Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Asri, author

Analisis yuridis kesepakatan para pihak dalam pengenyampingan keberlakukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri = Juridical analysis on the parties agreement to waive legal remedy on cancellation of arbitration award by district court

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak, akan tetapi Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan upaya untuk mengajukan permohonan pembatalan melalui Pengadilan Negeri. Upaya hukum permohohan pembatalan mengakibatkan proses penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut, meskipun para pihak telah sepakat untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50474

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Giovanni Leonardo, author

Pembatalan akta notaris karena adanya unsur perbuatan melawan hukum studi kasus putusan Mahkamah Agung tanggal 25 april 2017 nomor 598 K/PDT/2017 = The cancellation of notarial deed due to unlawful acts element case study the verdict of supreme court dated 25 april 2017 number 598/K/PDT/2017

Tesis ini membahas mengenai akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN . Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus penuh dengan kehati-hatian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49316

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yenny Dwiyani, author

Pembatalan akta perjanjian pinjam meminjam dan akta kuasa menjual karena cacat hukum: studi Putusan Mahkamah Agung nomor 2828 K/Pdt/2017 = Cancellation of the loan deed agreement and the deed of attorney to sell due to defects: study of the Supreme Court Ruling number 2828 K/Pdt/2017

Sebuah akta notaris harus berisi apa yang diinginkan atau yang disepakati oleh para pihak yang ada dalam perjanjian (akta) tersebut. Sangat penting suatu persesuaian kemauan atau kehendak tersebut terciptanya dengan dinyatakan secara tegas supaya tidak terjadi perselisihan diantara para pihak. Maka kehadiran para pihak untuk menghadap kepada notaris didalam pembuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nova Helida, author

Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertama ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Analisis putusan pengadilan Agama nomr 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk = Legal consequences of marriage cancellation due to lack of permits polygamy first wife in term of law number 1 of 1974 concerning marriage : Religious court decisions analysis number 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk

Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah harus adanya izin dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka isteri pertama mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan tersebut. Dari uraian tersebut timbul permasalahan diantaranya apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28874

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Nadia Difa Khairunnisa, author

Pembatalan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dan akibat hukum terhadap perjanjian accesoir: analisis putusan Mahkamah Agung nomor: 1572 K/Pdt/2015) = Revocation of agreement that does not use Indonesian language and legal consequences for the accessoir agreement: analysis of supreme court decision number:1572K/Pdt/2015

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Indonesia, suatu perjanjian pada dasarnya harus memenuhi persyaratan hukum dari suatu perjanjian, yang terbagi menjadi persyaratan subyektif dan obyektif. Kegagalan memenuhi persyaratan subyektif dari suatu perjanjian akan mengakibatkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sementara itu, kegagalan memenuhi persyaratan obyektif perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nangoy, Sandra, author

Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Sudut Kepastian Hukum dan Keadilan = The Annulment of Arbitral Award Based on Article 70 of Law Number 30 Year 1999 Regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution In the Frame Work of Legal Certainty and Justice

[ABSTRAK
Penerapan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (?UU Arbitrase?) telah menimbulkan kontroversi akibat ketentuan tersebut tidak konsisten dan tidak ada aturan yang tegas. Penelitian ini bermaksud untuk mencari korelasi yang tepat terhadap penerapan Pasal 70 dihubungkan dengan penjelasan pasal itu sendiri...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42611

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian