Abstrak :

 

Nama	:	Syanni Yustiani
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Judul	:	Transformasi Fungsi Audit Internal Sebagai Dampak  Penerapan Tata Kelola Berbasis Sistem Informasi. Studi Kasus: Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan sebagai dampak penerapan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Untuk menganalisis fenomena tersebut maka penelitian ini akan menganalisis secara rinci mengenai tekanan-tekanan terhadap Inspektorat Jenderal untuk menerapkan tata kelola pada level makro,  asumsi pengendalian dalam Sistem Informasi DJP yang berdampak pada perubahan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai auditor Intern, upaya penyelarasan antara SIDJP sebagai logics dengan prinsip tata kelola dan Fungsi Audit Intern, adaptasi yang dilakukan oleh Inspektorat Umum setelah SIDJP diimplementasikan di Direktorat Jenderal Pajak dan pengaruh adaptasi yang dilakukan terhadap legitimasi Inspektorat Jenderal sebagai fungsi auditor internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori institusional dalam menganalisis fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara atas narasumber kunci yang mewakili pihak regulator, asosiasi profesi, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal pada awal pelaksanaan SIDJP adalah resisten (defiance), kemudian dengan didirikannya audit unit TI pada tahun 2014 maka respon strategis ITJEN berubah menjadi kompromi (compromise) setelah semakin meningkatnya kapabilitas SDM ITJEN melalui berbagai pelatihan dan pendidikan maka Inspektorat Jenderal berubah menggunakan Strategi penerimaan (acquiescence). Strategi tersebut membuat beberapa perubahan pada ruang lingkup dan praktik Inspektorat Jenderal, struktur, persyaratan keahlian auditor, alat audit, ukuran audit, hubungan dengan departemen TI sementara sumber audit dan hubungan dengan auditor eksternal tetap sama.

 

Kata Kunci:

Audit Intern; sistem informasi; institutional theory; institutional logics; isomorphism.

 

---

ABSTRACT

 

 

Name	:	Syanni Yustiani
Program	:	Master of Accounting
Judul	:	Transformation of Internal Audit Function as Impact of  Information System Based Governance Implementation. Case Study: Inspectorate General of the Ministry of Finance.

The purpose of this study is to analyze the transformation of  Inspectorate General of Ministry of Finance as impact of Direktorat Jenderal Pajak’s System Information (SIDJP) implementation, To elaborate the phenomena this study will analyze this into detail on what is the macro-governance pressures for Inspectorat General, what is the SIDJP’s control assumption that impact Inspectorate General as it’s internal audit function, how is the alignment between SIDJP logic with governance principles and Internal Audit Function, how the Inspectorate General adaptation after SIDJP is implemented in the Directorate General of Taxation and how the adaptation carried out affects the legitimacy of the Inspectorate General as a function of internal auditor. This study uses case study and qualitative approach and uses institutional theory in studying the phenomenon studied. Data collection is done through content analysis and interviews with key informants representing regulator, Directorate General of Taxation, Supreme Audit Board and Inspectorate General. This study shows that the strategy used by Inspectorate General in order to adapt with SIDJP implementation, at the beginning of SIDJP implementation the responsive strategy given is Defiance, then in 2014 as IT Audit Unit was founded, the strategic response by ITJEN turn into compromise. After ITJEN HR capabilities improved then Inspectorate General using Acquiescence Strategy. The strategy that was taken make some changes on Inspectorate General’s Scope and practice, structure, auditor skill requirement, audit tools, audit size, relationship with IT department while audit source and relation with external auditor are remain the same.

 

Keywords:

Internal Audit; system information; institutional theory; institutional logic; isomorphism.

 

Abstrak :

Sampai dengan Oktober 2019, pada Pemerintahan Indonesia, hanya 19 Kementerian/Lembaga (K/L) (22.09%) yang berinisiatif untuk menyusun Laporan Tahunan (Laptah) di samping Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan prinsip utama good governance (transparansi) menjadi tidak optimal. Penelitian ini menggunakan teori institutional logics dan isomorphism untuk menganalisis perbedaan perilaku para manajer yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan publikasi laptah. Strategi penelitian menggunakan studi kasus dengan menggali fenomena dalam penyusunan laptah dan faktor institusional yang menjadi latar belakangnya. Penggalian data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada 86 K/L. Tingkat pemenuhan persyaratan symbolic carriers dalam penyusunan laporan tahunan masih rendah.  Terkait material carriers, fenomena budaya kurangnya inovasi dan kurangnya adaptasi dapat menjadi faktor penghambat dalam penyusunan laporan tahunan.  Keberadaan SOP menjadi salah satu faktor penggerak yang memudahkan K/L dalam menyusun laporan tahunan. Dari sisi artifacts, dukungan teknologi dan sistem informasi yang ada saat ini sudah baik dan mampu memfasilitasi K/L dalam menyusun laporan tahunan. Adanya pandangan bahwa penyusunan laporan tahunan merupakan suatu kewajiban karena adanya amanat dari peraturan (coercive isomorphism), menjadi motivasi utama bagi K/L dalam menyusun laporan tahunan. Motivasi kedua adalah karena adanya dorongan profesionalisme (normative isomorphism) bahwa penyusunan laporan tahunan ini merupakan bentuk tanggung jawab transaparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Praktik mencontoh atau mempertimbangkan keputusan yang diambil oleh K/L lain (mimetic isomorphism) tidak ditemukan pada penelitian ini. 

---

Until October 2019, in the Government of Indonesia, only 19 Ministries/Institutions (SM/I) (22.09%) took the initiative to prepare an Annual Report (AR) in addition to the Financial Statements and Performance Reports. This resulted in the implementation of the main principles of good governance (transparency) being not optimal. This study uses the theory of institutional logics and isomorphism to analyze differences in the behavior of managers who are responsible for the preparation and publication of the report. The research strategy uses case studies by exploring phenomena in the preparation of the report and institutional factors that are the background. Data mining was carried out through questionnaires and interviews to 86 SM/I. The level of fulfillment of symbolic carriers' requirements in preparing annual reports is still low. Regarding material carriers, lack of innovation and lack of adaptation can be a limiting factor in the preparation of annual reports. The existence of SOPs is one of the driving factors that facilitate SM/I in preparing annual reports. In terms of artifacts, technology support and existing information systems are already good and able to facilitate SM/I in preparing annual reports. The view that the compilation of annual reports is an obligation because of the mandate of regulations (coercive isomorphism), becomes the main motivation for SM/I in preparing annual reports. The second motivation is due to the encouragement of professionalism (normative isomorphism) that the preparation of this annual report is a form of responsibility of transparency and accountability to the community. The practice of imitating or considering decisions taken by other SM/I (mimetic isomorphism) was not found in this study.

Abstrak :
Studi-studi mengenai keberadaan lokapasar di Indonesia menunjukkan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui kontribusi platform secara menyeluruh sebagai solusi untuk pengelolaan bisnis secara analitis dan efektif pada aspek operasional, logistik, pemasaran, dan resistensi terhadap pandemi. Akan tetapi, keberadaan TikTok Shop sebagai lokapasar jenis social commerce menghadapi berbagai respons negatif, meliputi menurunnya penjualan UMKM hingga 50%, tuduhan predatory pricing, dan masalah perdagangan lintas batas, yang menciptakan konstruksi wacana negatif di media sosial sehingga berujung pada ditutupnya TikTok Shop bersamaan dengan diresmikannya Permendag No. 31 tahun 2023 mengenai regulasi lokapasar. Penelitian ini menyoroti efek reaksi dan kesadaran publik pada X terhadap dinamika social forces di pasar digital Indonesia sehingga mendorong intervensi pemerintah ketika menghadapi dua kepentingan publik yang bersinggungan; perlindungan UMKM dan pengembangan perdagangan dalam negeri melalui transformasi digital. Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus menggunakan social network analysis dan framework analysis terhadap kasus aktual di Indonesia, yang memungkinkan eksplorasi mendalam tentang kompleksitas interaksi antara social forces dan logika institusional dalam konteks penutupan TikTok Shop. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada jejaring sosial X yang mendiskusikan TikTok Shop setelah munculnya konten mengenai dampak negatif TikTok Shop terhadap UMKM. Selain itu, ditemukan perubahan fokus pada proses penyusunan di Kementerian Perdagangan akibat adanya dorongan eksternal untuk berfokus pada perlindungan UMKM. ...... Studies on the existence of marketplaces in Indonesia show a positive impact on economic development and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia through the overall contribution of the platform as a solution for analytical and effective business management in operational, logistics, marketing and resistance to pandemics. However, the existence of TikTok Shop as a social commerce type of marketplace has faced various negative responses, including a great decline in MSME revenue of up to 50%, accusations of predatory pricing, and problems with cross-border trade, which created the construction of negative discourse on social media, leading to the closure of TikTok Shop and the ratification of Permendag No. 31 tahun 2023 concerning marketplace regulations. This research highlights the effect of public reactions in X and awareness of issues towards the dynamics of social forces in the Indonesian digital market, in encouraging government intervention while dealing with two intersecting public interests: protecting MSMEs and improving domestic trade by digital transformation. This research adopts a social network and framework analysis of actual cases in Indonesia, which allows an in-depth exploration of the complexity of the interaction between social forces and institutional logic in the context of TikTok Shop closures. The results show a significant difference in X social network which discusses TikTok shops after the emergence of content regarding the negative impact of TikTok shops on MSMEs. Apart from that, it was also found that there was a change in the focus of drafting regulations at the Ministry of Trade as a result of external forces to focus on protecting MSMEs.