Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTransaksi derivatif nilai tukar merupakantransaksi turunan dari transaksi jual beli valutaasing yang banyak dilakukan guna meminimalkan resikoakibat adanya fluktuasi nilai mata uang. Tesis inimenguraikan;(i)pengertian transaksi derivatif; (ii)manfaat transaksi derivatif dalam perkembangan duniausaha di Indonesia; (iii)keabsahan transaksi derivatifmenurut hukum perikatan Indonesia; dan (iv)Bagaimanalembaga peradilan di Indonesia menyikapi transaksiderivatif dalam berbagai kasus. Berdasarkan metodepenelitian kepustakaan dan metode penelitian lapanganyang penulis lakukan dalam penulisan tesis ini makaj awaban atas pokok permasalahan tersebut adalah(i)Transaksi derivatif Nilai tukar adalah suatukontrak atau perj anj ian pembayaran yang nilainyamerupakan turunan dari nilai instrumen yangmendasarinya yaitu nilai tukar baik yang diikutidengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen; (ii)Transaksi derivatif yang digunakansecara benar akan sangat membantu suatu perusahaandalam meminimalkan resiko atas fluktuasi nilai matauang asing terhadap Rupiah; (iii)Transaksi derivatiftelah diatur dalam berbagai peraturan yang dikeluarkanoleh Bank Indonesia, dan dalam sistim hukum perikatanIndonesia dapat dikelompokkan dalam bentuk perjanjiantak bernama (inominat) dan (iv) Mahkamah Agung dalamkeputusannya nomor. 02/PK/N/1999 tertanggal 6 April1999 yang kemudian dikuatkan dengan putusan MahkamahAgung nomor. 2461/K/Pdt/1999 tertanggal 17 Desember1999 telah membuat terobosan yang sangat berarti dalamhukum perikatan terutama dalam kaitan denganeksistensi transaksi derivatif dalam sistem hukumperikatan Indonesia.;"

"ABSTRAKBerbagai macam promosi yang dilakukan oleh Pemerintah baik didalam, maupun di luar negeri telah mendorong arus wisatawan asing maupun domestik untuk mendatangi daerah daerah wisata di Indonesia. Hal ini telah menjadikan pariwisata berkembang dengan pesat, sehingga Pemerintah mengharapkan pàriwisata sebagai industri dapat dijadikan salah satu sumber bagi pemasukan devise negara. Salah satu unaur dari industri pariwisata adalah usaha perhotelan. Skripsi ini membahas mengenal perjanjian yang terbit antara pihak tamu hotel (hotel patron) dengan pihak pimpinan atau pengelola hotel (hotel--operator), untuk akhirnya dapat diketahui apakah sebenarnya bentuk perjanjiannya. Perjanjian sewa kamar hotel ini termasuk dalam perjanjjan sewa-menyewa, sehingga asas-asas dan pengertian-pengertian hukum perdata umumnya dan hukum perjanjian khususnya berlaku bagi hubungan hukum yang dibuat oleh pare pihak. Hal mi diaebabkan oleh karena Buku III KUH Perdata menganut sistim terbuka dan asas kebebasan berkontrak. Subyek hukum adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing. Obyek perjanjlan ini adalah kamar hotel dan segala jasa lainnya yang diberikan kepada al penyewa atau dasar suatu perJanjian sewa. Usaha di bidang perhotelan harus berbentuk badan hukum Indonesia, sehingga tunduk kepada hukum Indonesia. Bentuk perjanjian sewa kamar hotel memang secara tertulis, namun berbeda dengan perjanjian lainnya, karena hanya pihak penyewa yang menanda-tangani perjanjian tersebut. Pihak yang menyewakan telah menyiapkan dan membuat bentuk perjanjian tersebut, oleh karena itu dianggap menyetujui halnya, sehingga tidak perlu menanda-tanganinya lagi. Didalam perjanjian sewa kamar hotel ditemukan lagi suatu perjanjian lainnya yaitu perjanjian pemberian kredit pada aaat pembayaran harga aewa. Tidak ditemukan hambatan yang berarti didalam perjanjian sewa kamar hotel, kecuali tidak adanya klausula yang mengatur apabila terjadi wanprestasi. Apakah pihak hotel berhak menahan barang milik tamu."

"ABSTRAKAkta Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Pembiayaan Murabahah dalam Bentuk Penerusan Pada Bank Niaga Syariah dibuat dalam bentuk akta notariil. Notaris dalam membuat akta tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum positif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akta Perjanjian yang dibuat secara notariil yang berkaitan dengan prinsip syariah, pada dasarnya merupakan akta otentik apabila telah dibuat sesuai ketentuan hukum positif Indonesia. Namun yang terjadi dalam praktek, ketentuan prinsip syariahnya masih sering diabaikan. Penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif dipilih untuk mengetahui sejauh mana prinsip syariah diterapkan dalam pembuatan akta notariil pada perjanjian kerjasama tentang pembiayaan murabahah tersebut. Data yang digunakan merupakan data sekunder melalui studi pustaka yang didukung oleh wawancara. Dengan pendekatan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan mengenai prinsip syariah pada Akta Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Penerusan Pada Bank Niaga Syariah masih banyak diabaikan. Hal ini antara lain dapat dilihat pada klausul-klausul mengenai denda atas keterlambatan pembayaran; margin, ujrah, dan biaya; jaminan; kelalaian dan/atau pelanggaran. Disamping itu ketentuan mengenai saksi dalam pembuatan akta juga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai bank syariah sudah saatnya diwujudkan untuk mendukung terlaksananya penerapan prinsip syariah yang menyeluruh dalam pelaksanaan muamalah. Dalam membuat peraturan perundangan tersebut perlu diperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai acuannya."