Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis dua asas yang sama-sama memiliki kepentingan dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terkait dengan kegiatan usaha Hutan Tanaman Industri di Indonesia yaitu asas pencegahan dan asas non retroaktif dengan menggunakan teori pembobotan terhadap asas dari Ronald Dworkin. Dalam teori ini, asas yang memiliki bobot kepentingan yang lebih kuat akan mengabaikan asas yang bobotnya lebih lemah. Namun tidak berarti ada asas yang benar atau asas yang salah, kedua asas ini tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas pencegahan dalam kasus ini memiliki bobot kepentingan yang lebih besar daripada asas non retroaktif sehingga kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terkait Hutan Tanaman Industri di Indonesia telah tepat. Untuk meminimalisir kerugian bagi bagi pihak yang terimbas dari dikalahkannya asas non retroaktif, maka penting untuk dilakukan upaya penyeimbangan balancing . Namun hasil pembobotan dari asas-asas tersebut tidak dapat diterapkan secara sama dalam semua kasus, Oleh karena itu, jika asas-asas yang digunakan tersebut muncul dalam kasus yang lain, maka asas-asas tersebut kembali memiliki bobot yang sama.

---

This thesis analyzes two principles which both have interest in peat ecosystem protection and management policies related to Industrial Forest Plantation business activity in Indonesia, namely prevention principle and non retroactive principle by using the weighting theory from Ronald Dworkin. In this theory, principles that have stronger weight of importance will ignore principles that are weaker in weight. But it does not mean that there is a right principle or a wrong principle, both of these principles are remain recognized as part of the legal system. Data collection methods are carried out by literature study. The result of this study indicates that the precautionary principle in this case has a greater importance than non retroactive principles, so that government policies in peat ecosystem protection and management policies related to Industrial Forest Plantation business activity in Indonesia are appropriate. Making a balancing effort for those who affected by the defeat of the non retroactive principle is important to minimize their losses. The weighting of these principles cannot be applied equally in all cases. Therefore, if these principles appear in other cases, then the principles return to have the same weight."

"ABSTRAKLaporan magang ini menganalisi prosedur audit atas hutan tanaman industri padaPT D dan kesesuaian penerapan dengan pedoman P.69/MENHUT-II/2009 terkaitpedoman pencatatan laporan keuangan.

---

AbstractThis internship report analyzed the audit procedures for industrial timer estate inPT D and conformance with guidelines for implementation of guidelines relatedrecords P.69/MENHUT-II/2009 financial statements.;"

"Kebijakan pembatasan pemanfaatan gambut (moratorium) berdampak langsung bagi usaha hutan tanaman. Penelitian dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat ekonomi dan lingkungan akibat penerapan kebijakan melalui evaluasi Nilai Ekonomi dengan menggunakan nilai tanah, biaya sosial karbon dan tata air sebagai variabel estimasi. Penerapan kebijakan moratorium menyebabkan potensi manfaat ekonomi yang hilang mencapai Rp 3,08 triliun/tahun, namun moratorium dapat menghindari kerugian lingkungan dari emisi karbon sebesar Rp 68 triliun, manfaat pengelolaan air sebesar Rp 1,5 triliun. Sehingga, kebijakan moratorium memberikan nilai manfaat lingkungan lebih besar daripada manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pemanfaatan lahan gambut untuk hutan tanaman.

---

The moratorium policy on peatland uses has an impact for plantations forest, this study is conducted the economic and environment benefits from the policy by evaluating the Total Economic Value. Resources rent, social cost of carbon, and water regulation used as estimation variables. The moratorium causes potential economic lost amounted to IDR 3.08 billion/years,but could avoid environmental loss from carbon emissions of IDR 68 billion, benefit of water management amounted of IDR 1.5 billion. The moratorium policy provides positive value in term of environmental benefit greater than the economic benefits that can be obtained from peatland utilization for plantations."

"ABSTRAKHutan Tanaman Industri (HTI) tidak hanya memberikan keuntungan ekonomis tetapi juga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya fungsi ekologis bagi lingkungan sekitarnya. Salah satu potensi Hutan Tanaman Industri adalah biomassa. Biomassa mempunyai peran dalam perencanaan hutan dan informasi karbon.Hutan Tanaman Industri menjadi salah satu objek yang potensial karena keberadaan HTI di Indonesia semakin meningkat. Penelitian ini memanfaatkan Citra LANDSAT 7 ETM+ sebagai pendukung dan data suvey lapang, serta menggunakan persamaan allometrik dan uji keterhandalan yang bertujuan untuk mengetahui sebaran HTI danbiomassanya di Sektor Logas Selatan, PT. RAPP. HTI tersebar berdasarkan kompartemenisasi dan sistem tebangan berpola mozaik yang terdapat di berbagai Desa dengan jenis tanaman Acasia mangium, Acasia crassicarpa, dan Eucalyptus dengan didominasi umur tanaman 2 tahun sebesar 43%. Biomassa HTI di Sektor Logas Selatan, Kecamatan Singingi memiliki korelasi sebesar 0,461 atau sebesar 21% dengan NDVI.Biomassa HTI berkisar 0,3 ? 250,68 ton/ha yang tersebar seluruh areal Tanaman Pokok Sektor Logas Selatan. Ketinggian wilayah dan lereng tidak mempunyai peran besar dalam besaran biomassa tanaman HTI.

---

ABSTRACTIndustrial Plantation Forest (HTI) not only giving economic benefits but also be able to contribute in enhancing the ecological functions for the surrounding environment. One of the potensial Timber Estate is biomass. Biomass has a role in forest planning and carbon information. Beside that, Forest Plantation became one of the potensial object due to presence of Industrial. This research using image of LANDSAT 7 ETM+ as a supporter and survey data field, and using allometric

equations and detail test to knowing the distribution and biomass plantations in the South Logas Sector, PT. RAPP, Singingi Subdistrict. Industrial Plants Forest be distributed by basic on dividing and felling system pattern mosaic there are various in the village with plant of species Acacia mangium, Acacia crassicarpa, and Eucalyptus

with age of 2 years was dominated by 43%. Biomass of Industrial Forest Plantations in the South Logas Sector, Singingi Subdistrict has a correlation of 0,461 or 21% with NDVI and value of biomass crops range from 0,3 to 250,68 tones/ha scattered throughout the area of Principal Crops in the South Logas Sector. Nevertheles, the height and slope areas haven?t a big role in the amount of plant biomass plantations."

"[Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas aset biologis berupa HTI akasia pada PT INHUTANI III, memperbandingkannya dengan pedoman pelaporan keuangan yang digunakan perusahaan yaitu DOLAPKEU-PHP2H, mengetahui kualitas informasi aset biologis HTI akasia pada laporan keuangan perusahaan, dan memperbandingkan perlakuan akuntansi HTI akasia di perusahaan tersebut dengan IAS 41. Hasil penelitian menunjukkan kualitas informasi atas aset biologis HTI akasia pada perusahaan dapat diperbandingkan, cukup dapat dipahami, objektif, walaupun belum sempurna. Ada perbedaan perlakuan akuntansi HTI akasia antara perusahaan dan IAS 41. Dampak penerapan IAS 41 diantaranya yaitu perubahan yang signifikan pada laporan keuangan, besarnya biaya yang dikeluarkan, dan kurang terpenuhinya aspek comparability pada laporan keuangan. Jika diadopsi, DSAK harus memberi penjelasan lebih terperinci.

---

, This thesis aims to determine the accounting treatment for biological assets on acacia industrial timber plantation in PT INHUTANI III, to compare it with the financial reporting guidelines used by the company that is DOLAPKEU-PHP2H, to determine the quality of information on the acacia industrial timber plantation and to compare between the company's accounting treatment and accounting treatment based on IAS 41. The results showed that the quality of information on acacia industrial timber plantation in the company are comparable, understandable enough, objective, but not perfect. There are differences between the accounting treatment of acacia industrial timber plantation in the company and IAS 41. The impacts of the application of IAS 41 in PT INHUTANI III are the significant changes to the financial statements, the expensive costs, and lack of comparability of financial statements. If adopted, DSAK should give more detailed explanations.

]"

"Pembangunan hutan tanaman industri (HTI) bertujuan untuk meningkatkan produktifitas lahan, menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja dan memenuhi bahan baku industri. Berkembangnya isu perubahan iklim dan emisi karbon menyebabkan pemerintah dihadapkan pada pilihan dilematis apakah melakukan pemanfaatan lahan gambut menjadi HTI atau mempertahankannya sebagai kawasan konservasi. Valuasi ekonomi manfaat ekonomi dan lingkungan pembatasan pemanfaatan lahan gambut untuk HTI digunakan untuk menjawab dilemma tersebut. Dengan menggunakan pendekatan benefit transfer, nilai dan fungsi jasa lingkungan divaluasi. Hasilnya gambut mempunyai nilai lahan Rp 4 juta/ha, mampu menyimpan air 24 rb m3/ha. Namun perubahan penggunaan lahan gambut menjadi HTI menyebabkan emisi senilai Rp 40 juta/ha dan biaya restorasi Rp 14,5 juta/ha. Nilai ekonomi pemanfaatan lahan gambut yang diperoleh sebesar Rp 10,8 T, dan dengan pembatasan pemanfaatan gambut dapat menghindari hilangnya jasa lingkungan (karbon, tata air dan biodiversitas). Kepastian mekanisme dan pasar karbon menjadi tumpuan perolehan nilai jasa lingkungan yang maksimal.

---

Plantation Forest (PF) means to increase land productivity, generate exchange, absorb labor and industrial materials needs. The issue of climate change and carbon emissions caused Government faced a dilemmatic choice: use peatland or maintain it as a conservation area. Economic valuation of economic benefits of the peatland moratorium for PF used to answer the dilemma. By using the benefit transfer approach, the value and function of environmental services are valued. As a result, peat has a land value of IDR4 million/ha, able to store 24.000 m3 water/ha. The changes in peatland use to PF caused emissions of Rp. 40 million / ha and restoration costs of IDR 14.5 million/ha. The economic value of the PF obtained IDR 10.8 T, and with restrictions on the use of peat can avoid of environmental services loss (carbon, water management and biodiversity). Certainty carbon mechanisms and markets is a cornerstone to obtaining maximum value of environmental services."