Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena Harmful Algal Blooms (HABs) di Teluk Lampung, khususnya di Teluk Hurun, telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti. Fenomena HABs diduga akibat peningkatan unsur hara (N dan P) dari limbah pertambakan, pembenihan (hatchery) dan budidaya ikan dalam karamba jaring apung. Masukan N dan P ke perairan akan menyebabkan eutrofikasi perairan yang selanjutnya dapat memicu terjadinya ledakan populasi fitoplankton yang dapat berbahaya bagi organisme perairan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan kadar nutrient N dan P dengan kemunculan fitoplankton berbahaya, akibat limbah budidaya perikanan yang berbeda pada lokasi penelitian. Secara deskristif hubungan unsur hara N dan P terhadap kelimpahan fitoplankton dapat dilihat dengan adanya kecenderungan peningkatan unsur hara tertentu yang diikuti oleh peningkatan kelimpahan total fitoplankton atau kelimpahan salah satu jenis fitoplankton. Beberapa fitoplankton berbahaya yang ditemukan dengan kelimpahan tinggi pada penelitian ini adalah Ceratium furca dengan kepadatan tertinggi mencapai 5.314 x 10 sel/l, Trichodesmium erithraeum dengan kelimpahan mencapai 1.05 x 10 sel/l and Noctiluca scintilans dengan kelimpahan mencapai 5.99 x 10 sel/l. Hubungan unsur hara N dan P dengan HABs juga ditunjukkan dengan analisis regresi berganda dan canonical corelation analysis (CCA) yang menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara konsentrasi unsur hara N dan P dengan potensi kemunculan HABs pada berbagai lokasi budidaya perikanan di Teluk Lampung. ......The phenomenon of harmful algal blooms (HABs) in the Lampung Bay has been reported by many researchers. The occurrence of HABs may be due to the increase of nutrient (N and P) as results of waste water of aquaculture (shrimp farms, hatcheries and fish cage farms). This study aim to determine the relationship between N and P concentrations in some aquaculture sites with harmful algal blooms. The analysis revealed the differences concentration of N and P at each different shrimp farms and fish cage farms sites (Hurun, Sidodadi, Ringgung, and Cikunyinyi Bay). The result showed that the increase of N and P concentration were followed by the increase of harmful phytoplankton populations. High density HABs were found in this study, such as: Ceratium furca with the highest density at 5.314 x 10 cells l -1, Trichodesmium erithraeum 1.05 x 10 cells l-1 and Noctiluca scintilans 5.99 x 10 cells l-1. The Multiple regression and canonical corelation analysis (CCA) also indicated a strong positive relationship between N and P with the HABs at the shrimp farms and fish cage farms sites in the Lampung Bay."

"ABSTRAKTax holiday merupakan salah satu insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam menarik investor asing. Meskipun bukan merupakan faktor utama yang mendorong investasi, tax holiday masih menjadi pilihan utama. Namun hal ini memicu timbulnya isu harmful tax competition di suatu kawasan regional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implemetasi kebijakan di Indonesia dan Malaysia serta menganalisis potensi harmful tax practices di kedua negara bersangkutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan kedua negara memiliki potensi harmful tax practices meskipun tidak berpotensi pada tax evasion yang serius. Kedua negara tetap memiliki kedaulatan atas kebijakan pajak dengan melakukan koordinasi pajak bersama negara-negara satu kawasan regional.

 

---

ABSTRACT

Tax holiday is one of the tax incentives provided by the government in attracting foreign investors. Although it is not the main factor that drives investment, the tax holiday is still the main choice. However, this creates a harmful tax competition issue in a regional. The purpose of this study was to determine policy implementation in Indonesia and Malaysia and to analyze the harmful tax practices in the both countries concerned. The study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that both countries have the potential for harmful tax practices but have no potential for serious tax evasion. Both of countries still have sovereignty over tax policy by carrying out tax coordination with others countries in the same region.

 

"

"Penelitian mengenai identifikasi keanekaragaman serta perhitungan kelimpahan mikroalga epiplastik di substrat sampah plastik makanan kemasan jenis polypropylene yang berpotensi menyebabkan Harmful Algal Blooms di lakukan di Pantai Lagoon Ancol dengan metode purposive random sampling pada 3 titik stasiun dengan metode subsample di bawah mikroskop. Tujuh belas genus mikroalga epiplastik ditemukan yang berasal dari tiga kelas, yaitu Bacillariophyceae (14 genus), Dinophyceae (1 genus), dan Cyanophyceae (2 genus) dengan 3 genus yang berpotensi toksik. Tujuh belas genus tersebut adalah Achnanthes, Cocconeis, Coscinusdiscus, Cymbela, Gyrosigma, Lyngbya, Mastogloia, Merismopedia, Navicula, Nitzschia, Paralia, Pleurosigma, Prorocentrum, Skeletonema, Stephanopyxis, Thalassionema, dan Thalassiosira. Hasil penelitian menunjukan kelimpahan total mikroalga epiplastik berkisar 249 – 24.051 sel/gram dengan kelimpahan terbesar dari genus Navicula sebesar 121.342 sel/gram dan terkecil dari genus Merismopedia sebesar 249 sel/gram. Berdasarkan perhitungan korelasi Pearson, hampir semua parameter lingkungan yang diukur berpengaruh sangat tinggi dengan rentang koefisien ± 0.80 – ± 1.00, dengan koefisien korelasi terendah oleh intensitas cahaya yaitu 0.3 dimana termasuk kedalam rentang berpengaruh rendah.......Research on identifying diversity and calculating the abundance of epiplastic microalgae in polypropylene plastic food packaging waste substrates that have the potential to cause Harmful Algal Blooms was conducted at Ancol Lagoon Beach with purposive random sampling method at 3 station points and using the subsample method under a microscope. Seventeen genera of epiplastic microalgae were found from three classes, namely Bacillariophyceae (14 genera), Dinophyceae (1 genus), and Cyanophyceae (2 genera) with 3 potentially toxic genus. The seventeen genera are Achnanthes, Cocconeis, Coscinusdiscus, Cymbela, Gyrosigma, Lygbya, Mastogloia, Merismopedia, Navicula, Nitzschia, Paralia, Pleurosigma, Prorocentrum, Skeletonema, Stephanopyxis, Thalassionema, and Thalassiosira. The results showed that the total abundance of epiplastic microalgae ranged from 249 – 24.051 cells/gram with the greatest abundance from the genus Navicula of 121.342 cells/gram and the smallest from the genus Merismopedia of 249 cells/gram. Based on Pearson correlation calculations, almost all environmental parameters measured have a very high effect with a coefficient range of ± 0.80 – ± 1.00, with the lowest correlation coefficient by light intensity of 0.3 which is included in the low influential range."

"Ten surface sediment samples were collected from Jakarta bay to study the horizontal distribution of dinoflagellate resting cysts in this area.Overall results had shown unique species composition and diversity of dinoflagellate cyst assemblages...."

"Sebagai salah satu bagian dimia dan mempakan negara berkembang pembangiman saat ini sedang ditingkatkan. Melalui peningkatan sumber pendanaan yang diperlukan dalam membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit oleh sebab itu diperlukan peian seluiuh masyarakat dalam iloit mendanai pembangunan tersebut. Tea haven bukan lagi hal yang bam dan akan terns ada oleh kaiena ada kebutuhan akan negara tersebut. Kompetisi dalam hal tarif pajak akan semakin ketat, karena pajak yang terlalu tinggi juga akan membuat para pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan hutang pajaknya. Negara akan mengalami keragian kuangan yang semakin besar lagi karena adanya kemimgkinan pajak yang tidak dapat ditagih dan akhimya iklim investasi akan semakin tidak menarik lagi bagi investor......As a part of the dynamic and formidable development of developing countries, development is currently being improved. By increasing the sources of funding needed to finance all government expenditures. The government requires a large amount of funds, therefore it is necessary for the entire community to participate in funding the development. Tea haven is no longer a new thing and will continue to exist because there is a need for this country. Competition in terms of tax rates will be even tighter, because taxes that are too high will also make entrepreneurs try to minimize their tax debts. The country will experience even greater financial losses due to the possibility of uncollectible taxes and ultimately the investment climate will become increasingly unattractive to investors."

"Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara yang bersifat strategis serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio yang dapat merambat ke segala arah. Dikarenakan masih banyaknya terdapat penggunaan frekuensi baik oleh masyarakat maupun penyelenggara, khususnya pada dinas siaran radio FM yang menggunakan frekuensi tidak dilengkapi dengan izin stasiun radio dan tidak sesuai dengan aturan alokasi frekuensi yang telah ditentukan serta juga penggunaan alat perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat, menyebabkan potensi terjadinya gangguan frekuensi yang merugikan atau harmful interference menjadi tinggi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan monitoring dan penertiban yang diawali dengan pengukuran frekuensi, identifikasi legalitas stasiun radio, deteksi sumber pancaran frekuensi, selanjutnya dilakukan inspeksi sebagai langkah penertiban terhadap pengguna frekuensi yang telah terbukti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi secara ilegal. Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan telah menerapkan dan memperhatikan prinsip dan kaidah pokok ilmu keinsinyuran seperti profesionalisme, prinsip dasar kode etik dan etika profesi insinyur, serta unsur keselamatan kesehatan keamanan kerja dan lingkungan (K3L) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio pada dinas siaran radio FM di wilayah layanan DKI Jakarta dapat menekan potensi terjadinya harmful interference, sehingga seluruh masyarakat pengguna frekuensi dapat memanfaatkan frekuensi dengan tertib, nyaman, dan aman dari gangguan-gangguan interferensi frekuensi yang merugikan.......The radio frequency spectrum is a limited natural resource controlled by the state which is strategic in nature and has high economic value so it must be managed effectively and efficiently in order to obtain optimal benefits. The use of the radio frequency spectrum must be in accordance with its intended purpose and not interfere with each other considering that the nature of the radio frequency spectrum can propagate in all directions. Because there is still a lot of frequency use by both the public and organizers, especially in the FM radio broadcast service which uses frequencies that are not equipped with radio station permits and do not comply with predetermined frequency allocation rules and also the use of telecommunications equipment that does not have a certificate, causes the potential for harmful frequency interference or harmful interference becomes high. The activities carried out include monitoring and controlling activities starting with frequency measurements, identifying the legality of radio stations, detecting frequency emission sources, then carrying out inspections as a control measure against frequency users who have been proven to have committed illegal frequency use violations. Each stage of activity carried out has implemented the basic principles and rules of engineering science such as professionalism, basic principles of the code of ethics and professional ethics of engineers, as well as paying attention to elements of safety, health, occupational safety and the environment (K3L) in accordance with applicable laws and regulations. It is hoped that by carrying out activities to monitor and control the radio frequency spectrum in the FM radio broadcast service in the DKI Jakarta service area, it can reduce the potential for harmful interference, so that all frequency users can utilize the frequency in an orderly, comfortable and safe manner from harmful frequency interference."

"ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai harmful discourse yang meliputi black campaign serta hate speech yang dapat ditemukan dan dihasilkan oleh unggahan humor politik. Penulis menggunakan pemikiran kriminologi konstutitif sebagai acuan dalam membahas hal tersebut. Penulis menggunakan sumber data primer seperti screenshot unggahan humor politik dan juga data sekunder seperti artikel berita sebagai bahan analisis. Penulis berasumsi bahwa humor politik yang disajikan memiliki unsur harmful discourse, black campaign, dan hate speech. Konten-konten tersebut memiliki agenda untuk menjatuhkan salah satu pasangan Gubernur-Wakil Gubernur menggunakan harmful discourse yang juga dapat dikatakan sebagai black campaign dan berujung pada pemberian label kepada pihak terkait. Penulis menemukan beberapa unggahan yang dapat dikategorikan sebagai harmful discourse, black campaign, hate speech dan berujung pada pemberian pandangan negatif kepada mereka yang ditargetkan dalam isi konten humor politik tersebut.

---

ABSTRACTThis paper is written in order to enhance the knowledge of harmful discourse that include black campaign and hate speech that can be found and produced by political jokes postings. Writer use constitutive criminology as the reference for discussion. Writer also use primary data such as screenshot of political jokes postings and also use secondary data such as news article as analysis matter. Writer assumes that political jokes or political humour contain some of harmful discourse, black campaign, and hate speech. The content have some of hidden agenda to mock one of the candidate using harmful discourse and black campaign and in the end, the people will give them labels. Writer found some of the postings that can be categorize as harmful discourse, black campaign, hate speech and could end up with the target described negatively by the readers."

"Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, perlindungan privasi dan data pribadi pelanggan merupakan hal penting dalam upaya membangun hubungan hukum yang jelas antara pelaku usaha dan pelanggan telekomunikasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, yakni Bagaimana Ketentuan Hukum tentang Privasi dan Data Pribadi di Indonesia dan Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi dalam Menerima Informasi Promosi yang Merugikan (Spamming). Saat ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan privasi dan data pribadi yaitu UU tentang Telekomunikasi, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Perlindungan Konsumen yang belum secara komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan privasi dan data pibadi yang berlaku secara intemasional. Dalam implementasinya, pelanggan yang privasi dan data pribadi dilanggar dapat menempuh upaya hukum baik perdata maupun pidana kepada pelaku usaha baik secara perorangan maupun class action. Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi pelanggan telekomunikasi dalam menerima informasi promosi yang merugikan diterapkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan terkait kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan jasa telekomunikasi. Namun demikian, belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah pelanggaran atas kewajiban dimaksud sehingga potensi data pelanggan dipergunakan untuk kepentingan lain dapat terjadi. Dalam konteks perlindungan data pribadi dan privasi, belum terdapat pengaturan tentang perlindungan konsumen dalam Undang-undang tentang Telekomunikasi.

---

In telecommunication services, protection of customer privacy and personal data is an important thing in order to establish a clear legal relationship between business and customer telecommunication. Using normative research methods, this study aims to answer the question. How the Legal Provision on Privacy and Personal Data in Indonesia, and how the implementation of Legal Protection to Personal Data and Privacy of Telecommunication Users in Telecommunication especially in Receiving Harm Commercial Information (Spamming).

Currently there are several legal provisions relating to the protection of privacy and personal data, namely the Law on Telecommunications, Law on Information and Electronic Transactions and Consumer Protection Act that has not been comprehensively in accordance with the international principles of privacy and personal data protection. In the implementation, customer who its privacy and personal data breached may take legal action both civil and criminal to businesses either individually or in class action.

In general, the protection of privacy and personal data of telecommunications customers in receiving commercial information that harm are implemented through a number of laws and regulations, in particular relevant provisions of the obligation for businesses to maintain the confidentiality of customer data telecommunications services. However, there are no mechanisms and provision that may prevent the violation of the obligation as a result the potential of customer data used for other purposes may occur. In the context of the protection of personal data and privacy, has not been a regulation on consumer protection in the Law on Telecommunication."