Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendahuluan: Transfusi darah pada hakekatnya adalah suatu proses pemindahan darah dari seorang donor ke resipien. Untuk memastikan bahwa transfusi darah tidak akan menimbulkan reaksi pada resipien maka sebelum pemberian transfusi darah dari donor kepada resipien, perlu dilakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus serta uji silang serasi antara darah donor dan darah resipien. Walaupun golongan darah donor dan pasien sama, ternyata dapat terjadi ketidakcocokan(inkompatibilitas) pada uji silang serasi.Sehingga perlu dilakukan analisis penyebab ketidakcocokan pada uji silang serasi antara darah donor dan pasien.Cara kerja : Hasil pemeriksaan terhadap 1.108 sampel darah pasien yang dirujuk ke laboratorium rujukan unit transfusi darah daerah (UTDD) PMI DKI dari bulan Januari-Desember 2003 dikumpulkan, kemudian dikaji penyebab terjadinya inkompatibilitas pada uji silang serasi.Hasil dan diskusi: Dari 1.108 kasus yang dirujuk, 677 (61.10%) kasus menunjukkan adanya inkompatibilitas pada uji silang serasi. Sisanya 431 (38.90 %) menunjukan adanya kompatibilitas (kecocokan) pada uji silang serasi. Dari 677 kasus inkompatibel, 629 (92.90%) kasus disebabkan karena pemeriksaan antiglobulin langsung (DAT-Direct Antiglobulin Test) yang positif. Sisanya yaitu 48 (7.10%) kasus disebabkan karena adanya antibodi pada darah pasien yang secara klinik berpengaruh terhadap transfusi darah dari donor ke pasien. Kasus inkompatibel yang menunjukan hasil positif pada uji antiglobulin langsung (DAT=Direct Antiglobulin Test )sebanyak 629 kasus (92.90%), dengan perincian hasil positip DAT terhadap IgG pada ditemukan sebanyak 493 kasus (78.38%), hasil positip DAT terhadap komplemen C3d sebanyak 46 kasus (7.31%), dan hasil positip DAT terhadap kombinasi IgG dan C3d sebanyak 90 kasus (14.31%)."

"Tesis ini membahas tumpang tindih kepemilikan atas satu bidang tanah dan pembatalansalah satu sertipikat yang berdasarkan kepemilikan yang tidak sah yang terjadi padaPutusan No. 9/Pdt.G/PN.Mrs. Penelitian ini dilatarbelakangi atas keingintahuanmengenai perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang menderita kerugian ataspembelian tanah yang berdasar pada kepemilikan yang tidak sah. Dari latar belakangtersebut muncul permasalahan penelitian untuk mengidentifikasi pertimbangan hakimdalam pembatalan Akta Jual Beli, menganalisis upaya hukum pihak pembeli yangmengalami kerugian atas pembatalan Akta Jual Beli, serta menganalisis tanggung jawabPPAT terhadap batalnya Akta Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun analisis menggunakanpendekatan kualitatif. Tipologi penelitian adalah diagnostic-deskriptif analitis. Hasilpenelitian bahwa berdasarkan pertimbangan hakim Sertipikat yang dinyatakan bataladalah Sertipikat Hak Milik No. 01/Desa Sudirman dikarenakan terdapat cacat hukumdalam proses penerbitan sertipikat tersebut yaitu dalam proses pengukuran tidak diketahuioleh pemerintah Desa dan tidak terdapat pengumuman. Dapat dimungkinkan terbitnyasertipikat ganda oleh Kantor Pertanahan dikarenakan salah penetapan batas, yang manaKantor Pertanahan pada saat melakukan pengukuran tanah tidak mengonfirmasi batasbatasdesa dari Pemerintah Desa setempat. Hal demikian terjadi karena tidak adanyakoordinasi antara instansi Kantor Pertanahan dengan instansi Pemerintah Desa.Selanjutnya pembeli yang mengalami kerugian dapat meminta ganti rugi secara hukummelalui litigasi maupun non litigasi. Kemudian PPAT wajib memikul tanggung jawabadministratif dan perdata atas ketidakabsahan akta jual beli yang ditandatangani olehnya,yang mana sanksi yang diterima PPAT yaitu pengembalian biaya pembuatan akta kepadapihak yang mengalami kerugian.

---

This thesis discusses about overlapping ownership of one plot and the cancellation of a

certificate based on unauthorized ownership that occurred in court decision Number

9/Pdt.G/PN.Mrs. This research is based on curiosity about legal protection for the buyer

who suffers losses on the purchase of land based on unauthorized ownership. From this

background, research problems emerge to identify judges’ considerations in canceling

sale and purchase deed, analyze the legal efforts of the buyer who suffered a loss on the

cancellation of the sale and purchase deed, and analyze PPAT’s responsibility for the

cancellation of the sale and purchase certificate. The research method used in this

research is normative legal research. The analysis uses a qualitative approach. The

typology of the study is analytical-descriptive diagnostic. The result of the research shows

that based on the consideration of the judge, the certificate which was declared canceled

was the certificate of ownership right Number 01 /Sudirman Village, because there is a

legal flaw in the process of issuing the certificate, namely the measurement process is not

known by the Village government and there is no announcement. It may be possible to

issue a double certificate by the Land Office due to the incorrect boundary determination,

in which the Land Office when conducting land measurements did not confirm village

boundaries from the local Village Government. This happens because there is no

coordination between the Land Office and Village Government agencies. Furthermore,

buyers who experience losses can seek legal damages through litigation or non-litigation.

Then PPAT is obliged to assume administrative and civil responsibility for the invalidity

of the sale and purchase deed signed by it, which is the sanction that PPAT receives,

namely the refund of the deed making fee to the party who suffered the loss."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak, dan para pihak yang bersangkutan tidak membaca, mengetahui, maupun mengerti isi akta yang bersangkutan. Akibatnya adalah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berbeda dengan kehendak para pihak. Permasalahan yang timbul adalah akibat hukum serta pertangggungjawaban dari seorang Notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya kepada para pihak, sehingga diketahui kemudian bahwa selain akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak para pihak, juga terdapat perbuatan melawan hukum lain yaitu pihak yang menandatangani akta bukan merupakan pihak yang berhak dan seharusnya menandatangani, melainkan orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma tertulis untuk mendapatkan hasil dari penelitian.Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa apabila seorang ketika akta yang dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dalam keadaan para penghadap tidak mengerti dan mengetahui isi akta, juga akta menjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak, maka akibat hukumnya adalah akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan. Dan juga bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran juga bermacam-macam, dilihat dari sejauh mana Notaris melakukan pelanggaran tersebut. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau mungkin pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris tempat dimana kasus tersebut terjadi. Sanksi lain yang dapat dilakukan bisa saja dengan ganti kerugian atas sejumlah biaya yang penghadap minta atas kelalaian Notaris tersebut. Saran penulis, dalam menjalankan jabatannya membuat akta, Notaris perlu membuat suatu bukti konkret, misal foto pada saat penandatanganan. Dan perlu juga dilakukan kegiatan penyuluhan kepada Notaris terhadap peraturan yang sudah ada, baik UUJN, ataupun Kode Etik Notaris.

---

The main issues of this thesis are discusses about the actions of a Notary who does not read his or her acts before the parties, and the parties do not read, know, or understand the contents of the deed concerned. As a result, the deed made by the Notary is different from the will of the parties. The problems that arise are the legal consequences and the accountability of a Notary who does not read the deed made to the parties, so it is known later that in addition to the deed is not in accordance with the will of the parties, there are also acts against other laws that the party who signed the deed is not a party entitled and should sign, but others who are told to do the deed. The method in this study is a normative juridical.The result of this study is the legal consequences for Notary who made the deed is not read to the parties, and the parties do not understand and know the contents of the deed, also the deed becomes not in accordance with the will of the parties, then the legal consequence is the deed will become not authentic. And also the accountability of the Notary to the violations also vary, judging from the extent to which the Notary committed the violation."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak, dan para pihak yang bersangkutan tidak membaca, mengetahui, maupun mengerti isi akta yang bersangkutan. Akibatnya adalah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berbeda dengan kehendak para pihak. Permasalahan yang timbul adalah akibat hukum serta pertangggungjawaban dari seorang Notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya kepada para pihak, sehingga diketahui kemudian bahwa selain akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak para pihak, juga terdapat perbuatan melawan hukum lain yaitu pihak yang menandatangani akta bukan merupakan pihak yang berhak dan seharusnya menandatangani, melainkan orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma tertulis untuk mendapatkan hasil dari penelitian.Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa apabila seorang ketika akta yang dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dalam keadaan para penghadap tidak mengerti dan mengetahui isi akta, juga akta menjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak, maka akibat hukumnya adalah akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan. Dan juga bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran juga bermacam-macam, dilihat dari sejauh mana Notaris melakukan pelanggaran tersebut. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau mungkin pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris tempat dimana kasus tersebut terjadi. Sanksi lain yang dapat dilakukan bisa saja dengan ganti kerugian atas sejumlah biaya yang penghadap minta atas kelalaian Notaris tersebut. Saran penulis, dalam menjalankan jabatannya membuat akta, Notaris perlu membuat suatu bukti konkret, misal foto pada saat penandatanganan. Dan perlu juga dilakukan kegiatan penyuluhan kepada Notaris terhadap peraturan yang sudah ada, baik UUJN, ataupun Kode Etik Notaris."

"Peneleitian ini akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku negatif konsumen seperti Negative Past Experience, Symbolic Incongruity, Ideological Incompatibility, dan Rumor pada kebencian masyarakat pada suatu merek atau perusahaan. Hal ini dilakukan karena jurnal-jurnal pemasaran terdahulu menyatakan bahwa perilaku negatif konsumen memiliki peran yang sama pentingnya dengan perilaku positif konsumen. Disisi lain penelitian terkait perilaku negatif masih jarang dilakukan hingga sekarang. Subjek dari penelitian ini adalah Restoran Holywings yang telah terkena kasus cancel culture karena penerapan strategi pemasaran yang dianggap kontroversial. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik purposive sampling pada 371 responden yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara daring. Data yang didapatkan diolah menggunakan SPSS melalui analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaruh yang signifikan yaitu pengaruh ideological incompatibility terhadap brand hate, pengaruh symbolic incongruity terhadap brandhate. Telah ditemukan variabel negative past experience dan rumor tidak memilik pengaruh yang signifikan terhadap brand hate.

---

This research will discuss the factors that influence negative consumer behavior such as Negative Past Experience, Symbolic Incongruity, Ideological Incompatibility, and Rumors on public hatred of a brand or company. This is done because previous marketing journals state that negative consumer behavior has an equally important role as positive consumer behavior. On the other hand, research related to negative behavior is still rarely done until now. The subject of this research is Holywings Restaurant which has been exposed to cancel culture cases due to the implementation of marketing strategies that are considered controversial. A quantitative approach was used in this study with a purposive sampling technique on 371 respondents obtained through distributing questionnaires online. The data obtained was processed using SPSS through descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. The results showed that there were several significant influences, namely the influence of ideological incompatibility on brand hate, the influence of symbolic incongruity on brand hate. It has been found that the variables negative past experience and rumors do not have a significant influence on brand hate."