Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk sebagian pasangan yang telah menikah mengharapkan kehadiran anak ditengah-tengah mereka. Anak diharapkan menjadi kebahagiaan orangtuanya dan menjadi penerus harta orang tuanya, namun tidak semua pasangan diberikan dapat memiliki anak. Oleh karena hal tersebut lahirlah lembaga pengangkatan anak/adopsi, namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai hak-hak anak angkat yang tidak dipenuhi karena tidak dilaksanaannya pengangkatan anak secara yuridis. Skripsi ini akan membahas mengenai mengenai pengaturan kedudukan anak angkat yang diangkat tanpa melalui penetapan pengadilan dan akibat hukumnya dalam hal mewaris. Penulisan skripsi ini difokuskan untuk menganalsisi putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum adat tanpa penetapan pengadilan adalah anak angkat sah dan berhak mewaris dari orang tua angkatnya sepanjang pengangkatan secara adat itu dapat dibuktikan kebenarannya.......For numerous couples, it is run-off-the-mill to expect a child once they are married. It is assumed that children will bring joy to the lives of their parents and inherit wealth from them, but some individuals may not be able to give birth to a child. As a result, many adoption centers are established, but there are still many occasions where, due to the judicial system, these foster children are not granted their legal rights. This dissertation will examine issues relating to the status of the adopted child in a family without any court order and its legal implications for their inheritance rights. This dissertation is writen to concentrate on the ruling of the Number 234/PDT/2020/PT MDN. This research uses the method of normative juridical. The results of this study are that children who are adopted without court orders based on customary law are entitled to inherit the wealth of their adoptive parents as long as the adoption can be substantiated."

"Penelitian ini menganalisis aturan mengenai pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris dalam kasus perkawinan kedua dimana terdapat kesalahan dalam penerapan hukum harta peninggalan pewaris yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 180 KUHPerdata. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boedel waris belum terbagi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian preskriptif dengan memberi saran untuk mengatasi permasalahan yang dibahas berupa adanya contoh pembuatan akta keterangan hak mewaris dengan pembagian yang benar sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata untuk pewarisan perkawinan kedua. Analisa yang penulis dapatkan bahwa terdapat akibat hukum terhadap pembuatan akta keterangan hak mewaris yang salah menerapkan pembagian harta perkawinan dan harta peninggalan pewaris dalam perkawinan kedua sehingga menyebabkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Bahwa akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari Notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual, sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan mengikat berkaitan dengan pembagian warisan dan hanya bisa dibatalkan oleh hakim. Sehingga Notaris, selaku pembuat akta keterangan hak mewaris diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan diperlukan pemahaman serta wawasan yang luas mengenai prosedur pembuatan dan isi akta keterangan hak mewaris.......This study analyzes the rules regarding the making of a deed of inheritance rights made by a Notary in the case of a second marriage where there is a wrongly applied inheritance law of the heir who does not adjust article 180 of the Indonesian civil code. This thesis was made because of the conflict occurred among the heirs, which cause the inheritance not to be divided. The research methods used in the writing of this thesis are doctrinal research or library research with a form of the prescriptive method by providing suggestions to solve a problem, in the form of an example of making a deed of inheritance rights with the correct distribution by the provisions of the civil law code for the inheritance of second marriages. The results obtained from this research are the legal consequences for making a certificate of inheritance rights that wrongly applied the distribution of marital assets and inheritance of heirs in second marriages, leading to losses to other heirs. The deed of inheritance rights contains a legal opinion from a Notary based on the actual legal fact, as authentic proof that has binding force related to the distribution of inheritance and can only be canceled out by the judge. So the Notary, as the maker of the deed of inheritance rights is required to adjust the precautionary principle and requires a broad understanding and insight regarding the making and contents of the deed of information on inheritance rights procedures."

"Penelitian ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris berkenenaan dengan tuntutan dari penerima manfaat asuransi yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Penunjukan penerima manfaat asuransi yang didasarkan prinsip insurable interest yaitu dalam hal ini hubungan keluarga sering sekali terjadi sengketa dikarenakan yang biasanya ditunjuk sebagai ahli waris dalam asuransi adalah ahli waris golongan II menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun hukum waris untuk warga negara golongan Tionghoa telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan asas penderajatan. Permasalahan ini menyebabkan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat surat keterangan hak mewaris sering terseret dalam permasalahan hukum tersebut dikarenakan tidak mencantumkan penerima manfaat dalam surat keterangan hak mewaris yang dibuatnya atau sebaliknya, yang menyebabkan pembagian jatah harta peninggalan yang keliru, disebabkan telah salah menetapkan ahli waris. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana kedudukan hukum penerima manfaat polis asuransi jiwa yang termasuk ahli waris golongan II dalam hukum waris sesuai KUHPer dan (ii) bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bersifat eksplanatoris. Hasil analisa adalah penerima manfaat hanya memiliki hak tuntut kepada penanggung dan wajib menyerahkan uang pertanggungan kepada ahli waris golongan I dan notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila sudah memenuhi prosedur yang berlaku. Maka seharusnya terdapat peraturan khusus mengenai uang pertanggungan dan sebagai upaya preventif, notaris wajib membiasakan diri untuk selalu membuat akta pernyataan terlebih dahulu.......This research discusses about the role and responsibilities of a notary in making a certificate of inheritance rights related to the demands of the insurance beneficiary listed in the life insurance policy. The appointment of the beneficiaries of insurance is based on the principle of insurable interest, namely in this case family relations often occur in disputes because those who are usually appointed as heirs in insurance are class II heirs according to the Civil Code. However, the inheritance law for Chinese ethnic group has been regulated in the Civil Code that based its principle on equalization. This problem induces Notaries as public officials who create certificates of inheritance rights are often dragged into these legal issues because they do not include beneficiaries in the certificates of inheritance rights that they make or vice versa, which causes the distribution of inheritance rights to be erroneous, due to the wrong appointment of heirs. The main issues raised in this study are (i) how is the legal position of the beneficiaries of the life insurance policy which includes class II heirs in inheritance law according to the Criminal Code and (ii) how are the roles and responsibilities of a notary in making a Certificate of Inheritance. To answer these issues, a normative juridical research method with an explanatory character is used. The result of the analysis is that the beneficiary only has the right to sue the insurer and is obliged to submit the sum assured to the class I heirs and the notary in making the certificate of inheritance rights cannot be held accountable if it has complied with the proper procedures. Therefore, there should be special regulations govern the sum assured and as a preventive measure, notaries must get accustomed to always making a statement deed first."

"Tesis ini membahas tentang kewenangan Notaris dalam membuat akta surat keterangan hak mewaris di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku dan kekuatan hukum dari akta surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris tersebut yang diajukan sebagai alat bukti di pengadilan. Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris yang pada saat pembuatannya tidak dihadiri oleh seluruh ahli waris dan terdapat seorang ahli waris yang tidak mengakui pembuatan surat keterangan hak mewaris tersebut sebagai alat bukti di pengadilan karena ia sudah menyatakan tidak setuju atas pembuatan surat keterangan hak mewaris dan pada saat pembuatan surat keterangan hak mewaris masih terdapat gugatan di pengadilan di antara ahli waris terkait harta warisan dari pewaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan tipe penelitian eksploratoris yaitu menggali pengetahuan mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta surat keterangan hak mewaris dan memperdalam pengetahuan terkait kewenangan tersebut dan kekuatan hukum akta surat keterangan hak mewaris yang dibuat saat ahli waris bersengketa di pengadilan.Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas kewenangan Notaris untuk membuat akta surat keterangan hak mewaris. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku Notaris memiliki kewenangan membuat akta surat keterangan hak mewaris untuk golongan penduduk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Namun, dalam pelaksanaannya untuk membuat akta surat keterangan hak mewaris belum terdapat aturan yang mengatur bentuk dari akta surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris tersebut sehingga kekuatan pembuktian dari akta surat keterangan hak mewaris tergantung pada bentuk dari akta surat keterangan hak mewaris tersebut yang dapat dibuat dalam bentuk akta autentik ataupun akta bawah tangan. Surat keterangan hak mewaris merupakan dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang meneguhkan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris dan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. ......This thesis study about the authority of the Notary in a deed certificate inherit rights in Indonesia based on the applicable law and the legal power of the deed certificate inherit the rights created by the Notary submitted as evidence in court. This thesis was made because there is a deed certificate of the right to inherit made by Notary who at the time of manufacture is not attended by all the heirs and there is a heir who does not acknowledge a deed certificate right to inherit it as evidence in court because he had disagreed on creating the right heir certificate and upon presentation of a certificate of right to inherit is still a lawsuit in court between the heirs of the estate of the testator related. The method used in this thesis is to study the legal normative or legal research literature that emphasizes the use of secondary data research type of exploratory ie gain knowledge regarding the authority of the Notary in a deed certificate of the right to inherit and deepen knowledge related to the authority and force of law deed certificate inherit rights that are created when the heir to the dispute in court.The results obtained from this study is there has been no legislation governing expressly authorized Notary deed certificate to make the right heir. Based on the applicable law Notary has the authority to make the deed certificate inherit rights to segments of the population of Indonesian citizens of Chinese descent and Europe. However, in practice to make the deed certificate of the right to inherit yet there are rules governing the form of a deed certificate of the right to inherit Notary so that the strength of evidence of a certificate of the right to inherit depends on the form of a deed certificate of the right to inherit that which can be made in authentic deed or deed under the hand. Deed inherit rights certificate is a document that can serve as written evidence that confirm who the heirs of the testator and the portions were obtained respectively heirs to inheritance left by the deceased."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan Notaris terhadap gugatan pembatalan Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya SKHM tersebut. Gugatan pembatalan tersebut dilakukan akibat adanya putusan hakim yang memutus bahwa dokumen-dokumen yang mendasari pembuatan SKHM tersebut palsu. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak memiliki kewajiban untuk meneliti kebenaran materiil, sehingga dalam kasus ini Notaris harus dilindungi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dilakukan pembatalan SKHM serta akta turunannya, bagaimana akibat pembatalan SKHM dan akta turunannya tersebut terhadap para pihak, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris akibat pembatalan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.Hasil yang didapat penulis adalah cara pembatalan SKHM dengan mengajukan ke pengadilan oleh orang yang merasa dirugikan, dimana hakim memutus SKHM ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo;. Akibat ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo; berarti bahwa keadaan berlaku surut dan kembali ke keadaan semula atau ex tunc. Perlindungan Notaris dalam membuat SKHM dilakukan secara preventif dan represif, secara preventif yaitu dengan membuat Akta Pernyataan yang dihadiri 2 dua orang saksi dan mencantumkan tentang tanggung jawab penghadap jika menyampaikan keterangan palsu, sementara itu perlindungan secara represif yaitu dengan menganut asas praduga sah, hak ingkar serta wajib ingkar.

---

This thesis discusses regarding the Notary protection against cancellation lawsuit of Inheritance Right Letter Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM by third party who feels aggrieved by the issuance of SKHM. Cancellation lawsuit was made due to a judge 39 s decision to decide that the documents underlying the SKHM are counterfeit. Notary in carrying out his her position has no obligation to examine material truth, so in this case the Notary must be protected. The main problem in this research are how to do the cancellation of SKHM and its derivative deed, the consequences of the cancellation of SKHM and its derivative deeds to the parties, and legal protection to Notary due to the cancellation. This research is an analytical descriptive research.The results obtained by the author are the way of cancellation of SKHM by appealing to the court by the person who feels aggrieved, in which the judge decides SKHM has no legal force . The effect of has no legal force means that the state is retroactive and returns to its original state or ex tunc. Notary 39 s protection in making SKHM is done preventively and repressively, preventively by making a Deed of Statement attended by 2 two witnesses and mentioning responsibility to confront if giving a false information, while repressive protection done by adopting the principle of legitimate prejudice, right of disclaim and obligatory disclaim."

"ABSTRAKPerkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk hidup bersama secara sah diantara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan dapat dilangsungkan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang terjadi akibat perbedaan kewarganegaraan diantara masing-masing pihak yaitu perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran internasional akan mempunyai permasalahan dengan status kewarganegaraannya serta hak mewarisnya. Balai Harta Peninggalan Jakarta menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris atas anak yang mempunyai status Warga Negara Asing dan menyatakan ia sebagai ahli waris dari harta peninggalan ibunya. Terhadap Surat Keterangan Hak Mewaris ini saudara-saudara kandung dari almarhumah mengajukan keberatan dan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencabut Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut. Untuk mengkaji hal tersebut dilakukan penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dianggap sah oleh negara sehingga kedudukan anak yang lahir dengan berstatus Warga Negara Asing tersebut tetap diakui sebagai anak sah. Seorang anak yang berstatus Warga Negara Asing mempunyai hak mewaris dari orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia. Walaupun anak yang berstatus Warga Negara Asing tersebut dapat mewaris dari orang tuanya tetapi jika menerima warisan berupa hak milik menurut Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria maka dia wajib melepaskan haknya tersebut dalam jangka waktu 1 satu tahun setelah diperolehnya hak tersebut. Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang dalam putusannya tersebut membatalkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang menunjuk anak almarhumah sebagai satu-satunya ahli waris dari harta peninggalan ibunya.

---

ABSTRACT Marriage is basically an agreement to live together legitimately between a man and a woman. Marriage may take place within the territory of the Republic of Indonesia as well as outside of the territory of the Republic of Indonesia. Mixed marriage is a marriage that occurs due to differences in citizenship between each party namely the marriage between Indonesian citizens with foreign citizens. A child born from an international mixed marriage will face problems with their citizenship and inheritance rights. The Jakarta Heritage Hall publishes a Certificate of Inheritance Rights on a child who has a status of a Foreign Citizen and declares him her as the heir of his or her mother 39 s estate. Against this Memorandum of Inheritance, the siblings of the deceased filed an objection and appealed to the State Administrative Court to revoke the Letter of Inquiry on the Rights of the Minister. To investigate this matter, the research uses analytical descriptive research, with normative juridical approach method and examined by qualittaive approach. Marriages held abroad are considered valid by the state so that the status of the child born with the status of a Foreign Citizen is still recognized as a legal child. A child who is a Foreign Citizen has the right to inherit from his or her parent who is an Indonesian citizen. Although the child with the status of a Foreign Citizen may inherit from his or her parents, but if he receives inheritance in the form of property rights under Article 21 Paragraph 3 of the Basic Agrarian Law, he shall be obliged to relinquish his right within 1 one year after obtaining such right. The author does not agree with the judge rsquo s decision who revoke the Certificate of Right of Inheritance Number W7.AH.06.10 36 VII 2010 dated July 19, 2010 which appointed the deceased son as the sole heir of his mother 39 s treasures."

"Tesis ini membahas tentang istri warga negara asing sebagai ahli waris satu-satunya dari Pewaris warga negara Indonesia dimana perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Keabsahan perkawinan telah disahkan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1276 K/Pdt/2007, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pewaris memiliki sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh dari hibah yang dikuasai adik kandung Pewaris. Pokok permasalahan tesis ini adalah kedudukan surat keterangan hak mewaris dalam hukum positif Indonesia dan hak mewaris istri warga negara asing yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian dimana bentuk penelitiannya adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum, didasari atas sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pengolahan, analisa dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif. Dilihat dari tujuannya penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Berdasarkan penerapannya dan ilmu serta metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian mono disipliner. Bentuk hasil penelitian adalah penelitian preskriptif analistis. Kedudukan surat keterangan hak mewaris sangat penting karena fungsi surat keterangan hak mewaris untuk menyatakan bahwa seseorang mempunyai hak atau tidak untuk mewaris. Surat keterangan hak mewaris tidak mempunyai dampak sepanjang perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Hak mewaris istri warga negara asing yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia tidak berhak untuk mewaris, namun dalam kasus yang dianalisis telah melahirkan putusan pengadilan bahwa perkawinannya adalah sah, dengan demikian perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia dan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia sehingga istri warga negara asing berhak mewaris. ......This thesis was discusses the wife of a foreign nationals as the sole heir of the Heir Indonesian citizens where the marriage is not registered in the Civil Registry Office in Indonesia. The validity of the marriage was legalized in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1276 K / Pdt / 2007, which has had permanent legal force. Heir have a piece of land and buildings acquired from grants overpowered by the little sister of the testator. The issue of this thesis is status the certificate of the right to inherit in Indonesian positive law and the right of wife foreign nationals to inherit whose marriage is not registered in the Civil Registry Office in Indonesia. This research was conducted by the research method in which the research is normative, descriptive, that is library research on secondary data in the field of law, based on systematic regulations in Indonesia. In the processing, analysis and construction of the data was done qualitatively. Judging from the goal of this research is prescriptive. Based on the application and use of science and research methods are mono disciplinary research. Forms of study are prescriptive analytical research. Right to inherit wives foreign national whose marriage was not registered in the Civil Registry Office in Indonesia are not entitled to inherit, but in the cases analyzed have spawned a court decision that the marriage was valid, so marriage can be registered in the Civil Registry Office in Indonesia and lawful prevailing in Indonesia so that the wife of a foreign citizen entitled to inherit."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan akta keterangan hak mewaris yang di buat oleh notaris dengan hanya sebagian ahli waris saja yang memberikan keterangan di dalam akta pernyataan waris. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boendel waris tidak dapat terbagi. Pada saat pembuatan akta pernyataan hanya di hadiri oleh sebagian ahli waris, sedangkan para ahli waris yang tidak hadir dalam pembuatan akta tidak mengakui dan menuntut bahwa akta pernyataan waris/akta keterangan hak mewaris tersebut adalah tidak sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan dari prosedur pembuatan akta keterangan hak mewaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditetapkan berdasarkan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris yang dinyatakan tidak sah oleh sebagian ahli waris di pengadilan.Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penulis menggunakan jenis data sekunder untuk melakukan pemecahan dari pokok permasalahan yang timbul. Analisa yang penulis dapatkan bahwa pembuatan akta keterangan hak mewaris tidak diatur dengan jelas di dalam undang-undang, begitu pula mengenai ketentuan bahwa seluruh ahli waris harus hadir dalam pembuatan akta pernyataan/akta keterangan hak mewaris. Akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual. Meski tidak ada pengaturan mengenai kehadiran seluruh ahli waris, notaris tidak boleh merugikan hak dan kepentingan ahli waris yang tidak hadir pada pembuatan akta.

---

This thesis study about the status of deed certificate of inheritance right made by notary based on several statements of the heirs. This thesis was made because of the conflict that occurred among the heirs, which cause the inheritance has not been divided. At the time of making of the certificate of the heir only attended by some heirs, while the heirs who were not present in the making of the deed did not acknowledge and demanded that the deed of inheritance statement/certificate of inheritance rights is invalid. The issues raised in this study are about the provisions of the procedures for the certificate of inheritance rights of the Indonesian citizen of European and Chinese descent which is subject to the Civil Code and how is the legal protection of the heirs written in the certificate of inheritance rights made by a notary that is not acknowledged to be valid by other heirs in court.The research methods used in the writing of this thesis are normative juridical research or library research with a form of descriptive analytics methods. Authors use secondary data to perform a breakdown of the subject matter arising out of. The results obtained from this research are the preparation of the certificate of inheritance is not stipulated in the regulations, as well as the provisions on all heirs must be present in the preparation of deed statement/deed of declaration of Rights. The certificate of inheritance rights contains a legal opinion from a notary based on the facts of the law known. Although there are no regulations regard to the presence of the heirs, the notary should not be detrimental to the rights and interests of heirs which not attend the deed making."

"Pengangkatan anak idealnya dilakukan oleh orang tua yang utuh karena dianggap mampu memberikan kesejahteraan dan perlindungan demi perkembangan anak yang lebih baik. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi orang tua tunggal untuk melakukan pengangkatan anak, terutama apabila seseorang mampu secara finansial dan sosial dalam mengurus, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang demi kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan anak di masa depan. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal memiliki akibat hukum terhadap perwalian dan hak mewaris. Namun, akibat hukum terhadap perwalian dan hak mewaris memiliki akibat yang berbeda-beda antara hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum Islam. Orang tua tunggal yang hendak melakukan pengangkatan anak harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Sosial, untuk kemudian mendapatkan penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa peraturan mengenai pengangkatan anak, khususnya pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di Indonesia masih tersebar dalam beberapa peraturan. Peraturan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal secara implisit diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang hanya berlaku bagi golongan tionghoa. Kemudian, hukum nasional yang mengatur mengenai kebolehan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983, dan peraturan lebih rinci terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009. Selain itu, praktik pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam peradilan Indonesia masih belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat berdampak pada kesejahteraan dan juga perlindungan terhadap anak. Pembuat undang-undang seharusnya melakukan unifikasi hukum agar dapat memberikan kepastian hukum kepada Hakim maupun masyarakat, serta meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan dalam proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.......Adoption of children is ideally carried out by parents who are intact because they are considered capable of providing welfare and protection for the better development of children. However, it is possible for single parents to adopt children, especially if a person is financially and socially capable of fostering, nurturing, educating, and providing affection for the best interests of the child and the child's welfare in the future. Adoption by a single parent also has legal implications for guardianship and inheritance rights. However, the legal consequences for guardianship and inheritance rights vary between customary, civil, and Islamic law. Single parents who want to adopt a child must first obtain permission from the Minister of Social Affairs, and then obtain a court order. The research method used in this study is normative juridical using secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The analytical method used in this study is a qualitative analysis method by producing analytical descriptive data. Based on the research conducted, it is known that regulations regarding child adoption, especially adoption by single parents in Indonesia are still scattered in several regulations. Regulations for adopting children by single parents are implicitly regulated in Staatsblad Number 129 of 1917, which only applies to the Chinese group. Then, the national law governing the permissibility of adopting children by single parents is regulated in SEMA Number 6 of 1983, and more detailed regulations are contained in Regulation of Government of The Republic of Indonesia Number 54 of 2007 and Minister of Social Regulations Number 110/Huk/2009. In addition, the practice of adopting children by single parents in Indonesian courts still does not comply with statutory provisions, so legislators should carry out unification of law to provide legal certainty to judges and the public, as well as minimize the occurrence of problems in the process of adoption by single parents."

"Dalam menetapkan ahli waris, hakim harus menerapkan prinsip keadilan dan kehati-hatian untuk melindungi hak ahli waris dan pihak ketiga dari pelanggaran hak mewaris mereka. Penelitian ini menganalisis kedudukan anak dan keturunan dari bibi melalui pihak ayah sebagai ahli waris dalam Hukum Kewarisan Islam dan perbedaan pertimbangan hakim mengenai hak mewaris anak dan keturunan dari bibi melalui pihak ayah. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dalam tesis yang berbentuk eksplanatoris. Permasalahan hukum tersebut diawali dengan seorang pewaris yang menuliskan wasiat kepada Masjid N. Kemudian, pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan dari bibi melalui pihak ayah serta 5 (lima) keturunan dari anak lelaki dari bibi melalui pihak ayah. Menurut Bilateral Hazairin, ahli waris merupakan mawali. Sedangkan menurut Patrilineal Syafi’i, mereka merupakan zul-arham. Kemudian, menurut KHI, mereka merupakan ahli waris pengganti kelompok derajat keempat. Pertimbangan hakim mengenai hak mewaris ahli waris dalam Penetapan PA Bantaeng No. 27/PDT.P/2020/PA.Batg sudah benar, namun kurang tepat karena hakim tidak menambahkan Pasal 185 KHI dalam pertimbangannya. Lalu, dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/AG/2022, hakim telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan atas keabsahan wasiat pewaris. Jika hakim menggunakan Patrilineal Syafi’i, maka ahli waris adalah zul-arham. Namun, jika hakim berpedoman pada KHI, maka mereka adalah ahli waris pengganti kelompok derajat keempat. Dengan demikian, wasiat seharusnya berlaku 1/3 (satu per tiga) dari harta peninggalan pewaris. Akan tetapi, SEMA No. 3 Tahun 2015 membatasi ahli waris pengganti sampai derajat cucu. Hakim dapat menggunakan ajaran Bilateral Hazairin yang sejalan dengan asas bilateral KHI. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap KHI dengan menjelaskan bagian dari ahli waris pengganti. Selain itu, peraturan internal Mahkamah Agung juga hendaknya mengacu pada Hukum Kewarisan Islam yang berlaku. Hakim hendaknya juga berpedoman pada KHI dalam menyelesaikan perkara kewarisan untuk menghindari perbedaan hasil ijtihad dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Terakhir, Pemerintah, Mahkamah Agung, ulama, dan/atau institusi pendidikan Islam hendaknya berkolaborasi untuk memberikan sosialisasi mengenai Hukum Kewarisan Islam kepada masyarakat.......In determining heirs, judges must apply the principles of justice and caution to protect the rights of heirs and third parties from violations of their inheritance rights. This research analyzes the position of children and descendants of aunts through the paternal line as heirs in Islamic Inheritance Law and the different considerations of judges regarding the inheritance rights of children and descendants of aunts through the paternal line. This research uses a doctrinal method in a thesis in the form of explanatory. The legal problem begins with a woman who wrote a will to a mosque. Then, the woman died leaving 1 (one) daughter from an aunt through the paternal line and 5 (five) descendants from the son of an aunt through the paternal line. According to Bilateral Hazairin, the heirs are mawali. Whereas according to Patrilineal Syafi'i, they are zul-arham. Then, according to KHI, they are substitute heirs of the fourth degree group. The judge's consideration regarding the inheritance rights of the heirs in Decision. 27/PDT.P/2020/PA.Batg was correct, but not entirely accurate because the judge did not add Article 185 of the KHI to his considerations. Then, in Decision 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks which was ratified by Supreme Court Decision 34 K/AG/2022, the judge made a mistake in applying the law in considering the validity of the testator's will. If the judge uses Patrilineal Syafi'i, then the heirs are zul-arham. However, if they base themselves on the KHI they are substitute heirs of the fourth degree group. Thus, the will should apply to 1/3 (one third) of the inheritance of the testator. However, SEMA 3 of 2015 limits substitute heirs to the degree of grandchildren. The judge can use the principles of Bilateral Hazairin which are in line with the bilateral principles of the KHI. Thus, the government needs to revise the KHI to explain the portion of substitute heirs. In addition, the internal regulations of the Supreme Court should also refer to the applicable Islamic Inheritance Law. Judges should also be guided by the KHI in resolving inheritance cases to avoid differences in ijtihad and provide legal certainty for the parties involved. Finally, the Government, Supreme Court, theologian, and/or Islamic educational institutions should collaborate to provide socialization regarding Islamic Inheritance Law to the community."