Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisa konstruksi identitas etnis Simalungun pada proses pemekaran Kabupaten Simalungun tahun 2002 sampai 2014. Tesis ini mempertanyakan bagaimana etnis Simalungun bereaksi atas upaya pemekaran Kabupaten Simalungun sebagai suatu fenomena yang muncul pasca runtuhnya Orde Baru, dimana melalui desentralisasi dan otonomi daerah terbuka peluang bagi daerah untuk membentuk daerah otonomi baru. Etnis Simalungun menolak pemekaran yang kemudian mendorong etnis Simalungun untuk melakukan konstruksi identitas dimana hal itu dapat dipandang sebagai salah satu strategi politik identitas etnis Simalungun. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu (1) tokoh Simalungun yang mendukung pemekaran (2) tokoh Simalungun yang menolak pemekaran dan (3) seorang budayawan Simalungun. Tesis ini menggunakan konsep identitas kelompok dan politik identitas yang dipaparkan oleh Manuel Castells (2010). Hasil analisa dari tesis ini menunjukkan bahwa konstruksi identitas etnis Simalungun muncul karena adanya potensi kerugian kultural dan ekonomi yang akan etnis Simalungun alami apabila Kabupaten Simalungun dimekarkan. Dimana apabila dilihat dari sejarah panjang dinamika pergulatan identitas etnis Simalungun dalam jangka waktu 100 tahun terakhir yang membuat etnis Simalungun selalu dalam rebutan pengaruh yang datang dari luar dirinya (pendatang) dan hal itu menimbulkan ?kegamangan‟ bagi orang Simalungun akan masa depannya di tanah leluhurnya sendiri. Dan ditemukan juga adanya potensi konflik akibat penerapan politik identitas pada proses pemekaran Kabupaten Simalungun. ...... This thesis analyzes the construction of ethnic Simalungun identities in the process of expansion Simalungun (2002 to 2014). This study questioned how ethnic Simalungun react on expansion efforts Simalungun as a phenomenon which is arise after the collapse of the New Order, which through decentralization and regional autonomy is an opportunity for regions to form a new regional outonomy. Ethnic Simalungun reject the expansion then pushed them to construct its identity where it can be seen as one strategy of political identity of ethnic Simalungun. This qualitative study using interviews, observation, and documentation. Informants this study consisted of three (3) members, namely (1) Simalungun figure that supports the division (2) Simalungun figures who reject division, and (3) a humanist Simalungun. This thesis uses the concept of group identity and identity politics were presented by Manuel Castells (2010). Results of analysis of this thesis shows that the construction of ethnic identities Simalungun arise because of the cultural and economic potential losses that will be experienced when Simalungun divided. Wherein when seen from a long history of ethnic identity Simalungun struggle dynamics within the last 100 years that makes ethnic Simalungun always in a struggle influences coming from outside himself (immigrants) and it gives rise to 'uncertainty' for people Simalungun his future in his own ancestral land. And there is also the potential for conflict as a result of the application of identity politics in the process of expansion Simalungun.

Abstrak :
Konflik perebutan kekuasaan dalam Kerajaan Johor pada abad ke-18 ikut menyeret orangorang Bugis yang ada di kawasan tersebut. Keberhasilan menaklukkan Raja Kecik membuat Upu Daeng Bersaudara mendapat jabatan penting dalam Kerajaan Johor sebagai Yang Dipertuan Muda (YDM) dan dinikahkan dengan para bangsawan Melayu serta saudara perempuan sultan. Secara tidak langsung, dua hal ini membuat identitas sebagai orang Bugis perlahan menghilang. Keturunan Bugis yang menikah dengan orang Melayu tidak lagi menyandang nama daeng, melainkan nama raja. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan identitas kultural. Penelitian ini menunjukkan bahwa keturunan Bugis yang hidup dan menetap di Kerajaan Riau Johor sejak abad ke-18 dikenal sebagai Melayu Bugis. Hal tersebut berangkat dari penggunaan nama ‘raja’, yang merupakan satu bentuk identitas kultural baru bagi orang Bugis yang sudah berbaur dengan orang Melayu. Penggunaan nama ‘raja’ dimulai sejak dilibatkannya keturunan Bugis dalam pemerintahan serta pernikahan antara bangsawan Bugis dengan Melayu

Abstrak :
ABSTRAK
Perpindahan Etnis Kenyah Badeng dari Long Beta?o, Apo Kayan (Kalimantan Timur) menuju Long Busang (Sarawak) membuka babak baru dalam sejarah kehidupan mereka. Tidak hanya bertemu dengan negara yang baru, mereka juga bertemu dengan agama baru. Bertemu dan bersentuhan dengan Islam, yang notabene agama resmi di Malaysia, membuat mereka mengalami dinamika identitas. Kehadiran Islam dan Kristen di Kampung Long Busang memberikan sebuah cerita tentang bagaimana identitas sebuah sukubangsa mengalami perubahan oleh karena proyek pendisiplinan beragama. Skripsi ini menggambarkan bagaimana modernitas berkerja pada segmentasi agama untuk menghilangkan ambivalensi dalam identitas etnis Kenyah Badeng melalui national schooling sebagai proses pendisiplinan beragama.

---

ABSTRACT
The Migration of Ethnic Kenyah Badeng from Long Beta'o, Apo Kayan (East Kalimantan) to Long Busang (Sarawak) opened a new chapter in the history of their life. Not only met the new state, but they also met with the new religion. Met and got in touch with Islam, which was actually the official religion in Malaysia, made them walked through the dynamic identity. The presence of Islam and Christian in Kampung Long Busang gave a story of how an ethnic identity change because of project religious discipline. This thesis illustrated how modernity works on religious segmentation to eliminate ambivalence in Kenyah Badeng ethnic identity through national schooling as a process of religious discipline

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini akan membahas mengapa eksistensi Dewan Jirga di Pakistan hingga saat ini masih kuat di dalam masyarakat. Dewan Jirga merupakan institusi peradilan lokal yang beranggotakan tertua adat, tuan tanah, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan di dalam masyarakat, yang seluruhnya adalah laki-laki. Namun dalam memutuskan solusi atas permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat, Dewan Jirga seringkali menggunakan praktik-praktik budaya yang termasuk ke dalam kategori kekerasan terhadap perempuan. Dengan menggunakan teori Cultural Violence oleh Johan Galtung, peneliti melihat budaya patriarki dan identitas etnis di Pakistan sebagai bentuk kekerasan budaya. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik masyarakat Pakistan yang sarat dengan budaya patriarki dan identitas etnis, melegitimasi eksistensi Dewan Jirga dan praktik-praktik budayanya. Dalam hal ini termasuk praktik budaya seperti honour killing dan swara yang termasuk tindakan kekerasan terhadap perempuan. Selain melegitimasi eksistensi Dewan Jirga dan praktik budayanya, budaya patriarki dan identitas etnis juga menyebabkan adanya inkonsistensi pemerintah dan aparat negara dalam menindaklanjuti praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan. Khususnya praktik kekerasan atas nama budaya yang dipertahankan oleh Dewan Jirga. Budaya patriarki dan identitas etnis yang melegitimasi Dewan Jirga dan praktik budayanya inilah yang menyebabkan eksistensi Dewan Jirga masih memiliki pengaruh yang kuat hingga saat ini. Kata kunci: Budaya Patriarki, Dewan Jirga, Identitas Etnis, Kekerasan Terhadap Perempuan.

---

ABSTRACT
This research will examine why the existence of the Jirga Council in Pakistan is still strong in the community. The Jirga Council is a local justice institution composed of the oldest, landlord, and people in power in society, and all of them are men. But in deciding on solutions to problems in society, the Jirga Council often uses cultural practices that include in the category of violence against women. Using the Cultural Violence theory by Johan Galtung, the writer sees the Jirga Council as a cultural violence because it is a form of patriarchal culture and an ethnic institution. The study found that the characteristics of Pakistani society, which are full of patriarchal culture and ethnic identity, legitimize the existence of the Jirga Council and its cultural practices. These include cultural practices such as honor killing and swara which include as acts of violence against women. Besides to legitimizing the existence of the Jirga Council and its cultural practices, patriarchal culture and ethnic identity also led to the inconsistency of government and state apparatus in following up the practices of violence against women. Especially violence practices in the name of culture which mantained by the Jirga Council. Patriarchal culture and ethnic identity which legitimize the Jirga Council and its cultural practices cause the existence of the Jirga Council still has a strong influence until today. Keywords Patriarchal culture, Ethical identity, the Jirga Council, Violence Against Women.

Abstrak :
Tulisan ini memaparkan mutuality of being yang tampak melalui tradisi mangain (mengangkat anak) dalam masyarakat Batak Toba yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Mangain akrab bagi orang Batak Toba yang hendak melakukan pernikahan campuran dengan Suku Bangsa non-Batak. Keutuhan fungsi mangain kenyataannya berakar pada ‘mengangkat anak kecil’. Tradisi ini mengarahkan para penerima marga Batak Toba—saya sebut “orang Batak baru”—, tidak hanya masyarakat keturunan asli Batak Toba, kepada kehidupan kekerabatan Dalihan Na Tolu yang saling bergantung satu sama lain. Mangain, di sisi lain, tidak mendorong mereka untuk melupakan jasa orang tua yang telah melahirkan dan merawat mereka sampai dewasa. Mangain alhasil menjadi contoh tradisi yang dapat mengeratkan persatuan Indonesia yang merupakan negara plural karena kekerabatan tidak hanya dipandang dari keturunan darah. Keberagaman selama ini dipandang menjadi sumber konflik kepentingan antarkelompok di Indonesia. Hasil akhir tulisan ini menunjukkan bahwa tradisi mangain mengakomodasi orang Batak Toba untuk mengasihi orang-orang non-Batak, begitu juga sebaliknya, yang terlihat dari implikasi mutuality of being di dalamnya. Data arsip, tulisan para akademisi dari berbagai bidang sampai bentuk karya tulis lainnya, menjadi basis penelitian kali ini. Wawancara informan yang telah terlibat langsung dalam proses mangain, bahkan ditulis dalam sebuah buku, kemudian melengkapi karya tulis ini. ...... This paper explains mutuality of being that is seen through the tradition of mangain (adopt a child) in Batak Toba society which has progressed over time. This tradition is familiar for the Batak Toba people who want to do mixed marriage with non-Batak ethnic groups. In the reality, the whole function of mangain is rooted on ‘child adoption’. This tradition directs people who receive a Batak Toba clan—I called it the “orang Batak baru”—, not only Batak Toba people, to a Dalihan Na Tolu life which is mutually dependent on each other. On the other hand, mangain does not encourage them forget their parents who gave birth to, and nurturanced for, them. Mangain has become an example of a tradition that can strengthen the unity of Indonesia, a plural country, because kinship in here is not only seen from procreation. Diversity has been seen as a source of conflict of interest between groups in Indonesia. The final result of this article showed that mangain tradition accommodates the Batak Toba people love non-Batak people, and vice versa, which can be seen from the implications of the mutuality of being in it. Archival data, writing of academics from various fields up to other forms of writing, became the basis of this research. Interviews of informants who have been directly involved in the mangain process, even wrote it in a book, then completed this paper.

Abstrak :
Tulisan ini memaparkan mutuality of being yang tampak melalui tradisi mangain (mengangkat anak) dalam masyarakat Batak Toba yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Mangain akrab bagi orang Batak Toba yang hendak melakukan pernikahan campuran dengan Suku Bangsa non-Batak. Keutuhan fungsi mangain kenyataannya berakar pada ‘mengangkat anak kecil’. Tradisi ini mengarahkan para penerima marga Batak Toba—saya sebut “orang Batak baru”—, tidak hanya masyarakat keturunan asli Batak Toba, kepada kehidupan kekerabatan Dalihan Na Tolu yang saling bergantung satu sama lain. Mangain, di sisi lain, tidak mendorong mereka untuk melupakan jasa orang tua yang telah melahirkan dan merawat mereka sampai dewasa. Mangain alhasil menjadi contoh tradisi yang dapat mengeratkan persatuan Indonesia yang merupakan negara plural karena kekerabatan tidak hanya dipandang dari keturunan darah. Keberagaman selama ini dipandang menjadi sumber konflik kepentingan antarkelompok di Indonesia. Hasil akhir tulisan ini menunjukkan bahwa tradisi mangain mengakomodasi orang Batak Toba untuk mengasihi orang-orang non-Batak, begitu juga sebaliknya, yang terlihat dari implikasi mutuality of being di dalamnya. Data arsip, tulisan para akademisi dari berbagai bidang sampai bentuk karya tulis lainnya, menjadi basis penelitian kali ini. Wawancara informan yang telah terlibat langsung dalam proses mangain, bahkan ditulis dalam sebuah buku, kemudian melengkapi karya tulis ini. ......This paper explains mutuality of being that is seen through the tradition of mangain (adopt a child) in Batak Toba society which has progressed over time. This tradition is familiar for the Batak Toba people who want to do mixed marriage with non-Batak ethnic groups. In the reality, the whole function of mangain is rooted on ‘child adoption’. This tradition directs people who receive a Batak Toba clan—I called it the “orang Batak baru”—, not only Batak Toba people, to a Dalihan Na Tolu life which is mutually dependent on each other. On the other hand, mangain does not encourage them forget their parents who gave birth to, and nurturanced for, them. Mangain has become an example of a tradition that can strengthen the unity of Indonesia, a plural country, because kinship in here is not only seen from procreation. Diversity has been seen as a source of conflict of interest between groups in Indonesia. The final result of this article showed that mangain tradition accommodates the Batak Toba people love non-Batak people, and vice versa, which can be seen from the implications of the mutuality of being in it. Archival data, writing of academics from various fields up to other forms of writing, became the basis of this research. Interviews of informants who have been directly involved in the mangain process, even wrote it in a book, then completed this paper.

Abstrak :
Riset ini berkonsentrasi pada deksripsi setra interpretasi sikap diskriminatif yang dialami oleh migran yang kembali ke tanah asalnya. Saya berargumen bahwa diskriminasi terjadi karena migran dianggap tidak memiliki rasa senasib sepenanggungan serta solidaritas ketika kondisi negara sedang tidak stabil. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memanggil kembali migran agar kembali pulang ke negaranya kerap kali tidak direspon baik oleh masyarakat lokal. Mereka cenderung mendiskriminasi serta menolak eksistensi migran yang kembali sebagai saudara. Kondisi ini berkonsekuensi pada ide identitas etnis mereka sebagai bagian dari suatu etnis tertentu. Pada umumnya identitas etnis dikorelasikan dengan hubungan darah, namun diskriminasi yang dialami oleh para migran ini membuat identitas etnis mereka menjadi tersamarkan. Saya memilih film Hwanghae 2010 karya sutradara Na Hong Jin sebagai korpus riset karena film ini mengandung representasi dari tindakan diskriminatif terhadap etnis tertentu yang menjadi topik riset. Dalam konteks ini, etnis yang direpresentasikan dalam film tersebut adalah Joseonjok orang Korea-Cina . Penulisan riset ini menggunakan metode studi pustaka dalam pengumpulan data serta metode analisis wacana kritis dalam menganalisis korpus data penelitian. ...... This research focuses on the description and the interpretation of discrimination discriminatory abuse experienced by migrants returning to their homeland. I argue that discrimination occurs because migrants are considered to have no sense of belonging to their nation, especially when the country is in an unstable state. Government efforts to bring migrants back from their residence country are often not responded well by the local community. They tend to discriminate an object the existence of returning migrants. This condition has consequences on the idea of their ethnic identity as part of a particular ethnicity. In general, ethnic identity is correlated with blood relations however, the discrimination experienced by these migrants makes their ethnic identity become more obscure. I chose Hwanghae 2010 movie by director Na Hong-Jin as the research corpus because this movie shows representations of discriminatory action against certain ethnic which become this research topic. In this context, the ethnic which represented in this movie is Joseonjok Korean-Chinese . The writing of this research is using literature review method in collecting research data and critical discourse analysis method in analyzing the corpus of research data.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh identitas etnis dan faktor-faktor sosio-demografis terhadap peluang mengalami informalitas kerja di sektor formal. Dengan menggunakan data IFLS 2014, hasil regresi logistik biner menunjukkan bahwa faktor identitas etnis dan sosio-demografis-ekonomi signifikan dalam menentukan peluang mengalami informalitas kerja di sektor formal. Kebijakan yang dapat ditempuh yaitu refocusing kebijakan ketenagakerjaan kepada pekerja dengan karakteristik sebagai berikut: etnis non-lokal, etnis lokal di sektor sekunder, pekerja berpendidikan dasar dan menengah, pekerja laki-laki, pekerja perempuan usia muda atau perempuan yang telah menikah, pekerja di perkotaan di regional Jawa yang bergerak di sektor sekunder dan tersier.

---

This study aimed to analyze the influence of ethnic identity and factors sociodemographic toward tendency to experience informality of work in the formal sector. By using IFLS 2014 data, logistic binary regression results indicate that ethnic identity and socio-demographic-economic factors are significant in determining the tendency to experience informality of work in the formal sector. The policy that can be suggested is by refocusing manpower policies to workers with the following characteristics: non-local ethnic, local ethnic in the secondary sector, workers with basic and intermediate education background, male workers, young female workers and married women, workers in urban areas in the Java region that engaged in the secondary and tertiary sectors.

Abstrak :
Penelitian ini membahas peran resiliensi keluarga dan identitas etnis terhadap internalizing problems pada remaja dan dewasa awal di Provinsi Bali. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain korelasional. Penelitian ini menggunakan Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) untuk mengukur internalizing problems, Walsh Family Resilience Questionnaire (WFRQ) untuk mengukur resiliensi keluarga, dan Revised Multigroup Ethnic Identity Measure (R-MEIM) untuk mengukur identitas etnis. Ketiga alat ukur tersebut diberikan kepada partisipan dalam bentuk kuesioner daring. Partisipan dalam penelitian ini adalah remaja dan dewasa awal yang berdomisili di Provinsi Bali. Jumlah keseluruhan partisipan adalah 305 partisipan dengan detil 181 remaja dan 124 dewasa awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal internalizing problems antara remaja dan dewasa awal di Provinsi Bali. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa resiliensi keluarga dan identitas etnis secara bersama-sama memprediksi internalizing problems, baik pada masyarakat di Provinsi Bali secara keseluruhan, kelompok usia remaja, maupun kelompok usia dewasa awal. ......This research discusses the role of family resilience and ethnic identity in internalizing problems among adolescents and early adults in the Bali Province. This research is a quantitative study with a correlational design. This study uses Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to measure internalizing problems, Walsh Family Resilience Questionnaire (WFRQ) to measure family resilience, and Revised Multigroup Ethnic Identity Measure (R-MEIM) to measure ethnic identity. The three measuring instruments are given to participants in the form of an online questionnaire. Participants in this study were adolescents and early adults who live in the Bali Province. The total number of participants was 305 participants with details of 181 adolescents and 124 early adults. The results showed that there were significant differences in terms of internalizing problems between adolescents and early adults in the Bali Province. In addition, the results of the study also showed that family resilience and ethnic identity together predict internalizing problems, both among people in Bali Province as a whole, in the adolescent age group, and in the early adult age group.