Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelecehan seksual di ruang publik merupakan fenomena produksi ruang yang terjadi akibat adanya perbedaan interaksi sosial yang saling bersinggungan yang akhirnya berdampak pada hak atas ruang aman dari pelecehan seksual. Komuter sebagai pelaku aktivitas di ruang publik memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memproduksi ruang rawan pelecehan seksual. Sebagai area dengan pergerakan komuter terbesar di Indonesia, kejadian pelecehan seksual di Jabodetabek tidak bisa terelakkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif menggunakan tabulasi silang dan inferensial. Penelitian ini melihat kejadian dari pelecehan seksual di Jabodetabek menggunakan Data Survei Komuter 2019 yang dikaitkan dengan faktor individu meliputi jenis kelamin, usia, dan keterbatasan fisik serta faktor perjalanan meliputi aktivitas utama, moda transportasi, jarak tempuh, waktu keberangkatan, dan waktu kepulangan. Dari hasil penelitian ini, sebanyak 1% perempuan di Jabodetabek mengalami pelecehan seksual dan memiliki peluang 2,6 kali dibandingkan laki-laki. Secara hasil inferensial keseluruhan, komuter yang memiliki peluang terbesar untuk mengalami pelecehan seksual adalah perempuan, komuter usia 26-39 tahun, komuter dengan keterbatasan fisik parsial atau tidak terlihat, komuter dengan aktivitas utama bekerja, komuter yang berangkat dan pulang pada waktu non-rush hour, dan komuter yang menggunakan transportasi umum. Pengurangan kejadian pelecehan seksual dapat didorong apabila korban berani untuk melawan kejadian pelecehan seksual yang didukung dengan perubahan nilai dan norma, dasar hukum yang memberikan efek jera, serta infrastruktur yang layak agar terproduksinya ruang kota tanpa pelecehan seksual dan hak aman bagi komuter di Jabodetabek. ......Sexual harassment in public spaces is one of the space production that occurs due to discrepancies of gender norms in social interactions. Commuters have higher risks to encounter sexual harassment as they spend more time in public spaces. Greater Jakarta has the largest number of commuters movement in Indonesia thus the incidents of sexual harassment in Greater Jakarta are inevitable. This study uses a descriptive quantitative approach using cross-tabulation and inferential methods. This study uses the 2019 Commuter Survey Data to analyze sexual harassment with individual factors including gender, age, and physical limitations as well as travel factors including main activity, mode of transportation, travel distance, time of departure, and time of arrival. From the results of this study, 1% of women in Jabodetabek experienced sexual harassment and has a higher probability than men by 2.6 times. From the inferential analysis, commuters who have the greatest probability to experience sexual harassment are women, commuters with age between 26 to 39 years, commuters with a partial or invisible disability, commuters with work as the main activity, commuters who depart and arrive during non-rush hours, and commuters using public transportation. Encouraging the victim to stand up against sexual harassment with the support of changing norms and values towards gender, the legal basis with deterrent effect, and also the proper infrastructure can help the production of urban space without sexual harassment and gain the safety rights for commuters in Jabodetabek.

Abstrak :
Sebuah kota akan selalu membutuhkan kelonggaran dan kontrol agar dapat berfungsi dengan baik. Tesis ini akan mengidentifikasi fenomena kelonggaran sebagai salah satu elemen yang tidak dapat dihindari dalam ranah perkotaan, mencari alasan pembentukannya, dan kendali pemerintah akan terbentuknya sebuah kelonggaran dalam lingkungan yang tertata dengan baik. Tesis ini juga akan mengidentifikasi pentingnya kelonggaran bagi ruang publik sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas kota. Karena kelonggaran di ranah perkotaan dapat diwujudkan dalam berbagai cara, pendudukan pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai indikator signifikan terhadap fenomena terjadinya kelonggaran. Tesis ini bertujuan untuk memahami dinamika hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pedagang kaki lima dalam kesehariannya melalui upaya negosiasi dan toleransi untuk menyelesaikan konflik kepentingan mereka. Tesis ini akan lebih menyoroti dampak pandemi terhadap kelonggaran di ranah perkotaan dengan melihat upaya tangguh dari pedagang kaki lima dalam menghadapi privatisasi ruang publik pasca adanya regulasi pemerintah akan pandemi di Taman Bungkul Surabaya. ......A city will always need its looseness and control in order to function properly. This thesis will identify the phenomenon of looseness as an inevitable element in the urban realm, find the reasons for its creation, as well as the governmental control towards the occurrence of looseness within a well-ordered environment. This thesis will also identify the importance of loose space for the public as a matter of fulfilment towards the right to the city. Since looseness in the urban realm can be manifested in various ways, the occupancy of street vendors can be regarded as a significant indicator towards the emergence of looseness. This thesis aims to understand the dynamic relationship between the government, public, and street vendors on a daily basis through their attempt of negotiations and tolerance to solve their conflict of interests. This thesis will further highlight the impact of pandemic towards the looseness in the urban realm by looking at the resilient attempt of the street vendors in facing the privatization of public spaces following the governmental pandemic regulation in Taman Bungkul Surabaya

Abstrak :
Riset evaluasi ini berupaya untuk memberikan substansi baru yaitu kajian terhadap program besutan Badan Eksekutif Mahasiswa yang berkaitan dengan hak atas kota. Sehingga, penelitian ini akan melihat bagaimana program capacity building dengan menggunakan metode evaluasi CIPP. Dalam program pengembangan masyarakat, partisipasi adalah faktor kunci dalam prosesnya, sementara tujuan dari program adalah meningkatkan kesadaran dan juga kapasitas dari penerima manfaat (capacity building). Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa evaluasi program berbasis capacity building menunjukkan adanya pengembangan kapasitas di level organisasional maupun pada level individual yaitu pihak penerima manfaat program. Oleh karena itu, dengan menggunakan CIPP, penelitian ini menawarkan evaluasi secara mendalam dalam mengenai program berbasis community development yang bersangkutan dengan hak atas kota. Tulisan ini mengangkat argumentasi bahwa tujuan program untuk meningkatkan kapasitas dalam bentuk pengetahuan dan kesadaran warga mengenai hak atas kota akan berhasil apabila masyarakat berpartisipasi secara sadar dalam level yang otonom. Hasil evaluasi CIPP menunjukkan bahwa pada dimensi context, input, dan product, Kota Bergerak mencapai level “sangat memadai” ditandai dengan adanya kajian dan juga pemetaan sosial terhadap potensi masyarakat serta adanya keberhasilan program dalam peningkatan kualitas hidup, meskipun dalam dimensi process mencapai level “cukup memadai” mengingat adanya keberhasilan dalam kegiatan pembentukan kewirausahaan komunitas serta pembelajaran bagi siswa namun tidak berhasil dalam menjalankan agenda advokasi. Dalam segi analisis capacity building dan partisipasi komunitas, program Kota Bergerak berhasil mengembangkan kapasitas dan juga melibatkan partisipasi komunitas yang tinggi dalam segi perencanaan serta implementasi kegiatan kewirausahaan serta mendapatkan partisipasi dalam jumlah yang besar pada program pendidikan serta berdampak pada kapasitas komunitas pada urusan-urusan kewirausahaan dan juga pendidikan. ......This evaluation research seeks to provide a new substance, namely a study of the program made by the Student Executive Board related to the right to the city. Thus, this study will see how the capacity building program uses the CIPP evaluation method. In community development programs, participation is a key factor in the process, while the aim of the program is to increase awareness and also capacity of beneficiaries (capacity building). Several previous studies have shown that the evaluation of capacity building-based programs indicates capacity development at the organizational level as well as at the individual level, namely the program beneficiaries. Therefore, using CIPP, this study offers an in-depth evaluation of community development-based programs related to the right to the city. This paper raises the argument that the program's objective to increase capacity in the form of knowledge and awareness of citizens regarding the right to the city will be successful if the community participates consciously at an autonomous level. The results of the CIPP evaluation show that in the context, input, and product dimensions, the Kota Bergerak reaches the "very adequate" level marked by the existence of studies and also social mapping of the community's potential as well as the success of the program in improving the quality of life, although in the process dimension it reaches the level of "adequate” considering the success in the activities of forming community entrepreneurship and learning for students but not succeeding in carrying out the advocacy agenda. In terms of capacity building analysis and community participation, the Kota Bergerak program has succeeded in developing capacity and also involving high community participation in planning and implementing entrepreneurial activities and getting a large number of participations in educational programs and having an impact on community capacity in entrepreneurship affairs and education.