Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK

International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga keuangan internasional mengimplementasikan kebijakan liberalisme bagi negara yang membutuhkan dana pinjaman. Pada tahun 2016 setelah negosiasi panjang dan banyaknya penolakan dari masyarakat, Pemerintah Mesir pada akhirnya melakukan kesepakatan dengan IMF. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan pertama setelah terjadinya revolusi di Mesir pada tahun 2011, yang juga dinilai akibat dari penerapan kebijakan IMF. Masyarakat Mesir merasa bahwa kebijakan yang ditetapkan IMF tidak membawa kesejahteraan secara merata. Pengaruh IMF atas penerapan kebijakan liberalisasi ekonomi ini kemudian menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis latar belakang dan pengaruh IMF terhadap perkembangan liberalisasi ekonomi di Mesir dan menjelaskan bagaimana Mesir mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan IMF. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori neoliberal institusional yang dikembangkan oleh Robert Owen Keohane dan dielaborasikan dengan konsep interdependensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesepakatan negosiasi antara IMF dan Mesir pada tahun 2016 adalah karena perekonomian Mesir dalam keadaan yang terus terpuruk. Dan kesepakatan Program yang telah disepakati dengan IMF sebagai organisasi internasional membawa pengaruh untuk Mesir baik secara moneter, fiskal dan struktural.

---

ABSTRACT

---

International Monetary Fund (IMF) as an international financial institution implements a liberalism policy for countries that need loan funds. In 2016 after lengthy negotiations and numerous rejections from the public, the Egyptian Government finally made an agreement with the IMF. This agreement is the first agreement after the revolution in Egypt in 2011, which was also assessed as a result of implementing IMF policies. Egyptian society feels that the policies set by the IMF did not bring prosperity evenly. The influence of the IMF on the implementation of economic liberalization policies then becomes an interesting thing to study. This study aims to analyze the background and influence of the IMF on the development of economic liberalization in Egypt and explain how Egypt implements the policies set by the IMF. This research is a qualitative research with a descriptive analytical approach. The theory that will be used in this research is the institutional neoliberal theory developed by Robert Owen Keohane and elaborated with the concept of interdependence. This research concludes that the negotiation agreement between the IMF and Egypt in 2016 is because the Egyptian economy is in a state of decline. And the program agreement that was agreed with the IMF as an international organization had an influence on Egypt both in monetary, fiscal and structural terms.

Abstrak :
IMF merupakan organisasi internasional yang tujuan utamanya adalah menjaga kurs mata uang dunia agar tidak mengalami gejolak yang dapat mengganggu perdagangan internasional. Syarat utama yang diajukan lembaga ini untuk memulihkan perekonomian suatu negara yang sedang mengalami krisis adalah liberalisasi ekonomi. Akan tetapi dalam kasus Indonesia, pemerintah Indonesia cenderung untuk tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga ini. Atas dasar ini maka pokok permasalahan di dalam tesis ini adalah mengapa pemerintah Orde Baru tidak serius untuk melaksanakan syarat-syarat yang diajukan IMF.

Penelitian di dalam tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi antara negara dengan organisasi internasional. Sejumlah teori yang digunakan sebagai alat bantu analisa dalam tesis ini difokuskan pada interdependensi, organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Teori-teori tersebut pada intinya mengemukakan bahwa ada dua kepentingan yang berbeda di dalam hubungan interdependensi, yaitu kepentingan organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Organisasi intemasional berkepentingan agar hubungan antar negara yang saling tergantung antara satu dan lainnya tidak menjadi rusak karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Namun demikian, dalam hubungan interdependensi peran organisasi internasional dipandang perlu karena tanpa adanya lembaga ini, setiap negara akan dengan mudah melanggar peraturan yang telah disepakati. Akan tetapi di sisi lain setiap negara memiliki kepentingannya sendiri yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Dalam konteks ini, tuntutan IMF kepada pemerintah Indonesia untuk meliberalisasikan perekonomiannya merupakan variabel penyebab dari sikap pemerintah yang menolak untuk melaksanakan tuntutan tersebut.

Penolakan ini disebabkan oleh karena tuntutan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.

Dari berbagai fakta yang dianalisa, dapat ditarik kesimpulan bahwa liberalisasi ekonomi menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi ditujukan tidak saja untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, tetapi yang lebih penting di dalam pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat kepentingan lainnya yaitu menciptakan stabilitas politik, dengan cara membagi-bagikan hasil dari pertumbuhan itu yang kepada bagian-bagian utama dari elit politik.

Artinya melalui pertumbuhan ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga kesetiaan dari para pendukung utamanya.

---

Abstrak :
Selama lebih dari 25 tahun, pemerintah Indonesia telah berhasil menerapkan subsidi BBM. Dengan terpukulnya perekonomian Indonesia akibat krisis moneter, masalah penghapusan subsidi BBM, walaupun terkait dalam lingkup ekonomi, merupakan masalah yang secara politis bersifat sensitif. Tingginya beban subsidi BBM pada anggaran belanja negara menyebabkan pemerintah Indonesia mencari cara untuk menghapusnya. Dengan terjalinnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan IMF, maka pemerintah terikat untuk melaksanakan program IMF yang bersifat liberal. Salah satu sasaran program IMF adalah mengurangi pemborosan pada anggaran belanja melalui penghapusan subsidi BBM. Dapat dikatakan bahwa program IMF memiliki dampak yang sangat besar terhadap anggaran, neraca pembayaran dan kebijakan domestik dan ekonomi negara peminjam karena IMF memiliki kekuatan untuk menetapkan kondisionalitas-kondisionalitas yang sangat ketat bagi negara peminjam. Negara berkembang yang tidak patuh terhadap nasehat-nasehat IMF, selain tidak akan diberikan bantuan oleh lembaga ini, juga tidak akan mendapatkan kredit dari program-program bantuan bilateral. Kenaikan harga BBM sebagai akibat pengurangan /penghapusan subsidi BBM yang diterapkan pemerintah menimbulkan gejolak dalam negeri. Tekanan baik dari dalam maupun dari luar terhadap isu penghapusan subsidi BBM menimbulkan dilema bagi pemerintah Indonesia. Di satu pihak ia harus menyokong kepentingan nasional, di lain pihak ia harus bersifat akomodatif terhadap kepentingan eksternal. Keadaan ini yang mengakibatkan pemerintah Indonesia untuk bersikap tidak konsisten dalam mengimplementasikan penghapusan subsidi BBM. Atas dasar ini, maka penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tekanan-tekanan eksternal dan domestik yang dilandaskan oleh kepentingan antara aktor eksternal dan domestik yang berbeda dapat mempengaruhi inkonsistensi sikap pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan penghapusan subsidi BBM pada tahun 1997 hingga 2003. Sejumlah teori dan pemikiran-pemikiran oleh Helen V. Milner, Mohtar Mas'oed, Arief Budisusilo, Robert D. Cantor, Richard Cooper, K.J. Holsti, Paula Hoy, Daniel S. Papp, Arifin Rahrnan, James Lee Ray, Bruce Russet dan Harvey Starr digunakan untuk menjelaskan alasan terjadinya kerjasama internasional untuk menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan dalih kerjasama internasional untuk kepentingannya, kepentingan aktor eksternal untuk menjelaskan latar belakang dibalik tekanan yang dilakukan aktor tersebut untuk mempengaruhi sikap pemerintah terhadap kerjasama internasional. perubahan sistem politik dari otoriterisme ke demokratis untuk menjelaskan kebangkitan partisipasi politik aktor-aktor domestik (berkaitan dengan hal ini, kepentingan aktor-aktor domestik mencerminkan struktur preferensi masing-masing aktor terhadap suatu kebijakan dan sebagai konsekuensi logis adalah tekanan-tekanan yang timbul apabila terjadi kepentingan yang berbeda antara masing-masing aktor terkait) dan pertimbangan pemerintah untuk menggunakan / tidak menggunakan suatu instrumen kebijakan tergantung dan tinggi / rendahnya tekanan eksternal dan internal. Adanya gejolak-gejolak dalam negeri terhadap dihapuskannya subsidi BBM menandakan bahwa home benefits tinggi. Di lain pihak, peran IMF sebagai barometer kepercayaan pihak Iuar negeri menandakan bahwa externalities cukup tinggi. Hal ini yang menyebabkan implementasi pemerintah atas kebijakan penghapusan subsidi BBM tidak pernah optimal. Walaupun pengaruh IMF tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penundaan, pencairan dana merupakan bentuk pengaruh yang cukup efektif untuk menjamin konsistensi pemerintah. Tetapi dapat dikatakan bahwa tekanan-tekanan IMF itu lebih ditujukan kepada keseluruhan program pemulihan ekonomi Indonesia sehingga tekanan langsung yang berhasil mempengaruhi sikap pemerintah Indonesia adalah tekanan domestiknya. Untuk itu dapat disimpulkan pengaruh tekanan domestik dalam bentuk penolakan DPR dan demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa menyebabkan pemerintah untuk tidak bersikap konsisten mengimplementasikan penghapusan subsidi BBM. Kurangnya tekanan eksternal dalam bentuk hukuman, yakni pencairan. dana oleh IMF, juga merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah bersikap inkonsisten terhadap implementasi penghapusan subsidi BBM.

Abstrak :
esis ini membahas kebijakan luar negeri Amerika dibawah kepemimpinan Presiden Clinton terhadap Indonesia melalui peranannya di IMF tahun 1998-2000, pasca pemerintahan Soeharto. Mempertimbangkan kepentingan politik luar negeri Amerika di kawasan Asia Tenggara dan melihat kesempatan bagi Amerika untuk mcmpcroleh akses dalam mengontrol keputusan-keputusan politik yang penting di kawasan ini tennasuk Indonesia, maka kedudukan seorang presiden Amerika menjadi penting dan sangat menentukan di dalarn cara-cara pengambilan keputusan. Walaupun Kebijakan luar negeri Amerika lebih banyak dijalankan oleh presidennya sendiri, namun ia tidak lepas dari kontrol Kongres, khususnya dari Senate Foreign Relations. Tanpa dukungan Senat, seorang presiden Amerika tidak dapat mcnjalankan kebijakan politik luar negerinya dengan baik Hans J. Morgethau menyatakan bahwa isi dari kepentingan nasional Amerika ditentukan olch tradisi-tradisi poiitik dalam konteks kebudayaan secara menyeluruh dimana Amerika rnerumuskan kebijakan Iuar negerinya. Kebijakan bantuan ekonomi Amerika kepada Indonesia periode l998»2000, dibawah pemcrintahan Preeiden Clinton, dipola untuk melestarikan nilaj-nilai Amerika pimerican values) yaitu memperluas dernokrasi dan sistem perdagangan bebas serta mcmpertahankan kepentingan keamanan Amerika di Asia Tcnggara khususnya Indonesia. Dalam melaksanalcan kebijakan Iuar negeri tersebut, Presiden Clinton cenderung unnrk memanfaatkan institusi moneter internasional yaitu IMF. Pemanfaatan bantuan Iuar ncgeri melalui IMF selain memperkuat komitrnen Amerika pada jalur diplomasi idealis yang telah dirintis oleh Presiden Wilson juga menghindari terjadinya friksi yang rnungkin timbul antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam pembangunan ekonominya. Dalam arti lain, dengan rncnerapkan muscular multilateralism, Presiden Clinton melandaskan politik Iuar ncgeri yang menj aga jarak atau equidistant policy. Policy of equidistance ini rncnirnbulkan Iiiksi dengan lembaga legislatif dan pendapat umurn. Baik legislatif maupun pendapat umurn melihat diplomasi muscular mulrilateralism ter-sebut justnr lebih memberatkan dan membebani ralcyat Indonesia dari pada membantunya. Lebih dari itu adalah bahwa muscular multilateralism akan meminimalkan peran negara Amerika Serikat sebagai aktor utama yang bermain di Indonesia. Dengan dernikian prestige dan pengaruh Amerika tidak menonjol. Akibatnya Amerika bukan lagi berperan sebagai super power yang harus memimpin kerja sama regional di Asia Tcnggara. Penerapan policy ini tentu banyak menguntungkan bagi Amerika Scrikat baik secara economic cost maupun political cost. Olclr karcna itulah Pemerintah Presidcn Clinton secara sungguh-sungguh mempcrjuangkan agar Kongres memahami, mendukung, dan akhimya menyetujui terlaksananya policy tersebut. Clinton berkeyakinan bahwa policy yang dilerapkan akan banyak membenloan keuntungan bagi kepcntingan Amerika. Bisa dikatakan bahwa dcngan meminjam tangan IMF, Amerika hanya mengeluarkan ?sedikit pengorbanan dan memperoleh keuntungan yang sebesar- besamya." Penulisan tesis ini menggunakan metoda dcslcliptif-kualitatif dengan memanfaatkan sumber-sumbcr tcrtulis (data sekunder), baik yang diporoleh dari berbagai macam literatur yang relevan dan memanfaatkan hasil-hasil dari suatu penelitian yang dituangkan dalam jumal-jumal ilmiah atau sumber-sumber lainnya. Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara sungguh-sungguh dan menyelumh adalah merupakan kepentingan Amerika sebagai manifestasi dari ?doctrine of enlargement " nya. Terumjudnya demolcrasi di Indonesia akan berperan sebagai frontier politik Amerika sehingga peran ?super power? Amerika seperti pada masa Perang Dingin tidak diperlukan Iagi. Disamping itu, terwujudnya demokrasi akan memperlcuat ekonomi negeri ini yang berorientasi pada pasar (market-oriented economics). Kondisi tersebut memungkinkan tezjaganya kepentingan ekonomi Amerika yang selanjutnya mampu mcnghasilkan usaha-usaha yang bisa mcndukung pada kemitraan yang global.