Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Bunga Lirvina Sori, author

Analisis Yuridis Mengenai Kewajiban Insolvency Test Pada Lembaga Indonesia Investment Authority Dalam Hal Terjadi Pailit = Juridical Analysis of the Obligation of the Insolvency Test at the Indonesian Investment Authority Institution in the Event of Bankruptcy

Kewajiban insolvensi test pada lembaga Indonesia Investment Authority atau Lembaga Pengelola Investasi (“INA”) diatur di dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang pada pokoknya mengatur bahwa INA tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan INA berada dalam kondisi yang insolven dengan pembuktian...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sarah Patricia, author

Aspek hukum sengekta pailit Indonesia melalui insolvency test, suatu perbandingan model insolvency test Jepang, Malaysia, dan Singapura. = The legal aspect of insolvency dispute law in Indonesia based on the insolvency test, a comparative model between the laws in Japan, Malaysia and Singapore

Skripsi ini membahas mengenai insolvensi sebagai syarat pengajuan kepailitan. Insolvensi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan debitur yang tidak dapat membayar utang kepada para kreditornya. Di dalam hukum kepailitan, debitur dapat diajukan permohonan pailit apabila debitur tersebut sudah dalam keadaan insolven. Keadaan insolven adalah apabila debitur itu tidak lagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nurul Fauzi, author

Penerapan asas the debtor must be insolvent dalam putusan pengadilan niaga dengan altman z score sebagai model insolvency test = The application of the debtor must be insolvent principle in the commercial court using altman z score as insolvency test instrument

"ABSTRAK
" The debtor must be insolvent rsquo; merupakan asas hukum kepailitan yang menekankan kepailitan hanya dapat dijatuhkan kepada debitur insolven. Tidak diaturnya asas tersebut secara tekstual dalam UUKPKPU nomor 37 tahun 2004 mendorong hakim untuk tidak mempertimbangkannya dalam membuat suatu putusan. Hal ini memberikan peluang dipailitkannya debitur yang solven. Secara khusus,...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Jeremiah Ernest Doloksaribu, author

Analisis Yuridis Penerapan Insolvency Test dalam Perkara Kepailitan Induk Perusahaan serta Eksekusi Harta Pailit Berbentuk Saham Milik Induk dalam Anak Perusahaannya (Studi Kasus PT Hanson International Tbk) = Juridical Analysis of the Application of the Insolvency Test in the Parent Company Bankruptcy Case and the Execution of Bankruptcy Assets in the Form of Shares Owned by the Parent in its Subsidiaries (Case Study of PT Hanson International Tbk)

Terdapat beberapa model bisnis yang dapat digunakan oleh seorang pengusaha dalam membangun bisnisnya. Salah satunya adalah menggunakan jenis Induk-Anak Perusahaan (Perusahaan Grup). Menggunakan model bisnis apa pun, sering kali kegagalan tidak dapat dihindari. Kesulitan finansial dengan berbagai faktor, menjadi alasan dari gagalnya suatu bisnis. Kepailitan hadir sebagai solusi bagi seorang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hilda Silvia Yoga, author

Pengajuan kepailitan terhadap perusahaan yang solven = Bankruptcy petitions against solvent companies

Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal adanya Insolvency Test terhadap permohonan kepailitan Debitor sehingga besarannya aset tidak dipertimbangkan untuk menolak ataupun...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39017

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alfredo Joshua Bernando, author

Penerapan Insolvency Test sebagai wujud dari prinsip keadilan dalam hukum kepailitan di Indonesia: Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST = Application of the Insolvency Test as a manifestation of the principles of fairness in bankruptcy law in Indonesia: Case study of Commercial Court Decision Number: 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Penerapan hukum kepailitan di Indonesia untuk menyatakan pailitnya seseorang atau suatu perusahaan membutuhkan pembuktian sederhana, dimana hanya membutuhkan syarat mempunyi dua atau lebih kreditur dan mempunyai setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian yang sangat sederhana ini tidak menyertakan insolvency test sebagai salah satu syarat untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wawan Kennardi, author

Tinjauan yuridis ekonomi kebutuhan tes insolvensi (insolvency test) pada permohonan kepailitan di Indonesia dan kemungkinan penerapannya = Juridical economic study on the needs of insolvency test in bankruptcy petition in indonesia and application possibility

[ABSTRAK
Hukum kepailitan di Indonesia masih memiliki kekurangan, yaitu tidak terdapatnya syarat tes insolvensi di dalam permohonan pailit. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kepailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih solven, hanya karena tidak mau membayar utangnya. Syarat tes insolvensi diperlukan untuk membedakan mana debitur yang masih mampu melunasi utangnya dengan debitur yang...

2015

T44625

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Harahap, Faisal Alhaq, author

Penyelesaian utang piutang melalui permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan gugatan wanprestasi = Debt settlement through the petition for a declaration of bankruptcy, suspension of obligation for payment of debts, and breach of contracts lawsuit

Skripsi ini membahas tentang penyelesaian utang piutang melalui permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan gugatan wanprestasi. Disamping itu, Skripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan membahas mengenai urgensi pengaturan dan penerapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Cindy Tomassa, author

Keterbukaan akses atas laporan keuangan perusahaan pada penerapan insolvensi tes dalam hukum kepailitan = Accessibility of company financial report for the importance of insolvency test in bankruptcy law

ABSTRAK
Pembahasan skripsi ini adalah mengenai keterbukaan akses atas laporan keuangan pada penerapan insolvensi tes dalam hukum kepailtan. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan aksesibilitas atas laporan keuangan pada negara Singapura dan Jepang yang menerapkan insolvensi tes. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai keterbukaan laporan keuangan di Indonesia...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian