Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transparansi pajak menjadi cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak di beberapa negara. Sayangnya, praktik tersebut masih sangat terbatas di Indonesia dikarenakan aspek perlindungan hukum, dan instrumen yang belum banyak dikembangkan. Untuk penelitian ini, akan berfokus kepada pembahasan naming and shaming dan DJP Checking sebagai aktualisasi dari keterbukaan informasi pajak yang memang merupakan bagian dari transparansi pajak. Naming and shaming sendiri merupakan bentuk sanksi perpajakan dengan cara mempublikasikan informasi wajib pajak kepada publik dan DJP Checking merupakan inovasi yang diusung oleh peneliti sebagai alternatif dalam mengoptimalkan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan keterbukaan informasi pajak dilihat dari perspektif hukum pajak dan hak asasi manusia, serta membahas mengenai batasan dan prasyarat apa yang harus diperhatikan dalam pelaksanaanya, ditambah membahas mengenai prospek penerapan DJP Checking sebagai alternatif kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan survey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya secara hukum pajak pelaksanaan keterbukaan informasi pajak khususnya naming and shaming sulit dilakukan karena kerangka hukum yang belum ada dan masih hanya sebatas kebijakan internal otoritas perpajakan, walaupun sampai sekarang belum ada tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti akan disahkan melalui program legislasi nasional. Selain itu, secara konsep hak asasi manusia pelaksanaan naming and shaming tidak melanggar karena pajak adalah kewajiban wajib pajak dan apabila tidak dilaksanakan maka wajar dikenakan hukuman. Pelaksanaaan naming and shaming memerlukan sebuah batasan yaitu penentuan informasi wajib pajak apa saja yang boleh dipublikasikan ke publik serta beberapa prasyarat yang harus dilakukan sebelum pelaksanaannya. Terkait inovasi DJP Checking, secara prospek penerapan kebijakan tersebut dinilai efektif sebagai alternatif mengoptimalkan kepatuhan pajak karena pelaksanaanya yang terkategorisasi sesuai kepatuhan pajak dan sifatnya yang membatasi fasilitas sosial yang akan didapat oleh wajib pajak apabila terbukti sangat tidak patuh dalam membayar pajak.

---

Tax transparency is a way to improve tax compliance in some countries. Unfortunately, this practice is still very limited in Indonesia due to aspects of legal protection and instruments that have not been widely developed. For this research, it will focus on the discussion of naming and shaming and DGT Checking as the actualization of tax information disclosure, which is part of tax transparency. By publishing taxpayer information to the public, naming and shaming is a form of tax sanction, and DGT Checking is an innovation promoted by researchers as an alternative to optimize tax compliance. This study aims to discuss the implementation of tax information disclosure from the perspective of tax law and human rights, as well as the limitations and prerequisites that must be considered in its implementation, plus the prospects for implementing DGT Checking as an alternative policy. This research was conducted using a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, literature studies, and surveys. The results of this study indicate that in tax law, the implementation of tax information disclosure, especially naming and shaming, is difficult because the legal framework does not yet exist and is still only an internal policy of the taxation authority. Although it has not been legalized until now, it does not rule out the possibility that one day it will be legalized through a legislative program. national. In addition, in the concept of human rights, the implementation of naming and shaming does not violate because taxes are the obligations of taxpayers, and if they are not implemented, it is reasonable to be punished. The implementation of naming and shaming requires a limit, namely the determination of what taxpayer information may be published to the public, as well as several prerequisites that must be carried out before its implementation. Regarding the DGT Checking, the implementation of the policy is considered effective as an alternative to optimizing tax compliance because its implementation is categorized according to tax compliance and its nature is that it limits the social facilities that will be obtained by taxpayers if they are proven to be very non-compliant in paying taxes."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai kualitas pelayanan informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui akun Twitter @kring_pajak. Kualitas layanan diukur menggunakan lima dimensi SERVQUAL yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method, yaitu dengan penyebaran kuesioner online yang diambil menggunakan teknik accidental sampling pada pihak yang menggunakan layanan akun Twitter @kring_pajak dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi perpajakan yang diberikan oleh DJP memiliki kualitas yang sangat baik dan sudah sangat memuaskan penggunanya karena berdasarkanhpengukuran yanghdilihathdari 5 dimensi dan 24 indikator yang ada di dalam kuesioner, diperoleh nilai tingkat kesenjangan kualitas pelayananhyanghdirasakan dari pengguna akun Twitter @kring_pajak terhadap kualitashpelayanan yanghdiberikan oleh DJP adalah sebesar positif 0,20.

---

ABSTRACTThis study discusses the quality of information services provided by the Directorate General of Taxes through the @kring_pajak Twitter account. Service quality is measured using five SERVQUAL dimensions, namely tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The research method used is a quantitative method with mixed method data collection techniques, by distributing online questionnaires taken using accidental sampling techniques to those who use the Twitter account @kring_pajak and interviews. The results of this study indicate that tax information services provided by DGT have very good quality and are very satisfying for users because based on measurements seen from 5 dimensions and 24 indicators in the questionnaire, the level of service quality perceived by users of the @kring_pajak Twitter account is obtained against the quality of services provided by DGT is positive at 0.20.."

"Mekanisme self-assessment memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, hal ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengantisipasi terjadinya pemeriksaan pajak ketika wajib pajak memiliki kondisi sebagaimana yang ditentukan dalam aturan perpajakan menjadi subjek pemeriksaan pajak. Penelitian ini mendalami pengaruh persepsi wajib pajak terhadap potensi terjadinya pemeriksaan pajak dengan memberikan pertanyaan skenario untuk mengetahui imbasnya kepada tindakan wajib pajak melakukan penghindaran pemeriksaan pajak. Menggunakan metode kualitatif, data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner dan menjalankan analisis regresi logistik terhadap jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan secara empiris bahwa terdapat kaitan antara persepsi kompleksitas pajak, informasi pajak dan keadilan proses dan hasil pemeriksaan pajak di Indonesia dengan kecenderungan untuk menghindari pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi pajak, biaya kepatuhan dan biaya sengketa pajak tidak memberikan pengaruh signifikan kepada tindakan wajib pajak menghindari pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar bagi penelitian sejenis mengingat belum banyak terdapat penelitian yang berfokus pada persepsi wajib pajak dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak.

---

The self-assessment mechanism provides flexibility for taxpayers to calculate and report their own tax obligations, this can be utilized by taxpayers to anticipate the occurrence of a tax audit when the taxpayer has the conditions specified in the tax rules to become the subject of a tax audit. This study explores the effect of taxpayer perceptions on the potential for tax audits to occur by providing scenario questions to find out the impact on taxpayers' actions in avoiding tax audits. Using qualitative methods, data were obtained by distributing questionnaires and running logistic regression analysis of respondents' answers. The results of the study show empirically that there is a link between perceptions of tax complexity, tax information and fairness of the process and results of tax audits in Indonesia with the tendency to avoid tax audits by the tax authorities. This study also shows that tax deterrence sanctions, compliance costs and tax dispute costs do not have a significant effect on taxpayers' actions to avoid tax audits. The results of this study can be used as a basic reference for similar research considering that there are not many studies that focus on taxpayer perceptions in relation to tax audits."