Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertolak dari masalah dengan latar belakang Penanganan Delik Adat melalui perundangundangan. Masalah yang dicarikan Jawabannya melalui penelitier. adalah (1) Jenis-Jenis delik adat manakah yang masih dipertahankan di Minangkabau dewasa ini. (2) Untuk menangani delik adat yang dicantuumkan dalam Undang- Undang nan delapan, masih dipergunakan Undang-undang nan dua belas? (3) Apakah semenjak diberlakukannys. WvSNI, penguasa adat tidak lagi memberlakukan delik adat? (4) Dapatkah dipertautkan antara delik adai dengan peraturan perundangan? Dalam rangka mencarikan Jawaban atas permasalahan tersebut di atas telah dilakukan penelitian di daerah Sumaterra barat. Responden dalam penelitian ini adalah : Penguasa Adat ( Ninik Mamak ), Hakim-Hakim Pengadilan negeri Di Sumatera barat, Pengacara Jaksa Penuntut Umum dan dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas padang. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Data diedit, diolah dan dikelompokkan ke dalam komponen sesuai dengan pedoman wawancara- Penafsiran dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian dengan teori atau pendapat para pakar seperti G.Van der Leew, ter haar, R. Soepomo, Hazairin dan lain-lain. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan (1) Penangan delik adat melalui peraturan perundangan di Sumatera Barat merupakan salah satu cara yangh mungkin dapat ditempuh untuk mengisi ruang kosong yang ditemui dalam WvS yang masih berlaku. (2) Kehidupan kekerabatan masyarakat Minangkabau yang hidup daerah pedesaan, masih kokoh dan masih teguh mempertahankan adat istiadat.(3) Budaya malu adalah alat yang paling ampuh u tuk menangkal anggota masyarakat melakukan perbuatan yang tidak terpuji.(4) Pertautan cara berpikir berpartisipasi dan cara berpikir kritis, masih sulit dilaksanakan, karena cara berpikir berpartisipasi telah berurat berakat dalam kehidupan masyarakat.