Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri sepeda motor merupakan salah satu sektor usaha yang sangat rawan untuk terjadinya praktik penetapan harga mengingat bentuk struktur pasarnya yang oligopoli dimana struktur pasar tersebut akan mempermudah jalannya kesepakatan diantara para pelaku usaha dalam pasar. Apalagi melihat perkembangan industri sepeda motor dewasa ini yang semain berkembang, dengan pangsa pasar yang semakin luas, karena semakin tingginya permintaan masyarakat dan banyaknya pengguna sepeda motor di Indonesia. Sepeda motor banyak diminati karena merupakan sarana transportasi yang efisien dan ekonomis sesuai dengan kondisi masyrakyat Indonesia yang sebagain besar menengah kebawah. Salah satu jenis sepeda motor yang menjadi favorit konsumen adalah jenis skuter matik yang berkapasitas mesin 110-125cc, sepeda motor ini lebih mudah digunakan sehingga menjadi idola masyarakat Indonesia. Pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar sepada motor skutik ada dua yaitu YIMM dan AHM dimana kedua perusahaan ini menguasai lebih dari 70% pangsa pasar. Tingginya pangsa pasar mereka dan adanya bukti yang diduga sebagai bentuk komunikasi berupa email yang dikirimkan oleh Yoichiro Kojima, Presiden Direktur YIMM kepada bawahannya dalam internal perusahan yang isinya menginstruksikan supaya Yamaha mengikuti kenaikan harga motor Honda telah memunculkan dugaan KPPU mengenai adanya praktik penetapan harga diantara dua pelaku usaha dominan dipasar sepeda motor skutik tersebut, sampai akhirnya kasus tersebut berhasil dibawa ke tahap pemeriksaan lanjutan oleh KPPU. Namun, selama proses pemeriksaan lanjutan, Investigator masih kekurangan alat bukti untuk membuktikan adanya kesepakatan diantara kedua terlapor yaitu AHM dan YIMM untuk menetapkan harga sepeda motor jenis skuter matik berkapasitas mesin 110-125cc.

---

The motorcycle industry is one sector that is highly vulnerable to the practice of price fixing because of its oligopoly market structure which leads to facilitate the course of the agreement between the businesses in the market. Furthermore, according to the development of the motorcycle industry today who semain growing, with a market share that is more widespread, motorcycles have a high demand as a means of transportation that is most efficient and economical in accordance with the conditions of the majority of the Indonesian people that is emerging middle class. The consumer most favorite kind of motorcylcle is automatic scooter with capacity 110-125cc engine, because this kind of motorcycle is easier to use. There are two market leaders in automatic scooter market, that is YIMM and AHM who control more than 70% of market share in Indonesia’s market. The high share of their market and their email that allegedly as an evidence of communication between YIMM and AHM which sent by Yoichiro Kojima, President YIMM to his subordinates in the company's internal contents that instructed Yamaha to follow the price increase of Honda has bring out allegations of the KPPU regarding the existence of the practice of price fixing between the two businessmen that dominant in the motor scooter market, until the case is brought to the stage of further investigation by the Commission. However, during the process of further investigation, investigators still lack evidence to prove the existence of an agreement between the two reported that are AHM and YIMM to set the price of automatic scooter type motorcycle with engine capacity 110-125cc."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dewasa ini, sepeda motor merupakan salah satu moda transportasi kebutuhan masyarakat. Adapun sepeda motor menjadi salah satu yang paling digemari oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal tersebut selaras dengan fakta bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS , hingga tahun 2013, total populasi sepeda motor di Indonesia mencapai 84.732.652 unit. Salah satu jenis sepeda motor yang menjadi favorit konsumen adalah skuter matic, dimana pada tahun 2016 skuter matic adalah tipe sepeda motor yang paling laris dimana memiliki pangsa pasar sebesar 79 persen. Permasalahan kemudian hadir ketika investigator KPPU mencium adanya praktek persiangan usaha tidak sehat berupa penetapan harga sepeda motor matik 110-125 cc yang dilakukan dua pelaku usaha yakni YIMM dan AHM, dimana investigator KPPU menemukan sebuah bukti komunikasi, berupa email yang dikirimkan Presiden Direktur YIMM, Yochiro Kojima kepada beberapa internal bawahanya. Kasus ini berakhir ketika pada tanggal 20 Februari 2017 majelis komisi memutuskan bahwa kedua pelaku usaha tersebut terbukti melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, yakni melanggar pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga. Penelitian ini membahas dua permasalahan yakni ada atau tidaknya indikasi praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua terlapor dan apakah putusan majelis komisi telah sesuai dengan kaidah hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

Today, motorcycles are one of the modes of transportation that become the needs of society. The motorcycle became one of the most favored mode of transportation by some people of Indonesia. This is in line with the fact that based on the Central Bureau of Statistics BPS data, recorded until 2013, the total population of motorcycles in Indonesia reached 84,732,652 units. One type of motorcycle that is a favorite for consumers is the matic scooter, where in 2016 matic scooter is the best selling type of motorcycle which has a market share of 79 percent. The problem was then present when the KPPU investigator smelled the practice of unfair business competition in the form of motorcycle pricing of 110 125 cc matic made by two business actors namely YIMM and AHM, where KPPU investigators found a proof of communication, in the form of an email sent by YIMM President Director Yochiro Kojima to some internal under him. The case ended when on 20 February 2017 the commission assembly decided that the two business actors were proven to conduct unfair business competition practices, namely violating Article 5 of Law no. 5 of 1999 on Pricing. This study discusses two issues namely whether or not there are indications of unfair business competition practices conducted by both reported and whether the decision of the commission council has been in accordance with the rules of business competition law in Indonesia."