Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Tulisan ini menganalisis bagaimana tanggung jawab agen asuransi selaku field underwriter pada proses underwriting dalam perjanjian asuransi jiwa. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kegiatan underwriting, pengungkapan segala fakta material yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan memegang peranan penting dalam hubungan pertanggungan yang terbentuk antara penanggung dan tertanggung. Kewajiban pengungkapan tersebut dilandasi oleh sebuah prinsip yang dikenal dengan istilah utmost good faithsebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Prinsip utmost good faith sejatinya meliputi 2 (dua) hal yaitu kewajiban untuk mengungkapkan fakta materiil (duty of disclosure) dan larangan memberikan informasi yang keliru (misrepresentation). Namun, dua hal tersebut banyak dijadikan dasar oleh perusahaan asuransi untuk melakukan penolakan pembayaran klaim kepada pemegang polis atas dasar adanya unsur pelanggaran utmost good faith. Padahal,fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang kegagalan pengungkapan fakta tersebut justru terjadi karena kegagalan agen asuransi selaku field underwriter dalam melakukan proses underwriting. Hal ini sebagaimana tercermin dalam kasus sengketa asuransi antara Dahlan Sinambela melawan PT. AXA Mandiri Financial Services. Banyaknya penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi atas dasar tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dengan melakukan misrepresentation atau non-disclosure menjadi dasar bagi Penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap peran agen asuransi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam melakukan proses underwriting. Penelitian yang dilakukan Penulis menunjukkan bahwa adanya kecenderungan untuk mendistorsi muatan materi Pasal 251 KUHD sehingga seolah-olah peran penanggung atau agen asuransi dalam proses underwriting sepenuhnya pasif, padahal sejumlah prinsip, doktrin, dan peraturan-perundang-undangan nyatanya telah memberikan kerangka yang cukup untuk memastikan terciptanya keseimbangan hubungan antara penanggung dan tertanggung. Hal ini dalam memastikan adanya tanggung jawab bersama antara penanggung dan tertanggung dalam memastikan pertukaran informasi yang akurat dan lengkap selama proses underwriting.

---

This thesis analyzes the responsibility of insurance agents as field underwriters in gathering information from potential policyholders during the underwriting process in life insurance contracts. This thesis is written using a doctrinal research method. In the underwriting process, the disclosure of all material facts related to the insured object plays a crucial role in the insurance relationship between the insurer and the insured. This disclosure obligation is based on a principle known as utmost good faith, as regulated in Article 251 of the Commercial Code (KUHD). The principle of utmost good faith encompasses two aspects: the duty to disclose material facts (duty of disclosure) and the prohibition against providing false information (misrepresentation). However, these two aspects are often used by insurance companies as grounds for rejecting claim payments to policyholders on the basis of a breach of utmost good faith. In practice, there are instances where the failure to disclose such facts occurs precisely because of the failure of insurance agents as field underwriters to gather information from potential policyholders. This issue is exemplified in the insurance dispute case between Dahlan Sinambela and PT. AXA Mandiri Financial Services. The high number of insurance claim rejections by insurance companies on the grounds that the insured has breached the principle of utmost good faith by misrepresenting or failing to disclose information is the basis for the author to conduct further analysis of the role of insurance agents acting for and on behalf of insurance companies in gathering information from potential policyholders during the underwriting process. The research conducted by the author shows a tendency to distort the contents of Article 251 of the KUHD, suggesting that the role of the insurer or insurance agent in the underwriting process is entirely passive. In contrast, various principles, doctrines, and regulations provide a framework to ensure a balanced relationship between the insurer and the insured. This thesis highlights the importance of a balanced approach in interpreting and applying the principle of utmost good faith in insurance contracts. It emphasizes the shared responsibility of both the insurer and the insured in ensuring accurate and complete information exchange during the underwriting process."

"Perkembangan asuransi jiwa di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti adanya anggapan di kalangan masyarakat Indonesia bahwa jika berpartisipasi dalam agen asuransi jiwa berarti turut menggadaikan jiwa, tidak tahunya konsep berasuransi jiwa pada masyarakat Indonesia, rendahnya pendapatan masyarakat Indonesia dan sebagainya. Konsep menggunakan agen asuransi jiwa dirasakan sangat panting bagi kalangan industri asuransi jiwa, selain itu dalam pemasaran langsung produk asuransi jiwa peranan agen dirasa penting sekali karena masyarakat Indonesia yang belum memiliki semangat berasuransi (Insurance Minded).Pentingnya peranan agen asuransi jiwa dalam memasarkan produk asuransi jiwa sayangnya masih belum diiringi dengan kualitas agen asuransi jiwa yang memadai khususnya di Indonesia. Kualitas agen asuransi jiwa ini berdampak pada rendahnya unjuk kerja agen asuransi jiwa di Indonesia sehingga menimbulkan angka turn over yang cukup tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi unjuk kerja. Faktor yang mempengaruhi unjuk kerja khususnya pada tenaga penjualan adalah faktor kepribadian dan motivasiPada penelitian ini ingin diketahui apakah faktor kepribadian model lima faktor (Big Five) dan motivasi kebutuhan McClelland berperan terhadap unjuk kerja penjualan, khususnya pada unjuk kerja agen asuransi jiwa. Adapun teori yang digunakan di sini yaitu teori kepribadian Model Lima Faktor (Big Five) yang dikemukakan oleh Lewis R. Goldberg dan teori motivasi kebutuhan yang dikemukakan oleh McClelland serta teori unjuk kerja yang dikemukakan oleh Borman dan Motowidlo yang kemudian diaplikasikan pada unjuk kerja agen asuransi jiwa oleh McManus dan KellySudah banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara kepribadian Big Five dengan unjuk kerja maupun motivasi kebutuhan McClelland terhadap unjuk kerja namun dari sekian banyak penelitian tersebut masih ditemukan kesamaan maupun perbedaan. Selain itu, penelitian mengenai hubungan kepribadian Big Five dan motivasi kebutuhan McClelland secara bersamaan terhadap unjuk kerja khususnya unjuk kerja agen asuransi jiwa menurut peneliti belum pemah dilakukan. Hal ini menimbulkan ketertarikan peneliti untuk menggunakan kedua teori yang cukup terkenal ini dan kemudian dikaitkan dengan unjuk kerja agen asuransi jiwa. Dari literatur yang ada dikatakan bahwa hubungan kepribadian dengan motivasi masih jarang sekali dilakukan khususnya dalam disiplin Psikologi Industri dan Organisasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan hanya kepribadian Extraversion saja yang berperan terhadap unjuk kerja agen asuransi jiwa, sedangkan kepribadian Agreeableness, Conscientiousness, Emotional Stability, dan Openness to Experience Intellect tidak berperan terhadap unjuk kerja agen asuransi jiwa. Ketiga kebutuhan McClelland juga ditemukan tidak berperan terhadap unjuk kerja agen asuransi jiwa. Pada penelitian ini juga dikaji mengenai kelima model kepribadian Big Five dan ketiga kebutuhan McClelland terhadap unjuk kerja task dan unjuk kerja contextual agen asuransi jiwa dan hubungan antara kepribadian Big Five dengan ketiga kebutuhan McClelland. Selain itu ditemukan pula korelasi yang signifikan antara kepribadian Extraversion, kepribadian Agreeableness dan kepribadian Openness to Experience I Intellect dengan kebutuhan berprestasi I Need for Achievement, kebutuhan berafiliasi I Need for Affiliation dan kebutuhan berkuasa I Need for Power.Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan skor kebutuhan berkuasa I Need for Power agen asuransi jiwa pria ternyata lebih tinggi daripada agen asuransi jiwa wanita sedangkan kebutuhan berprestasi I Need for Achievement dan kebutuhan berafiliasi I Need for Power tidak terdapat perbedaan skor antara agen pria dan wanita. Demikian pula halnya dengan agen yang menikah dan belum menikah tidak ditemukan adanya perbedaan skor pada ketiga kebutuhan motivasi McClelland tersebut."

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi atas terjadinya pemalsuan polis yang dilakukan oleh agen asuransinya. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode doktrinal. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan agen asuransi, serta bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi dalam hal terjadi pemalsuan polis yang disebabkan oleh agen asuransinya. Agen asuransi berperan sebagai pihak yang mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi. Untuk itu, peran agen asuransi merupakan peran yang krusial. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada sebuah perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dan agen yaitu Perjanjian Keagenan. Hubungan hukum yang timbul adalah kontraktual. Perusahaan asuransi memberikan kuasa kepada agen asuransinya untuk bertindak dan berwenang atas nama perusahaan. Untuk itu, kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh agen dalam menjalankan wewenangnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang mereka wakili. Adapun, bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi dapat berupa tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata disebut juga dengan tanggung jawab pihak ketiga yang berdasar pada Pasal 1367 KUHPerdata atau dikaitkan dengan asas vicarious liability. Selain itu, juga terdapat pidana korporasi yang dapat dijatuhkan berdasarkan pada Pasal 81 Ayat (1) UU Perasuransian.

---

This research discusses the legal liability of insurance companies for the occurrence of policy forgery committed by their insurance agents. The article is written using a doctrinal method. The issues addressed include the legal relationship between the insurance company and its agents, as well as the extent of the insurance company's responsibility in cases of policy forgery by its agents. Insurance agents act as representatives of the insurance company in marketing insurance products, making their role crucial. The research concludes that there exists a legal relationship based on a cooperation agreement between the insurance company and its agents, as known as Agency Agreement. This legal relationship is contractual. The insurance company grants authority to its agents to act on its behalf. Therefore, any errors or violations committed by agents in exercising this authority are the responsibility of the insurance company they represent. The forms of responsibility of insurance companies can take the form of civil liability and criminal liability. The insurance company's liability can include civil liability, also known as third-party liability under Article 1367 of the Civil Code or under the principle of vicarious liability. Additionally, corporate criminal liability can be imposed under Article 81 (1) of the Insurance Law.

"

"Berbagai jenis kondisi lingkungan kerja dapat memengaruhi terjadinya insurance fraud atau tindak pidana perasuransian yang dilakukan oleh agen asuransi salah satunya sistem pengendalian internal atau pemantauan perusahaan yang kurang efektif. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai pengenaan pertanggungjawaban perusahaan asuransi selaku korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh agennya. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana perasuransian, dalam hal terjadinya insurance fraud yang dilakukan oleh agen dari suatu perusahaan asuransi. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) Pengaturan insurance fraud di Indonesia dituangkan di dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 381 dan 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan (2) Suatu korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas insurance fraud yang dilakukan oleh agennya dengan mengacu pada Perma No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dari hasil penelitian skripsi ini, badan legislatif pembuat Undang-Undang hendaknya agar dapat benar-benar merumuskan cakupan dan substansi dari Undang-Undang tersebut dengan matang dan bagi para penegak hukum untuk dapat menjadikan Perma No. 13/2016 sebagai pedoman untuk menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi.

---

Various types of work environment conditions can affect the occurrence of insurance fraud carried out by insurance agents, one of which is an ineffective internal control system or company monitoring. Therefore, this thesis discusses the imposition of liability for insurance companies as corporations for criminal acts committed by their agents. The research form of this thesis is juridical-normative reviewing and analyzing legal provisions and other library materials related to insurance crimes, in the event of insurance fraud committed by an agent of an insurance company. The conclusions obtained from this thesis research are (1) The regulation of insurance fraud in Indonesia is stated in Articles 77 and 78 of Law Number 40 of 2014, Articles 381 and 382 of the Criminal Code, Article 1365 of the Civil Code , and Article 251 of the Commercial Code; and (2) A corporation may be subject to criminal liability for insurance fraud committed by its agent by referring to Perma No. 13/2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations. From the results of this thesis research, the legislature that makes laws should be able to thoroughly formulate the scope and substance of the law carefully and for law enforcers to be able to make Perma No. 13/2016 as a guideline for handling criminal cases involving corporations. "