Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Radhika Bagas Prabowo, author

Akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia atas nama pasangan dalam perkawinan sebagai pemberi fidusia oleh pasangan lainnya (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr) = Legal consequences transfer of fiduciary security objects on the name of marriage spouses as fiduciary giver by other spouses (Case study of The Pekanbaru District Court Decision number : 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr).

Pemberi Fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Hal ini disebabkan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) tercantum ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

J. Satrio, author

Hukum harta perkawinan

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991

346.016 SAT h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bryan Topan, author

Pembagian harta perkawinan terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ditinjau dari undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan pengadilan agama Jakarta Selatan Nomor 0502/PDT.G/2013/PA.JS = The division of marital assets toward a marital agreement that has not been registered based on law no 1 year 1974 regarding marriage case analysis the religion court decision number 0502/PDT.G/2013/PA JS

Pendaftaran perjanjian perkawinan kepada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlakuan perjanjian perkawinan bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan serta pihak ketiga diluar para pihak khususnya dalam hal pembagian harta perkawinan ketika perkawinan berakhir dengan perceraian. Hal ini bertujuan agar pembagian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45899

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sabrina Novianti, author

Upaya hukum yang dilakukan ayah agar dapat memenuhi hak anak kandungnya menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974: dalam putusan no.231/ PDT.G/ 2014/PA.Dpk = Legal effort to fill her children srights which takes by her father in Islamic law and law no 1 of 1974 on marriage: a case study no.231/ PDT.G/ 2014/PA.Dpk

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam KHI adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan, dan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah namun ada perkawinan yang tidak dapat dipertahankan sehingga berakibat pada perceraian. Perceraian menimbulkan akibat terhadap istri, anak dan harta perkawinan. Penulis akan menganalisis hal ini dengan putusan Pengadilan...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S68972

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fitra Maryadi , author

Perjanjian perkawinan sebagai solusi hukum bagi permasalahan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga tenaga kerja Indonesia

Tingginya angka perceraian di daerah-daerah yang penduduknya banyak bekerja sebagai TKI di luar negeri berkorelasi dengan permasalahan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga TKI, yang berkisar pada tidak terpenuhinya kebutuhan perempuan dalam hidup berumah-tangga baik nafkah lahir maupun batin, begitu juga kebutuhan anak-anak akan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya....

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2010

S21452

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Jeannette Lesmana, author

Tinjauan yuridis terhadap kekuatan hukum akta perjanjian pernikahan yang terlambat disahkan melalui penetapan pengadilan negeri berkaitan pengoperan hak atas saham antara suami isteri : analisis Akta Perjanjian Pernikahan tanggal 16 Nopember 1981, Nomor 27, dibuat dihadapan Notaris X, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. XYZ, tanggal 30 Maret 2001, Nomor 63, dibuat dihadapan Notaris Y

ABSTRAK
Pasal 29 (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mewajibkan penyampaian laporan adanya perjanjian perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai syarat mengikat dan berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun dalam kenyataannya ditemukan akta Perjanjian Perkawinan yang terlambat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Disamping itu...

2013

T32999

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hauna Nur Azizah, author

Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dibawah Tangan yang Disahkan oleh Notaris Terhadap Pihak Ketiga dan Harta Perkawinan dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 477/PDT/2019/PT.DKI.) = The Legal Validity of A Prenuptial Agreement Under-Hand Which was Ratified by A Notary to a Third Party and Marital Asset in Intermarriage based on DKI Jakarta High Court Judgement Case Number 477/PDT/2019/PT.DKI.

Tesis ini membahas mengenai keabsahan perjanjian perkawinan dibawah tangan yang disahkan oleh notaris terhadap pihak ketiga dan harta perkawinan dalam perkawinan campuran dengan Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 477/PDT/2019/PT.DKI. Putusan tersebut menyatakan bahwa pengesahan perjanjian perkawinan tidak berlaku terhadap pihak ketiga dan harus dikesampingkan, oleh karena itu penulis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

H. Erdinal Rasjidin, author

Tinjauan mengenai pencampuran dan pemisahan harta perkawinan menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan No.1/1974

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Laurens Gunawan, author

Aspek manfaat pembuatan akta perjanjian perkawinan secara notariil (Analisis akta perjanjian kawin nomor x)

Di masa sekarang ini, di mana manusia semakin berpikir kritis dan maju, perjanjian kawin haruslah dapat dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus diperhitungkan keberadaannya bagi para calon pengantin yang akan menikah. Dalam praktiknya, jika suatu perkawinan harus putus atau terjadi perceraian maka hampir dapat dipastikan menimbulkan berbagai persoalan, terutama mengenai...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16457

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marlisa, author

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbedaan Pengaturan Harta Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat berbagai macam hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah. Oleh karena itu dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan diharapkan dapat terjadi unifikasi di bidang hukum perkawinan. Namun jika kita perhatikan isi dari Undang-Undang Perkawinan tersebut akan nampak bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T36535

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian