Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada skripsi ini akan dibahas tentang perkembangan penerapan azas cabotage sebagai suatu hak eksklusif, sejarah penerapan azas cabotage serta penerapan azas cabotage di Indonesia saat ini terutama dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, baik dalam kegiatan hulu maupun hilirnya, memerlukan kegiatan perkapalan untuk menopang maupun sebagai pelaksana utama kegiatan usaha ini. Bentuk kapal yang digunakan dalam usaha industri minyak dan gas bumi juga bukanlah kapal yang mudah didapatkan karena selain harganya yang sangat mahal, kapal-kapal tersebut juga sarat dengan teknologi canggih. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya pemilik kapal-kapal penunjang operasi kegiatan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dengan diberlakukannya azas cabotage di Indonesia, dan dengan mengingat fakta bahwa penguasaan kapal-kapal penunjang industri minyak dan gas bumi yang berbendera Indonesia masih belum mencukupi untuk menjamin keberlangsungannya kegiatan usaha minyak dan gas bumi, suatu permasalahan timbul dimana terjadi tarik ulur kepentingan antara pelaku usaha dan juga pemerintah. Penulis menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dihubungkan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. ......This thesis shall discuss the development of the application of the principle of cabotage as an exclusive right, the history of the application of the principle and current application of cabotage principle in Indonesia, especially in oil and gas business activities. In oil and gas business activities, both in its upstream and downstream sectors, shipping activities are required to support as well as to perform main functions of this business. Forms of vessels used in oil and natural gas business activities are also not easily available due to the very high price and technologies involved in such vessels. It is evidenced by the fact that there is a scarcity of Indonesian vessels supporting the operation of oil and gas activities in Indonesia. With the implementation of cabotage principle in Indonesia, and by considering the fact that ownership of Indonesian vessels supporting oil and gas industry are still not sufficient to ensure sustainability of the business activities of oil and gas, a problem arises where there is a conflict between business interests and government. The author uses a typology of normative research, library research methods associated with the legal norms contained in legislation and court decisions.

Abstrak :
Industri minyak dan gas bumi berperan penting dalam ekonomi Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk APBN dan sumber energi (khususnya BBM) untuk menggerakkan berbagai sektor kehidupan di seluruh Indonesia. Dibatasinya pergerakan manusia secara langsung mengakibatkan penurunan permintaan terhadap BBM. Selain penurunan konsumsi, Covid-19 juga berdampak pada penurunan harga dan produksi minyak dan gas bumi, termasuk penghentian kegiatan hulu dan pengurangan kegiatan pengilangan (refinery). Rekomendasi yang dikemukakan antara lain pembentukan strategic petroleum reserves, pengkajian ulang proyek-proyek kilang minyak dan green fuel, serta tidak menurunkan harga jual BBM.

Abstrak :
Pada tahun 2020 Pemerintah kembali memberlakukan skema PSC Cost Recovery, dengan tujuan untuk memberikan pilihan penggunaan skema PSC selain menggunakan skema PSC Gross Split yang ternyata kurang attraktif bagi kontraktor migas. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan analisis mengenai tantangan, faktor pendukung, dan faktor penghambat pada skema PSC Gross Split. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam atas fenomena proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada stakeholder terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada skema PSC Gross Split kontraktor mendapatkan bagi hasil yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan skema PSC Cost Recovery, hal ini disebabkan karena pada skema PSC Gross Split tidak terdapat pengembalian biaya operasi sebagaimana yang terdapat dalam skema PSC Cost Recovery. ......Since 2020 the Government reverted to the Cost Recovery PSC scheme to give oil and gas contractors a choice of using the PSC scheme, with the aim of providing a choice of using the PSC scheme other than using the Gross Split PSC scheme which turned out to be less attractive for oil and gas contractors. Therefore, this thesis aims to analyze the proportion of oil and gas production sharing between the Government and Oil and Gas Contractors through the Cost Recovery PSC scheme and the Gross Split PSC scheme. In addition, this study also conducted an analysis of the challenges, supporting factors, and inhibiting factors in the Gross Split PSC scheme. This study is a qualitative study to get an in-depth picture of the phenomenon of the proportion of share of oil and gas production between the Government and the Oil and Gas Contractor through Cost Recovery PSC scheme and Gross Split PSC scheme. The data is collected through literature studies and field studies by conducting interviews with relevant stakeholders. The result of this study indicates that in the Gross Split PSC scheme the contractor gets a smaller profit share when compared to the Cost Recovery PSC scheme as in the Gross Split PSC scheme there is no return of operating costs as contained in the Cost Recovery PSC scheme.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Perjanjian Kerjasama Joint Operating Body (JOB) beserta status hukumnya. Perjanjian JOB merupakan perjanjian turunan dari Kontrak Bagi Hasil yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Perjanjian yang dijadikan studi kasus di dalam penelitian ini pada dasarnya telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam hukum perikatan, walaupun terdapat ketimpangan dalam pembagian hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, Perjanjian JOB mewajibkan para pihaknya untuk membuat sebuah badan operasi bersama/Joint Operating Body untuk menjalankan kegiatan operasi. Namun, status hukum dari badan tersebut belum jelas karena tidak diatur di dalam perjanjian. Oleh karenanya diperlukan pengaturan khusus terhadap status hukum dari JOB tersebut, agar dapat memudahkan para pihak apabila terjadi perselisihan di antara pihak atau terhadap pihak ketiga ke depannya. ...... This thesis examines the division between rights and obligations amongst the parties in a Joint Operating Body agreement with its legal status. Joint Operating Body agreement is a derivative of a Production Sharing Contract, which is regulated under Law No. 22/2001. This research is conducted with a normative legal method. In general, the agreement has reflected the freedom of contract principle that is the basis of the contract law, but there is an imbalance between rights and obligations on this agreement. Moreover, the agreement stated that both parties must form a Joint Operating Body that will carry out all operational activities. However, the legal status of said body is still not defined, as it is not governed by the agreement. Therefore, there needs to be a specific clause in the agreement that regulates the formation of Joint Operating Body and its legal status, in order to avoid disputes between the parties involved or with any third parties in the future.

Abstrak :
Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan hukum yang mengatur terkait pandemi Covid-19 diantaranya ialah penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya dua kebijakan tersebut direspon dengan melakukan langkah efisiensi bagi perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapatkah pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dasar penyimpangan perjanjian kerja dan sebagai salah satu alasan efisiensi perusahaan dalam menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jenis metode yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yakni melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data pada penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dimana data-data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hal tersebut bukan sebagai alasan penyimpangan perjanjian kerja tetapi lebih ditekankan pada renegosiasi ulang terhadap perjanjian kerja yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19 berakhir pada musyawarah dan mufakat dalam hal ini pemberi kerja tetap diwajibkan untuk mengadakan dialog kepada Pekerja dengan menggunakan lembaga kerjasama bipatrit. Pihak pemberi kerja tetap harus memperhatikan hak-hak normative pekerja dalam melakukan kegiatan efisiensi perusahaan. ......The government has issued several legal policies that regulate the Covid-19 pandemic, including the designation of the Covid-19 pandemic as a non-natural national disaster and Large-Scale Social Restrictions (PSBB). Responding to these two policies by taking efficiency measures for oil and gas companies in Indonesia, this study aims to find out whether the Covid-19 pandemic can be used as a basis for deviations from work agreements and as one of the reasons for company efficiency in avoiding Termination of Employment (PHK). The type of method used in writing this thesis is a normative legal research method using secondary data sources, namely through statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. The data collection technique at this writing uses library research where the data is then analyzed qualitatively. The results of this study conclude that are not a reason for deviations from work agreements but more emphasis on renegotiating work agreements affected by the end of the Covid-19 pandemic in deliberation and consensus, in this case the employer is still required to hold a dialogue with workers using a bipartite cooperation institution. The employer must still pay attention to the normative rights of workers in carrying out company efficiency activities.