Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di PKN STAN mengenai kesiapan PKN STAN dalam mengimplementasikan KKNI, SN-Dikti, dan IES 4, motivasi mengadopsi pembelajaran professional values, ethics and attitudes, kesesuaian implementasinya dengan KKNI, SN-Dikti, dan IES 4, serta peran aktor dalam organisasi terhadap proses desain pembelajaran mengenai professional values, ethics and attitudes. PKN STAN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang menyelenggarakan program pendidikan akuntansi dan lulusannya sebagian besar bekerja di pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan kualitatif serta menggunakan institutional theory dalam menganalisis permasalahan penelitiannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa desain pembelajaran PKN STAN mengenai professional values, ethics and attitudes telah sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti, tetapi belum menerapkan IES 4. Dalam merespons konvergensi IES 4, PKN STAN menunjukkan kondisi normative isomorphism dan dinilai telah cukup siap untuk menerapkan standar tersebut dengan sistem pendidikan saat ini.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the phenomenon that occurs in PKN STAN about the readiness of PKN STAN in implementing KKNI, SN Dikti, and IES 4, the motivation to adopt the learning of professional values, ethics and attitudes, the suitability of its implementation with KKNI, SN Dikti, and IES 4, as well as the role of actors in the organization of the learning design process of professional values, ethics and attitudes. PKN STAN is one of the official universities that organizes accounting education programs and graduates mostly work in government. This research uses case study and qualitative approaches and use institutional theory in analyzing research problem. This research indicates that PKN STAN 39 s learning design on professional values, ethics and attitudes has been in accordance with KKNI and SN Dikti, but has not implemented IES 4. In response to convergence of IES 4, PKN STAN shows normative isomorphism condition and is considered ready to apply standard with the current education system. "

"ABSTRACTReporting This study aims to investigate motivations, stakeholder engagament issues as well as issues and challenges in preparing Integrated Reporting. This research applies mixed method approach during its research design and data collection stages in which interview was utilized for a case study of PT Pertamina EP PEP as preparer of the integrated report, followed by interview with relevant stakeholders such as regulatory and professional accounting bodies. Questionnaire with open ended question was also undertaken to explore perspective of investors on Integrated Reporting. This study founds that motives behind the preparation of integrated report is due to lack of knowledge among stakeholders on PEP. Hence, PEP is eager to provide an understanding to stakeholder for two important facts 1 knowledge on the upstream oil and gas industry in which PEP operates and 2 the understanding where PEP is a state owned company that has a positive performance and has a great impact and contribution towards Indonesia. PEP s integrated report has limited conformity with with IIRC due to the absence of value creation framework and principle of connectivity between information and consiseness. Issues and challenges in preparing Integrated Reporting are 1 Increasing cost to prepare the report 2 Business confidentiality of information within the report 3 Inadequate information system to suppor the required data. While its issues on stakeholder engagement are lack of demand by investors as most of them are short term market culture. Implementation of integrated report is also not listed as the priority from regulatory and professional accounting body perspective, since they have more urgent matters to be tackled.

---

ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menyelidiki motivasi, isu terkait keterlibatan pemangku kepentingan sekaligus isu dan tantangan dalam penyusunan pelaporan terintegrasi. Riset ini mengaplikasikan pendekatan metode campuran dalam desain riset dan tahap pengumpulan data dimana wawancara digunakan untuk studi kasus pada PT Pertamina EP PEP sebagai penyusun laporan terintegrasi, diikuti dengan wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan seperti regulator dan organisasi profesi. Kuesioner dengan pertanyaan terbuka juga dilakukan untuk menyelidiki perspektif investor terhadap pelaporan terintegrasi. Studi ini menemukan bahwa motif dibalik penyusunan pelaporan terintegrasi diawali dari kurangnya pengetahuan pemangku kepentingan terhadap PEP. Karenanya, PEP ingin menyediakan pemahaman kepada pemangku kepentingan terhadap dua fakta penting: 1 Pengetahuan tentang industri hulu minyak dan gas tempat PEP beroperasi 2 Pemahaman bahwa PEP adalah perusahaan BUMN yang memiliki kinerja positif dan punya dampak dan kontribusi besar pada Indonesia. Pelaporan terintegrasi PEP juga memiliki kesesuaian yang sangat terbatas dengan IIRC, karena tidak adanya kerangka penciptaan nilai dan prinsip konektivitas informasi serta keringkasan. Isu dan tantangan terkait penyusunan pelaporan terintegrasi antara lain 1 Naiknya biaya pembuatan laporan 2 Kerahasiaan informasi pada pelaporan terintegrasi 3 Sistem informasi yang tidak cukup baik dalam mendukung ketersediaan data. Hubungan terhadap pemangku kepentingan pelaporan terintegrasi juga memiliki isu seperti kurangnya permintaan dari investor karena budaya pasar yang masih berorientasi jangka pendek. Dari aspek regulator dan organisasi profesi akuntansi, mereka juga tidak memprioritaskan implementasi pelaporan terintegrasi karena mereka juga memiliki hal yang lebih penting untuk diselesaikan. "

"PSAK No. 71 merupakan konvergensi dari IFRS 9 yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 di mana implementasi dini diperkenankan. Kompleksitas standar ini menyebabkan sebagian besar belum melakukan tahap penilaian dampak sesuai roadmap OJK. Perubahan standar ini mengakibatkan kontroversi yang tercermin adanya penolakan berlakunya IFRS seperti di Perancis karena tekanan dari unsur politik yang mempertimbangkan volatilitas dari neraca dan juga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berdampak negatif bagi stakeholder seperti penurunan ekuitas (Ball, 2006) serta adanya pengaduan pelanggaran yang dilakukan pembuat ketentuan IFRS 9 yaitu melakukan perubahan tanpa proses yang tepat (Bouvier, 2017). Di Indonesia, IFRS 9 telah diadopsi menjadi PSAK No. 71, oleh karena itu problematika yang terjadi di negara-negara lainnya diprediksi akan terjadi juga di Indonesia. Namun dalam kenyataan nya terdapat Bank yang telah mengimplementasikan secara dini PSAK No. 71 (early adopters). Studi ini menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian di mana analisis konten, tematik dan analisa perbandingan konstan diaplikasikan guna menganalisa instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini menemukan bahwa early adopters adalah Bank dengan jenis kepemilikan pemerintah, asing dan campuran. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa motif untuk mengambil keputusan baik untuk melakukan atau tidak melakukan implementasi PSAK No. 71 secara dini didominasi oleh kondisi isomorphism yang muncul (normative isomorphism) karena adanya tekanan atau tuntutan dari profesional yang dinilai benar mengingat ketentuan belum berlaku efektif dan tidak ada paksaan untuk mengikuti perusahaan induk. Tidak dapat dikesampingkan motif karena alasan tekanan meniru (mimetic isomorphism) juga terjadi namun demikian dapat dipastikan bahwa tekanan paksaan (coercive isomorphism) tidak terjadi. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan (heteregoneity) perilaku para aktor dan institusi pada masing-masing bank umum yang dipengaruhi oleh multiple logics yaitu ketentuan (regulatory logics) dan keuntungan (banking logics). Hal tersebut dilakukan para aktor untuk menjaga keseimbangan kedua logika tersebut dengan menggabungkan keduanya serta melihat faktor eksternal dan internal institusi. Normatif; Logika Regulator; Logika Perbankan.

---

PSAK No. 71 convergence of IFRS 9 which will become effective on January 1, 2020, where early implementation is permitted. The complexity of this standard has caused several Banks not to carry out the impact assessment stage according to the OJK roadmap. Changes in accounting standards have caused controversy, which is reflected in the refusal of IFRS to take effect in France because the pressure from political elements that consider the volatility of the balance sheet and have negative impacts on stakeholders such as decreasing equity (Ball, 2006)and there is accusation violation committed by the rule makers without going through the right process in making IFRS 9 (Bouvier, 2017). Considering IFRS 9 was adopted as PSAK No. 71, it is suspected that this can be a problem in Indonesia. However, there were Banks that had implemented before PSAK No. 71 effective (early adopters). This study applies a case study as its research strategy were content, thematic, and constant comparative analyses were used in analysing data collected from questionnaire and semi-structured interviews. This study found that several early adopters are Banks that are owned by the government (state owned banks), foreign, and joint venture banks. Besides, this study found that the motive in making the decisions to adopt / not to adopt  PSAK No. 71 is dominated by normative isomorphism as the pressures or demands being professional and considered right in the business dominate the motives and there were  no mandatory requirements imposed by the parent company to adopt PSAK 71 at this stage. There is a motive that cant be excluded out due to mimetic isomorphism as the pressure to follow their peer group and also it can be ascertained that coercive isomorphism does not occur. This study also found that there are differences (heteregoneity) in the behavior of the actors and institutions in each of the commercial bank that were influenced by multiple logics (i.e., rules as regulatory logics, and profit being the banking logics). This is done so by the actors to maintain both logics by combining the two and looking at the external and internal factors of the institution."

"International Monetary Fund (IMF) mempublikasikan data Tax Audit Coverage Ratio (ACR) tahun 2010 dari negara-negara anggotanya dengan rata-rata tingkat ACR sebesar 3% - 5%. Laporan Kinerja DJP tahun 2018 menunjukan bahwa tingkat ACR Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 1,61%. Data tersebut menunjukan bahwa Indonesia memiliki tingkat ACR dibawah tingkat ACR ideal IMF. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat ACR di Indonesia serta memberikan rekomendasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh DJP guna meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak. Analisis dalam studi ini menggunakan komponen-komponen dari teori Institutional Logics yaitu Symbolic carrier yang berupa Peraturan dan Kebijakan DJP dan Material Carrier yang berupa Aktor, Routines dan Artifacs. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor yang perlu di perhatikan oleh DJP untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan pajaknya. Dari sisi aktor, hal-hal yang perlu diperhatikan mencakup jumlah SDM pemeriksa pajak, kompetensi pemeriksa pajak dan motivasi pemeriksa pajak. Dari sisi artifacs (hal-hal pendukung), hal-hal yang harus diperhatikan adalah kemudahan dan ketersediaan data dan integrasi sistem informasi dan teknologi. Sedangkan dari sisi budaya organisasi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sinergi tim, komunikasi dengan seksi lain dan pola kepemimpinan atasan.

---

The International Monetary Fund (IMF) published 2010 Tax Audit Coverage Ratio (ACR) data from its member countries with an average ACR rate of 3% - 5%. The 2018 DGT Performance Report shows that Indonesia's ACR rate in 2018 was 1.61%. The data shows that Indonesia has an ACR level below the IMF's ideal ACR level. This study aims to identify factors related to the level of ACR and provide recommendations to DGT in order to improve tax audit performance. The analysis in this study uses components of Institutional Logics theory, namely Symbolic carriers in the form of DGT Regulations and Policies and Material Carriers in the form of Actors, Routines, and Artifacts. This study uses a descriptive qualitative approach and uses questionnaires and interviews as research instruments. The results of the study indicate from the actor's point of view, factors that need to be considered include the number of human resources for tax auditors, competence, and motivation of tax auditors. From artifacts (supporting matters), the factors are the ease and availability of data and the integration of information systems and technology. From organizational culture, the factors are team synergy, communication with other sections, and leadership patterns."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena berupa idle cash yang relatif signifikan di rekening daerah dan motivasi yang mendasarinya. Jumlah tersebut antara lain berasal dari transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan pengarsipan, observasi, dan wawancara. Unit analisis berupa multiple embedded unit analysis pada tiga pemerintah daerah di Pulau Jawa dengan kepemilikan kas yang relatif cukup signifikan dan besaran nilai transfer dana perimbangan. Institutional Logics dijadikan landasan untuk mengetahui logika yang memengaruhi kebijakan kepemilikan kas menganggur pada sektor publik dan dikombinasikan dengan Expected Comparative Utility Theory dalam rangka menggali tindakan risk aversion atas proses pengambilan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya logika yang berkompetisi (competing logics) antara regulasi dengan Standard Operating Procedures dan rutinitas kegiatan dalam mengelola kas berakibat pada posisi kas berlebih yang signifikan dalam rekening. Pemerintah daerah dihadapkan pada situasi di mana kas yang dihimpun dari pendapatan dapat disalurkan segera untuk membayar tagihan yang timbul dengan tetap mematuhi peraturan. Logika dominan (overarching logics) atas kondisi tersebut adalah aktivitas rutin pengelolaan kas yang dilakukan pemerintah daerah dengan menitikberatkan pada aspek likuiditas. Pemahaman regulasi yang kurang komprehensif disertai perencanaan kas yang kurang akurat dan pengajuan tagihan belanja oleh SKPD yang cenderung dilakukan di akhir periode menjadi faktor utama terjadinya kelebihan kas yang kemudian ditempatkan dalam deposito. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan suatu sistem yang dapat meningkatkan akurasi perencanaan kas yang pada akhirnya dapat mengubah perilaku SKPD. Lebih lanjut, penempatan kas berlebih dalam deposito pada Bank BUMN/BPD dengan sistem tanpa penalti dan tidak menggunakan instrumen investasi jangka pendek lainnya merupakan kebijakan rasional yang diambil dan berpedoman kepada regulasi guna menghindari risiko kesalahan pengelolaan kas. Dengan demikian, tindakan risk aversion tersebut dapat melindungi pemerintah daerah dari adanya risiko kerugian daerah maupun sanksi.

---

The study aims to assess the phenomena of relatively considerable idle cash in regional accounts, as well as the underlying motive. This sum is derived, among other things, from transfers from the federal government to fund regional spending. This research takes a qualitative method, collecting data through archiving, observation, and interviews. The unit of study is a multiple embedded unit analysis conducted in three local governments in Java Island with considerable cash holdings and balancing fund transfers. Institutional Logics is utilized as the foundation for determining the logic that influences the public sector's idle cash policy, and it is paired with Expected Comparative Utility Theory to investigate the impact of risk aversion measures on the policy-making process. According to the findings, the existence of competing logics between regulations and ordinary cash management actions leads in a considerable excess cash position in the account. Local governments are in a position where cash gathered from taxes can be transferred quickly to cover bills as they arise while remaining compliant with rules. Routine cash management actions carried out by local governments with an emphasis on liquidity considerations are the overarching logics for this state. Excess cash is typically deposited in time deposits due to a lack of understanding of restrictions, improper financial planning, and the submission of spending bills by working unit (SKPD), which tends to be done at the end of the period. Local governments are expected to develop a system in order to increase cash planning accuracy, which in turn can modify SKPD behavior, based on these conditions. Furthermore, depositing excess cash at SOE/ROE Banks without penalty via the Automatic Roll Over system is a prudent approach directed by regulations to reduce the danger of cash mismanagement. Local governments also do not invest their extra cash in other short-term investment instruments. As a result, risk aversion can shield local governments from regional losses and punishments."