Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimanakah perlindungan HAM dalam Penanganan terhadap anak jalanan di Kota Tangerang ; Apakah hambatanhambatan yang dijumpai dalam penanganan anak jalanan ; dan bagaimanakah upaya menanggulangi hambatan-hambatannya.Penelitian ini memakai metode pendekatan kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Dengan demikian penelitian ini menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan, disamping menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan.Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Yayasan Rumah Singgah Anak Langit, Yayasan Rumah singah Baitul Ummi, Departemen Sosial RI, pcrpustakaan UI, CS IS, Balitbang HAM Departemen Hukum dan HAM RI, Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Khusus Anak Jalanan (SDC) Bambu Apus. Berdasarkan studi pustaka, akan digambarkan perkembangan Konsep HAM dalam perlindungan terhadap anak. peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dalam hukum positif nasional dan hukum positif internasional.Berdasarkan penelitian lapangan diperoleh penemuan mengenai pelaksanaan Penanganan terhadap anak jalanan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Yayasan Rumah Singgah Anak Langit, Yayasan Rumah Singgah Baitul Ummi dan Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial khusus Anak Jalanan (SDC) Bambu Apus. Lebih lanjut, dari penelitian lapangan, diketahui bahwa dalam prakteknya penanganan terhadap anak jalanan pada Yayasan Rumah Singgah Anak Langit dan Yayasan Rumah Singgah Baitul Ummi sudah ada penanganannya walaupun belum seperti yang diharapkan sedangkan penanganan terhadap anak jalanan oleh Pemerintah Kota Tangerang yakni Kantor Pemberdayaan Masyarakat hampir dikatakan belum ada model penanganannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan sumber daya manusia, kesadaran aparatur Pemerintah Daerah serta dana. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Tangerang harus melakukan pengaturan perlindungan dalam penanganan anak jalanan dalam satu kesatuan secara komprehensif dan lengkap ; meningkatkan kesadaran aparatur Pemerintah Daerah dan Yayasan Rumah Singgah akan pentingnya penanganan anak jalanan sehagai generasi penerus bangsa ; serta membentuk sebuah lembaga untuk penanganan anak jalanan disamping meningkatkan parlisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka penanganan terhadap anak-anak jalanan.

---

The research aimed to study human right protection for street children in Tangerang city. This includes some obstacles found when handling street children and how to solve them.This is a sociological research that used descriptive-qualitative approach_ Thus this research has emphasis on primary data obtained from thorough interview and observation; while the secondary data was mainly taken from literature study. The research took place at the state government office for society empowerment in Tangerang city, shelter house of Yayasan Anak Langit (foundation for street children), shelter house of Baitul Ummi, Social department Republic of Indonesia, Universitas Indonesia Iibrary, CSIS (Centre Strategic for International Studies), Research and Development for Human Rights of Department of law and Human Rights Republic of Indonesia, Centre of Development for Street Children (SDC) of Bambu Apus.Results from the literature study described the implementation of concept of Human Right in regard to protection of children, as well as conventional regulations of children protection in the context of national and international positive law.Based on field research, it was found that implementation of handling of street children was carried by the state government office for society empowerment in Tangerang city, shelter house of Yayasan Anak Langit (foundation -for street children), shelter house of Baitul Ummi, and center of development for street children.(SDC) Bambu Apus. This finding has further suggested that, in practice, handling of street children has already managed by Yayasan Anak Langit and Baitul Ummi, even though it was less satisfactory than it was expected. Meanwhile, handling of street children by Government of Tangerang City has not yet have standard procedure. It was because of some obstacles in human recourses, awareness of local government agencies and limited fund.For reasons stated above, Government of Tangerang city should have regulation of protection in handling street children comprehensively and completely; to increase awareness of government agencies and foundation house shelter about the importance of handling street children as the next generation of this nation. It also important to develop an institution that handle street children and increase community participation by community endeavor in handling street children."

"International Human Rights Protection, addressed to judges and lawyers, diplomats and civil servants, researchers and students, is based on the author's personal research and personal involvement with a wide range of subjects, such as the basic concepts of civil and social rights, discrimination and affirmative action, issues of procedure and jurisdiction and issues such as the death penalty and the protection of refugees, minorities and victims of armed conflicts. At the universal level, the book introduces the reader to the labyrinth of United Nations Charter-based and treaty-based procedures. As well as an overview of the Inter-American and African systems, it deals at the regional level particularly with the case law of the European Court of Human Rights in Strasbourg, and also looks at the national level at the case law of the US Supreme Court and the South African Constitutional Court. This book adopts a particularly critical approach to the so-called dynamic" interpretation of the European Convention on Human Rights by the Court of Strasbourg. It is the author's feeling that judges in particular those belonging to courts specialising in human rights have a tendency to systematically support interpretations benefitting the applicants while overlooking too easily the far-reaching implications of judgments for society as a whole. He prefers a more balanced and more realistic approach taking into account the difficulties democratic governments face in coping with the challenges of our present time and with the pressing needs of the realities of today's world. Marc Bossuyt has not only a vast academic experience as Professor of International Law (at the University of Antwerp), as Visiting Professor in universities in Africa America and Asia and as a researcher in the field of International Human Rights Protection. He also has extensive administrative experience (as Commissioner General for Refugees and Stateless Persons) diplomatic experience (as Member and Chairperson of United Nations Commissions Committees and Conferences on Human Rights) and judicial experience (as a Judge and President of the Belgian Constitutional Court)."

"Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warga negara di Indonesia, khususnya dalam hal ini tersangka/terdakwa seperti yang tertera di dalam Pasal 52 KUHAP tentang memberikan keterangan secara sukarela dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) masih sangat jauh bahkan belum sama sekali terwujud karena belum adanya pelaksanaan yang nyata dalam praktek proses penyidikan dalam pembuatan BAP. Adapun penelitian ini mempunyai tujuan sehagai berikut: untuk mengetahui HAM seorang tersangka/terdakwa, untuk mengetahui latar belakang siapa yang melindungi HAM tersangka/terdakwa, untuk mengetahui alasan-alasan mengapa negara harus melindungi HAM tersangka/ terdakwa, serta untuk mengetahui yang menjadi kendala HAM tersangka/terdakwa tidak berjalan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan sehingga penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif.Untuk menunjang penelitian ini, penulis juga melampirkan hasil wawancara dengan para narasumber, yaitu kepada instansi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, dan tersangka/terdakwa yang menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat pemerintah dalam kasus pembunuhan seorang aktivis buruh di Surabaya yang bernama Marsinah.Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia berkewajiban melindungi HAM setiap warga negaranya tanpa membedakan agama, warna kulit, ras, suku, ideologi, miskin atau kaya, militer atau sipil. Proses penegakan hukum pidana di Indonesia mempunyai berbagai kendala, yang paling besar adalah adanya pelanggaran HAM terhadap tersangka/terdakwa berupa penyiksaan dan penganiayaan di setiap proses penyidikan di dalam proses pembuatan BAP yang akhirnya hasil dari putusan akhir dari pengadilanpun cacat demi hukum dan telah mencoreng nama baik negara Indonesia itu sendiri, bahwa di dalam kenyataannya di negara Indonesia tidak berjalan bahkan tidak adanya budaya hukum sama sekali, padahal seringkali para aparat penegak hukum maupun pejabat pemerintah selalu menyebutkan bahwa kita (Indonesia) adalah negara yang berlandaskan atas hukum bukan atas kekuasaan."

"ABSTRAKProses pada sistem peradilan pidana anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan ini dapat dikatakan merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang hukum acara peradilan pidana anak dimana terdapat beberapa perbedaan dengan proses peradilan pidana dengan orang dewasa. Salah satu perbedaan tersebut adalah adanya peran Balai Pemasyarakatan untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Melalui Penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan mampu melindungi hak asasi anak yang melakukan tindak pidana.Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi balai pemasyarakatan dalam perlindungan hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana anak, dan faktor-faktor penghambat dalam proses tersebut. Pendekatan penelitian yang -dipakai adalah kualitatif dan peneliti menganalisa data yang diperoleh secara induktif.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak belum mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalam beberapa instrumen hak asasi manusia, yang pada dasamya menyebutkan bahwa proses hukum yang dilalui oleh seorang anak yang melakukan tindak pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Hal ini disebabkan karena adanya faktorfaktor penghambat pada balai pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsinya dalam peradilan pidana anak. Hasil penelitian menyarankan bahwa ketentuan yang mengatur tentang fungsi Balai Pemasyarakatan perlu direvisi; meningkatkan sumber daya manusia; dan menjalin komunikasi yang lebih baik diantara aparat penegak hukum.

---

ABSTRACT

The process of juvenile justice system based on Law Number 3 of the year 1997 on Juvenile Justice. This rule is special regulation about juvenile justice procedures which has differences with adults. One of the differences is the existence of Balai Pemasyarakatan to make social inquiry reports. Trough this report, the functional officer at Balai Pemasyarakatan suppose to make efforts to protect the juveniles.

The focus of the research is to find out the functions of Balai Pemasyarakatan in human rights protection at juvenile justice system, and the obstacles of that process. The method used in this research is qualitative and the data analyze is inductive.

The results of the research show that the functions of Balai Pemasyarakatan in human rights protection at juvenile justice system have not implemented the principles of human rights which state that all the process at juvenile justice should based on the regulations and only applied as the last resort. This condition caused that Balai Pemasyarakatan meets the obstacles in the implementation of its functions. The research makes suggestions to improve the functions of Balai Pemasyarakatan in human rights protection at juvenile justice system. That are making revision of the regulations on function of Balai Pemasyarakatan; developing the human resources; and having better communication between the law enforcement officials."

"Latar belakang pemilihan judul tersebut di atas didasarkan pada fenomena empiris dan teoritis, di mana pada Ditjen Perlindungan HAM diindikasikan pegawainya bermotivasi rendah dan sebagi prediktor penyebab rendahnya motivasi adalah proses kepemimpinan dan iklim organisasi yang kurang kondusif. Lokasi penelitian dilakukan pada kantor Ditjen Perlindungan HAM. Metoda penelitian adalah penelitian populasilpenelitian senses dengan menyebar 150 kuesioner, namun yang kembali hanya 134. Beranjak dari latar belakang tersebut di atas rumusan masalah yang mengemuka adalah : (1) Bagaimana Kepemimpinan dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai, (2) Bagaimana Iklim Organisasi dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai, (3) Sejauhmana kekuatan hubungan kepemimpinan dengan motivasi kerja pegawai, (4) Sejauhmana kekuatan hubungan Iklim Organisasi dengan motivasi kerja pegawai, (5) Sejauh mana Kepemimpinan dan Iklim Organisasi secara bersamasama mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian pada rumusan masalah tersebut di atas, metoda pengolahan data yang dilakukan mengarah pada metode Diskribtif Statistik, Statistik Non Parametris (korelasi Spearman Rank) dan statistik parametris (analisa regresi).Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 butir indikator motivasi yang tingkat persetujuan populasinya rendah dan perlu mendapat perhatian untuk segera dicarikan jalan keluarnya untuk diatasi, yaitu : (1) Situasi dan kondisi kerja yang terkait dengan kepemimpinan dan manajemen organisasi kurang memenuhi harapan bawahan, (2) Kepuasan kerja ditinjau dari kebijakan organisasi, (3) Kepuasan kerja ditinjau dari sisi penghasilan, (4) Pendistribusian pekerjaan yang kuran adil, (5) Sistem promosi yang belum adil, (6) Kepuasan kerja ditinjau dari sisi konflik, (7) Kepuasan kerja ditinjau dari sisi merasa tenteram dalam bekerja. Untuk indikator kepemimpinan juga terdapat 7 butir indikator yang tingkat persetujuan populasinya rendah dan periu mendapat perhatian untuk segera dicarikan jalan keluarnya untuk diatasi, yaitu : (1) Perhatian pimpinan terhadap kesejahteraan bawahan kurang seimbang bila dibandingkan dengan tugas tugas yang dicarikan, (2) Dalam menghadapi masalah pimpinan lebih banyak bicara dari pada mendengar, (3) Upaya Pimpinan merealisasikan strategi dalam menciptakan Inovasi, (4) Upaya Pimpinan memiiih taktik dan strategi dalam menciptakan inovasi, (5) Upaya pimpinan menyelaraskan keharmonisan antara keinginan individu bawahan dengan tujuan organisasi, (6) Upaya Pimpinan mengajak ke arah impian bersama (visi organisasi) dengan selalu memberi petunjuk dan Cara untuk mencapainya, (7) Penerapan gaya kepemimpinan paternalistik konsep kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara. Hasil indikator Iklim Organisasi terdapat 11 butir indikator yang tingkat persetujuan populasinya rendah dan perlu mendapat perhatian untuk segera dicarikan jalan keluarnya untuk diatasi, yaitu: (1) Intensitas terjadinya konflik, (2) Prosedur Kerja dan garis kewenangan yang kurang jelas, (3) Sistem Kompensasi yang tidak menunjukan rasa keadilan, (4) Sistem penghargaan dan hukuman, (5) Koordinasi Intern Ditjen Perlindungan HAM, (6) Penyelesaian Konflik, (7) Partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan, (8) Semangat kerjasama, (9) Efektifitas Kerjasama, (10) Keberadaan struktur dan Tupoksi, (11) Pemahaman Visi dan Misi Organisasi.Tingkat Hubungan Antar Variabel Penelitian didapat hasil sebagai berikut : (1) Variabel motivasi mempunyai hubungan yang positif kuat dan signifikan dengan variabel Kepemimpinan. Artinya hubungan keduanya konsisten, apabila proses kepemimpinan ditingkatkan akan berdampak meningkatkan motivasi kerja pegawai, (2) Variabel Motivasi mempunyai hubungan yang positif kuat dan signifikan dengan variabel Iklim Organisasi. Artinya hubungan keduanya konsisten, apabila proses Iklim Organisasi diperbaiki, maka akan berdampak meningkatkan motivasi kerja pegawai, (3) Variabel Kepemimpinan dan Iklim Organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel motivasi. Artinya kontribusi kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama dalam mempengaruhi motivasi adalah cukup besar. Atas dasar hasil penelitian tersebut di atas, maka disarankan untuk meningkatkan atau memperbaiki Motivasi, Kepemimpinan dan Iklim Organisasi, terutama pada indikator yang bermasalah (tingkat persetujuan populasinya rendah). Untuk itu dengan meningkatkan/memperbaiki Kepemimpinan dan Iklim organisasi (secara bersama-sama maupun secara parsial) akan cukup besar pengaruhnya dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai.

---

The title above is chosen based on empirical and theoretical phenomenon in Directorate General of Human Rights Protection, which is indicated that some of the employee has a low motivation in work. And the predictor cause of this low motivation is the leadership qualities process and the organization Sphere which are not conducive. This research had done in Diretorate General of Human Rights Protection. The research method is population research/census research by distributing 150 questioners that returned only 134. Based on the background above the problem are: (1) How leadership can advance the officials working motivation, (2) How organization sphere can advance the officials working motivation, (3) How far the influence of leadership on the officials work motivation, (4) How far the influence of organization sphere on the officials working motivation, (5) How far the leadership qualities in accordance with the organization sphere influence the officials working motivation. To answer those questions above, the data tabulation method that is using descriptive statistics method, non-parametric statistics (Spearman Rank correlation) and parametric statistics (regression analysis).

The finding shows that there are seven indicators of motivation which have a low population agreement level and need attention to be solved immediately, those are: (I) The work situation and work condition that is related to leadership and management of the organization is not fulfilling the officials hope, (2) Work satisfaction that is observed from organization policy, (3) Work satisfaction that is observed from income earnings side, (4) Work distribution that is not equitable, (5) Promotion system that is not equitable, (6) Work satisfaction that is observed from conflict side, (7) Work satisfaction that is observed from tranquility on work. For the leadership indicator, there are seven indicators too, which have a low population agreement level and need attention to be solved immediately, those are: (1) Leader's attention toward employees' prosperity is not equal if it is compared with their given duties, (2) In facing problem, the leader speaks more than noted, (3) The leader's efforts to realize strategy in making innovation, (4) The leader's efforts to choose tactics and strategy in making innovation, (5) The leader's efforts to adjust harmony between employees' longing with organization's objective, (6) The leader's efforts in urging aim to (organization vision) by always giving instruction and method to achieve, (7) Application of paternalistic leadership form in Ki Hajar Dewantara leadership qualities concept. From the results of organization sphere, there are eleven indicators, which have a low population agreement level and need attention to be solved immediately, those are: (1) The intensity of conflict occurred, (2) Work procedure and authority border which are not enough clear, (3) Compensation system which doesn't show justness, (4) Appreciation system and punishment, (5) Intern coordination of Directorate General of Human Rights Protection, (6) Conflict Completion, (7) Employees' participation in making decision, (8) Cooperation enthusiasm, (9) Cooperation Effectiveness, (10) The Existence of Structure and Tupoction, (11) Comprehension of Vision and Mission from organization.

The correlations between research variable degree are: (1) Variable of motivation has a positive strong & significant relation with leadership variable. It means the correlation is consistent, if the leadership process is improved, it will increase the motivation of officials performance. (2)The Motivation variable has a strong, positive and significant relation with organizational sphere variable. It means the correlation is consistent, if the organizational sphere process is improved, it will increase the motivation of officials performance. (3) Leadership variable & organizational sphere will jointly has a positive & significant impact to motivation variable. It means the leadership contribution and organizational sphere will jointly give a great impact on motivation. Based on the finding above, it is suggested to increase or to improve motivation, leadership qualities, and organization sphere, especially on the complicated indicator (low population agreement level). Therefore, by increasing/improving leadership qualities and organization sphere (jointly or partial), it will influence big enough (68,8%) to increase officials working motivation."

"Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh Kinerja organisasi tersebut dan tinggi rendahnya Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh Kinerja semua pegawainya. Dan setiap organisasi akan berusaha membuat pegawainya untuk senantiasa dapat bekerja dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut pimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengarahkan, membimbing, membuat suasana kerja dan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, sehingga para pegawai dapat melaksanakan tugasnya sesuai yang diharapkan pimpinan untuk kemajuan organisasi. Dalam kaitan dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan antara Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Iklim Organisasi dengan Kinerja pegawai di Ditjen Perlindungan HAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah pegawai Ditjen Perlindungan HAM dan pengambilan data dilakukan atas dasar sample. Tehnik yang digunakan dalam pengambilan sample adalah gabungan dari tehnik, yaitu : berstrata, proporsional dan acak atau random, sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan analisa data dilakukan denga tehnik korelasi.Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa:1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kepemimpinan dengan Kinerja pegawai , dengan koefisein korelasi 0,739.2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kepuasan Kerja dengan Kinerja pegawai, dengan koefisein korelasi 0,833.3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Iklim Organisasi dengan Kinerja pegawai, dengan koefisein korelasi 0, 875.Berdasarkan hasil penelitin tersebut , maka Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Iklim Organisasi perlu mendapat perhatian agar pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai Kinerja yang maksimal, disamping faktor faktor lainnya yang juga mempengaruhi Kinerja pegawai.

---

The Organization Successfully was very stipulated by that organization and degree of organization performances was very stipulated by every staff's performances. And every organization will make an effort their officers so as to usually able to work effectively; therefore the organization purpose can be achieved. Related to that matters the leader have the role that very important in directing, conducting, create work condition and give the good paragon to lower staffs can be implementing their duty according to the leader expectation for organization progress. Related to this research purpose, researcher would like to know the relationship between Leadership, Satisfaction and Organization climate with staff's performances in Directorate General of Human Rights Protection. Research method that applied in this paper was quantitative and explanative descriptive method. Research population was officer of Directorate General of Human Rights Protection and data removal take on based of sample. Technique that used in sample removal was combination from technique, that is: stratum, proportional and random, whereas data removal technique was taken by used questioner and data analyze was taken by correlation technique. From the research that was taken can be discerned that:1. There is positive and significant relationship with correlation coefficient 0.739 between Leadership with staff's performances.There is positive and significant relationship with correlation coefficient 0.833 between work satisfactions with staff's performances.3. There is positive and significant relationship with correlation coefficient 0.875 between Organization Climate and staff's performances.Based on result of that research, therefore Leadership, Satisfaction and Organization Climate need get attention in order to officer can implement their duty effectively to achieve maximal performances, beside other factors that influence staff's performances too."