Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Substansi buku ini mengkaji secara khusus perdagangan internasional dari aspek hukum publik, antara lain mengenai latar belakang Hukum Perdagangan internasional, sejarah perdagangan internasional, prinsip- prinsip Hukum Perdagangan Internasional dalam GATT-WTO; regulasi perdagangan internasional di bidang tarif dan non tarif; regulasi antidumping dalam perdagangan internasional: regulasi subsidi dalam perdagangan internasional; regulasi perdagangan internasional di bidang safeguard; kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia; Peran serta Indonesia dalam menghadapi globalisasi perdagangan inter- nasional; dan penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca betapa pentingnya Hukum Perdagangan Internasional dalam mengantisipasi perkembangan bisnis yang semakin mengglobal, hal ini sejalan dengan semakin lancarnya arus peredaran, barang, jasa maupun modal baik dalam lingkup bilateral maupun multilateral. Kehadiran buku ini selain dapat menjadi salah satu referensi bagi kalangan akademisi dan para praktisi hukum ekonomi, juga penting bagi mereka yang ingin memperdalam atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi, khususnya Hukum Perdagangan Internasional."

"Konsep liberalisasi perdagangan internasional yang diberlakukan pasca berdirinya WTO diimplementasikan melalui paket instrumen hukum yang mendukung konsep tersebut. Dalam keberjalanannya, Negara anggota WTO yang mengalami kerugian akibat dari lonjakan impor yang pada dasarnya berawal dari kewajiban-kewajiban di bawah rezim hukum WTO, mengecualikan kewajiban tersebut dengan suatu mekanisme pengamanan perdagangan (safeguard). Dengan diberlakukannya safeguard, suatu Negara anggota dapat menarik, menunda atau memodifikasi komitmen konsesinya di WTO. Akan tetapi dalam keberjalanannya, tidak semua tindakan safeguard dilakukan sejalan dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards, atau bahkan tidak dikategorikan sebagai tindakan safeguard termasuk kasus DS490 dan DS496 yang melibatkan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif dalam membahas permasalahan di atas, dapat dipaparkan bahwa suatu tindakan safeguard harus dilakukan sejalan dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards.

---

The concept of trade liberalization has been implemented since the establishment of WTO through the set of legal instrument supporting such concept. In its development, Members of WTO suffering injury caused by increased import which basically starting from its obligations under WTO legal regime, exempt such obligations through safeguards mechanism. By the implementation of safeguards, any Member may suspend, withdraw of modify its concession under WTO. On the other hand, not all of safeguard measure taken in accordance with Article XIX of GATT 1994 and Agreement on Safeguards, on the contrary cannot be recognized as safeguard measures oncluding Case DS490 and DS496 which involving Indonesia. By using a normative-juridical approach and comparative in discussing the issues, it can be explained that a safeguard measure should be taken in accordance with Article XIX of GATT 1994 and Agreement on Safeguards."

"Skripsi ini membahas mengenai Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 yang dikeluarkan oleh European Union (EU). Pemberlakuan regulasi mengenai Renewable Energy Directive II dapat menimbulkan kerugian bagi negara-negara pengekspor Crude Palm Oil (CPO) karena penggunaan CPO akan pelan-pelan dikurangi hingga 2030 untuk mencapai tujuan dari Renewable Energy Directive II. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai apakah Delegated Regulation Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non-discrimination atau tidak dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan Indonesia terhadap kebijakan RED II. Pelarangan penggunaan CPO disebabkan karena kelapa sawit dianggap sebagai tanaman yang mengakibatkan deforestasi dan tidak berkelanjutan serta berisiko tinggi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normative karena penelitian ini mengkaji aturan-aturan terkait Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II terhadap prinsip non-discrimination serta pengaruhnya terhadap kebijakan perdagangan crude palm oil (CPO) di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non- discrimination dan Indonesia dapat menggugat ke Dispute Settlement Body WTO. Skripsi ini menyarankan jika terjadi sengketa antara Indonesia dan EU langkah- langkah yang dapat diambil oleh pihak yang bersengketa harus sesuai dengan mekanisme DSU.

---

This thesis discusses the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 by the European Union (EU). The enforcement of regulations regarding Renewable Energy Directive II can cause losses for exporting countries of Crude Palm Oil (CPO) because the use of CPO will slowly be reduced until 2030 to achieve the objectives of Renewable Energy Directive II. This thesis specifically discusses whether Delegated Regulation Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination or not and what legal efforts Indonesia can make towards RED II policies. The ban on the use of CPO is because oil palm is considered a plant that causes deforestation and is unsustainable and high risk. This thesis is compiled using normative juridical method because this study examines the rules related to Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II on the principle of non- discrimination and its influence on the trade policy of crude palm oil (CPO) in Indonesia. Data collection in this study uses secondary data. This thesis concludes that the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination and Indonesia can sue the WTO Dispute Settlement Body This thesis suggests that if there is a dispute between Indonesia and the EU the steps that can be taken by the parties to the dispute must be in accordance with the DSU mechanism."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk meninjau bagaimana hukum World Trade Organization dan secara khusus General Agreement on Trade and Tariff (GATT) mengatur mengenai penggunaan quantitative restriction dalam industri Logam Tanah Jarang untuk melindungi, manusia, binantang, dan tanaman, serta melakukan konservasi sumber daya tidak terbarukan. Penelitian ini akan meninjau penggunaan Klausul XX(b) dan XX(g) dari GATT dalam implementasi quantitative restriction dalam industri Logam Tanah Jarang melalui pembahasan kasus China-Rare Earth. Penelitian ini juga membahas kebijakan alternatif yang dapat ditempuh selain menggunakan quantitative restriction.

---

This study uses normative juridical research methods through literature studies to review how the laws of the World Trade Organization and specifically the General Agreement on Trade and Tariff (GATT) regulate the use of quantitative restrictions in the Rare Earth Metals industry to protect humans, animals and plants, as well as to conserve non-renewable resources. This study will review the use of Clauses XX(b) and XX(g) of GATT in the implementation of quantitative restrictions in the Rare Earth Metals industry by discussing the case of China-Rare Earth. This research also discusses alternative policies that can be pursued besides using quantitative restrictions."

"Dalam ilmu ekonomi, globalisasi menyebabkan menaiknya ketergantungan antar dunia ekonomi melalui perdagangan bebas. Untuk memastikan perdagangan yang bebas dan adil, terciptalah World Trade Organization. WTO membentuk peraturan dasar mengenai perdagangan bebas, terutama untuk negara yang menghadapi praktik perdagangan yan tidak adil, seperti dumping dan subsidi. Tindakan Antidumping dan tindakan imbalan adalah instrumen perlindungan industri dalam negeri yang dibentuk oleh WTO untuk mencegah perbuatan dumping dan subsidi yang dapat menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian kepada suatu Industri. Peraturan mengenai Antidumping dan Tindakan Imbalan diatur dalam agreement on the application of Article VI GATT 1994 danagreement on subsidies and countervailing measures. Tindakan dumping yang dilarang oleh World Trade Organization adalah penjualan suatu komoditi ke luar negeri yang jauh lebih murah dibandingkan dengan penjualan domestiknya yang dapat menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian kepada suatu Industri, dan tindakan subsidi yang dilarang oleh World Trade Organization,adalah kontribusi finansial yang spesifik dari pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian kepada suatu Industri. Indonesia, sebagai salah satu anggota World Trade Organization, telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk anti-dumping code dansubsidies and countervailing measures. Ratifikasi persetujuan tersebut mewajibkan anggota World Trade Organizationuntuk diimplementasikan ke dalam Undang-undang. Karya tulis ini akan menganalisis implementasi perjanjian tersebut pada kasus penerapan tindakan Antidumping dan tindakan Imbalan oleh Amerika Serikat kepada produk kertas jenis coated paperdari Indonesia.

---

In economic terms, globalization leads to the increasing interdependence of world economies through free trade. To ensure global trade commences freely and fair, World Trade Organization was created. The WTO creates and embodies the ground rules for global trade, especially when a country faced with unfair trade practices, such as dumping and subsidy. Anti-dumping actions and Countervailing measures are instruments for the protection of domestic industries created by World Trade Organization to prevent dumping and subsidy that can threaten or cause injury to an industry. Regulation of anti-dumping and countervailing measures set out in the agreement on the application of Article VI GATT 1994 and agreement on subsidies and countervailing measures. Dumping practices prohibited by World Trade Organization is the sale of similar goods lower than normal prices that can threaten or cause injury to domestic industry, and subsidy practices prohibited by World Trade Organization is a specific financial contribution from government that can threaten or cause injury to an industry. Indonesia, as one of the members of World Trade Organization, has ratified the convention articles from the World Trade Organization by act No. 7 of 1994, including anti-dumping code and subsidies and countervailing measures. The ratification of the agreement obligates each member of World Trade Organization to implement the agreement in their national act. This paper analyzes the implementation of the agreement on the cases of the United States Anti-dumping and countervailing measures Implementation on certain coated paper from Indonesia."