Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This two-volume set offers an in-depth analysis of the leading tax treaty disputes in the G20 and beyond within the first century of international tax law. Including country-by-country and thematic analyses, the study is structured around a novel global taxonomy of tax treaty disputes and includes an unprecedented dataset with over 1500 leading tax treaty cases. By adopting a contextual approach the local expertise of the contributors allows for a thorough and transparent analysis. This set is an important reference tool for anyone implementing or studying international tax regulations and will facilitate the work of courts, tax administrations and practitioners around the world. It is designed to complement model conventions such as the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. Together with Resolving Transfer Pricing Disputes (2012), it is a comprehensive addition to current debate on the international tax law regime."

"MAP merupakan cara yang paling efektif dalam upaya menghilangkan pajak berganda, oleh sebab itu, implementasi MAP yang baik sangat diperlukan, namun ketidakjelasan informasi dan pengetahuan mengenai MAP, membuat jalur penyelesaian sengketa internasional tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan efektif. Penerapan peraturan MAP yang berlaku semenjak 6 tahun yang lalu tidak menunjukan adanya peningkatan penyelesaian kasus sengketa melalui jalur MAP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi MAP di Indonesia berdasarkan BEPS Action Plan 14 yang berisikan prosedur tindakan yang direkomendasikan untuk membuat MAP berjalan lebih efektif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literature dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Kebijakan Mutual Agreement Procedure (MAP) masih belum berjalan dengan baik, namun pihak pejabat berwenang masih terus melakukan perbaikan kinerjanya. BEPS Action Plan 14, tidak dapat diadopsi semuanya, karena memang harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

---

MAP is the most effective dispute resolution to prevent double taxation, but lack of information and knowledge about MAP, make this international dispute resolution is not can be utilized effectively. MAP Regulations are applicable since 6 years ago did not show any increase in the settlement of disputes through the MAP. This research is trying to analyze implementation of MAP policy in Indonesia based on BEPS Action Plan 14 containing procedure actions which is recommended to make MPA more effective. Descriptive qualitative data collection method is chosen to be approach of this study by collecting data from literature review and field studies using in-dept interview technique and observation. At the end of this study, researcher conclude that the implementation of Mutual Agreement Procedure in Indonesia is not running well but the competent authority still continue to improve its performance. BEPS Action Plan 14, can not be adopted all of them, because it must be adapted to the conditions in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai analisis sengketa pajak internasional atas transaksi pembayaran royalti kepada perusahaan induk oleh PT X Indonesia. PT X Indonesia melakukan pembayaran royalti atas know how dan Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI yang diberikan oleh perusahaan induk di Jepang. Penelitian ini ingin melihat bagaimana penyelesaian sengketa pajak tahun 2011 antara DJP dan PT X Indonesia di tingkat banding berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga penelitian ini berfokus pada analisis putusan banding sudah memenuhi kepastian hukum atau tidak. Hasil penelitian ini adalah putusan banding atas sengketa pajak tahun 2011 sudah memenuhi kepastian hukum atau tidak. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif positivisme hasil penelitian disimpulkan bahwa kepastian hukum telah diberikan oleh hakim yang dapat dilihat atas kepastian penentuan subyek, obyek, tarif dan prosedur, meskipun masih ada salah dalam menginterpretasi peraturan perpajakan dan penggunaan teori dalam pengadilan yang tidak diperbolehkan.

---

ABSTRACTThis research discusses about the analysis of the international tax dispute on transactions royalty payments to the parent company by PT X Indonesia. PT X Indonesia pays the royalty of know how and intellectual property rights that given by parent company in Japan. This research would like to see how the settlement of tax dispute in 2011, among the Directorate General of Taxation DGT and PT X Indonesia at the level of appeal based on the provisions so that this research focuses on analysis of the appeals to meet the legal certainty or not. The research results that the decision of the appeal over tax dispute in 2011 has met the legal certainty or not. The research uses quantitative positivis as a method has give the results that the legal certainty has been granted by judges which can be seen upon the certainty determination of subjects, objects, tariffs and procedures whereas the mistakes still exist of interpret the use of tax regulations and theory in tax judiciary which is not allowed. "

"This study aims to explain an association between the imposition of a new CFC regulation (MoF Regulation no. 107/PMK.03/2017) in Indonesia with the corporate behavior that is quantified by the foreign investment behavior and income allocation of the foreign subsidiaries, in particular on the income qualification aspect. By using the pooled least square with clustered standard of error, this study analyses the behavior of publicly listed company in Indonesia Stock Exchange from 2016-2018 and its foreign subsidiary data from Orbis by Bureau van Dijk. Evidently, there is no correlation between the imposition of the tax regulation measured by dummy variable towards the corporate behavior. Therefore, the regulators need to re-evaluate the effectivity of the current CFC regime in Indonesia.

---

Riset ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara diberlakukannya peraturan terkait CFC yang baru melalui PMK 107/PMMK.03/2017 dengan perilaku perusahaan yang diukur menggunakan perilaku investasi di luar negeri dan pendapatan anak perusahaan di luar negeri, secara khusus dari aspek kualifikasi pendapatan. Dengan menggunakan pooled least square dengan clustered standard of error, riset ini menganalisis perubahan perilaku dari perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan anak perusahaan yang termuat dalam Orbis oleh Bureau van Dijk dari tahun 2016-2018. Hasilnya, tidak ada korelasi antara pemberlakukan peraturan pajak tersebut yang diukur dengan variable dummy terhadap perilaku perusahaan. Maka dari itu, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari penerapan peraturan terkait CFC di Indonesia."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya pembahasan terkait dengan harta tidak berwujud sehingga hal ini tercakup dalam pembahasan mengenai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Report yang dipublikasikan oleh OECD. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk membahas mengenai rencana aksi kedelapan yang dikeluarkan oleh OECD terkait dengan isu mengenai harta tidak berwujud. Untuk kemudian, akan dihubungkan kedua hal tersebut dengan aturan perpajakan dan permasalahan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini digunakan berbagai literatur seperti putusan Pengadilan Pajak, OECD Guidelines, jurnal ilmiah serta buku untuk mendapatkan pembahasan atas permasalahan yang terdapat dalam tesis ini. Selain itu juga melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa transaksi atas pemanfaatan atau penggunaan harta tidak berwujud menjadi isu penting dalam kelompok perusahaan multinasional karena sifat dari harta tidak berwujud tersebut sebagai driver atas penciptaan nilai (value creation) suatu perusahaan dan sifatnya yang mudah dipindahtangankan. Selain itu, empat isu utama yang terdapat dalam rencana aksi kedelapan yang dibuat oleh OECD terkait dengan harta tidak berwujud juga penting untuk diperhatikan, hal ini untuk mendapatkan kepastian yang lebih jelas mengenai definisi dari harta tidak berwujud, penentuan alokasi laba yang telah sesuai dengan value creation, pengembangan aturan yang lebih lengkap dan lebih spesifik terkait dengan harta tidak berwujud yang sulit untuk diukur nilainya, serta pembaruan atas pedoman yang terkait dengan aplikasi kesepakatan kontribusi biaya (cost contribution arrangements).

---

The purpose of this study is to analyze the importance of the discussion related to the intangible assets so that it is covered in the discussion of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) report, published by OECD. In addition, the purpose of this study is also to discuss the action plan number eight published by OECD related to the issue of intangible asset. Furthermore, both of issue will be linked with the tax regulation and the problems arise in Indonesia. These studies use the descriptive analysis method. In performing this analysis, used a variety of literature such as the Tax Court’s decision, the OECD Guidelines, journal and books to get the discussion and solve the problem in this thesis. To complete it, also conducted interviews with informants to get a more in-depth explanation of the existing problems. The results of this analysis show that the transaction over the transfer and use of intangible assets becomes an important issue in the multinational company due to the nature of intangible asset such as a driver on the value creation of the company and it is easily transferable (highly mobile). In addition, the four key issues, contained in the action plan number eight prepared by OECD related to the intangible is also important to note, this is to get more clear certainty regarding the definition of intangible asset, to ensuring that profits associated with the transfer and use of intangibles are appropriately allocated in accordance with value creation, developing transfer pricing rules or special measures for transfers of hard-to value intangibles, and updating the guidance on cost contribution arrangement."

"Fokus dari studi mandiri ini adalah untuk membahas tantangan ekonomi digital dan kebijakan perpajakan global untuk mengatasi tantangan tersebut. Saat ini, kemajuan teknologi telah meningkatkan produktivitas, memperluas cakupan pasar, dan mengurangi biaya operasional di segala sektor ekonomi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi tersebut dibuktikan dengan terbentuknya ekonomi digital. Ekonomi digital memiliki fitur seperti tingkat mobilitas yang tinggi, di mana fungsi bisnis dapat tersebar di berbagai negara karena memiliki ketergantungan tinggi terhadap aset tidak berwujud. Selain itu, aktivitas perusahaan dalam ekonomi digital seperti menyediakan barang dan jasa digital dengan menggunakan internet menimbulkan tantangan berat untuk infrastruktur kebijakan perpajakan internasional, yang dibentuk jauh sebelum adanya perkembangan dunia digital ini. Oleh karena itu, OECD menerbitkan Aksi 1 yang berjudul “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” dalam Rencana Aksi Proyek BEPS untuk mengatasi tantangan perpajakan tersebut. Walaupun belum menemukan solusi yang sesuai, OECD terus berupaya untuk menemukan solusi final dan konsensus pada tahun 2020.

---

The focus of this independent study are to discuss the tax challenges of the digital economy and the global tax policies to address those challenges. Today, technological advancements have increased productivity, enlarged markets and reduced operational costs across all sectors of the economy. One of the evidence of the technological advancements is the creation of digital economy. The digital economy has features such as high level of mobility, where business functions are able to spread in various countries because they rely heavily on intangible assets. The activities of companies in the digital economy, such as providing digital goods and services by using the internet create severe problems for the infrastructure of international taxation policies, which was constructed long before the development of this digitalization. Therefore, to address these challenges, the OECD issued Action 1 in the BEPS Project Action Plan called “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy.” Although the OECD has not yet found a suitable solution, it will work towards a final and consensus solution in 2020.

Keywords: International tax, Digital Economy, BEPS Project Action Plan"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek financial transfer pricing pada intercompany loan transaction yang terjadi antara perusahaan dan pemegang saham. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, transaksi yang terjadi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau related party harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, sehingga penelitian ini mengkaji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam skema transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan dengan pemegang sahamnya. Selain itu, penelitian ini juga menentukan metode transfer pricing yang paling tepat untuk transaksi pinjaman antar perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi pinjaman antar perusahaan yang terjadi pada perusahaan yang diinvestigasi telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

---

This research aims to analyse the aspect of financial transfer pricing on intercompany loan transactions that occurred between the company and its shareholders. Based on the applicable provisions, the transactions that occurred between associated enterprises/related parties have to meet the arm’s length principle, so this research examines the application of the arm’s length principle in the financial transaction scheme that occurred at the company with its shareholders. Also, to determine the most appropriate transfer pricing method for the intercompany loan transaction. This research used a qualitative research approach with a descriptive research design. Data collection will be carried out through in-depth interviews. This research concludes that the intercompany loan transaction which occurred at the investigated company had met the arm’s length principle. "