Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menginvestigasi pengaruh rangkap jabatan dan hubungan politik terhadap kualitas laba dengan proksi manajemen laba berbasis akrual di Indonesia. Dengan menggunakan data panel yang terdiri atas 88 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014 and diregresikan menggunakan metode estimator kuadrat terkecil (PLS). Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara rangkap jabatan terhadap manajemen laba. Namun demikian, hubungan politik tidak mempengaruhi secara signifikan tingkat manajemen laba. Hasil ini konsisten apabila menggunakan akrual diskresioner dengan model Kasznik (1999) dan Dechow et al. (1995).

---

This research is investigating the influence of multiple directorships and political connections on the quality of earnings, with the proxy of accrual-based earnings management in Indonesia. Using panel data comprising of 88 listed manufacturing companies in the Indonesia Stock Exchange from 2009 to 2014 and is run with Pooled Least Square linear regression estimation method.

The results show positive relationship between multiple directorships and earnings management. However, political connection is found to not significantly influence the levels of earnings management. These results are consistent when the measurement of discretionary accruals is using Kasznik (1999) and Dechow, Sloan, and Sweeney (1995) model."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh eko inovasi terhadap biaya modal ekuitas dan pengaruh eko inovasi terhadap kinerja keuangan perusahaan, serta hubungan politik sebagai variabel moderasi. Sampelnya adalah semua perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2016. Penelitian ini menemukan bahwa eko inovasi tidak mempengaruhi biaya modal ekuitas ataupun kinerja keuangan perusahaan. Tetapi hubungan politik memoderasi pengaruh eko inovasi terhadap biaya modal ekuitas tapi kearah yang positif. Hal ini berarti bahwa hubungan politik tidak dapat menghasilkan kepercayaan investor melalui upaya eko inovasi perusahaan.

---

This study aims to find the effect of eco innovation on the cost of equity capital and the

effect of eco innovation on firm financial performance as well as the role of political

connections as a moderating variable. The samples are all non financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange from 2011 to 2016. This study finds that ecoinnovation

does not affect the cost of equity capital or firm financial performance. But, political connections moderate the association between eco-innovation and the cost of equity capital but in a positive direction. This implies that political connections cannot generate investor trust via the eco innovation efforts of companies."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh hubungan politik dan kepemilikan keluarga di perusahaan terhadap kualitas pelaporan keuangan dilihat dari nilai akrual diskresioner pada perusahaan dalam industri manufaktur di Indonesia. Periode penelitian dimulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dengan menggunakan 95 perusahaan sebagai sampel penelitian, dengan 285 data observasi. Data observasi diolah dengan data panel melalui Fixed Effect-Cross Section Weighted Method. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hubungan politik di perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara langsung dan juga tidak mempengaruhi hubungan antara hubungan politik dengan kualitas pelaporan keuangan.

---

This research was conducted to see the effect of politically connected and family ownership firm on financial reporting quality based on discretionary accrual in manufacturing firm in Indonesia. Period of this research starts from 2008 to 2010 and using 95 firm in manufacturing sector as research samples. With total 285 observations. Data was processed with panel data through Cross Section Fixed-Effects Weighted Method. This research provides result that politically connected firm has positive effect on financial reporting quality. Furthermore, this research also shows that the family ownership doesn?t have direct effect and has moderating effect on the relation of politically connected firm with financial reporting quality."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari hubungan politik dan kepemilikan keluarga terhadap biaya utang dan biaya ekuitas perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 66 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2008-2011 dengan total observasi 264. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hubungan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang namun tidak terhadap biaya ekuitas. Kepemilikan keluarga dalam perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang dan biaya ekuitas perusahaan. Hubungan politik yang dimiliki oleh perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga terbukti dapat menekan pengaruh positif kepemilikan keluarga terhadap biaya utang, namun hubungan politik yang dimiliki perusahaan dengan kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap biaya ekuitas perusahaan.

---

This study aims to examine the effect of political connection and family ownership on cost of debt and cost of equity. The samples of this study are 66 manufacturing firms listed on Indonesia Stock Exchange for period 2008-2011 with total observations of 264. The result of this study shows that political connection has significant positive effect on cost of debt but no significant effect on cost of equity. Family-owned firm has no significant effect on both cost of debt and cost of equity. This study also found that political connection owned by a family owned firms could minimize its significant positive effect on cost of debt, but has no significant effect on cost of equity."

"Indonesia dan Filipina merupakan dua negara kepulauan yang bertetangga. Kedua negara menjalin hubungan diplomatik secara resmi sejak tahun 1949. Kedua negara telah berhasil melakukan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melalui persetujuan batas ZEE yang ditandatangani oleh menteri luar negeri kedua negara pada tanggal 23 Mei 2014. Apabila dilihat dari jangka waktu penyelesaian batas laut yang diawali dengan penjajakan sejak tahun 1973 menunjukkan bahwa kedua pemerintah membutuhkan waktu lebih dari 40 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat berbagai masalah selama proses perundingan baik itu dalam aspek teknis maupun aspek hubungan politis kedua negara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui proses penetapan batas ZEE antara Indonesia dengan Filipina dan menganalisis dinamika hubungan politik dalam penetapan batas ZEE Indoesia-Filipina perspektif ketahanan nasional. Teori yang digunakan antara lain : teori kedaulatan negara, kerjasama, diplomasi dan negosiasi serta ketahanan nasional Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari hasil studi literatur dan hasil wawancara. Narasumber wawancara terdiri 7 orang yaitu Prof. Hasjim Djalal, pakar hukum laut internasional yang terlibat langsung dalam diplomasi penetapan batas maritim Indonesia 1973-1994 dan sebagai tim penasehat delegasi Indonesia dalam perundingan batas maritim; Dubes Arif Havas Oegroseno, Diplomat Indonesia sekaligus sebagai Ketua Tim Perunding Batas ZEE Indonesia Filipina 2003-2007, Oktavino Alimudin Dirpolkamwil Kementerian Luar Negeri sebagai Ketua Tim Perunding Batas ZEE Indonesia Filipina 2012-2014, Prof. Dr. Sobar Sutisna, M.Surv.Sc, ahli teknis penetapan batas laut sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis Perundingn Penetapan Batas ZEE Indonesia-Filipina 2003-2014 serta beberapa narasumber yang berasal dari beberapa instansi yang terlibat langsung dalam perundingan penetapan batas ZEE Indonesia-Filipina. Proses penetapan batas yang dilakukan antara lain : penjajakan awal pada tahun 1973-1994, perundingan intensif pada tahun 2003-2007 dan 2011-2013, serta proses perumusan perjanjian pada Januari 2014-Mei 2014. Pola hubungan kedua negara dalam penetapan garis batas ZEE dilakukan melalui proses politik dalam bentuk kerjasama. Dinamika hubungan politik kedua negara dalam penetapan batas ZEE dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : faktor sejarah, kondisi politik internal pemerintah Filipina dan penyesuaian terhadap hukum internasional. Proses penetapan batas ZEE menyebabkan perubahan paradigma teori kedaulatan yang dianggap sebagai kekuasaan tertinggi dimiliki oleh negara, namun dalam penetapan batas dan pemanfaatan ZEE, kedaulatan negara dipengaruhi oleh hukum laut internasional. Diplomasi batas ZEE yang telah dilaksankan dapat memperkuat ketahanan nasional karena mempererat hubungan baik antara dua negara yang bertetangga dan dapat menjadi contoh bagi negera-negara di dunia bahwa Indonesia dan Filipina dapat menyelesaikan sengketa penetapan batas secara damai sehingga mendukung terciptanya stabilitas keamanan kawasan. Apabila dilihat dari aspek geopolitik yaitu sebagai upaya suatu negara dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya bahwa Indonesia berusaha mempertahankan keberlangsungan hidupnya dengan mempertahankan prinsip-prinsip negara kepulauan pada proses penetapan batas ZEE dan kejelasan batas ZEE yang telah disepakati dapat memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan wilayah maritim khususnya dalam melaksanakan hak berdaulat sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa Indonesia.

---

Indonesia and the Philippines are two neighboring archipelagic states. The two countries formally established diplomatic relations since 1949. The two countries have managed to conduct the delimitation of the Exclusive Economic Zone (EEZ) boundary through the EEZ boundary agreement signed by the foreign ministers of both countries on May 23, 2014. When viewed from the period of time the sounding out of maritime boundaries since 1973 shows that the two governments took more than 40 years, this indicates that there are a variety of issues during the negotiation process both in technical aspects as well as political relations aspects between the two countries. This study intends to determine the process of the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia and the Philippines and analyze the dynamics of political relations in the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia and the Philippines, national resilience perspective. The theory used, among others: the theory of sovereignty, cooperation, diplomacy and negotiations as well as national resilience. The research was conducted using qualitative method, the data used in the study came from the study of literature and interviews. Formal Interviewee comprising seven members, namely Prof. Hasjim Djalal, international maritime law expert who directly, involved in Indonesia maritime boundary delimitation diplomacy 1973-1994; Arif Havas Oegroseno, Diplomat Indonesian Ambassador, as a Chairman of the Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concern between Indonesia- the Philippines 2003-2007, Oktavino Alimudin, the Director for Political, Security and Territory Treaties Ministry of Foreign Affairs as Chairman of the Maritime Boundary Delimitation Discussions between Indonesia-the Philippines 2012- 2014, Prof. Dr. Sobar Sutisna, M.Surv.Sc, a technical expert of maritime delimitation, as Chairman of the Joint Technical Team Meeting of the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia-the Philippines 2003-2014, as well as some of the interviewee who come from several agencies who involved in negotiating the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia and the Philippines. The process of setting the boundaries is carried out, among others: the early probes in 1973-1994, the intensive negotiations in 2003-2007 and 2011- 2013, as well as the process of formulating an agreement in January 2014 to May 2014. The pattern of relationship of the two countries in setting the EEZ boundary lines is done through the political process in the form of cooperation. The dynamics of political relations between the two countries in the delimitation of the EEZ boundary is influenced by several factors such as : historical factors, internal political conditions of the Philippines government and the adjustment to the international law. The process of delimitation of the EEZ boundary led to a paradigm shift theory of sovereignty which is regarded as the highest authority owned by the state, but in the delimitation of the EEZ and utilization, state sovereignty is influenced by international law. The diplomacy of the delimitation of EEZ boundary that have are conducted to strengthen national resilience because it could strengthen the good relations between the two neighboring countries and may become a model for other countries in the world. Indonesia and the Philippines can resolve disputes peacefully thus supporting the creation of regional security and stability. When viewed from the geopolitical aspects of a country's attempt to maintain their life, that Indonesia is trying to sustain his life by maintaining the principles of the archipelagic state in the process of the delimitation of the EEZ boundary. The EEZ boundary between two countries has been agreed, it can provide legal certainty for management of maritime areas, especially in existing sovereign rights so that it can be utilized for the Indonesian interest."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh reputasi perusahaan terhadap borrowing capacity. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh kondisi manajemen perusahaan yang memiliki hubungan politik serta perusahaan yang dimiliki oleh keluarga terhadap hubungan reputasi dengan borrowing capacity. Reputasi perusahaan diukur dengan corporate image index yang diperoleh dari website Corporate Image Award. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013 (90 observasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap borrowing capacity. Namun, hubungan politik manajemen perusahaan dan kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham mayoritas memperlemah pengaruh tersebut.

---

The objective of this research is to examine the effect of corporate reputation on borrowing capacity and the condition of politically connected management and family ownership on the relationship between reputation and borrowing capacity. Reputation is measured by corporate image index obtained from the website of Corporate Image Award. Based on 30 listed company in Indonesia's Stock Exchange from 2010-2013 (90 observations), the empirical study with panel data regression shows that reputation has a positive and significant effect on borrowing capacity. However, politically connected management and family ownership as majority shareholder weaken this positive and significant effect."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. Objek penelitian meliputi seluruh perusahaan publik non-financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai 2013 dengan metode purposive sampling dan pengolahan data menggunakan metode regresi. Agresivitas pajak dalam penelitian ini diukur melalui ETR dan CETR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan efek moderasi koneksi politik akan memperlemah pengaruh negatif dari kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan karakteristik kepemilikan dan koneksi politik perusahaan dalam menentukan risiko perusahaan terlibat kegiatan manajemen pajak agresif.

---

The study aims to prove moderating effect of political connection to family ownership and how it affects corporate tax aggressiveness. This research contain all non-financial listed companies on Indonesia Stock Exchange from 2010 to 2013 by using purposive sampling method and regression for data analysis. Tax aggressiveness is measured through ETR and CETR.

The results show that family ownership negatively affects corporate tax aggressiveness and moderation of political connections will weaken the negative effects of family ownership. The result of this study proven that ownership characteristics and political connection can be used by Directorate General of Taxation to measure the risk of company involvement in tax aggressive activities."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga dan hubungan politik terhadap biaya audit dan risiko audit serta pengaruh moderasi hubungan politik terhadap hubungan kepemilikan keluarga dengan biaya audit dan risiko audit. Periode penelitian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan menggunakan 268 observasi untuk model biaya audit dan 372 observasi untuk model risiko audit. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap biaya audit namun tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko audit. Hubungan politik di perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya audit dan risiko audit. Hubungan politik tidak terbukti memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap biaya audit dan risiko audit.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to determine the effect of family ownership and political connection on audit fee and audit risk and the effect of moderation of political connection on family ownership relation with audit fee and audit risk. The study period from 2012 to 2015 using 268 firm years for audit fee model and 372 firm yearsfor audit risk model. This study provides the result that family ownership has a significant positive effect on audit fee, but has no significant effect on audit risk. Political connection in the company has no effect on audit fee and audit risk. Political connection has not proven to moderate the influence of family ownership on audit fee and audit risk."

"Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, pertama, menganalisis faktor yang berhubungan dengan politically connected boards (PCB) perusahaan. Faktor-faktor yang diuji yaitu: peran tata kelola negara, industri teregulasi dan karakteristik perusahaan seperti kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga serta ukuran usaha. Tujuan kedua, menganalisis hubungan PCB dan kinerja, dengan mempertimbangkan karakteristik jenis koneksi politik, struktur kepemilikan dan tata kelola negara. Studi ini menggunakan data politically connected boards yang dikumpulkan secara hand collected dari 20 negara, dengan jumlah sampel 573 perusahaan dan 1700 firm year. Hasil pengujian menunjukan, akuntabiltas negara memiliki hubungan negatif dengan PCB, sedangkan stabilitas politik menunjukan hasil positif signifikan. Perusahaan yang berada di industri teregulasi cenderung memiliki jumlah PCB yang lebih tinggi dibanding perusahaan dari industry lainnya. Kepemilikan institusional terbukti memiliki hubungan negatif, sedangkan kepemilikan keluarga dan ukuran usaha terbukti memiliki korelasi positif dengan PCB. Tata kelola negara terbukti memperlemah hubungan kepemilikan institusi dan PCB. Ketika perusahaan berada di negara dengan tata kelola negara yang baik, investor institusi cenderung menghindari koneksi politik. Hasil pengujian variabel proporsi PCB perusahaan dan kinerja tidak terbukti memiliki hubungan langsung terhadap kinerja. PCB yang terkoneksi dengan mantan pejabat memiliki hubungan negatif dengan kinerja, sedangkan jenis koneksi yang lainnya tidak terbukti memiliki hubungan signifikan. Hasil pengujian moderasi menemukan semakin baik tata kelola negara terbukti memperlemah hubungan PCB dan kinerja. PCB yang terkoneksi dengan pimpinan negara dan beroperasi di negara dengan akuntabilitas rendah memiliki hubungan positif dengan kinerja. Hasil penelitian ini menunjukan, kualitas tata kelola negara dan jenis koneksi menentukan manfaat yang diperoleh perusahaan dari PCB. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi yang belum pernah dilakukan pada studi sebelumnya, diantaranya: penelitian ini menguji peran tata kelola negara dengan menggunakan proxy akuntabilitas, stabilitas, regulatory quality dan efektivitas pemerintahan. Studi ini juga memberikan bukti baru terkait peran kepemilikan institusi dan kepemilikan keluarga terhadap keputusan perusahaan terkoneksi politik. Hasil pengujian juga membuktikan peran tata kelola negara dalam memoderasi hubungan kepemilikan institusi dan PCB. Selain itu, studi ini menggunakan data PCB lintas negara dengan jumlah relatif besar.

---

This study aims to examine the factors that associate the presence of politically connected boards (PCBs) in firms and to analyze the relationship between PCBs and firm performance. The study focuses on the role of country governance, regulated industries, and firm characteristics such as institutional ownership, family ownership, and business size in relation to PCBs. The research is based on a sample of 573 firms from 20 countries, totaling 1,700 firm years, and utilizes hand-collected data on PCBs. The results show that state accountability is negatively correlated with the presence of PCBs, while political stability has a positive realtionship. Firms in regulated industries are more likely to have PCBs compared to those in non-regulated industries, and institutional ownership has a negative relationship with PCBs. On the other hand, family ownership and firm size are positively correlated with political connections. The study also found that state governance can weaken the relationship between institutional ownership and PCBs, as institutional investors tend to avoid political connections in countries with good governance. Regarding the relationship between PCBs and firm performance, the study found that the proportion of a firm's PCB has no direct relationship on performance. PCBs connected to former officials are negatively related to performance, while other types of connections have no significant association. The moderation analysis revealed that better state governance weakens the relationship between PCBs and performance. PCBs connected to state leaders in low-accountability countries have a positive relationship with performance, while those in medium-accountability countries have a negative relationship, and there is no significant relationship in high-accountability countries. These findings suggest that the quality of country governance and the type of connection play a role in determining the benefits of PCBs for firms. This study offers a number of novel contributions that have yet to be previously explored in previous research, including: This study to use proxies for accountability, stability, regulatory quality, and government effectiveness to examine the role of state governance in PCBs. Additionally, it provides new evidence on the role of institutional ownership and family ownership in politically connected firm decisions and on the role of state governance in moderating the relationship between institutional ownership and PCBs. Finally, the use of cross-country data collected through a hand-collected method, with a relatively large sample size, is a unique aspect of this research and this method has been relatively infrequently utilized in previous studies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketidakpastian lingkungan dan hubungan politik terhadap penghindaran pajak dengan moderasi kecakapan manajerial dan tata kelola perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016 dengan sampel final sebesar 635 perusahaan tahun. Penelitian ini kemudian menggunakan Abnormal Book-Tax Difference (ABTD) sebagai proksi pengukuran penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak namun tidak ditemukan bukti pengaruh hubungan politik terhadap penghindaran pajak. Kecakapan manajerial ditemukan berperan dalam memperkuat pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak, sedangkan atas pengaruh hubungan politik tidak ditemukan hasil yang signifikan. Untuk tata kelola perusahaan, ditemukan bukti perannya dalam memperlemah pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak serta perannya dalam memperkuat pengaruh hubungan politik terhadap penghindaran pajak.

---

This study aims to analyze the effect of environmental uncertainty and political connection on tax avoidance with managerial ability and corporate governance as a moderating in it. The sample used in this study is a company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2014-2016 with total 635 firm year as final sample. Subsequently this study using Abnormal Book-Tax Difference (ABTD) as proxy to measure tax avoidance. The results showed a positive effect of environmental uncertainty on tax avoidance but found no evidence of the influence of political connection on tax avoidance. Managerial ability are found to play a role in strengthen the influence of environmental uncertainty on tax avoidance, while the influence of political connection found no significant results. For corporate governance, there is evidence of its role to mitigate the impact of environmental uncertainty on tax avoidance and its role to strengthen the influence of political connection on tax avoidance."