Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai efektivitas penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) atau ‘GCG’ sebagai salah satu upaya restrukturisasi perseroan yang sedang mengalami kondisi finansial yang buruk. Langkah penerapan tersebut juga mencerminkan hubungan indikasi hostile takeover dengan tindakan Dewan Komisaris dalam menerapkan GCG berdasarkan kewenangannya. Peran Notaris dalam mendukung perseroan memenuhi kewajiban administratifnya pun merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi GCG pada kasus posisi. Penelitian ini menggunakan metode berbentuk yuridis normatif dengan peninjauan terhadap aspek-aspek hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penerapan GCG. Tipologi penelitian tesis ini adalah deskriptif sebagaimana penulis menjelaskan dan menjabarkan gambaran objek penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Meninjau dari tindakan Dewan Komisaris terhadap Direksi yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, penerapan GCG pada kasus posisi telah efektif dilakukan oleh perseroan sehingga kegiatan usaha perseroan tetap dapat berjalan. Indikasi tindakan hostile takeover juga disimpulkan tidak relevan dengan adanya ketentuan Pasal 125 UUPT dan tidak adanya pengalihan kendali perseroan secara paksa. Kewenangan Dewan Komisaris juga disimpulkan bersifat luas dan untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh, tidak terbatas hanya pada ketentuan yang tertera di undang-undang terkait namun tetap di bawah naungan pemegang saham. Guna meningkatkan efektivitas penerapan GCG, dapat disusun peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlandaskan pendekatan ‘fiduciary duty’ untuk meningkatkan kualitas disiplin, kinerja, dan integritas Direksi terhadap perseroan. Peningkatan frekuensi rapat gabungan organ perseroan juga akan meminimalisir potensi pelanggaran terhadap kepentingan perseroan. ......This research elaborates primarily regarding the effectivity in implementing Good Corporate Governance (GCG) as one of the restructuring actions upon the deteriorating financial condition of the company. The implementation process itself reflects the correlation between the hostile takeover indication and the action of The Board of Commissioners in exercising their authority within the GCG implementation. The role of Notary in supporting the company towards its administrative compliance is also the crucial part which has to be inseparable in the GCG realization within the case study. The writer uses juridical-normative method in producing this thesis within analysis on the stipulated rules and acts pertaining the implementation of GCG. This thesis is rather a descriptive type within the elaboration being made upon the the research object entirely and systematically. Evaluating from the action took by the Board of Commissioners as the Directors did not fulfill their responsibility properly, it can be concluded that the implementation of GCG in order to sustain the company in the case study was a major success. The alleged hostile takeover action apparently is irrelevant as to the stipulation on Article 125 of Indonesian Company Law and the fact that there has never been a control-shifting in the company. The authority of Board of Commissioners too should be perceived more comprehensively, not delimited to the stipulation of Indonesian Company Law but still in the compliance towards shareholders. To enhance the effectiveness in GCG implementation, a stipulation should be established based on ‘fiduciary duty’ principles to improve the quality of disciplinary values, performance, and integrity of the Directors towards the company. The more frequent integrated meeting between Board of Directors and Board of Commissioners would also diminish the potential infringement towards the interest of the company.

Abstrak :
This paper conducts event studies on two of the most important events in recent history of Korean M&A market, to examine which firms were regarded more vulnerable to hostile takeover.

Abstrak :
Pada awal tahun 2020, PT Bank Bukopin Tbk. dilanda krisis finansial, tepatnya kesulitan likuiditas akibat adanya fenomena rush money. Bosowa selaku Pemegang Saham Pengendali saat itu bersama Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk melakukan penyelamatan Bank melalui rights issue (PUT ke-V) dengan KB Kookmin sebagai Standby Buyer. Hanya saja Bosowa ditemukan menimbulkan banyak permasalahan dan pada akhirnya OJK mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 64/KDK.03/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Bosowa tidak lulus rangkaian penilaian kembali oleh OJK (fit and proper test) dan kehilangan hak suaranya pada RUPSLB dimana KB Kookmin berhasil meloloskan agenda private placement dan menjadi Pemegang Saham Pengendali baru. Metode penelitian yang peneliti gunakan pada Skripsi ini adalah Yuridis Normatif, Yuridis berarti penelitian ini adalah penelitian hukum dan normatif berarti penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengambilan, pengolahan serta analisis data sekunder, selain itu juga berarti bahwa analisis dalam penelitian ini akan difokuskan kepada hubungan-hubungan hukum antar peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam kasus tersebut, dibuktikan bahwa Management Entrenchment Hypothesis terjadi dimana manajemen melakukan anti-takeover measures dan hampir merugikan pemegang saham lainnya. Selain itu, pengaturan mengenai hostile takeover di Indonesia sendiri belum memadai, bahkan sama sekali tidak diatur, oleh karena itu baiknya apabila Pemerintah maupun OJK memperkaya peraturan perundang-undangan dengan ketentuan mengenai hostile takeover. ......In early 2020, PT Bank Bukopin Tbk. was hit by a financial crisis, specifically liquidity difficulties due to the money rush phenomenon. Bosowa as the Controlling Shareholder at that time together with Otoritas Jasa Keuangan attempted to rescue the Bank through a rights issue (Vth LPO) with KB Kookmin as the Standby Buyer. It's just that Bosowa was found to be causing many problems and in the end OJK issued a Decree of the OJK Board of Commissioners Number 64/KDK.03/2020 dated August 24, 2020 which stated that Bosowa did not pass the OJK reassessment series (fit and proper test) and lost its voting rights. at the EGMS where KB Kookmin successfully passed the private placement agenda and became the new Controlling Shareholder. The research method that the researcher uses in this thesis is normative juridical, juridical means this research is legal research and normative means this research is carried out by taking, processing and analyzing secondary data, but it also means that the analysis in this study will focus on relationships law between the relevant laws and regulations. In this case, it is proven that the Management Entrenchment Hypothesis occurs where management takes anti-takeover measures and almost harms other shareholders. In addition, the regulation regarding hostile takeover in Indonesia itself is not adequate, in fact it is not regulated at all, therefore it is better if the Government and OJK enrich the legislation with provisions regarding hostile takeover.