Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemutusan hubungan kerja terkait dengan ada atau tidak adanya kesalahan dan mengenai implementasi dari pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja di PT. Merck Tbk. Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Di samping meneliti bahan pustaka, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh kesalahan dan tidak dengan kesalahan akan mengakibatkan perbedaan konsekuensi dalam hal pemberian pesangon. Selain itu juga diketahui bahwa terdapat perbedaan penafsiran dalam melakukan penafsiran kesalahan terkait pemutusan hubungan kerja. Pada implementasi pengaturan pemutusan hubungan kerja masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satu contohnya adalah pada PT. Merck Tbk. Indonesia. ......This research aims to determine the termination arrangements associated with the presence or absence of errors and on the implementation of the regulation on termination of employment in PT. Merck Tbk. Indonesia This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms. The results of this study concluded that there is a termination of employment caused by faults and not the faults will result in differences in the consequences in terms of provision of severance. It is also known that there is an ambiguity in the interpretation of the error in the termination of employment. On the implementation arrangements of termination was not in accordance with the legislation in force one example is the PT. Merck Tbk. Indonesia.

Abstrak :
The economic crisis that stroked Indonesia in 1997 paralyzed the nation's economics. The crisis is marked with decrease of public trust to rupiah currency resulting in the drop of rupiah exchange rate, weakened public purchase power, halt of production, and many others. Many companies operating in Indonesia, whether private or government-owned (perusahaan milik Negara/BUMN) had difficult times. These companies were forced to reduce their employees, and sometimes termination of employment became the only option to solve the problem. PT. Dirgantara Indonesia is one sample among many others that experienced these in Indonesia. The PHK process started in 11 July 2003. President Director of PT. Dirgantara Indonesia issued Decree of Board of Directors of PT. Dirgantara Indonesia No. SKEP/0598/030.20/PTD/UT0000/07/03 regarding Lay Off Program of PT. DI?s Employees, under which 9,600 employees were laid off. This Decree was issued without any prior notice to or socialization among the employees. Even, when the Decree was issued, there was actually ongoing discussions over a Collective Labor Agreement (Kesepakatan Kerja Bersama / KKB) by both parties teams. Point 5 of the Decree of the Board of Directors of PT. Dirgantara Indonesia No:SKEP/0598/030.02/PTD/UT0000/07/03 explicitly stated that: "During the lay off period, the employees may not enter into the Company's premises". Based on this, the Decree was basically more than a mere lay off but rather a lock out which might have led to termination of employment. As such, there are 2 (two) matters that will be discussed in this thesis, namely: 1. Legal analysis regarding Decree of Board of Directors of PT. Dirgantara Indonesia No. SKEP/0598/030.20/PTD/UT0000/07/03 regarding Lay Off Program of PT. Dirgantara Indonesia?s Employees, which caused termination of 6,561 employees of PT. Dirgantara Indonesia; 2. Legal analysis on the legal protection of employees? rights following decision of the Central Committee of Employment Disputes Settlement (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/P4P) Number 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 dated 29 January 2004 regarding termination of 6,561 employees of ...

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peraturan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pelanggaran peraturan perusahaan dari berbagai aspek yang meliputi tipe PHK, prosedur, dan akibat hukum. Mengingat besarnya efek dari sebuah PHK, sangatlah penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berwenang telah melakukan semua yang dapat dilakukan untuk melindungi pekerja, terutama jika salah satu dasar PHK yang diperbolehkan memberikan jumlah kontrol yang besar kepada satu pihak. Penelitian ini berjenis yuridisnormatif dengan analisis data secara kualitatif yang membuat hasil skripsi bersifat deskriptif analitis. Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai topik ini dalam ketiga negara terkait guna membandingkan dan menganalisa keuntungan dan kerugian dari masing-masing negara terkait. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa terkait dengan tipe dan akibat hukum, ketiga negara relatif baik dan mirip dalam mengatur hal tersebut, namun terkait dengan prosedur, Inggris memiliki peraturan yang relatif paling baik dengan kewajiban adanya investigatory hearing dan disciplinary hearing sebelum pihak pengusaha dapat mengeluarkan surat peringatan ataupun memutuskan hubungan dengan pekerja.

---

ABSTRACT
This research focuses on the regulation on termination of employment under the grounds of violations of company regulation from various aspects, including, the type, procedure, and legal impact. Given the magnitude of the effects of a termination of employment, it is important to ensure that the authorities have done all that can be done to protect workers, especially if one of the acceptable grounds for termination gives an immense amount of flexibility and control to one party. This research is a juridical normative research and the data will be analyzed with a qualitative approach making the result descriptive analytical. The objective of the research is to identify the regulation on this topic in all three countries in order to further compare and analyze the advantages and disadvantages of the regulations. Based on the result, it can be seen that in relation to the type and the legal impact, all three countries are relatively protective and similar in regulating the matter, however, in relation to the procedure, the United Kingdom?s regulation is relatively best due to the fact that there companies are obliged to conduct an investigatory hearing followed by a disciplinary hearing prior to any kind of formal action taken upon the employee (warning letter, or termination).

Abstrak :
ABSTRAK
Pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang terjadi dikarenakan perusahaan mengalami kondisi keuangan yang buruk. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan menimbulkan perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama prosesnya di awasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, sudah menjadi tugas dari penyelesaian perselisihan hubungan indutrial untuk menyelesaiakan permasalahan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Pada penelitian kali ini penulis mengangkat pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara PT. X dengan Pekerja Y. Adapun pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori hubungan indutrial, pemutusan hubungan kerja, dan pengawasan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data sekunder dan primer. Kurangnya jumlah pegawai pengawasan dan proses penyelesaian perselisihan PHK yang lamban menjadi faktor hambatan selama prosesnya

---

ABSTRACT
Termination of employment by management of the company, usually caused by financial difficulties of the company. The termination of employment by the company usually follows by industrial dispute between the company and employees. The dispute can be settled by the industrial relations dispute settlement which controlled by the ministry of labor. This study focused on the control of the ministry of labor, in the proceses of industrial relation dispute settlement between management of PT. X and it?s employee (Y). The study uses theories and concepts of industrial relation, work termination and control theory. This study use qualitative approach, with data collection from primary and secondary source. The study concludes that the lack number of employee to do control and to process industrial dispute settlement, had become factors that delayed the process.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja yang didasarkan atas tindakan efisiensi perusahaan. Para tenaga kerja saat ini selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan ditambah dengan krisis ekonomi yang terjadi hingga saat ini, banyak perusahaan di Indonesia harus melalukan restrukturisasi sehingga perusahaan harus mengurangi karyawannya dengan alasan efisiensi. Isu yang selalu mengiringi kekhwatiran para tenaga kerja yaitu mengenai keabsahan kegiatan pemutusan hubungan kerja atas tindakan efisiensi dan kesesuaian pemberian kompensasi berdasarkan ketentuan Undang- Undang sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahan. Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi terjadi pula pada PT. Newmont Nusa Tenggara. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen, bahan pustaka, dan pengamatan/observasi. Yang selanjutnya penulisan ini disebut sebagai Penulisan Hukum Normatif. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian kualitatif sehingga prosedur penelitian akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian penulis, alasan efisiensi PT. Newmont Nusa Tenggara dapat dibenarkan atau sah menurut hukum. Hal ini dikarenakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merujuk ke Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. Begitu pula dengan kompensasi yang diberikan PT. Newmont Nusa Tenggara untuk karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003.

---

ABSTRACT
This research discuss about the protection of labour from employment termination on basis of company eficiency. Recently, All labour are worried and anxious about the economic crisis that emerging today, many company in Indonesia must done a restructurisation so company must cut the amount of its employee down by the reason of eficiency. The issue that worry the employee most is the legality of employment termination by the reason of such efficiency and the conformity of compensation based on the laws and regulations as a form of legal protection by the company. The employment termination by reason of efficiency also happened in PT. Newmont Nusa Tenggara. The research conducted by researcher in this writing is juridisch normative research form, namely the research is conducted with the literature research or secondary data. Data collection methods being used is documents review, literature, and observation. Hereinafter referred to as Normative legal research. With respect of this thesis, writer will conduct qualitative research, accordingly the research procedure will result descriptive data. Pursuant to the writer?s research, efficiency reason used by PT. Newmont Nusa Tenggara can be legalised or legal by law. Because, it has been consistent with the provision of Article 164 paragraph (3) Law No.13 of 2003 which referred to judgment of constitusional court number 19/PUU-IX/2011. So then the compensation given by PT. Newmont Nusa Tenggara to the terminated employee on the basis of efficiency has been consistent with the provision of Article 164 paragraph (3) Law No.13 of 2003.