Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Operasi pada sektor Hulu Migas banyak memberi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meningkatnya pengawasan terhadap lingkungan secara global membuat ?Green? menjadi sebuah inovasi yang diadopsi oleh berbagai perusahaan di dunia. Green Supply Chain Management (GSCM) merupakan inovasi dengan menaikan efisiensi pada ekologi. Penelitian dilakukan pada satu perusahaan hulu migas dimana difokuskan pada faktor-faktor yang terdapat dalam proses SCM perusahaan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan hasil identifikasi proses mana saja pada SCM Hulu Migas yang dapat diaplikasikan dengan pendekatan ramah lingkungan, mendapatkan strategi dalam penerapan GSCM pada Industri Hulu Migas serta menggambarkan urutan prioritas penerapannya berdasarkan variabel yang dominan. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur dan survey pakar untuk mendapatkan variabel yang signifikan. Pengolahan data dilakukan dengan metode Interpretive Structural Modeling (ISM) dimana hubungan antara variabel diuraikan secara spesifik.ISM merupakan suatu teknik permodelan yang memberikan gambaran tentang hubungan antar elemen dan struktur hierarki guna menyusun suatu perencanaan strategis. Hasil pengolahan data dianalisa dengan metode MICMAC dengan menepatkan variabel pada empat kuadran sesuai nilai driver power dan dependence. Hasil identifikasi proses GSCM pada hulu migas yang dapat diaplikasikan dengan pendekatan lingkungan adalah Procurement, Inventory, Logistic/ Warehouse, dan Complience&Strategic. Terdapat 13 variabel untuk perumusan strategi GSCM berdasarkan urutan driver power paling tinggi. Variabel yang menjadi elemen kunci adalah peraturan atau regulasi terkait ramah lingkungan yang berada pada kuadran IV.

---

Upstream operation give impact to social, economy & environment. Increment of environment controlling in global makes ?green? as a new trend which is currently being adopted by several companies in the world. Green supply management is one of innovation that increase the efficiency of ecology. The research carried on upstream oil and gas industry according to factors in their SCM process.

Research objective is to get indentification of wich function in SCM oil and gas industri can be applied with enviromentall friendly, get the strategy to implementing GSCM, and describe the number of priority based on dominant variable.

Research is done with literature review and survey from expert to identify variable in GSCM strategy. Data processing to be done with intrepretative Structural Modelling (ISM) where relation between variables outlines specificcaly. ISM is modelling technique that give descriptions of relationship between variables and structure hierarchy planning to drow up the strategy.

The result of data processing analysis by MICMAC that places the variables into four sector base on their driver power and dependence. The Result of identification on SCM process that will be approached with environment aspect are procurement, inventory, logistic/ warehouse and compliance & strategic.

There are 13 variables to formulated the GSCM stategic in upstrem oil and gas industry and the priority that shown base on their driver power. The key variablein system is ?Regulation related to environment friendly? wich available at quadrant IV"

"Laporan ini membahas tentang isu kritis akuntansi, kebijakan akuntansi, serta prosedur audit terkait aset minyak dan gas bumi di PT Ofsor yang bergerak di industri hulu migas. Pada akhir laporan terdapat analisis terhadap kebijakan akuntansi serta prosedur auditnya. Analisis kebijakan akuntansi mengacu pada teori-teori terkait dalam industri hulu migas serta standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK 16, PSAK 64, serta standar dalam ASC 932. Sementara itu, analisis terkait prosedur audit mengacu pada standar audit internasional (ISA). Berdasarkan analisis tersebut, secara umum kebijakan akuntansi perusahaan cukup sesuai dengan standar meskipun masih butuh penyempurnaan. Prosedur audit yang dilakukan pun telah sesuai dengan teori audit serta standar audit internasional.

---

This report explains the critical issue of accounting, accounting policies, and procedures related to the audit of oil and gas properties in PT Ofsor which engaged in the upstream oil and gas sector. At the end of the report there is an analysis of the accounting policies and audit procedures. Analysis of accounting policies refers to the relevant theories and applicable accounting standards such as PSAK 16, PSAK 64, and ASC 932. Meanwhile, analysis of audit procedures refers to International Standard on Auditing (ISA). Based on those analyses, in general, the company's accounting policies are in accordance with the standards though still need improvement while the audit procedures of oil and gas properties are in accordance with the internal standards on auditing."

"Minyak dan gas bumimerupakan salah satu jenis energi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi ketersediaan migas nasional tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor migas yang menyebabkan neraca perdagangan migas di Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan akan impor namun tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan energi migas domestik, pemerintah berupaya menggalakkan produksi dalam negeri yang salah satunya dengan memberi fasilitas berupa insentif PPN Tidak Dipungut untuk kegiatan usaha hulu migas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan sistem cost recovery. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 ditinjau dari asas kepastian hukum serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan fasilitas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 telah memenuhi asas kepastian hukum untuk subjek, objek dan prosedurnya. Akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

---

Oil and gas are one type of energy that is very important for the life of the Indonesian people, however, the national oil and gas availability is not sufficient to meet these needs. Therefore, the government imports oil and gas which causes the oil and gas trade balance in Indonesia facing a deficit since 2012. To reduce the impact of dependence on imports while still considering to fulfill the domestic needs, the government is trying to promote domestic production, one of which is by providing facilities in the form of zero rate VAT incentives for upstream oil and gas business activities for contractors with a cost recovery contract. The purpose of this study is to analyze the application of the zero rate VAT facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 in terms of the principle of legal certainty and to analyze the inhibiting factors in the application of these facilities. This research is a descriptive study using a qualitative approach where data collection is carried out through literature study and in-depth interviews. The results showed that the application of Free VAT Facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 has fulfilled the principles of legal certainty for the subject, object and procedure. However, there are several inhibiting factors that cause the application of the zero rate VAT facility can not utilized optimally."

"ABSTRAKRiset ini melakukan pengolahan dengan menggunakan proses ozonasi dandemulsifikasi dengan harapan memperoleh kembali sisa-sisa minyak yangterperangkap dalam lumpur. Setelah dilakukan pengujian bottle test didapatkanhasil antara lain: perolehan minyak 9 %, laju sentrifugasi 2761 rpm, waktuoptimum 2 jam, suhu optimum 600C, dosis optimum 10000 ppm, hasil TPH air169,9 mg/L dan hasil TPH lumpur 16,47 %. Hasil ozonasi lumpur dengan lumpurtidak diozonisasi ditemukan banyak senyawa hidrokarbon yang terdegradasi, halini dapat terlihat dari perbedaan peak fingerprint gas kromatografi untuk masingmasingsampel. Air dari proses ini dapat dimasukkan ke fasilitas produksi untukpengolahan lebih lanjut. Sedangkan untuk lumpur minyak harus diulang kembalidengan demulsifikasi dan ozonasi hingga didapat TPH lumpur menjadi 1 %.

---

AbstractThis research will try to recover the oil with ozonation and demulsificationwhich purpose to recover oil traps in sludge . Bottle test result are: oil recovery 9%, centrifuge velocity 2761 rpm, settling time 2 hours, optimum temperature 600C, optimum dosage 10000 ppm, water TPH 169,9 mg/L and sludge 16,47%.Qualitative test result to ozonized sludge show degraded hydrocarbon, it can belooked on the difference peak from gas chromatography finger print for eachsample. Water from this process can be follow up to production facility. Oilsludge should be reprocess again with demulsifier and ozonator treatment untilTPH sludge become 1 %."

"Laporan magang ini membahas mengenai gambaran proses bisnis dan produksi industri minyak dan gas, perlakuan akuntansi yang di dalamnya termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas akun aset tetap (oil and gas properties) dalam rangka memahami risiko audit yang mungkin terjadi, studi kasus pada tahap pelaksanaan audit atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT Hulu yang akan dibandingkan dengan PSAK 16, PSAK 48, PSAK 57, dan PSAK 64, UU No. 22 Tahun 2001 serta PTK No. 040/PTK/XI/2010. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas akun aset tetap (oil and gas properties) telah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Serta tahap pelaksanaan audit yang dijalankan oleh tim audit KAP PwC atas akun aset tetap (oil and gas properties) telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The focus of this study explained about the oil and gas industry as a whole, accounting treatment of oil and gas properties, which consists of recognition, measurement, presentation, and disclosure, to understand audit risks, case study of audit implementation of financial statement 2014 in hulu migas company. This study focused on descriptive study that compared between PSAK 16, PSAK 48, PSAK 57, PSAK 64, Government Regulation in UU No. 22 Year 2001 and Guideline of SKK Migas No. 040/PTK/XI/2010. Based on the result of this study, accounting treatment of oil and gas properties have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS). In addition, audit implementation by the public accountant firm, have complied with the theory and standards which prevail. "

"PT. Pertamina Hulu Energi PHE memiliki 54 anak perusahaan di dalam negeri, satu anak perusahaan di luar negeri, dan beberapa mitra/afiliasi. PHE memiliki kepentingan untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap informasi dari anak-anak perusahaannya untuk kepentingan analisis investasi dan kinerja pencapaian target produksi. PHE WMO dan PHE ONWJ merupakan anak-anak perusahaan PHE dimana PHE memiliki Participating Interest terbesar dan merupakan operator. Saat ini data dan aplikasi anak-anak perusahaan PHE, termasuk PHE WMO dan PHE ONWJ belum terstandardisasi. Hal ini mengakibatkan sulitnya konsolidasi dan pelaporan informasi dari anak-anak perusahaan PHE ke induk perusahaannya. Selain itu, biaya untuk pengelolaan data dan aplikasi di PHE dan AP PHE, termasuk biaya untuk lisensi, support, dan modifikasi aplikasi, menjadi semakin tinggi, seiring dengan bertambahnya jumlah aplikasi di PHE dan AP PHE. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan Information System Architecture sebagai bagian dari penyusunan Enterprise Architecture PHE WMO dan PHE ONWJ. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan paradigma interpretivism. Data dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan wawancara kualitatif, diskusi kelompok terarah, serta pengumpulan dan pemeriksaan materi dan artefak berupa dokumen perusahaan yang berhubungan dengan kondisi arsitektur perusahaan saat ini. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan dengan Thematic Analysis. Pembangunan Information System Architecture dilakukan dengan mengacu pada framework TOGAF. Hasil dari penelitian ini adalah Information System Architecture PHE WMO dan PHE ONWJ yang terdiri dari Prinsip-Prinsip Arsitektur, Pemetaan Stakeholder, Visi Arsitektur, Arsitektur Bisnis, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Data, Solusi Arsitektur, dan Rencana Migrasi. Information System Architecture yang dihasilkan dalam penelitian ini menjadi panduan dalam melakukan standardisasi serta integrasi data dan aplikasi di PHE WMO dan PHE ONWJ. Hal ini untuk menghindari pengembangan aplikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan proses bisnis.

---

PT. Pertamina Hulu Energi PHE has 54 subsidiaries in Indonesia, one subsidiary abroad, and several partners affiliates. PHE concerns in conducting information evaluations and analysis of its subsidiaries rsquo to analyse the investment that have been made on the subsidiaries and its performance achievement on production targets. PHE WMO and PHE ONWJ are PHE subsidiaries where PHE has the largest Participating Interest and is an operator.

Currently PHE subsidiaries data and applications, including in PHE WMO and PHE ONWJ, have not been standardized. This condition causes the difficulty of consolidating and reporting information from PHE's subsidiaries to its parent company. In addition, the costs related to data and application management in PHE and its subsidiaries, including fees for licensing, support, and application modification, are increasingly higher, along with the increasing number of applications in PHE and its subsidiaries. To resolve these problems, this research was conducted to develop the Information System Architecture as part of Enterprise Architecture development in PHE WMO and PHE ONWJ.

This research was conducted using qualitative research method with interpretivism paradigm. The data were collected using several approaches which were qualitative interview, focus group discussion, as well as collection and examination of materials and artifacts in the form of company documents related to the condition of the company's current architecture. Furthermore, the data processing and analysis was done using Thematic Analysis. The TOGAF Framework was used as the reference to develop the Information System Architecture.

The result of this research is PHE WMO and PHE ONWJ Information System Architecture, which consists of Architecture Principles, Stakeholder Mapping, Architecture Vision, Business Architecture, Application Architecture, Data Architecture, Architecture Solutions, and Migration Planning. The developed Information System Architecture of PHE WMO dan PHE ONWJ in this research will provide guidance on standardization and integration of data and applications in PHE WMO and PHE ONWJ. The objective is to avoid the development of applications that do not fit the needs of business processes."

"Pemilihan pembangkit listrik di usaha hulu migas sangat tergantung dengan ketersediaan gas dari produksi sendiri untuk digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik kebutuhan sendiri. Wilayah kerja migas yang pada umumnya berada di daerah terpencil sangat jauh dari infrastruktur umum seperti jaringan listrik, sehingga apabila sumber energi dari sumur migas tidak mencukupi untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit, maka pilihan pembangkit listrik cenderung kepada pembangkit listrik tenaga diesel. Penelitian ini membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya sebagai alternatif pasokan listrik di usaha hulu migas dengan memanfaatkan ruang terbuka yang kosong di area sumur migas sebagai tempat pemasangan panel surya. Dengan strategi proyek mengikuti jadwal pengembangan dari lapangan migas, sehingga pembangkit listrik tenaga surya mampu memberikan keuntungan lebih besar kepada Kontraktor Production Sharing dan pendapatan Negara dari sektor migas dibandingkan apabila menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel maupun pembangkit listrik hybrid.

---

The selection of power plants in upstream oil and gas business is highly dependent on the availability of gas from its own production to be used as a source of energy for its own power plants. Oil and gas working areas which are generally located in remote areas are very far from general infrastructure such as power grids, so if the energy source of oil and gas wells is not sufficient to be used as fuel for power plants, then the choice of power plants tend to diesel power plants.

This study discusses about solar power generation as an alternative of electricity supply in upstream oil and gas business by utilizing empty open space in area of oil and gas well as place of installation of solar panel. With the project strategy following the development schedule of the oil and gas field, the solar power plant can provide greater benefits to Production Sharing Contractors and State revenues from the oil and gas sector than when using diesel and hybrid power plants."

"Ditahun 2010 Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 ditetapkan akan revisi. Alasannya, diundangkannya undang-undang ini menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya diindustri hulu. Tesis ini meneliti ketentuan apa saja dalam undang-undang tersebut yang harus direvisi dan apakah system kontrak PSC harus direvisi karena tidak memiliki asas keadilan. Metode penelitiannya yuridis normative dan mengolah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan dalam UU migas yang harus direvisi menyangkut tiga aspek, yaitu kurang tegasnya ketentuan mengenai preferensi kepentingan dalam negeri; rumitnya birokrasi yang dapat menghambat investasi; dan efektifitas Badan Pelaksana. Penelitian ini juga menunjukan bahwa system kontrak PSC sudah menganut asas keadilan, sehingga sistem ini tidak perlu diubah.

---

In the year of 2010, natural oil and gas act No.22 year 2001 planned for revision. The reason beyond is this act has been predicted to causing several problems, especially in upstream industry. This study aims to examine on critical points that need revisions of the act and whether the PSC contract system need to be revised to fulfill social justice aspects. This study using juridical normative as research method and processing secondary data. The result of the study indicates that, critical points that need revision consisting of three aspects, the lack of firmness of ruling for domestic preference, complicated bureaucracy which impede investment and the effectiveness of executor body. This study result show also that the PSC contract system has no need to be revised as it already fulfilled social justice aspect."

"Dalam kebijkan pajak yang berlaku pada saat ini, pengalihan participating interest merupakan objek pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 5% (untuk pengalihan yang dilakukan pada masa eksplorasi) atau 7% (untuk pengalihan yang dilakukan pada masa eksploitasi). Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah tinjauan komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksi pengalihan participating interest tidak sepenuhnya sesuai dengan dasar pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Walaupun kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak, namun kebijakan tersebut ternyata menjadi salah satu faktor penghambat bagi industri migas untuk menjalankan investasinya, terutama pada masa eksplorasi.

---

Under current policy, participating interest transfer is subject to final income tax at the rate of either 5% (for exploration PSCs) or 7% (for producing PSCs). This research is aimed to provide comprehensive overview regarding policy implementation process of income tax on transaction of participating interest transfers in the field of upstream oil and gas sector in Indonesia. This research is conducted by using qualitative-descriptive approach. Data collected through library research and in-depth interviews.

The results of this study indicate that, the income tax policy on transaction of participating interest transfers has not been implemented perfectly. Although the policy had a significant impact on the tax revenue, the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the contractors to carry out their investment, especially in exploration phase."

"Industri hulu minyak dan gas bumi diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui peran serta perbankan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Permasalahan dalam Tesis ini mengenai implementasi peraturan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) di industri hulu minyak dan gas bumi, menganalisis Trustee and Paying Agent Agreement dan meninjau pertanggungjawaban Bank sebagai trustee atas pengelolaan aset pada kegiatan trust. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif yang mana semua data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan trust ini bermanfaat bagi industri hulu minyak dan gas bumi dan disarankan agar kegiatan trust ini dapat dipergunakan terus baik di industri hulu minyak dan gas bumi serta di sektor industri lainnya.

---

Oil and gas upstream industry is expected to contribute national economy enhancement, through the participation of national banks. To achieve the national economy enhancement, Bank of Indonesia issued Bank of Indonesia Regulation Number 14/25/PBI/2012 regarding Revenue of Export Foreign Exchange Outcome, then followed by Bank Indonesia Regulation Number 14/17/PBI/2012 regarding Bank?s Trust Activity which replaced by Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 27/POJK.03/2015 regarding Bank?s Trust Activity.

The research on this thesis emphasizes on the implementation of prevailing trust activity?s regulation in oil and gas upstream industry, analyze the Trustee and Paying Agent Agreement and review the liability of the bank as the Trustee relating to asset management in trust activity. The research is normative research, with normative juridicial approach which emphasizes on the data consists of primary and secondary legal materials. The gathered data were analyzed by using qualitative data analysis, where all data are derrived and arranged logically and sistematically followed by making conclusion by using an inductive method.

The result of the research showed that the trust activity has beneficial impact for oil and gas upstream industry and it is suggested that this trust activity can be used continuously in both the upstream oil and gas industry as well as in other industrial sectors."