Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Disahkannya Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang­ undang No. 19 Tahun 2004 telah memacu reaksi penolakan yang meluas. Hal ini merupakan sikap penolakan dari masyarakat terhadap diperbolehkannya penyimpangan sementara atas pasal 38 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Reaksi ini kemudian bermuara pada diajukannya pengujian Undang-undang No. 19 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor: 003/PUU­ III/2005. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini anatara lain adalah mengenai kebijakan perlindungan pelestarian hutan di Indonesia, perlindungan hutan dikaitkan dengan usaha pertambangan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan analisa yuridis atas pandangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2004 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2004. Kesimpulan yang diperoleh adalah Pandangan Hukum Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2004 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2004 adalah menegaskan bahwa Undang-undang tersebut adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kepastian hukum bagi ke-13 pemegang ijin usaha pertambangan. Hanya saja Mahkamah Konstitusi kurang memberikan kepastian hukum atas perlindungan atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi juga kurang memberikan kepastian hukum terhadap para pemegang ijin di luar ke-13 pemegang ijin tersebut.

Abstrak :
Disertasi ini membahas biaya kompensasi kegiatan pertambangan di hutan lindung dalam rangka mencari biaya kompensasi optimal karena hilangngnya fungsi ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain ekploratory dan pengembangan. Pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan batubara membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan fungsi ekosistem hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Diperlukan adanya biaya kompensasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi atas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diterapkannya biaya kompensasi terhadap perusahaan pertambangan batubara atas kerusakan ekosistem. Penggunaan biaya kompensasi, prioritas diberikan kepada masyarakat sekitar tambang dan pemulihan (restorasi) ekosistem.

---

This dissertation discusses the compensation cost for mining activity in protected forest for the purpose of seeking the optimal compensation cost due to the loss of the ecosystem function. It is a quantitative research with an exploratory and development design. The utilization of protected forest for coal mining activity will have a consequence on the continuity of its ecosystem function, whose primary function is to protect the life support system. Therefore, it is necessary to have a compensation cost scheme that takes into account the social, economy and ecological aspects of the utilization of protected forest for mining activity. This research recommends that coal-mining company should be obliged to disburse some compensation cost for the damage they caused to the ecosystem. The community around the mines and the efforts for restoring the ecosystem shall be given the priority to receive the fund collected.

Abstrak :
ABSTRAK Tulisan ini membahas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung. Lebih jauh tulisan ini menunjukkan kejahatan lingkungan oleh perusahaan. Kejahatan lingkungan pada kasus ini akan dibuktikan menggunakan analisis konsep environmental crime, environmental justice, dan corporate environmental crime. Data yang digunakan dalam penulisan tugas karya akhir ini adalah data sekunder terkait dengan pemasalahan penulisan. Hasil analisis menunjukkan bahwa alih fungsi kawasan hutan lindung telah merusak lingkungan dan mengancam hak-hak lingkungan.

---

ABSTRACT This paper explains about environmental harm caused functional shift of protected forest. Further understand this paper will explain environmental crime by corporate. Environmental crime on this case will evidenced using environmental crime concept, environmental justice and corporate environmental crime. This paper used secondary data that related to the issues. The analysis shows that functional shift of protected forest lead to environmental harm which then threatening environmental rights.

Abstrak :
Pendapatan rata-rata masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga masih belum ideal. Kondisi ini di duga menjadi pemicu masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga untuk memanfaatkan lahan di dalam Hutan Desa yang berada pada kawasan hutan. Oleh karena itu, perlu diketahui pengaruh pendapatan masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga dari luar dari dalam Hutan Desa pada lahan kelola masyarakat sebagai salah satu indikator kelestarian kawasan hutan lindung. Pendekatan kuantatif digunakan dalam riset ini dipergunakan untuk menganalisis data hasil lapangan dan data sekunder sebagai data pembanding. Hasil riset menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Hutan Desa Pattaneteang lebih besar dari luar Hutan Desa Pattaneteang sebesar Rp. 14.060.500/KK/tahun sedangkan dari dalam Hutan Desa sebesar Rp. 3.338.000/KK/tahun. Pendapatan masyarakat Hutan Desa Campaga lebih besar dari luar Hutan Desa sebesar Rp. 14.567.000/KK/tahun sedangkan dari dalam Hutan Desa Campaga sebesar Rp. 7.682.750/KK/tahun. Pendapatan tersebut berpengaruh pada lahan kelola masyarakat sebagai indikator kondisi kelestarian kawasan hutan lindung di kedua desa. ......Average income of Pattaneteang and Campaga rural community aren rsquo t ideal. This condition is resulting land utilization of rural forest in preserved forest area to increase their income and threats the forest sustainability in both rural community. Therefore, it is necessary to note the influence from both rural community income either from inside nor outside the rural forest on community management land as one of the indicators of to preserved forest sustainability. The quantitative approach used in this research is used to analyze field and secondary data as comparative data. From the research it is know, the biggest Pattaneteang income is gain by using land outside the rural forest worth Rp. 14.060.500 Family Year, while using land inside rural forest only worth Rp. 3.338.000 Family Year. For the Campaga income is gain by using land outside the rural forest worth Rp. 14.567.000 Family Year, while using land inside rural forest only worth Rp. 7.682.750 Family Year. This income affects the community management land as an indicator of the condition of preservation of protected forest areas in both of the rural.Keyword rural community income, rural forest, income from outside rural forest, income from inside rural forest, and sustainability of preserved forest area.

Abstrak :
Tesis ini menelaah sebuah kebijakan publik yaitu Perpu 1/2004 yang berisikan tentang ijin kepada tiga belas perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung. Alasan kegentingan memaksa karena krisis ekonomi patut yang melatar belakangi kebijakan publik ini patut dikritisi dengan melakukan kajian kebijakan dengan menggunakan analisa kronologis keluarnya Perpu 1/2004 dan dengan metode cost benefit analysis. Kajian kronologis keluarnya kebijakan menunjukan tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik dengan tidak diakomodasinya masyarakat sekitar hutan yang merupakan pihak yang akan terkena langsung dari kebijakan ini, secara materiil Perpu 1/2004 ini bertentangan dengan peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi seperti UUD' 45 pasal 28h dan pasal 33, UU No 10/2004, UU Na. 5/1990 pasal 19, UU 41/1999 pasal 24 dan pasal 38 serta UU 5/1994, secara formil perubahan bentang alam yang mempunyai fungsi khusus seperti hutan lindung sangatlah beresiko di tengah terjadinya deforestrasi di hutan Indonesia. Kajian menggunakan metode Cost & Benefit Analysis menunjukan bahwa secara jangka pendek kegiatan pertambangan memberikan keuntungan lebih tinggi daripada nilai intrinsik hutan lindung dan secara jangka panjang akan cenderung merugikan. Tampak perlu cara pandang baru dalam memandang sumber daya alam ini dengan lebih memperhitungkan nilai intrinsik alam yang selama ini diabaikan. Dengan cara itu akan timbul sikap humble economy, yang berarti tidak memandang kepentingan ekonomi sebagai satu-satunya alasan yang sah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan maka rencana penambangan di hutan lindung tampaknya memerlukan kajian lebih mendalam dan dilihat secara kasus per kasus di setiap lokasi. Perhitungan alih fungsi lahan hutan menjadi areal pertambangan perlu ditelaah nilainya dalam kerangka analisis cost-benefit dalam jangka panjang.