Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM R.I., 2018
341.44 LAP
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dea Amanta Azaria
"ABSTRAK
Rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan tempat tinggal karena jumlah lahan terbatas sedangkan jumlah penduduknya terus meningkat. Tesis ini membahas permasalahan hukum terkait perizinan dalam pembangunan Apartemen X di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini guna mengetahui permasalahan hukum yang timbul terkait perizinan pembangunan rumah susun dan bagaimanakah tanggung jawab penyelenggara pembangunan serta dampak hukum yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan alat pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa meskipun serah terima satuan rumah susun Apartemen X di DKI Jakarta kepada konsumen telah dilakukan oleh penyelenggara pembangunan sesuai dengan target, namun dalam pelaksanaan pembangunannya penulis menemukan 3 tiga masalah utama terkait perizinan. Pertama, Apartemen X dibangun dengan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah SIPPT tanpa terlebih dahulu memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi SP3L ; kedua, pembangunan tower pertama dilakukan sebelum adanya Izin Pendahuluan; ketiga, penggunaan bangunan pada tower kedua dilakukan sebelum adanya Sertipikat Laik Fungsi SLF . Sehingga hasil dari penelitian ini menyarankan agar penyelenggara pembangunan selalu mematuhi berbagai ketentuan mengenai perizinan, dan bagi pemerintah agar meningkatkan pengawasan dan penertiban terkait pembangunan rumah susun, serta masyarakat sebagai konsumen harus memastikan perizinan dalam pembangunan rumah susun sebelum melakukan pembelian satuan rumah susun.

ABSTRACT
Apartment is an alternative problem solver as a place to live because the limited amount of land while the population continues to increase. The topic of this thesis is about legal issues that arise related to the permit of Apartement X rsquo s construction in DKI Jakarta. The purpose of this research is to know legal issues that arise related to the permit of Apartement X rsquo s construction and how the developer 39 s responsibilities and the legal impacts arising from the problems. The method of this research is normative juridical using the secondary data and the data were collected by document study and interview, and then the data is analize with qualitative method. From this research we know that even the handover is already been done according to the constructions target, but it turns out that the researcher have found 3 three major permit rsquo s legal issues related to the construction of Apartment X. First, Apartment X was builded based on Appointment of Land Use Permit without Land Acquisition Permit second, the development of the first tower was begun without Preliminary Permit third, the second tower is already being used before the Functionality Permit published. Therefore the result of this research is to give advice for the developer to always follow the rules and regulations especially related to permit, and for the goverment has to improve the control of Apartments construction, and also for society as consumer have to make sure the permit rsquo s legal centainty in the construction of Apartments before buy an apartment."
2018
T50168
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dion Hardika Sumarto
"Mengingat pelayanan izin usaha sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dari segi hukum kegiatan pemberian perizinan ini haruslah menerapkan peraturan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peraturan yang terkait dengan pembenahan pelayanan perizinan usaha di Provinsi DKI, coba dilihat dalam tiga hal, yaitu: 1. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait pembenahan pelayanan perizinan. 2. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pembenahan pelayanan perizinan. 3. Pengaruh pelaksanaan peraturan mengenai pembenahan pelayanan perizinan terhadap perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsistensi penerapan peraturan mengenai izin usaha di Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pelayanan perizinan dan hasil evaluasi atas dampak pelaksanaan hukum dalam pembenahan pelayanan perizinan.
......Given the services business license as a form of public service have been defined in legislation, licensing provision of law activities should be implemented consistently with laws and regulations. In this research, regulatory services related to business licensing reform in the province of Jakarta was observed in three ways, namely: 1. Synchronization and harmonization of laws and regulations regarding licensing of service improvement. 2. The role of law in economic development related to revamping the licensing service. 3. Effect of implementation of rules regarding the licensing of service improvement to the economy. Goals to be achieved in this study was to determine the consistency of application of the rules regarding a business permit in the province of Jakarta with the legislation in force, knowing the role of law in economic development related to services licensing and implementation in evaluation on the impact of licensing laws reformation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28905
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library