Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP-Anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

---

ABSTRACTThis study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP-A Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries's fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found that the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP – anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

---

This study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP – a Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries’s fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."

"Globalisasi memberi kemudahan dalam mobilitas, tetapi juga memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk lebih mudah melarikan diri dari jerat hukum negara asalnya. Pelarian pelaku ke luar negeri tidak membuat proses hukum terhenti melainkan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks penelitian ini, Indonesia menjadi negara tujuan buronan internasional untuk melarikan diri. Dengan menggunakan teori Problem Oriented Policing yang memiliki empat tahapan yaitu scanning, analysis, response, dan assessment, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penanganan buronan internasional oleh NCB-Interpol Indonesia, sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan proses pencarian, penangkapan, dan pemulangan melalui handing over, yaitu metode pemulangan pelaku kejahatan yang dilakukan secara langsung antarinstitusi kepolisian tanpa melalui proses peradilan formal. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Studi kasus yang diangkat adalah dua buronan internasional yang melarikan diri ke Indonesia, yaitu Alice Leal Guo (Filipina) dan Chaowalit Thongduang (Thailand). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan oleh NCB-Interpol Indonesia dimulai sejak diterimanya permintaan dari Negara Peminta yang kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Tergambar bahwa NCBInterpol Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam melakukan penanganan dengan adanya kerja sama internasional maupun lintas sektor domestik. Namun demikian, terdapat tantangan seperti ketiadaan red notice dan pemalsuan data oleh buronan. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan pentingnya penanganan oleh NCB-Interpol Indonesia dalam melakukan kolaborasi lintas sektor domestik maupun internasional dalam upaya penegakkan hukum terhadap buronan lintas negara.

---

Globalization has facilitated cross-border mobility, but it has also created opportunities for criminal offenders to abscond more easily from legal prosecution in their home countries. The act of fleeing abroad does not terminate legal proceedings; rather, the judicial process continues as prescribed. In this context, Indonesia has increasingly become a destination country for international absconders seeking to evade justice. This research employs the theory of Problem-Oriented Policing (POP), which consists of four stages: scanning, analysis, response, and assessment. The study aims to analyze the mechanism of handling international absconders by NCB-Interpol Indonesia as the competent authority responsible for the identification, apprehension, and return of such individuals through handing over a direct police-to-police repatriation mechanism conducted without formal judicial proceedings. The research adopts a qualitative descriptive approach, utilizing data collection techniques including interviews and literature review. It focuses on two case studies involving international absconders who fled to Indonesia: Alice Leal Guo (Philippines) and Chaowalit Thongduang (Thailand). The findings show that the handling process by NCB-Interpol Indonesia begins with a request from the requesting state, followed by coordination with various stakeholders. The study highlights the significant role played by NCB-Interpol Indonesia through both international and domestic cross-sectoral cooperation. However, certain challenges remain, such as the absence of red notices and the use of falsified identity documents by the absconders. Ultimately, this research underscores the importance of collaborative efforts by NCB-Interpol Indonesia in strengthening law enforcement responses toward transnational absconders, through both international cooperation and domestic institutional synergy. "