Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Marmin M. Roosadijo, author

Tinjauan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya : U.U. No. 20 Tahun 1961

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979

346.04 MAR t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sinaga, Sahat H.M. Tua, author

Larangan Badan Usaha Pengembang Perumahan dan Pemukiman Menjual Tanah Tanpa Bangunan Berkaitan dengan Pencatatan Peralihan Hak dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak atas Tanah (Studi Analisis di PT. X)

Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997 daya beli masyarakat untuk membeli tanah beserta bangunan yang didirikan di atas tanah yang dibeli menurun disebabkan melambung tingginya harga bahan-bahan bangunan. Menghadapi krisis ekonomi saat itu, Menteri Negara Perumahan Dan Pemukiman Republik Indonesia menerbitkan surat yang memungkinkan badan usaha di...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T36876

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Michael Wisnoe Barata, author

Kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara asing dan kewarganegaraan ganda = The ownership of land rights for foreign nationals and dual citizenship

Tesis ini membahas mengenai Kepemilikan Hak-Hak atas Tanah bagi Warga Negara Asing yang ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda artinya adalah seseorang selain mempunyai kewarganegaraan Indonesia, juga mempunyai kewarganegaraan negara lain (asing). Hal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29244

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hasya Ardellia Pranandha, author

Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Bekas Hak Eigendom dan Hak Prioritas atas Tanah (Studi Putusan Nomor 109/Pk/Pdt/2022) = Analysis of Land Ownership Disputes on Former Eigendom Rights and Priority Rights on Land (Study of Decision Number 109 PK/Pdt/2022)

Hak-hak lama atas tanah wajib dilakukan konversi ke dalam sistem hak atas tanah nasional sebagaimana diatur dalam Diktum Kedua Undang-Undang Pokok Agraria dengan tujuan untuk terciptanya unifikasi hukum tanah di Indonesia. Pada realitanya, sampai saat ini masih banyak hak-hak lama yang tidak dikonversi. Tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian