Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam zaman modern seperti sekarang ini, kebutuhan masyarakat akan informasi merupakan suatu kebutuhan kodrati manusia. Informasi menjadi kebutuhan essensiil manusia untuk berbagai tujuan. Manusia tidak dapat lagi hidup memadai tanpa informasi. Dengan informasi manusia dapat mengikuti peristiwa-peristiwa yang teriadi disekitarnya, dapat memperluas cakrawala pandangan dan fikiran, di samping itu pula dapat lebih meningkatkan peranannya di dalam masyarakat.Dalam hubungan itu pers mempunyai peranan utama sebagai penyebar luas informasi di pusat negara sampai ke pelosok daerah. Eric Barnouw melukiskan pers sebagai alat untuk menyentuh emosi manusia serta mempengaruhi fikiran dan sikap hidupnya.Perkembangan teknologi yang canggih sejak dasawarsa 1960 dan 1970-an memungkinkan penyebaran informasi yang makin cepat dalam volume yang makin besar. Akibatnya peristiwa yang teriadi di manapun dapat mempengaruhi tempat lain dalam detik yang bersamaan.Dalam disertasi ini dipergunakan istilah "pres". Yang dimaksud dengan "pres" disini ialah pres grafik, yaitu pres yang tertulis dalam bentuk surat kabar, majalah (mingguan, bulanan dan sebagainya). Istilah pres dipakai untuk membedakan dengan istilah "barang cetakan" seperti buku, kalender yang juga termasuk dalam pengertian pers. Perbedaan istilah ini diperlukan karena menyangkut perbedaan sistem pertanggungjawaban pidananya.Berbagai hasil penelitian mengungkapkan, bahwa orang membaca pres berkala (surat kabar) karena ia perlu mengetahui perkembangan lingkungan dan masyarakat, tempat ia hidup. Orang membaca surat kabar bukan hanya untuk mengetahui kejadian tetapi perkembangan kejadian. Dengan mengetahui perkembangan, orang tidak hanya mempunyai pengetahuan tentang situasi tetapi bila perlu ia juga dapat menyesuaikan dengan situasi atau malahan mencoba menguasai situasi itu untuk kepentingannya.Di masa lalu ketika pergaulan manusia masih sangat terbatas dan lingkungan hidup dapat dijangkau dengan panca indera, usaha mengetahui dan berkomunikasi dengan lingkungan cukup dilaksanakan dengan tatap muka."

"Investasi pembiayaan mudharabah merupakan suatu bentuk produk penyaluran dana perbankan syariah yang dilakukan berdasarkan akad bagi hasil dengan prinsip syariah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai hukum nasional, diharapkan dapat membangun ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.Didukung dengan POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan , PBI Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN/MUI sebagai aturan pelaksanaan, melengkapi operasional produk perbankan tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam realita adalah akselerasi hukum yang ada ternyata belum dapat mendorong pertumbuhan produk investasi pembiayaan mudharabah terutama yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil perorangan. Proses pengajuan pembiayaan dan persyaratan jaminan bank yang rumit, memberatkan, serta tingginya faktor risiko high risk pada pembiayaan investasi mudharabah menjadi kendala tumbuhnya produk tersebut. Terlihat juga adanya ketidaksetaraan kedudukan antara shahibul maal dan mudharib pada saat perikatan transaksi akad. Mudharib tidak memiliki posisi tawar dalam nisbah bagi hasil. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis dan implementasi penerapan nilai-nilai syariah pada hukum positif termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi, terhadap investasi pembiayaan mudharabah serta meneliti penyebab produk tersebut belum dapat berkembang. Diperlukan restrukturisasi peraturan perundang-undangan agar implementasi investasi pembiayaan mudharabah dapat menjadi penggerak sektor riil tanpa menghilangkan kemurnian prinsip syariah.

---

Mudharabah financing investment is a form of the product of Islamic banking fund distribution based on profit sharing agreement with sharia principles. The enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking as a national law, is expected to build a populist economy as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution. Supported by, OJK Otoritas Jasa Keuangan Regulations Sharia related, Bank Indonesia Regulation PBI and also The fatwa by the National Sharia Board Dewan Syariah Nasional DSN of Indonesian Ulema Council Majelis Ulama Indonesia MUI as implementation rules, operational banking products. The problem that occurs, in reality, is that the acceleration of law is not yet able to encourage the growth of mudharabah financing investment products, especially those aimed at individual small business actors. The complicated and costly process of financing and bank guarantees, as well as the high risk factors of mudharabah investment financing, are the obstacles to the growth of these products. Also visible inequality of position between shahibul maal and mudharib at the time of commitment contract. Mudharib has no bargaining position in the profit sharing ratio. This study focuses on the analysis and implementation of the application of sharia values to positive law including the factors that affect the investment of mudharabah financing and investigate the cause of the product has not been able to develop specially in Bank Muamalat Indonesia. Restructuring of legislation required for the implementation of mudharabah financing investment can be a driver of the real sector without eliminating the purity of sharia principles. Human resources factors, related institutions, and government are expected to be an element supporting the implementation of mudharabah investment in pure sharia."

"Rendahnya gaji para pegawai dalam sebuah organisasi baik di kalangan pemerintahan maupun non pemerintahan mengakibatkan praktek korupsi. Korupsi menjadi senjata andalan untuk bertahan hidup (survive). keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini selain merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global, juga bukti dampak dari maraknya praktek korupsi. Memburuknya situasi perekonomian secara langsung tercermin dalam angka pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat. Dalam wacana hukum positif Indonesia, tindakan korupsi dianggap sebagai tindakan kriminal yang menimbulkan ancaman bagi orang yang melakukannya. Hukuman bagi yang melakukan korupsi telah tercantum dalam hukum pidana positif di beberapa pasal KUHP (dalam Moelyanto, 1994: 180) misalnya pasal 415 tentang penggelapan oleh pejabat, pasal 416 tentang pemalsuan bukti-bukti oleh pejabat, pasal 418 tentang suap menyuap dan sebagainya.Tidak berbeda dengan hukum positif Indonesia, Islam sebagai agama, mempunyai prinsip tentang kemaslahatan ummat, menghindari kemafsadatan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, tindak pidana korupsi dalam konsep hukum Islam maupun dalam konteks hukum pidana posistif Indonesia merupakan tindakan yang melanggar kejujuran, keadilan, amanah, moral, etika, serta merampas hak orang lain. Hukum positif Indonesia mengakui adanya pidana mati bagi koruptor kelas kakap. Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan tidak saja berbias pada ketidakstabilan struktur individual tetapi juga sosial kemasyarakatan. Adapun Islam tidak menyebutkan secara eksplisit adanya hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi. Islam hanya menyatakan bahwa baik pemberi dan penerima suap mendapat laknat dari Allah."