Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Praktik e-procurement cukup populer dibahas dalam 10 tahun belakangan ini. Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik telah digunakan di berbagai sektor, khususnya sektor pemerintahan dan privat. Selain itu, banyak inovasi-inovasi yang telah diterapkan dalam teknologi e-procurement. Dalam penelitian ini akan fokus pada sektor privat dan melihat bagaimana mekanisme inovasi terbuka yang diterapkan dalam sistem e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis secara mendalam inovasi terbuka dalam penerapan teknologi e-procurement pada perusahaan PT Aplikanusa Lintasarta. Data penelitian ini melibatkan beberapa informan yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, tim pengembangan e-procurement, mitra pengembang e-procurement dan mitra rekanan DRM. Hasil data penelitian menemukan bahwa dalam proses inisiasi inovasi terbuka berawal dari minimnya fitur aplikasi IIPS dan ketidakmampuan tim internal untuk memfasilitasi inovasi berkelanjutan. Inisiasi pengembangan inovasi e-procurement dilakukan dengan metode tender dengan beberapa pertimbangan dari internal maupun eksternal. Pengaruh pertimbangan eksternal menjadi salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam menentukan hasil teknis. Selain itu, e-procurement dapat memberikan dampak pada sektor efisiensi. Efisiensi ini paling berpengaruh pada aspek efisiensi anggaran dan otomasi bisnis proses. Kemudian, dalam penelitian ini menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan inovasi terbuka. Faktor pendorong yang paling berpengaruh merupakan dukungan manajemen. Namun, apabila tidak dukung dengan anggaran yang cukup, maka aspek anggaran menjadi sektor penghambat yang paling berpengaruh. Oleh karena itu, dalam implementasi inovasi terbuka yang diterapkan di e-procurement cukup berhasil, nanun perlu dukungan dari manajemen dengan realisasi anggaran yang cukup agar dapat terus cepat berinovasi. ......The practice of e-procurement is quite popular in the last 10 years. Electronic-based procurement of goods and services has been used in various sectors, especially the government and private sectors. In addition, many innovations have been implemented in e-procurement technology. In this study, we will focus on the private sector and see how open innovation mechanisms are implemented in the e-procurement system. This study uses qualitative methods and analyzes in depth open innovations in the application of e-procurement technology at the company PT Aplikanusa Lintasarta. This research data involves several informants who are directly involved in decision making, e-procurement development team, e-procurement development partners and DRM partners. The results of the research data found that the process of initiating open innovation started with the lack of IIPS application features and the inability of the internal team to facilitate continuous innovation. The initiation of the development of e-procurement innovation is carried out using the tender method with several considerations from internal and external. The influence of external considerations is one of the most influential aspects in determining technical results. In addition, e-procurement can have an impact on the efficiency sector. This efficiency has the most influence on aspects of budget efficiency and business process automation. Then, in this study analyze the incentive and inhibiting factors in the application of open innovation. The most influential driving factor is management support. However, if it is not supported by an adequate budget, then the most influential inhibiting factor is the budget aspect. Therefore, the implementation of open innovation implemented in e-procurement is quite successful, but support from management is needed with the realization of sufficient budget allocations in order to continue to innovate quickly.

Abstrak :
Pengembangan produk baru menjanjikan keuntungan ekonomi namun prosesnya memakan waktu, biaya yang besar serta penuh ketidakpastian akibat selalu terjadinya perubahan seperti perubahan permintaan pasar dan pandemi Covid-19. Perusahaan barang konsumsi harus bisa lebih agile dalam mengembangkan produk untuk dapat bersaing. Adopsi teknologi telah terbukti berdampak positif pada agility dalam rantai pasok namun penelitian yang mengevaluasi pengaruhnya terhadap agility pengembangan produk masih terbatas. Penelitian ini mengevaluasi hubungan tingkat implementasi enam jenis teknologi, dukungan implementasi teknologi, terhadap kemampuan mendeteksi dan merespon perubahan dan agility pengembangan produk dari 118 perusahaan barang konsumsi di Indonesia. Data diolah menggunakan metode PLS-SEM (Partial Least Square Structural Equation Modelling) dan IPMA (Importance-Performance Map Analysis) untuk dievaluasi perngaruhnya. Hasilnya menunjukkan teknologi pilot plant dan prototyping berdampak positif terhadap agility pengembangan produk melalui peningkatkan kemampuan merespon. Sementara teknologi kecerdasan buatan berdampak pada kemampuan mendeteksi namun tingkat penggunaannya pada perusahaan paling rendah dan perlu ditingkatkan. ......The development of new products promises economic benefits, but the process is time-consuming, costly, and full of uncertainty due to changes such as changes in market demand and the Covid-19 pandemic. To be competitive, consumer goods companies must be more agile in developing products. Technology adoption has been proven to have a positive impact on supply chain agility but the research evaluating its effect on product development agility is limited. This study evaluates the relationship between the level of implementation of six types of technology, technology implementation support, sensing capability, responding capability, and the product development agility of 118 consumer goods companies in Indonesia. The data was processed using the PLS-SEM (Partial Least Square Structural Equation Modeling) and IPMA (Importance-Performance Map Analysis) methods to evaluate the effect. The results show that pilot plant and prototyping technology have a positive impact on product development agility by increasing responding capability while artificial intelligence technology has an impact on detectability, but the level of implementation is the lowest and needs to be increased.

Abstrak :
Tesis ini membahas evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK dalam mendukung persidangan MK. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki visi dan misi menjadi peradilan yang modern dan terpercaya, penelitian ini berusaha untuk menilai sejauh mana dukungan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi (STI) MK telah menjadi solusi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses persidangan MK. Kemudahan akses tersebut antara lain informasi jadwal sidang, risalah persidangan, putusan persidangan, permohonan perkara online, dan persidangan jarak jauh dengan teknologi video conference. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pengkajian terhadap 6 (enam) indikator penelitian dari William N. Dunn (2003: 429-438) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Narasumber yang berhasil diwawancara adalah pejabat dan staf MK yaitu Sekretaris Jenderal MK, Kepala Biro Humas dan Protokol, Ketua Unit Layanan Pengadaan MK, dan staf IT MK. Dengan menggali kebenaran informasi baik melalui wawancara maupun data sekunder serta dokumentasi media cetak, dan media online, maka diperoleh simpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyediaan STI MK sudah dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat waktu. Wujud kebijakan penyediaan STI MK telah memenuhi aspek kecukupan dari kebutuhan persidangan MK. Kebijakan penyediaan STI MK telah meningkatkan pelayanan publik dalam hal kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK, dan kebijakan penyediaan STI MK telah direspon oleh masyakarat melalui 22 (dua puluh dua) pendaftaran perkara online dan 17 (tujuh belas) persidangan jarak jauh dalam persidangan sengketa pemilu 2009 di MK. Saran yang dapat diberikan dalam evaluasi implementasi kebijakan penyediaan STI MK adalah bahwa implementasi kebijakan tersebut saat ini telah menjadi solusi terutama dalam kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK. Dukungan STI MK tersebut secara konsisten dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, website MK, MK Program Televisi, MK Program Radio. Saran lebih lanjut, agar selalu ditingkatkan kompetensi pegawai yang membidangi STI MK, pemeliharaan perangkat STI yang mendukung persidangan MK serta selalu melakukan penyesuaian terhadap perubahan STI dunia, sehingga dukungan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK senantiasa dapat mendukung kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau peradilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya.

Abstrak :
Jumlah kepala rumah tangga (KRT) perempuan di Indonesia terus meningkat. Untuk dapat menafkahi keluarganya, KRT perempuan harus bekerja keras, berpikir kreatif dan memanfaatkan teknologi digital sembari menjalani dua peran dalam kehidupan rumah tangganya. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan mereka adalah dengan memanfaatkan Internet. Saat ini layanan internet yang paling banyak digunakan masyarakat adalah berbasis jaringan pita lebar generasi keempat (4G). Infrastruktur jaringan 4G pun sudah tersedia di sebagian besar wilayah Indonesia. Melalui teknologi 4G, masyarakat dapat merasakan layanan digital dengan kualitas data lebih baik, lebih cepat dan biaya lebih terjangkau. Meski teknologi sudah canggih, KRT perempuan dengan berbagai keterbatasan, belum tentu bisa memanfaatkannya secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa pengaruh teknologi jaringan 4G terhadap pendapatan per kapita rumah tangga, khususnya yang dikepalai perempuan dan menggunakan data yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 dan 2019 dengan sampel sebanyak 601.580 KRT. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan teknologi 4G melalui layanan internet pada jaringan bergerak terbukti memiliki kontribusi positif terhadap pendapatan per kapita keluarga, khususnya pada rumah tangga yang dikepalai perempuan non miskin. ......The number of female household heads (KRT) in Indonesia continues to increase. In order to fulfill the needs of their family life, female head of household must be able to work hard, think creatively and utilize digital technology while carrying out two roles in her household life. One of the efforts that can increase their income is by utilizing the Internet. Currently, the most widely used internet service by the community is based on the fourth generation (4G) broadband network. 4G network infrastructure is also available in most parts of Indonesia. Through 4G technology, people can experience digital services with better data quality, faster and more affordable costs. Even though technology is advanced, female head of household with various limitations, may not be able to use it optimally. Therefore, this study will analyze the effect of 4G network technology on the income per capita of households, especially those headed by women and use data from the 2015 and 2019 National Socio-Economic Surveys (Susenas) with a sample of 601,580 household heads. The method used is multiple linear regression. The results of the study found that the application of 4G technology through internet services on mobile networks proved to have a positive contribution to the income per capita of families, especially in households headed by non-poor women.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyediaan biaya investasi yang tinggi untuk memenuhi jaringan komunikasi nirkabel yang handal dengan kapasitas yang besar merupakan salah satu tantangan bagi operator telekomunikasi saat ini. Pemanfaatan alokasi bandwith frekuensi secara efisien dan optimal merupakan salah satu solusi untuk mengatasi biaya investasi yang tinggi. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu melakukan kajian analisa kelayakan biaya CAPEX dan OPEX skema Refarming Frekuensi dengan metode Replacement Analysis (RA) sesuai dengan tingkat presentase pertumbuhan pelanggan nirkabel layanan voice dan data (2012-2017) pada salah satu operator telekomunikasi di Indonesia. Metode kajian penelitian adalah melakukan kajian analisa kelayakan metode replacement Analysis (RA) untuk mengoptimasi kapasitas jaringan skema re-farming frekuensi dengan menggunakan empat skenario implementasi, yaitu 2G/3G collocation, 2G/3G/LTE collocation, 3G/LTE collocation, dan LTE (JBS). Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu setelah dilakukan kajian analisa kelayakan menggunakan metode Replacement Analysis (RA), skema Refarming Frekuensi merupakan salah satu solusi bagi operator telekomunikasi di Indonesia dalam melakukan optimasi kapasitas jaringan nirkabel eksisting (2G dan 3G) dan jaringan baru (LTE) yang handal dan dapat direkomendasikan sknario implementasi LTE karena biaya CAPEX dan OPEX yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan tiga scenario implementasi yang lainnya (2G/3G collocation, 2G/3G/LTE collocation, dan 3G/LTE collocation).