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, perkawinan diharapkan dapat dilangsungkan secara kekal abadi, namun putusnya sebuah perkawinan seringkali sulit untuk dihindari. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memungkinkan adanya pemutusan perkawinan dengan diberikannya sebab dan alasan yang bersifat limitatif. Terjadinya pemutusan perkawinan, tentu akan memberikan akibat-akibat, yang salah satunya adalah hak pengasuhan anak. Skripsi ini membahas mengenai perkawinan serta hak pengasuhan anak, khususnya anak di bawah umur sebagai akibat putusnya perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bagaimana pengimplementasiannya dalam Putusan No. 539/Pdt.G/2012/PN.Dps.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar adanya revisi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, mengenai hak asuh anak di bawah umur seperti mekanisme pemberian hak asuh, serta syarat pemegang hak asuh, dan lainnya, agar ada suatu landasan hukum yang jelas bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang menyangkut hak asuh anak di bawah umur.

---

According to Article 1 of Law No. 1 of 1974, marriage is a bond both physically and mentally between women and men as husband and wife in order to establish a happy and eternal family based on God. Basically, marriage is expected to be everlasting, but the dissolution of marriage is often difficult to avoid. Law No. 1 of 1974 allows for the dissolution of marriage with the limited causes and reasons. The dissolution of marriage, it will effect in certain consequences, one of which is child custody. This mini thesis discusses the marriage and the custody of children, especially children underage as a result of dissolution of marriage under Law No.1 of 1974 on Marriage, and how it is implemented under Decree No.539/Pdt.G/2012/Pn.Dps. This research is a juridical-normative with a literature study. This study suggest that a revision in the Law No. 1 of 1974 regarding custody of minors, as well as the holder of custody requirements, and others, that there is a clear legal basis for the judges to decide matters involving custody of minors needs o be conducted."