Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perumusan Hak atas Privasi dalam Universal Declaration of Human Rights pada Pasal 12 dan International Covenant on Civil and Political Rights pada Pasal 17, serta pengaturannya dalam instrumen-instrumen HAM internasional regional, telah membuktikan bahwa ia adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional. Dalam penegakannya, hak atas privasi ini kerap berhadapan dengan praktik surveillance, khususnya surveillance terhadap komunikasi. Praktik surveillance ini adalah tindakan yang dilarang dan berpotensi melanggar hak atas privasi seseorang. Namun demikian aparat penegak hukum di mana pun di dunia ini kerap melakukannya dengan pertimbangan adanya kebutuhan untuk penegakan hukum.

---

ABSTRAK
The formulation of the right to privacy in the Universal Declaration of Human Rights in Article 12 and the International Covenant on Civil and Political Rights in Article 17, and its arrangements in regional international human rights instruments, have proven the right as part of a unified human rights. In its enforcement, the right to privacy is often deal with surveillance practices, particularly communications surveillance. This surveillance practice is prohibited and potentially violate a person 39 s right to privacy. However, law enforcement officers over the world keep the practice with consideration of the need for law enforcement.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai benturan antara kepentingan hukum dan hak atas privasi dalam perolehan alat bukti elektronik, khususnya dalam hal alat bukti elektronik didapatkan oleh seorang individu. Tidak adanya pengaturan secara detail mengenai perolehan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana sangat memungkinkan adanya benturan hak antarindividu. Dalam penyelesaiannya di pengadilan, Hakim harus menentukan hak yang harus didahulukan beserta dengan landasan hukum yang sesuai dengan kaidah hukum acara pidana yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang akan menjawab permasalahan skripsi ini berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Pada simpulan penelitian ini didapatkan bahwa Majelis Hakim dalam menentukan kepentingan hukum yang harus didahulukan mengutamakan kebenaran materil yang terungkap serta mengesampingkan bagaimana seseorang dalam memperoleh alat bukti elektronik tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis will discuss the collision between the parties concerned with two different rights, especially in terms of electronic devices obtained by individuals. The lack of in depth regulation about electronic evidence in legal events allows the collision of right between individuals. In its decision, the Judge will determine the rights which will take precedence with the law in accordance with the rules of the criminal procedural law in force. This study uses the normative juridical method that will be used for the thesis followed by the applicable legal basis. Therefore it can be concluded that the Panel of Judges in determining legal interest between parties should prioritize the material truth revealed and should put aside the way someone acquires electronic evidences.

Abstrak :
Upaya konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan menciptakan aplikasi PeduliLindungi sebagai bentuk dari pelayanan publik. Aplikasi ini dalam menjalankan fungsinya menggunakan data pribadi pengguna untuk melacak penyebaran COVID-19. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, jenis data sekunder dengan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, pendekatan kualitatif sebagai metode analisis data, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada akhirnya, peneliti mendapat kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum terhadap pengguna aplikasi PeduliLindungi dalam hal ini mengenai Data Pribadi masyarakat dapat ditinjau berdasarkan Perjanjian (Syarat dan Ketentuan yang terdapat dalam aplikasi) dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. ......The concrete effort made by the Government of Indonesia is to create the PeduliLindungi application as a form of public service. This application in carrying out its functions uses the user's personal data to track the spread of COVID-19. ​​The research method that the author uses is normative juridical research with a statutory approach. This research uses normative juridical research methods, descriptive research typologies, secondary data types with document studies as a data collection tool, qualitative approaches as data analysis methods, as well as primary, secondary, and tertiary legal materials. In the end, the researcher concluded that the authors obtained in conducting the research are that the Legal Protection of PeduliLindungi application users in this case regarding the public's Personal Data can be reviewed based on the Agreement (Terms and Conditions contained in the application) and based on the provisions of the legislation in force in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas penelitian mengenai pelanggaran Hak atas Privasi pada kasus pelanggaran privasi artis terkenal pada media elektronik melalui siaran televisi. Pemberitaan media televisi mengenai kasus tersebut telah melanggar hak atas privasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia para artis yang telah dijamin Konstitusi dan Undang-Undang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta memperbaharui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran agar mengatur secara detail mengenai perlindungan terhadap privasi khususnya pada media televisi. ......This mini-thesis discusses the research on the violation of Right to Privacy in regards to the case of private data disclosure of Ariel famous celebritites on electronic media through television broadcast. Such television media broadcast of this case was in violation with the right to privacy which is one of the celebrities human rights guaranteed by the Constitution and laws. This research is a normative research with qualitative approaches. The result of this research suggests the amendment of the Law No. 40 of the year 1999 on Press and Law No. 32 of the year 2002 on Broadcast, and also suggest to renew the Guidelines of Broadcast Behavior and Broadcast Standard Program so that it will provide detailed regulation on the protection of privacy, especially on television media.

Abstrak :
Dalam praktik publikasi putusan di Indonesia, masih terdapat penyimpangan dalam praktik publikasi putusan perkara pidana anak yang persidangannya tertutup untuk umum, di mana terdapat putusan yang dipublikasikan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung tanpa pengaburan identitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menelaah perbandingan sistem publikasi putusan di Indonesia dengan Belanda dan Estonia, praktik publikasi putusan perkara pidana anak yang persidangannya tertutup untuk umum di Indonesia ditinjau dari perlindungan terhadap hak anak dalam sistem peradilan pidana anak, serta upaya untuk mengembalikan perlindungan hukum terhadap penyimpangan praktik publikasi putusan perkara pidana anak. Penelitian ini menemukan bahwa jika dibandingkan dengan Belanda dan Estonia, Indonesia memiliki kelemahan dalam sistem publikasi putusan berupa ketidakselarasan dalam kerangka hukum publikasi putusan. Kelemahan tersebut berperan dalam mengakibatkan terjadinya penyimpangan praktik publikasi putusan perkara pidana anak yang melanggar hak atas privasi anak dalam sistem peradilan pidana dan mencederai esensi persidangan tertutup untuk umum. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan mekanisme hukum untuk menangani masalah ini, masih terdapat mekanisme lain yang dapat ditempuh, yakni mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dengan mekanisme administrasi pemerintahan, yakni gugatan terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan atau onrechmatige overheidsdaad. ......In the publication of court decisions in Indonesia, there are irregularities in publication of decisions involving juveniles, where decisions are published on the Supreme Court's Directory of Decisions website without obscuring the identity of juveniles. This study uses juridical-normative method to examine comparisons of the publication of decisions system in Indonesia with the Netherlands and Estonia, the practice of publication of decisions on juvenile criminal cases conducted in closed trials in Indonesia in terms of the protection of children's rights in the juvenile justice system, and efforts to restore legal protection against irregularities in publication of decisions on juvenile criminal cases. This study found that when compared to the Netherlands and Estonia, Indonesia has a disharmony in the legal framework for publication of decisions. The disharmony plays a role in causing irregularities in the publication of juvenile criminal case decisions that violate the juvenile’s right to privacy and the essence of closed trials. Although the Indonesian Criminal Code of Procedure does not provide a legal mechanism to deal with this problem, there are still other mechanisms, namely by submitting a request to the Information and Documentation Management Officer or with a government administration mechanism, namely lawsuits on Government Administrative Actions or onrechmatige overheidsdaad.