Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeanggotaan Prancis dalam FATF dan Pendanaan Aksi Teror Paris Tahun 2015AbstrakPenelitian ini berupaya untuk mengetahui mengapa kebijakan penanggulangan pendanaan terorisme Prancis yang berdasarkan standar FATF tidak mampu dalam mencegah sejumlah praktek pendanaan aksi teror di Paris tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan historical institutionalism untuk melihat bagaimana evolusi kelembagaan FATF, keterlibatan Perancis dalam keputusan FATF, dan pengaruh keputusan FATF terhadap Prancis berkaitan dengan bidang penanggulangan pendanaan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa walaupun Prancis memiliki peran yang penting dalam keanggotaan FATF dalam menentukan standar internasional terhadap kebijakan penanggulangan pendanaan terorisme, tetapi secara historikal, Prancis mengabaikan sejumlah hal-hal penting yang mendorong semakin terbukanya celah praktek pendanaan terorisme.

---

ABSTRACTFrance Membership in Fatf and Financing Paris Terror Attacks in 2015 Abstract This study is attempt to explain why the French counter terrorism financing policy based on FATF standards is not able to prevent the financing terrorism activities of terror acts in Paris by 2015. This research used historical institutionalism approach to see how institutional evolution of FATF, France involvement in FATF decision, and the influence of FATF decision on France relates to the field of countering terrorism financing. The research method used qualitative approach. The result of this study indicate that although France has important role in FATF, but historically, France has ignored some important things which cause the financing activities for terrorist network. Keywords France, FATF, Europe, Terrorism Financing, Historical Institutionalism. "

"ABSTRAKDalam merespons krisis finansial Asia di tahun 1997-1999, pemerintah Indonesia dan Malaysia mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang berbeda. Pemerintah Indonesia menaikkan suku bunga, mengurangi alokasi anggaran, melepaskan intervensi nilai tukar, dan meliberalisasi berbagai sektor ekonomi; sementara pemerintah Malaysia menurunkan suku bunga, melakukan ekspansi anggaran, mempertahankan intervensi nilai tukar, dan mengaplikasikan kontrol modal. Mengapa krisis yang sama direspons dengan kebijakan ekonomi makro berbeda? Mengapa krisis ekonomi tersebut diikuti dengan perubahan kebijakan ekonomi ke arah yang lebih liberal di Indonesia, sementara tidak di Malaysia? Dalam riset-riset sebelumnya, faktor paradigma ekonomi terkesan kurang diperhatikan sebagai penentu preferensi kebijakan pemerintah sewaktu krisis. Lewat penelitian ini, penulis berargumen bahwa perbedaan kebijakan ekonomi makro saat krisis disebabkan oleh perbedaan paradigma yang berkembang di masing-masing rezim pemerintahan sebelum krisis. Paradigma ekonomi membangun ekspektasi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil sebelum krisis. Kemunculan krisis finansial mendorong perubahan kebijakan ekonomi makro karena (i) krisis tersebut memfalsifikasi ekspektasi paradigma ekonomi yang dianut pemerintah dan (ii) pendukung paradigma alternatif berhasil masuk ke dalam proses perumusan kebijakan ekonomi makro untuk mendelegitimasi paradigma lama, kemudian melembagakan paradigma baru. Dua faktor ini hadir di Indonesia, namun tidak di Malaysia."

"Kajian ini menganalisis implementasi Program Bebas Rabies di Indonesia yang belum dapat dikatakan efektif meskipun angka kasus positif rabies pada manusia dan hewan mengalami penurunan cukup signifikan di tahun 2016, namun tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan masih tingginya persentase laporan kasus gigitan hewan penular rabies GHPR . Manajemen pengendalian rabies di area endemik yang sejauh ini hanya terkonsentrasi pada aspek kesehatan publik banyak dibahas di kajian-kajian terdahulu, sementara studi ini mengangkat problem institusi pada isu kesehatan hewan di tiga tingkat kerangka kelembagaan. Minimnya program pemberdayaan masyarakat dan organisasi sosial informal pada kebijakan pengentasan rabies di Bali sebagai model pembelajaran di tatanan mikro, mengindikasikan aspek kesehatan hewan belum diterapkan dengan optimal. Hal ini bermuara dari lemahnya regulasi pemerintah mengedepankan isu tersebut di tatanan makro, yang turut memengaruhi kurangnya kolaborasi multi pemangku kepentingan dan koordinasi lintas sektor di tatanan meso. Adanya ketidak sepakatan atas proses negosiasi decouple antara elemen formal di tingkat meso dan elemen informal kebiasaan dan kepercayaan di tingkat mikro Nee, 2003 , memperkuat keinginan berpolitik political will yang ternyata memengaruhi tindakan kolektif collective action dari para aktor di tatanan meso pada tingkat makro. Riset kualitatif ini menggunakan metode studi kasus yang melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Provinsi Bali dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Denpasar serta relasinya dengan institusi akademik Universitas Udayana , organisasi profesi independen Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan organisasi non profit NGO peduli satwa Bali Animal Welfare Association di Bali.

---

This study analyzes the implementation of rabies free program in Indonesia which is yet considered ineffective, although the number of rabies positive cases in humans and domestic animals has decreased significantly in 2016, but it is not completely commensurate with the high percentage of reported animal bites. Management of rabies control in endemic areas which has been so far concentrated only on public health aspect, has been widely discussed in earlier studies, while this research raises the institution problem of animal health issue at three levels of institutional framework. The lack of empowerment programs involving community and informal social organization on rabies eradication policy in Bali as a learning model at micro level, indicates that the animal health aspect has not been optimally applied. This problem has its roots in a macro level context of how weak the state regulations are to put forward the issue, which also leads to the lack of multistakeholder collaboration and cross sectoral coordination at meso level. The contradiction over the process of negotiation decouple between formal elements at the meso level and informal elements custom and belief at the micro level Nee, 2003 , reinforces the political will that influences the collective actions of meso level actors at macro level. This qualitative research using case study method involved Bali Provincial Livestock and Animal Health Department and Division of Livestock and Animal Health of Denpasar Municipality as well as their relations with academic institutions Udayana University , professional organizations Indonesian Veterinary Medicine Association , and animal care NGOs Bali Animal Welfare Association in Bali."

"Hubungan Hukum Internasional dan ilmu Hubungan Internasional HI yang terdisintegrasi dalam waktu yang cukup lama mulai menunjukkan keterkaitan satu sama lain dalam mengkaji fenomena-fenomena hubungan internasional. Dinamika hubungan internasional kontemporer yang menunjukkan terproliferasinya berbagai kerangka formal atau hukum serta berbagai macam aktor yang aktif dalam mendorong pembentukan norma-norma baru melatarbelakangi munculnya pandangan-pandangan baru dari berbagai perspektif Ilmu HI mengenai fenomena tersebut. Tugas Karya Akhir TKA ini bertujuan untuk menemukan relevansi antara Hukum Internasional dan ilmu HI. TKA ini mengelompokkan literatur-literatur berdasarkan perspektif realisme, perspektif liberalisme, perspektif konstruktivisme, dan perspektif institusionalisme dengan menggunakan taksonomi sebagai metode. Perspektif realisme menekankan bahwa baik itu perumusan maupun penegakan hukum internasional tidak terlepas dari peran dan kepentingan negara. Sementara itu, dalam mengkaji hukum internasional, perspektif liberalisme lebih berfokus kepada proses yang terjadi dalam level domestik dan level sistem sehingga peran aktor-aktor domestik juga relevan. Perspektif konstruktivisme berfokus pada signifikansi norma dan agen-agennya dalam membentuk norma baru. Terakhir, perspektif institusionalisme lebih berfokus kepada pandangan yang fungsionalis mengenai signifikansi institusi dan kerangka hukum sebagai dasar untuk mewujudkan kepentingan negara sebagai aktor rasional. Berdasarkan kajian literatur tersebut, teridentifikasi bahwa kedua disiplin saling terkait secara substansial dan kontekstual. TKA ini menemukan bahwa perspektif konstruktivis merupakan perspektif HI yang membuka peluang untuk pengembangan kajian antardisiplin Hukum Internasional dan HI oleh karena kemampuannya dalam mengkaji signifikansi norma dalam hubungan internasional.

---

The relations between International Law and International Relations HI, which had been disintegrating for some time, have begun to show their linkages to study the phenomena of international relations. The dynamics of the contemporary international relations that signify the proliferation of various formal or legal frameworks as well as various actors who actively build the formation of new norms develop the emergence of new views from various perspectives of IR of the phenomenon. This paper aims to find the relevance between International Law and IR. This paper classifies the literatures based on realist, liberalist, constructivist, and institutionalist perspective by using taxonomy as method. Realism emphasizes that both law-making and law-enforcement can rsquo;t be separated from the role and the interest of state. Meanwhile, in examining international law, liberalism focuses more on the process occur both in domestic and system level so that the role of domestic actors are also significant. Constructivism focuses on the significance of norm and the agents in generating new norms. Lastly, institutionalism focuses on the functionalist view of the significance of institution and legal frameworks as the basis to manifest the interest of state as rational actor. Based on the literatures rsquo; substantial findings, it is identified that both discipline are interrelated both substantially and contextually. Hence, this paper argues that constructivist perspective reveals the opportunities for further development of an interdisciplinary study of International Law and IR due to its ability in explaining the significance of norms in international relations."

"Abstract. The information and communication technology universal service obligation (ICT USO) was an instrument of the policy of the government in order to overcome the ICT development gap. Unfortunately, this instrument could not providethe most favorable value to the community due to the lack of synchronization between the Central Government and the Local Administrations in the ICT USO activity. With the use of the institutional-based view (IBV) theory, which was enriched withthe New Institutional Economic Sociology (NIES), this study used the soft systems methodology based-action research that was enriched with social network analysis. The results of this study showed that (1) the governance structure in the ICT USOactivity did not run well; (2) the absence of the synchronization of the ICT USO activity between the central government and the local administrations; (3) the absence of the harmonization of the relations between BP3TI with the local administrations;(4) the lack of the involvement of the local administrations including the social institution of the community as the intermediary organization. Subsequently, there was a necessity for a strategy in the formulation, the implementation, and the control in theICT USO activity on the mechanism of the dynamics of relations between government levels so that it could provide the best service to the community. Therefore, the development of an efficient ICT USO would encourage the realization of a prosperousinformation community with high levels of competitiveness. Meanwhile, the contribution of the novelty in this research paper was to answer the strategic restructuring on various levels of policy-micro, meso, and macro in developing a governancestructure that could synchronize the strategy in the ICT USO activity with the hybrid of IBV and NIES.Abstrak. Information communication technology service obligation universal (ICT USO) merupakan instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pembangunan ICT. Sayangnya, instrumen ini belum memberikan nilai optimal kepadamasyarakat karena terdapat ketidak-sinkronan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan ICT USO. Dengan menggunakan teori Institutional Based View(IBV) yang diperkaya dengan New Institutional Economic Sosiology(NIES),kajian ini menggunakan metode penelitian Soft Systems Methodology based-Action Research diperkaya dengan Social Network Analysis. Hasil kajian menunjukkan (1) belum berjalannya governance structure dalam kegiatan ICT USO, (2) belum adanyasinkronisasi kegiatan ICT USO antara pemerintah pusat dan daerah; (3 belum ada harmonisasi hubungan antara BP3TI dengan pemerintah daerah; (4) kurangnya keterlibatan pemerintahan daerah termasuk lembaga sosial masyarakat sebagai organisasiantara. Untuk itu, perlu adanya strategi dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kegiatan ICT USO pada mekanisme dinamika hubungan antar level pemerintah sehingga dapat memberikan layanan terbaik pada masyarakat.Dengandemikian, pembangunan ICT USO yang berdaya guna mampu mendorong terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing tinggi. Sementara kontribusi keilmuan (novelty) dalam kajian ini adalah menjawab retrukturisasi strategic(Strategic Restructuring) pada berbagai hierarki kebijakan-mikro, meso, dan makro dalam membangun struktur tata kelola (governance structure)yang mampu mensinkronkan strategi dalam kegiatan ICT USO dengan hibrida IBV dan NIES."

"Uni Eropa merupakan institusi internasional yang konsisten membuat kebijakan-kebijakan luar negeri yang berorientasi multilateral dalam isu iklim. Namun, pada 14 Juli 2021, Komisi Eropa mengadopsi proposal CBAM yang akan mengenakan biaya tambahan secara sepihak terhadap lima kategori barang padat karbon yang diimpor ke Uni Eropa. Skripsi ini berusaha mengungkap alasan di balik pembuatan proposal CBAM yang bersifat unilateral. Skripsi ini menggunakan kerangka teori actor-centered institutionalism dari Mayntz dan Scharpf yang melihat kebijakan sebagai aksi yang disengaja. Skripsi ini menemukan bahwa Komisi Eropa membuat proposal CBAM karena dorongan pluralitas faktor yang berinteraksi di dalam situasi dan konstelasi isu iklim di Uni Eropa. Di dalam interaksi tersebut, terdapat pengaturan institusional Uni Eropa, yang terdiri dari mode-mode interaksi, kapabilitas organ-organ, dan norma-norma yang diatur. Selain itu, juga terdapat faktor-faktor non-institusional Komisi Eropa, yang terdiri dari kepentingan dan identitas Presiden Komisi Eropa. Kedua variabel tersebut mendorong Komisi Eropa untuk membuat proposal CBAM. Selain kedua variabel tersebut, juga terdapat berbagai situasi dan konstelasi yang membentuk konteks yang melingkupi Komisi Eropa, yang memunculkan kesempatan dan motif untuk pembuatan proposal CBAM.

---

The European Union is an international institution that consistently makes multilateral-oriented foreign policies on climate issues. However, on July 14th, 2021, the European Commission adopted a CBAM proposal that would unilaterally apply additional fees on five categories of carbon-intensive goods imported into the European Union. This study seeks to uncover the reasons behind the making of the unilateral CBAM proposal. This study utilized the actor-centered institutionalism theoretical framework from Mayntz and Scharpf which describes policy as an intentional action. This study found that the European Commission made the CBAM proposal due to the plurality of factors that interacted within the situation and constellation of climate issues in the European Union. In this interaction, there were institutional settings of the European Union, which consisted of the modes of interactions, capabilities of the organs, and norms that are regulated. In addition, there were non-institutional factors of the European Commission, which consisted of the interests and identity of the President of the European Commission. These two variables prompted the European Commission to make the CBAM proposal. Apart from these two variables, there were also various situations and constellations that shape the context surrounding the European Commission, which created opportunities and motives to make the CBAM proposal."

"Krisis euro yang terjadi sejak tahun 2009 mengindikasikan adanya masalah dalam pelaksanaan peraturan European Monetary Union (EMU) dalam kerangka European Union (EU). Sebagai institusi internasional yang dianggap paling berhasil mengatur hubungan interdependensi berdasarkan perspektif liberal institusionalis, EU ternyata tidak dapat mencegah dan memperbaiki pelanggaran tingkat defisit dan tingkat utang yang terjadi di beberapa negara anggota Eurozone, khususnya Yunani, Italia, Irlandia, Portugal, dan Spanyol, sehingga krisis euro dapat terjadi. Ini menunjukkan bahwa EU belum sepenuhnya efektif untuk membentuk kebijakan ekonomi negara-negara anggota Eurozone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas EU membentuk kebijakan ekonomi negara-negara anggota Eurozone, dengan menggunakan dasar teori efek independen institusi internasional berdasarkan perspektif neoliberal institutionalism dan metode congruence. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa EU tidak efektif dalam membentuk kebijakan ekonomi negara-negara anggota Eurozone pada periode 2002-2012 karena lima alasan berikut: (1) tidak mempunyai kepentingan independen dalam EMU yang merepresentasikan seluruh negara anggota, (2) tidak dapat menghilangkan ketidakjelasan masa depan dalam pelaksanaan EMU, (3) tidak memberikan hasil kesejahteraan ekonomi yang diharapkan dari EMU, (4) tidak dapat memfasilitasi hubungan pengaruh politik dan kapasitas ekonomi yang setara dalam pelaksanaan EMU, dan (5) tidak mempunyai struktur institusi yang independen dan ajeg untuk pelaksanaan EMU.

---

The euro crisis that happened since 2009 indicates that there was a problem in executing European Monetary Union (EMU) rules within the European Union (EU) framework. Regarded by liberal institutionalists as the most successful international institution in dealing with interdependence, EU was proven to be ineffective in preventing and correcting excessive deficit and debt of several Eurozone countries, especially Greece, Italy, Ireland, Portugal, and Spain. This problem signifies that EU was ineffective in shaping economic policy of Eurozone countries.

This study aims to uncover factors that influence EU effectiveness in shaping economic policy of Eurozone countries by using independent effect of international institution theory based on neoliberal institutionalism, with congruence method.

The results show that EU was ineffective in shaping economic policy of Eurozone countries in 2002-2012 because of the following reasons: (1) EU did not have independent interest that represent all member countries? interests, (2) EU was not able to eliminate future unpredictability in implementing EMU, (3) EU was not able to deliver economic welfare that was expected from EMU, (4) EU was not able to facilitate political and economic equality in implementing EMU, and (5) EU did not have independent and firm structure in implementing EMU."

"The increasing threat of terrorism brings a challange to the regional security, including for the Europe. The emergence of jihadist terrorist groups such as Al-Qaeda and IS (Islamic States) has successfully brought a new phenomenon of lone-wolf actors come into surface, through the use of internet as their platform to deliver the propaganda in purpose of creating people turned to be radical and committing terrorist offences in their country. The European Union is not only facing the threat coming from lone-wolf actors' issue, but also from the phenomenon of foreign terrorist fighters (FTFs) which is heavily influenced by the fragility of the European Union's surrounding states. Seeing the menace posed by terrorism, the European Union comes with its counter-terrorism policies which lies on four main pillars, such as: prevent, protect, pursue, and respond. The European Union also brin their Added-values strategy in order to support the implementation of its counter-terrorism policies, it is covering the European Union's effort to "strengthen the national capabilities, facilitate European cooperation, develop collective capability, and promote international partnership". This paper aims to analyze the way EU strategically manage its counter-terrorism policy in responding the growing threat of terrorism. The analysis also supported by liberal institutionalism theory in explaining the behavior of the European Union which tends to develop the cooperation ties in internal and external areas within their policies implementation."