Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerjasama antara bank dengan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi hal yang biasa saat ini. Melalui akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT diharapkan dapat melindungi kepentingan bank dan nasabahnya. Namun kemudian muncul sejumlah persoalan di lapangan mengenai tanggung jawab Notaris/PPAT dalam melakukan pengikatan agunan yang berada diluar wilayah kerjanya. Apalagi ketika objek yang menjadi agunan kemudian hilang saat proses pendaftaran pembebanan hak tanggungan di kantor pertanahan. Riset ini membahas mengenai analisis tentang tanggung jawab Notaris/PPAT utamanya dalam kasus hilangnya sertipikat hak milik yang sedang dalam proses pendaftaran hak tanggungan yang diproses oleh Notaris/PPAT. Selain itu, juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam hal terjadi kasus nyata dilapangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu tidak tepat jika Notaris/PPAT diminta untuk bertanggungjawab terkait sertipikat yang menjadi objek hak tanggungan hilang saat proses pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan, dikarenakan sertipikat tidak sedang berada dalam penguasaan Notaris/PPAT. Oleh karena itu, maka apabila putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Notaris RR dan Bank M telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait sertipikat yang menjadi objek hak tanggungan hilang saat proses pendaftaran hak tanggungan menjadi tidak adil, sebab seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hilangnya sertipikat yang menjadi agunan sedang dalam penguasaan siapa.

---

Cooperation between banks and notaries/ Land Deed Officials (PPAT) is common nowadays. Through a deed made by a notary/PPAT, it is expected to protect the interests of the bank and its customers. However, several problems emerged in the field regarding the responsibilities of a notary/PPAT in binding collateral outside their working area. Especially when the object that became collateral is lost during the registration process for encumbrance of mortgages at the land office. This research aims to analyze the responsibilities of a notary/PPAT mainly in the case of the loss of a certificate of ownership that is in the process of registering mortgage rights which are processed by a notary/PPAT. This normative juridical research uses a statutory approach and a case approach. The secondary data obtained were then analyzed qualitatively. The results obtained from this study are not appropriate if the notary/PPAT is held accountable for the certificate which is the object of the mortgage is lost during the mortgage registration process at the land office because the certificate is not in the possession of the notary/PPAT. According to that reason, it is not appropriate for the Decision of the Board of Judges to establish that the Notary Public RR and the bank have committed an offense relating to the mortgage certificate lost during the mortgage procedure. Therefore, the judges must consider the explanations of other parties related to the loss of the certificate."

"Material perovskite manganat La0,667Ba0,333Mn1-xCuxO3 (x = 0,35; 0,40; 0,45; dan 0,50) disintesis menggunakan metode sol gel. Sampel disinterring dengan temperatur 1000oC selama 6 jam. Metode Rietveld refinement menunjukan struktur kristal berupa orthorombik dengan space group Pnma. Terjadi distorsi pada stuktur kristal yang ditandai dengan perubahan lattice parameter. Dilakukan karakterisasi Scanning Electron Microscope (SEM) dan Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) untuk mengetahui morfologi sampel dan komposisi unsur kimia yang terkandung dalam material. Sifat magnet ditentukan menggunakan karakterisasi Vibrating Sample Magnetometer (VSM). Berdasarkan sifat kemagnetan untuk masing-masing material tidak ditemukan perubahan yang signifikan seluruhnya bersifat paramagnetik. Selain itu dilakukan pengujian penyerapan gelombang mikro menggunakan karakterisasi Vector Network Analyzer (VNA). Pada penelitian ini frekuensi gelombang mikro berada pada rentang 8-12 GHz yang sesuai dengan aplikasi frekuensi gelombang radar. Pada pengujian ini didapatkan nilai refleksi hilang material tertinggi pada -31,0253 dB pada frekuensi 10,02 GHz. Selain itu digunakan karakterisasi impedansi untuk mengetahui impedansi listrik di dalam material.

---

Perovskite manganate material La0,667Ba0,333Mn1-xCuxO3 (x = 0,35; 0,40; 0,45; and 0,50) were synthesized using sol gel method. The samples were sintered at 1000OC for 6 hours. Rietveld refinement shows that both samples are crystallized in orthorhombic structure with Pnma space group and distortion was found in the crystal structure with the changed of lattice parameter. Scanning Electron Microscope (SEM) method was used to measured samples morphology. Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) method was used to measured chemistry composition of samples. Magnetic property was measured by Vibrating Sample Magnetometer (VSM). Vector Network Analyzer (VNA) was used to measure the ability of material to absorb the microwave. In this experiment the microwave frequency using 8-12 GHz with the specification of radar wave. In VNA characterization the reflection loss value of material could be measured. The highest reflection loss in material is -31,0253 dB on 10,02 GHz. The impedance characterization was used to measure the electric impedance of material.

"

"buku ini membahas tentang seorang profesor tiba-tiba terbunuh dengan mengenaskan dan misterius."

"Telah dilakukan penelitian mengenai sifat penyerapan gelombang mikro material La0.8Ca0.2-xAgxMnO3 x= 0;0,05;0.1;0,15 yang termasuk golongan material perovskit manganat. Material disintesis menggunakan metode sol gel, kemudian dilakukan kalsinasi pada suhu 550?C, dan sintering di suhu 900?C. Karakterisasi XRD menunjukkan bahwa sampel berada dalam fasa tunggal. Dilakukan uji SEM yang menunjukkan morfologi sampel serta EDX yang menampilkan kemurnian sampel. Pengujian menggunakan magnetometer kriogenik menunjukkan penurunan resistivitas bahan. Sampel telah dikonfirmasi ulang menggunakan uji ESR, untuk melihat konsenterasi elektron bebas pada sampel. Terakhir, sampel diuji menggunakan VNA untuk mengetahui Refleksi hilang, permittivitas dan permeabilitas bahan, dengan RL paling tinggi sebesar -4,965 dB.Kata kunci: Perovskit manganat, Sol Gel, Refleksi Hilang, Permitivitas, Permeabilitas.

---

The research about microwave absorption property of La0.8Ca0.2 xAgxMnO3 x 0 0.05 0.10 0.15 material is reported. The material synthesized by sol gel method, calcinated at 550 C and sintered at 900 C. According to XRD characterization, all samples were single phase. By SEM characterization the morphology of the samples are reported. EDX confirmed that all the samples have a good compositional purity.

Cryogenic magnetometer reported that Ag dopant caused the resistivity of materials generally decreased. ESR confirmed that Ag dopant also caused concentration of free electrons were increase. Finally VNA characterization reported the Reflection Loss, permittivity, and permeability, which the maximum RL is 4.965 dB."

"

Fokus penelitian ini adalah manajemen dokumen orang hilang sebagai respons bencana. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi makna manajemen dokumen dalam menanggapi bencana dalam kasus orang hilang di Timor Leste. Hasil analisis menghasilkan tiga perhatian seperti 1) dokumen tentang orang hilang, 2) manajemen dokumen tentang pencarian orang hilang yang sedang berlangsung, 3) makna dokumen orang hilang dan manajemen dokumen yang dicakup dari penanggulangan bencana sebagai kegiatan pada tahap respons. Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep manajemen dokumen, orang hilang, manajemen bencana. Untuk mendapatkan makna dari masalah ini, penulis melakukan studi kasus kualitatif pada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang sering terlibat dalam manajemen bencana terkait dengan konflik bersenjata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kantor ICRC di Jakarta dan Dili melalui wawancara dengan menggunakan informan yang terdiri dari staf sebagai pengelola dokumen yang terlibat dan keluarga orang hilang yang telah dibantu oleh organisasi. Temuan mengidentifikasi pentingnya dokumen sebagai media yang mengembalikan kehidupan orang hilang setelah konflik Timor-Leste berakhir. ICRC bertindak sebagai pusat dokumentasi yang menyediakan sumber informasi yang terkait dengan orang hilang untuk memfasilitasi kegiatan pencarian. Sejalan dengan manajemen dokumen, fungsi kontrol muncul karena upaya dalam melindungi dan menghidupkan kembali masalah, orang, kegiatan, dan peristiwa. Pengelolaan dokumen melalui sejumlah proses mulai dari penciptaan, penggunaan, deskripsi, indeks, klasifikasi, penyimpanan, akses dan temu kembali, hingga pengawasan. Pengelolaan dilakukan terhadap dokumen karena terkandung isi yang sensitif, konfidensial, pembuktian, orisinalitas, dan hiraerki. Temuan ini juga menunjukkan bahwa perhatian utama organisasi adalah untuk mengelola dokumen untuk mencapai tujuannya seperti yang ditunjukkan oleh ICRC sebagai organisasi kemanusiaan dalam menanggapi pencarian orang hilang sebagai akibat dari konflik. Singkatnya, penelitian ini mengusulkan wawasan baru ke dalam studi dokumen melalui paparan proses manajemen dokumen orang hilang yang akan mendukung bentuk tahap respons terhadap bencana yang terjadi di Timor-Leste.

---

The focus of this study is missing persons document management as disaster response. The purpose of this paper is to identify the meaning of document management in response to disasters in the case of missing people of Timor-Leste. The outcomes of analysis yielded three concerns such as 1) documents about missing persons, 2) document management about searching missing persons in progress, 3) the meaning of documents of missing persons and document management that covered from disaster management as an activity on the response stage. The analysis was carried out by linking the concept of document management, missing persons, disaster management. To get the meaning of the issue, the author conducted a qualitative case study on the International Committee of the Red Cross (ICRC) which is often involved in disaster management related to armed conflict. Data collection techniques were carried out by direct observation of the ICRC offices in Jakarta and Dili through interviews using informants consisting of staff as managers of the documents involved and the families of missing people who had been assisted by the organization. The findings identified the importance of the document as a media that gave back the lives of missing persons after the Timor-Leste conflict ended. The ICRC acts as a documentation center that provides information resources related to missing people to facilitate search activities. In line with document management, the control function arises because of an interest in protecting and reviving problem, people, activities, and events. The assessments on the proposed processes of missing persons’ document management are ranging from creation, description and use, storage and maintenance, index and classification, storage, access and retrieval, to supervision. Management is carried out on documents due to its originality, confidentiality, evidence, hierarchy, and sensitivity contents. The findings also suggest that the primary concern of the organization is to manage documents to achieve its objectives as indicated by the ICRC as a humanitarian organization in response to the search for missing persons as a result of the conflict. To sum up, this study proposes a new insight into the study of documents through exposure to the missing persons’ document management process that will support a form of response stage to the disaster that occurred in Timor-Leste.

"

"Di dalam menjalankan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha terkadang muncul persoalan kompleks yang perlu mendapatkan penyelesaian secara hukum, salah satunya yaitu mengenai terjadinya peristiwa dimana pekerja dikategorikan sebagai orang hilang. Peristiwa tersebut dapat terjadi baik pada saat pekerja tersebut sedang melakukan pekerjaan atau terjadi pada saat pekerja tidak melakukan pekerjaan (diluar watu kerja). Bahwa pengusaha maupun keluarga pekerja membutuhkan kepastian mengenai status hubungan kerja dari Pekerja yang dikategorikan sebagai orang hilang, namun disisi lain ketentuan ketenagakerjaan yang ada (kaedah heteronom) tidak mengatur mengenai status hubungan kerja terhadap Pekerja yang dikategorikan sebagai orang hilang. Oleh karena itu, guna mencegah munculnya perselisihan, Pengusaha dan Pekerja perlu mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja dikategorikan sebagai orang hilang di dalam kaedah otonom yaitu Perjanjan Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Bahwa tujuan utama dari penulisan ini adalah memberikan usulan solusi terhadap salah satu permasalahan dalam praktek hubungan industrial yaitu tentang status hukum dari pekerja yang dikategorikan sebagai orang hilang. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode doktrinal/yuridis normatif. Bahwa di dalam konteks pekerja hilang, dibutuhkan kepastian hukum mengenai berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja, jenis pemutusan hubungan kerja, serta besaran kompensasi pemutusan hubungan kerja yang akan diberikan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya. Ketiga hal tersebut dapat diatur di dalam  Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

---

In carrying out the working relationship between workers and employers sometimes complex problems arise that need to be resolved legally, one of which is regarding the occurrence of events where workers are categorized as missing persons. These events can occur either when the worker is doing work or when the worker is not doing work (outside of working hours). Whereas employers and workers' families need certainty regarding the employment relationship status of Workers who are categorized as missing persons, but on the other hand the existing employment provisions (heteronomous method) do not regulate the employment relationship status of Workers who are categorized as missing persons. Therefore, in order to prevent the emergence of disputes, Employers and Workers need to regulate Termination of Employment because workers are categorized as missing persons in an autonomous method, namely Employment Agreements, Company Regulations, or Collective Labor Agreements. That the main purpose of this paper is to provide a proposed solution to one of the problems in the practice of industrial relations, namely the legal status of workers who are categorized as missing persons. The writing method used is a normative doctrinal/juridical method. Whereas in the context of missing workers, legal certainty is needed regarding the termination of the employment relationship between the company and the worker, the type of termination of employment, as well as the amount of compensation for termination of employment that will be given by the employer to the worker or his family. These three things can be regulated in the Employment Agreement, Company Regulations or Collective Labor Agreement."

"Nilai hilang merupakan suatu masalah yang sering dijumpai di berbagai bidang dan harus diatasi untuk memperoleh inferensi statistik yang baik seperti penaksiran parameter. Nilai hilang dapat ditemukan pada setiap jenis data, salah satunya pada jenis data cacah/ count data yang berdistribusi Poisson. Solusi untuk mengatasi masalah nilai hilang berjenis data cacah tersebut dapat diatasi dengan menerapkan teknik imputasi ganda. Teknik imputasi ganda merupakan suatu cara mengatasi nilai hilang dengan mengganti setiap nilai yang hilang dengan beberapa nilai estimasi. Teknik imputasi ganda untuk kasus data cacah terdiri dari tiga tahap utama yaitu tahap imputasi berdasarkan model linier normal, tahap analisis dengan metode generalized linear model Poisson regression dan tahap penggabungan pooling parameter yang didasarkan pada aturan Rubin. Studi ini juga dilengkapi dengan simulasi numerik yang bertujuan untuk komparasi akurasi berdasarkan nilai bias yang dihasilkan. Parameter yang digunakan pada simulasi ini yaitu sebesar 5,10 dan 15 dengan jumlah sampel sebesar 200 untuk tujuan mengaproksimasi sifat kenormalan dan simulasi ini diulang untuk empat skenario yang bertingkat untuk setiap parameter berdasarkan besarnya persentase observasi nilai hilang (0%, 10%, 20% dan 30%). Berdasarkan studi literatur dan simulasi numerik yang dilakukan, solusi yang diajukan untuk mengatasi nilai hilang pada data cacah menghasilkan hasil yang cukup memuaskan terutama saat parameter bernilai besar dan persentase observasi nilai hilang yang kecil. Hal ini diindikasikan dengan ukuran bias dan variansi total dari taksiran rata-rata yang kecil. Namun nilai bias cenderung meningkat seiring meningkatnya persentase observasi nilai yang hilang dan saat nilai parameter yang kecil.

---

Missing values are a problem that is often encountered in various fields and must be addressed to obtain good statistical inference such as parameter estimation. Missing values can be found in any type of data, included count data that has Poisson distributed. One solution to overcome that problem is applying multiple imputation techniques. The multiple imputation technique is a way of dealing with missing values by replacing each missing value with some estimated values. The multiple imputation technique for the case of count data consists of three main stages, namely the imputation stage based on the normal linear model, the analysis stage using the generalized linear model Poisson regression and the last stage is pooling parameter based on Rubins rules. This study is also equipped with numerical simulations which aim to compare accuracy based on the resulting bias value. The parameters used in this simulation are 5, 10 and 15 with a sample size of 200 for the purpose of approximating normal properties and this simulation is repeated for four multilevel scenarios for each parameter based on the percentage of observation of missing values (0%, 10%, 20% and 30%). Based on the study of literature and numerical simulations carried out, the solutions proposed to overcome the missing values in the count data yield satisfactory results, especially when the parameters are large and the percentage of observation of the missing values is small. This is indicated by the size of the bias and the total variance of the small average estimate. But the bias value tends to increase with increasing percentage of observation of missing values and when the parameter values are small."