Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang perlindungan industri dalam negeri terhadap adanya lonjakan impor dengan penerapan tindakan pengamanan (safeguards measures) melalui peraturan nasional dan membandingkan kesesuaian peraturan nasional mengenai safeguards tersebut dengan WTO Agreement, baik dalam GATT 1947 maupun Agreement on Safeguards. Tindakan pengamanan (safeguards measures) berbeda dari tindakan anti dumping dan countervailing measures karena safeguards diterapkan dalam suasana perdagangan yang adil (fair trade). WTO memperbolehkan negara Anggota yang industrinya mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius sebagai akibat adanya lonjakan impor untuk melakukan tindakan safeguards, baik berupa pengenaan tarif tambahan, pembatasan impor (kuota) maupun keduanya. Tindakan pengamanan ini dipandang kurang popular dan jarang digunakan karena syaratnya yang cukup berat. Pemerintah negara Anggota WTO cenderung memilih untuk melindungi industri dalam negeri mereka melalui grey area measures dengan cara menggunakan perundingan bilateral di luar tata cara GATT, mereka meminta negara pengekspor untuk mengurangi jumlah ekspornya secara sukarela (voluntary export restraints-VER) atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan untuk menyetujui cara lain untuk berbagi pasar (orderly marketing arrangement-OMA). Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asasasas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai kesesuaian pengaturan safeguards dalam WTO dibandingkan dengan peraturan nasional dan mengenai penerapan tindakan pengamanan (safeguards measure) apakah telah dapat melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor atau belum.

---

This thesis discusses the protection of domestic industry against the import surge to the implementation of safeguards measures through national legislation and to compare the suitability of national regulations regarding such safeguards with the WTO Agreement, either in GATT 1947 and the Agreement on Safeguards. Safeguard measures differ from anti-dumping measures and countervailing measures as safeguards applied in an atmosphere of fair trade. Members of the WTO allow countries that the industry experienced serious injury or threat of serious injury as a result of increased import to take safeguards action, whether in the form of the imposition of additional tariffs, import restrictions (quotas) or both. Safeguard measures are seen as less popular and rarely used because the conditions are quite heavy. WTO member country governments tend to choose to protect their domestic industries through the "gray area measures" by using bilateral negotiations outside GATT procedures, they require exporting countries to reduce the amount of its exports voluntarily (voluntary export restraints-VER) or through agreements mutually beneficial to agree on other ways to market share (orderly marketing arrangements-OMA). This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is about the suitability of setting safeguards in the WTO as compared with the national regulations and on implementation safeguards measure whether it has been able to protect domestic industries from import surge or not."

"Skripsi ini menganalisis apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dan/ atau industri dalam negeri dalam perdagangan elektronik lintas batas cross-border e-commerce atau tidak dengan membandingkan peraturan perundang-undangan serupa di Republik Rakyat Cina, serta mencari tahu bagaimana seharusnya peraturan perundangan-undangan melindungi UMKM dan/atau industri dalam negeri dan kepentingannya dalam cross-border e-commerce. Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan terhadap UMKM dan/ atau industri dalam negeri dan kepentingannya dalam cross-border e-commerce apabila dibandingkan dengan Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina telah mengeluarkan beberapa peraturan yang dikhususkan pada cross-border e-commerce yang dapat melindungi industri dalam negeri termasuk UMKM, seperti perpajakan dan bea masuk dalam transaksi cross-border e-commerce, pembatasan transaksi, dan pembatasan komoditas yang dapat diimpor melalui cross-border e-commerce, sedangkan Indonesia belum cukup dalam mengatur hal tersebut. Peraturan yang diberlakukan oleh Republik Rakyat Cina penting untuk diterapkan terutama untuk melindugi produk UMKM dan/ atau industri dalam negeri dari produk impor dari cross-border e-commerce. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang telah ada atau menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dikhususkan untuk melindungi UMKM dan/ atau industri dalam negeri dan kepentingannya dalam cross-border e-commerce.

---

This undergraduate thesis analyzed whether Indonesias laws and regulations has provide protection towards Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs and or domestic industry interests in cross border e-commerce or not by comparing such laws and regulations in Peoples Republic of China, and how should the laws and regulations provide protection towards MSMEs and or domestic industry in cross border e commerce. By conducting juridical normative research, it concludes that Indonesia has not fully provide protection towards MSMEs and or domestic industry interest in cross border e commerce if compared to Peoples Republic of China. Peoples Republic of China has enacted several regulations that are specialized for cross border e commerce which provide protection towards domestic industry including MSMEs, such as cross border e commerce taxation and duties, transaction limit, and limitation of commodities on cross border e commerce import while, Indonesia has not fully provide to enact such laws and regulations. The laws and regulations that Peoples Republic of China enacted are important to be implemented, especially to protect MSMEs and or domestic industry products from the imported products via cross border e-commerce. Therefore, the government should consider revising the prevailing laws and regulations or promulgate laws and regulations that are specialized to protect MSMEs and its interests in cross border e-commerce."

"ABSTRAKPermenkes No. 17 Tahun 2017 ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 6 Tahun 2016 khususnya poin ldquo;memfasilitasi pengembangan industri alat kesehatan alkes rdquo;. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan industri alkes dalam negeri khususnya dalam mencapai tujuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen serta studi literatur mengenai kebijakan terkait, dan data sekunder melalui dokumen perizinan alkes di Kementerian Kesehatan, dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian mendapatkan bahwa komunikasi sudah dilakukan oleh pelaksana kebijakan; adanya kekurangan pada aspek SDM pada variabel sumber daya; disposisi dari pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai; dan struktur birokrasi yang masih terkendala pada koordinasi antar lintas sektoral. Disposisi merupakan variabel yang paling berpengaruh, yaitu sikap dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini ditunjukkan dengan tercapainya tujuan kebijakan dalam meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor.

---

ABSTRACTRegulation of Minister of Health number 17 year 2017 was designated as a follow up to Presidential Instruction number 6 year 2016 in particular pointed to facilitate the development of medical devices industry . One of its objectives is to increase the number of industries and production capacity of import substitution medical devices. This study aimed to find out how the implementation of domestic medical devices industrial development policy especially in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices. The research method used was qualitative research method with primary data through in depth interview, observation and document review and literature study regarding related policy, and secondary data through Ministry of Health medical devices approved database, with variables communication, resources, disposition and bureaucratic structures. The result of the research showed that communication has been done by the policy implementers lack of human resource aspects in resource variables disposition of policy implementers so that the objectives of the policy can be achieved and bureaucratic structures that are still constrained on inter sectoral coordination. Disposition is the most influential variable, the attitude of the policy implementers in implementing this policy is indicated by the achievement of policy objectives in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices."