Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah peminjam, Bank juga mewajibkan nasabah peminjamnya untuk memberikan jaminan kepada Bank guna menjamin pelunasan utangnya. Akhir-akhir ini pemberian kredit oleh Bank kepada pengusaha kecil dan menengah untuk membiayai sewa tempat usahanya berupa kios semakin berkembang. Hal ini dapat dimaklumi mengingat biaya untuk sewa kios, khususnya kios-kios yang lokasinya di gedung pusat perbelanjaan (mall/plaza) yang berada di tengah kota cukup tinggi, ditambah dengan jangka waktu sewa yang lama. Adapun pokok permasalahannya adalah bagaimanakah kedudukan hak sewa atas kios dan apakah dapat diperlakukan sebagai suatu hak kebendaan. Selain itu, apakah hak sewa atas kios dapat dijadikan obyek jaminan kredit yang diikat dengan suatu lembaga jaminan kebendaan serta dokumen-dokumen apa saja yang perlu diperhatikan oleh Bank sebagai kreditur untuk dapat menerima hak sewa atas kios sebagai jaminan. Metode penelitian hukum yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta pengamatan/observasi di salah satu bank swasta nasional yang saat ini memberikan fasilitas pembiayaan untuk sewa kios. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak sewa atas kios merupakan hak perorangan, sehingga hak tersebut tidak dapat dijadikan obyek jaminan dalam bentuk gadai atau jaminan fidusia. Adapun praktek yang dilakukan selama ini untuk pengikatan jaminan hak sewa atas kios dalam bentuk lembaga jaminan fidusia tidak didukung dengan dasar hukum ataupun alasan yang kuat sehingga terdapat risiko ancaman pembatalan. Hak sewa atas kios tetap dapat dijadikan obyek jaminan dengan menggunakan media dalam bentuk perjanjian pemberian jaminan hak sewa atas kios meskipun perjanjian ini tidak dapat memberikan hak-hak kebendaan kepada kreditur sebagaimana layaknya jaminan kebendaan.

---

In respect on providing credit to the debtor, The Bank also requires the debtor to grant collateral to the Bank to ensure his/her payment. Lately, the credit facility given by the Bank to the small and medium enterprise for financing its business venue in a form of kiosk is become more developed. It is understandable considering the rental cost which is quite high, especially for kiosks located in mall/plaza in the central of the city, plus the long rental period. The main issue is how is the kiosk rental right standing, and is it possible to treat it as a property right. Moreover, is it possible to grant the kiosk rental right as credit collateral in a form of property security agreement and what kind of documents needs to be advised by the Bank as creditor to accept kiosk rental right as collateral. The legal research methodology used in this thesis is a normative research with analytical descriptive, supported by primary, secondary, and tertiary source of data also through observation in one of national private bank that granting banking facility for kiosk rental. Results of research shows that the kiosk rental right is an individual right, so that the said right can not be used as collateral object in the form of pawning or fiduciary security agreement. The practice carried out for security rights on the kiosks rental right in the form of a fiduciary security agreement is not supported with a strong legal basis or strong reason so that it may result a risk of nullification. Kiosk rental right can become a collateral object by using the security agreement on the kiosk rental right even though this agreement can not give property rights to the creditor like property security agreement."

"Tesis ini membahas perkembangan lelang di Indonesia. Selama ini lelang di Indonesia identik dengan lelang penjualan putus dengan objek lelang berupa barang-barang berwujud atau bertubuh. Jadi, dalam jual beli lelang selalu terjadi peralihan kepemilikan atas objek lelang dari pihak penjual kepada pemenang lelang (pembeli). Namun demikian, perkembangan kebijakan pemerintah akhir-akhir ini menunjukkan adanya lelang tanpa peralihan kepemilikan atas objek lelang, yaitu lelang Hak Menikmati Barang. Pada akhir bulan Desember 2018, DJKN menerbitkan regulasi baru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5 KN 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Dokumen Persyaratan Lelang dengan Objek Berupa Hak Menikmati Barang. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, pemerintah membuka kemungkinan pelaksanaan lelang atas Hak Menikmati Barang, seperti hak sewa. Pada pelaksanaan lelang ini tidak terjadi peralihan kepemilikan atas objek lelang. Lelang hanya digunakan untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai penyewa. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan pelaksanaan lelang Hak Menikmati Barang dengan objek lelang berupa hak sewa menurut Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5 KN 2018 ditinjau dari Vendu Reglement dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 PMK.06 2016 serta bagaimana penyesuaian isi Risalah Lelang pada lelang Hak Menikmati Barang dengan objek lelang berupa hak sewa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (normative law research) dengan metode analisis data kualitatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam tesis ini penulis menemukan bahwa lelang Hak Menikmati Barang dengan objek lelang berupa hak sewa lebih sesuai dengan perjanjian sewa menyewa daripada perjanjian jual beli karena kepemilikan atas objek lelang tidak beralih. Lelang ini hanya mengalihkan hak untuk menikmati (menyewa) objek lelang untuk waktu tertentu. Penulis menyarankan agar Direktorat Lelang melakukan beberapa penyesuaian terhadap isi Risalah Lelang Hak Menikmati Barang antara lain di kutipan Risalah Lelang Hak Menikmati Barang dituliskan kalimat Diberikan Kutipan kepada Pemenang Lelang Hak Menikmati Barang sebagai Akta Hak Menikmati. Dikarenakan lelang Hak Menikmati Barang dengan objek lelang berupa hak sewa lebih mirip dengan esensi sewa menyewa maka adanya perjanjian sewa menyewa bukan merupakan keharusan namun hanya merupakan pilihan dari para pihak saja jika diperlukan.

---

This thesis discusses the development of auctions in Indonesia. Until recently auctions were perceived as the sale of tangible objects. Thus, in auctions, there always be transfers of ownership of auctions objects from sellers to purchasers. However, recent development of government policy shows the possibility of conducting auctions without transfering ownership of auction objects, namely auctions of the Right to Utilize Goods. At the end of December 2018, DJKN issued a new regulation, namely the Director General of State Assets Management Regulation Number 5 KN 2018 on the Request Procedure and Required Documents for Auction of the Right to Utilize Goods. With the enactment of this regulation, the government has opened the possibility of auctioning the rights to utilize goods, among others lease rights. In these auctions, there are no transfers of ownership of auction objects. Auctions are merely used to determine who the winners of the rights to utilize goods will be. Based on the aforementioned explanation, this thesis will analize the legality of auctions of the rights to utilize goods, particularly the lease rights, governed by the Director General of State Assets Management Regulation Number 5 KN 2018 in the light of Auction Law (Vendu Reglement) and the Minister of Finance Regulation Number 27 PMK.06 2016 and the adjustment of the Auction Deed (Risalah Lelang) of auctions of the rights to utilize goods, particularly the lease rights. This research is a normative law research with qualitative data analysis methods. The typology used in this research is descriptive research. In this thesis the author found that the auction of the rights to utilize goods with lease rights as an auction objects is more likely a lease agreement than a sale purchase agreemant because there is no transfer of ownership of auction objects. Auctions only transfer the rights to utilize (lease) auction objects for a certain time. The author suggested that the Directorate of Auctions make several adjustments to the contents of the Auction Deed for the rights to utilize goods, among others the addition of a phrase Given as an Excerption of Auction Deed to the Highest Winning Bidder of the Rights to Utilize Goods as a Deed of Utilize Rights. Because the auction of the rights to utilize goods with lease rights as auction objects is similar to the essence of leasing, then the existence of a lease agreement is not a requirement but is only a choice of the parties if needed."

"Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan merupakan salah satu perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan di masyarakat, dikaitkan dengan penerapan asas horizontal, dimungkinkan tanah dan bangunan diatasnya dipunyai oleh pemegang hak yang berbeda, pemegang hak atas bangunan dapat menyewa tanah empunya sei pemegang hak atas tanah agar dapat mendirikan bangunan diatas tanah si pemegang hak atas tanah. penulisan tesis mengambil judul "Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Sengketa Tanah (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 625/K/Pdt?2009)" dimana dalam kasus tersebut perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan pemilik bangunan yang berada diatas tanah tersebut tidak diakui oleh ahli waris dari pemberi sewa sehingga timbul sengketa.

---

Rental agreement of land and buildings is one of rental agreement is mostly done in the community, associated with the application of the principle of horizontal separation, land and buildings owned by different rights holders, building owner can lease the land from the land right holders to establish buildings. This thesis titled " The Application of principle of horizontal separation in land disputes (Judicial study of supreme court decision against no. 625 K/Pdt/2009)" where in this case, a dispute arises because the lease agreement by land rights holder with the building rights holder is not recognized by heirs of the land owned."

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme pengalihan porsi kepemilikan yang dimiliki oleh nasabah dan mekanisme pengalihan hak sewa kepada pihak ketiga. Lebih lanjut lagi di dalam skripsi ini membahas mengenai kesesusaian antara perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan akad MMQ di Bank Muamalat Indonesia dengan Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan menggunakan akad MMQ sedang marak digunakan oleh masyarakat luas, dikarenakan banyak keuntungan yang di dapat dari Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan menggunakan akad MMQ di bandingkan menggunakan akad pembiayaan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Pada prinsipnya baik mekanisme maupun ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan pemilikan rumah dengan akad MMQ yang tedapat di Bank Muamalat Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Untuk pengaturan pengalihan kepada pihak ketiga, nasabah diperbolehkan untuk melakukan pengalihan porsi kepemilikan maupun hak sewa kepada pihak ketiga asalkan telah mendapatkan izin tertulis dari pihak bank. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hubungan kemitraan antara nasabah dan bank, sehingga segala tindakan nasabah yang berkaitan dengan aset bersama tersebut harus melalui persetujuan dari bank terlebih dahulu.Home financing using MMQ agreement widely use among the public, as it offers many advantages compared with other financing agreements.The focus of this study are about mechanism of transfer of ownership portion of the customer to a third party and the mechanism of the transfer of lease right of customer to a third party. Further more in this study discussed about the compatibility between home financing agreement using MMQ contract in Bank Muamalat Indonesia with Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 on Musyarakah Mutanaqishah. This study using a yuridis-normatif methode. The data used for this study are collected through documents and interviews. There has been a compability between the home financing agreement using MMQ contract in Bank Muamalat Indonesia with Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 on Musyarakah Mutanaqishah. The customer is allowed to perform the transfer of ownership or leasehold portions to third parties as long as they got permission from bank, as a partner in this MMQ agreement. This is a consequence of the relationship between bank and customer as a partner, so that any costumer action that related to the asset, should be through bank approval."

"Sifat hak milik yang terkuat dan terpenuh menjadikan tanah yang berstatus hak milik dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, salah satunya hak sewa untuk bangunan. Hak sewa untuk bangunan di atas hak milik artinya pemilik hak atas tanah menyewakan tanahnya dalam keadaan kosong dengan tujuan seseorang yang akan menyewa tanah tersebut dapat mendirikan bangunan di atasnya, bangunan yang didirikan itu adalah milik si penyewa. Permasalahan yang muncul di dalam Putusan Nomor 107/PDT /2021/PT BDG adalah ketika sebuah perjanjian dibuat dalam bentuk lisan sehingga tidak ada kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak. Hubungan hukum dalam perjanjian sewa untuk bangunan merupakan hubungan hukum yang rumit. Adanya asas pemisahan horizontal dimana masing-masing objek yang dimiliki para pihak saling tumpang tindih, membutuhkan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menganalisis kekuatan hukum perjanjian sewa tanah untuk bangunan di atas tanah hak milik yang dilakukan secara lisan dan tanpa batas waktu dan kedudukan hak sewa untuk bangunan di atas tanah hak milik yang didasarkan pada asas pemisahan horizontal dalam Putusan Nomor 107/PDT /2021/PT BDG. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan tipe penelitian deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum perjanjian sewa tanah untuk bangunan di atas tanah hak milik yang dilakukan secara lisan dan tanpa batas waktu antara Tn. MLB (pemilik bangunan rumah) dan Tn. YS (pemilik tanah) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dikarenakan Tn. MLB tidak bisa membuktikan kepemilikannya atas bangunan rumah di atas tanah milik Tn. YS secara de jure. Oleh karena status kepemilikan bangunan rumah tidak bisa dibuktikan secara de jure maka kedudukan hak sewa untuk bangunan di atas tanah hak milik yang didasarkan pada asas pemisahan horizontal dalam Putusan Nomor 107/PDT /2021/PT BDG, adalah hak sewa untuk bangunan berada di bawah hak milik.

---

The strongest and fullest nature of property rights can make land with ownership status a parent to other land rights, one of which is the leasehold right for a building. Leasehold for a building on owned land means the owner of the land leases it in its vacant state with the purpose that the tenant can erect a building on it, and the building erected becomes the property of the tenant. The issue that arises in Decision Number 107/PDT/2021/PT BDG is when an agreement is made verbally, resulting in uncertainty and legal fairness for the parties involved. The legal relationship in a lease agreement for a building is a complex legal relationship. The presence of the horizontal separation principle where each object owned by the parties overlaps requires legal certainty for the parties involved. This research analyzes the legal strength of a verbal and indefinite lease agreement for building land on owned land and the position of the leasehold right for a building on owned land based on the horizontal separation principle in Decision Number 107/PDT/2021/PT BDG. This study uses a doctrinal method with a descriptive research type. The results of this study indicate that the legal strength of a verbal and indefinite lease agreement for building land on owned land between Mr. MLB (owner of the house) and Mr. YS (landowner) is not legally binding because Mr. MLB cannot prove ownership of the house on Mr. YS's land de jure. Since the ownership status of the house cannot be proven de jure, the position of the leasehold right for a building on owned land based on the horizontal separation principle in Decision Number 107/PDT/2021/PT BDG is that the leasehold right for the building is subordinate to the ownership right."