Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Indroharto, author

Perbuatan pemerintahan menurut hukum publik dan hukum perdata / Indroharto

Jakarta: LPP-HAN, 1995

347.01 IND p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

A.K. Syahmin, author

Hukum internasional publik dalam kerangka studi analitis: jilid 2

Bandung: Binacipta, 1992

341 SYA h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Indroharto, author

Perbuatan pemerintahan menurut hukum publik dan hukum perdata

Jakarta: Universitas Indonesia, 1992

347.01 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mashaw, Jerry L, author

Administrative law, the American public law system : cases and materials

St. Paul, MN : Thomson/West, 2009

324.73 MAS a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bilqis Dwi Handayani, author

Pengenaan Pajak Penghasilan pada Surplus Bank Indonesia Ditinjau Berdasarkan Status Badan Hukum Publik Bank Indonesia = Imposition of Income Tax on Bank Indonesia's Surplus Based on the Public Legal Entity Status of Bank Indonesia

Tulisan ini meninjau pengenaan PPH pada surplus BI yang ditinjau berdasarkan status hukum publik BI. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Bank Indonesia memiliki kedudukan sebagai subjek PPh badan. UU PPh perubahan tahun 2008 mengatur bahwa salah satu objek PPh yaitu surplus BI yang diperoleh dari tindakan BI...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Napitupulu, Lamora Theresia, author

Analisis yuridis peran dan kewenangan yayasan sebagai pusat pengembangan informasi publik atas badan hukum : studi kasus badan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan yayasan pusat pengembangan informasi publik = Juridical analysis the role and authorities of a foundation as a public information development center of a corporation : case study oil and gas upstream business executive unit against public information development center foundation / Napitupulu, Lamora Theresia

ABSTRAK
Status Badan Hukum Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mempunyai kewajiban untuk membuka informasi publik, baik atas dasar pengumuman maupun permintaan. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) ingin melepaskan diri dari kewajiban memberikan informasi yang diminta oleh Yayasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38732

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian