Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tantangan industri perbankan Islam pasca krisis keuangan global 2008 memicu sejumlah bank Islam untuk dapat bertahan menghadapi intervensi kebijakan bank sentral dalam memulihkan dan menciptakan stabilitas sistem keuangan. Melalui otoritas yang dimilikinya, bank sentral melakukan serangkaian kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial untuk dapat mengendalikan sistem keuangan. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial mempengaruhi kondisi kesehatan perbankan Islam. Maka, penelitian ini mencoba untuk melihat pengaruh dari instrumen kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial terhadap kondisi kesehatan bank Islam pada 44 bank Islam di beberapa negara Muslim dengan periode 2008–2018. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda data panel yang bersifat unbalanced dengan pemilihan fixed effect model sebagai spesifikasi model penelitian. Guna menyederhanakan proses pengolahan data dan memberikan hasil yang mampu merepresentasikan sekumpulan kinerja finansial bank, maka disusunlah Banking Soundness Index (BSI) sebagai variabel dependen. Didasarkan pada studi literatur terdahulu, untuk dapat melihat dua pengaruh yang berbeda dari dua kebijakan yang berbeda terhadap variabel dependen, maka disusun dua model penelitian yang masing-masing hanya berisi instrumen kebijakan moneter dan instrumen kebijakan makroprudensial sebagai variabel independen, bersamaan dengan variabel kontrol pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen kebijakan dari kedua model penelitian secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap BSI. Instrumen kebijakan moneter money base menunjukkan korelasi negatif terhadap BSI, sedangkan instrumen broad money berkorelasi positif. Pada kebijakan makroprudensial, hanya instrumen kebijakan pengetatan untuk giro wajib minimum saja yang berpengaruh positif terhadap BSI. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada regulator maupun sektor swasta untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kedua kebijakan dan industri perbankan Islam.

---

The challenges of the Islamic banking industry in the aftermath global financial crisis in 2008 triggered Islamic banks to survive in the face of central bank policy intervention in restoring and creating financial system stability. Through its authority, the central bank carries out a series of monetary policies and macroprudential policies to control the financial system. This then raises the question of how monetary policy and macroprudential policy affect the soundness of Islamic banking. Thus, this study examines the effect of monetary policy and macroprudential policy instruments on Islamic banking soundness in 44 Islamic banks in several Muslim countries for the period 2008–2018. This study uses the multiple linear regression method of unbalanced panel data with the selection of a fixed-effects model as the specification of the research model. In order to simplify the data processing and provide results that are able to represent a set of bank’s financial performance, the Banking Soundness Index (BSI) was constructed as the dependent variable. Based on the previous literature study, to see the two different effects of two different policies on the dependent variable, two research models were compiled, each containing only monetary policy instruments and macroprudential policy instruments as independent variables with other supporting control variables. The results of this study indicate that all policy instruments of the two research models simultaneously have a significant effect on BSI. For monetary policy, the money base instrument shows a negative correlation with the BSI, while the broad money instrument has a positive correlation. For macroprudential policy, only the tightening policy instrument for reserve requirements has a positive correlation with the BSI. The results of this study are expected to provide an overview to regulators and the private sector to be taken into consideration in making decisions relating to both policies and the Islamic banking industry.

"

"Munculnya inovasi transportasi menggunakan sistem online memberikan berbagai reaksi di masyarakat, baik pro ataupun kontra. Dukungan diberikan oleh masyarakat dengan anggapan bahwa keberadaan taksi online memberikan kemudahan, sedangkan kontra muncul karena adanya kecemburuan sosial antara pengemudi taksi online dengan taksi konvensional akibat tidak adanya hukum terkait taksi online. Pada akhirnya, pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan hukum bagi keduanya, akan tetapi, terdapat penolakan dari beberapa aktor yang mendorong pemerintah untuk membuat formula baru terkait kebijakan ini, namun, kebijakan baru yang diberikan tidak dapat menyelesaikan penolakan dan masalah yang ada pada kebijakan sebelumnya. Skripsi ini membahas bagaimanakah formulasi peraturan menteri No 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam TrayekS. Kemudian masalah tersebut dibahas menggunakan teori Sidney 2007 yang membagi tahap tersebut menjadi dua dimensi, dimensi identifikasi masalah dan dimensi pemilihan instrumen, menggunakan metode post-positivist dan analisis perbandingan dengan tipe ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi Peraturan Menteri Perhubungan masih belum baik, hal ini dikarenakan masih kurangnya beberapa kajian yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan, seperti, cost benefit analysis, perhitungan output dari instrumen, dan masih kurangnya perbandingan dengan nilai-nilai masyarakat serta perbandingan dengan negara berkembang lainnya yang telah berhasil memilih alternatif pada masalah yang serupa, selain itu waktu perumusan alternatif dan pemilihannya dilakukan dengan sangat singkat, hal ini mempengaruhi kualitas dari peraturan yang dibuat.

---

The emergence of transportation innovations using the online system provides various reactions in the community, whether pro or contra. Support is provided by the public with the assumption that the existence of an online taxi provides convenience, while the cons arise due to social jealousy between the online taxi drivers by conventional taxis due to the absence of a tax related online law. In the end, the government made a policy to give the law to both, however, there was resistance from some actors who encouraged the government to create a new formula related to this policy, however, the new policy given could not solve the rejection and problems that existed in the previous policy. This thesis discusses how the formulation of ministerial regulation of transportation No. 26 of 2017 about Public Transport which is Not In Route. Then the problem is discussed using the theory of Sidney 2007 which divides the stage into two dimensions, problem identification dimension and instrument selection dimension, using post positivist method and comparison analysis with ideal type. The result of the research shows that the process of formulation of the Minister of Transportation Regulation is still not good, because there are still some studies that need to be done by the Ministry of Transportation, such as cost benefit analysis, calculation of output from instrument, and still lack of comparison with community values and comparison with state other developers who have succeeded in choosing alternatives on similar issues, other than that the time of alternative formulation and the selection is done very briefly, it affects the quality of the rules created."

"Dalam sistem moneter yang berbasis syariah, target-target kebijakan moneter yang berhasil adalah yang dipusatkan ke arah tercapainya stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan salah satu indikator berupa kestabilan pergerakan agregat moneter yang hanya berfungsi sebagai alat transaksi, dan juga dalam kegunannya sebagai instrumen kebijakan moneter. Hal tersebut hanya dapat tercapai melalui konsistensi dengan aturan yang berlaku dalam ajaran Islam Penelitian ini adalah sebuah percobaan untuk menganalisis, mengevaluasi dan juga membuktikan keabsahan dari keefektifan dan kestabilan instrumen-instrumen moneter syariah. Hasil penelitian dengan melihat velositas agregat moneter dan terutama metode pendekatan kointegrasi dan error-correction mechanism, menunjukkan bahwa Otoritas Moneter dalam hubungannya dengan kebijakan pengaturan tingkat harga besar-besaran moneter yang telah mengandung bunga. Pada sisi lain jangka panjang, permintaan agregat moneter bebas bunga akan relatif lebih stabil sehingga gangguan yang bersifat jangka pendek akan tereduksi untuk kembalo ke keseimbangan jangka panjangnya."

"Dalam sistem moneter yang berbasis syariah, target-target kebijakan moneter yang berhasil adalah yang dipusatkan kearah tercapainya stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan salah satu indikator berupa kestabilan pergerakan agregat moneter yang hanya berfungsi sebagai alat transaksi, dan juga dalam kegunaannya sebagai instrumen kebijakan moneter. Hal tersebut hanya dapat tercapai rnelalui konsistensi dengan aturan yang berlaku dalam ajaran Islam.Penelitian ini adalah sebuah percobaan untuk menganalisis, mengevaluasi dan juga membuktikan keabsahan dan keefektifan dan kestabilan instrumen-instrumen moneter syariah. Hasil penelitian dengan melihat velositas agregat moneter dan terutama metode pendekatan kointegrasi dan error-correction mechanism, menunjukkan bahwa Otoritas Moneter dalam hubungannya dengan kebijakan pengaturan tingkat harga, besaran moneter yang bebas bunga mempunyai hubungan yang lebih erat dengan tingkat harga dibandingkan dengan besaran-besaran moneter yang telah mengandung bunga. Pada sisi lain dalam jangka panjang, permintaan agregat moneter bebas bunga akan relatif lebih stabil, sehingga gangguan yang bersifat jangka pendek akan tereduksi untuk kembali ke keseimbangan jangka panjangnya."

"Plastik saat ini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Di sisi lain, penggunaan plastik sekali pakai secara masif telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa negara di dunia telah menerapkan berbagai regulasi berkaitan dengan pengendalian sampah plastik mulai dari instrumen kebijakan dengan fokus pada pengendalian konsumsi seperti kantong plastik berbayar, sampai kepada instrumen kebijakan dengan fokus pada pengendalian pada tahap produksi serta distribusi plastik sekali pakai, seperti pelarangan plastik dan plastic phase-out. Skripsi ini bertujuan untuk mengukur posibilitas Indonesia untuk menerapkan instrumen kebijakan pengendalian produksi plastik sekali pakai sebagai salah satu strategi pengurangan timbulan sampah yang diakibatkan oleh plastik sekali pakai. Dengan menganalisa peraturan dan instrumen-instrumen yang saat ini telah diterapkan di Indonesia dan peraturan pengendalian produksi plastik lainnya yang diterapkan di berbagai negara, antara lain Peraturan Pelarangan Kantong Plastik Polyethene (Polyethene Bag Ban) di Rwanda, Environmental Protection Product Charge Hungaria, Waste Control Act di Korea Selatan, serta rancangan Single Use Plastic Directive yang akan diterapkan di Uni Eropa, skripsi ini akan memanfaatkan teori Smart Regulation yang dikemukakan oleh Gunningham dan Sinclair dalam mencari bentuk instrumen kebijakan yang dapat diterapkan oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan timbulan sampah yang diakibatkan oleh sampah plastik sekali pakai.

---

Plastic has become an integral part of human life. At the other hand, the use of single-use-plastic (SUP) on a massive scale is proven to have a negative impact on the environment. In addressing this dilemma, many countries have implemented various types of regulation, ranging from instrument focusing on the minimization of the consumption of SUP, such as retail plastic bag charge, to instrument focusing on controlling the production and distribution of plastic bag, such as plastic ban and plastic phase-out. This thesis aims to measure the possibility for Indonesia to implement a regulatory instrument controlling the production of SUP as a strategy to overcome the negative environmental impact of SUP. By further analysing existing instruments in Indonesia regarding the control of SUP production and also various regulation focusing on controlling the production of SUP implemented in other countries such as Rwanda’s Polyethene Bag Ban, Hungary’s Act on Environmental Protection Product Charges, South Korean’s Waste Control Act, and European Union Single Use Plastic Directive Draft that has yet to be implemented, this thesis will utilize Gunningham and Sinclair’s Smart Regulation theory to come up with a viable regulatory instrument model focusing on controlling the production of SUP as a strategy to overcome the negative environmental impact of the use of SUP."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) mengahadapi situasi Perang Dunia II adalah mempersiapkan pertahanan ke dalam yang tangguh. Untuk itu segala potensi industri dialihkan untuk pembangunan kekuatan militer. Dalam konteks sejarah AS di abad ke-20, kebijakan mengenai penggunaan aspek militer sebagai alat penentu keputusan politik luar negerinya adalah suatu hal yang sangat panting. Walaupun kita mengetahui bahwa tatanan politik dan sosial negara tersebut sangat jauh dari sifat yang militeristik. Kebijakan pertahanan tersebut memiliki doktrin yang terkait dengan aspek kematraan atau alam tempat bernaung suatu angkatan perang. Pesawat pembom strategis dan aspek politik-ekonominya yang menjadi bahan penelitian di dalam skripsi ini terikat ke dalam sebuah doktrin bermatra udara. Doktrin ini dihasilkan dari sebuah perdebatan mengenai pengesahan konsepsinya pada tahun I 920'an. Perdebatan itu berpangkal dari belum terujinya konsep tersebut ke dalam situasi yang nyata. Doktrin itu kemudian bisa diwujudkan bersama dengan tujuan politik AS dalam percaturan dunia yang tengah dilanda perang. Kegiatan industri manufaktur saat itu yang merupakan inti dari kebesaran ekonomi dan kemenangan militer AS. Kegiatan ini pula memberikan arti yang panting terhadap keberadaan industri swasta yang didorong oleh kebijakan pemerintah. Hal ini ditambah oleh peranan lembaga militer yang secara langsung menerapkan doktrin tersebut yang memiliki peranan dalam perancangan dan pengelolaan produksinya.

---

"