Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menginvestigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan bagaimana intervensi Pemerintah mempengaruhi kapasitas mereka untuk bertahan. Melalui survei terhadap 368 responden yakni debitur/penerima manfaat, penyalur bantuan, perumus kebijakan dan pengawas, studi kasus ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terhambatnya usaha sehingga skema bantuan pemerintah menjadi kunci keberlangsungan usaha bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan Pemerintah, pelaku usaha dalam sampel penelitian ini mampu mempertahankan usahanya. Walaupun secara umum terdapat pengurangan tenaga kerja, masih terdapat UMKM yang karena bantuan Pemerintah dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan jumlah tenaga kerja serta meningkatkan omzet usaha. Sementara faktor kesuksesan kunci program Pemerintah diidentifikasi dalam penelitian, terdapat pula beberapa tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan agar program bantuan bagi UMKM terus dilanjutkan dengan relaksasi persyaratan dan fokus pada penerima manfaat baru, basis data UMKM yang terintegrasi dibangun,dan di masa yang akan datang program bantuan perlu diintegrasikan dengan program literasi keuangan dan inovasi UMKM. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah di masa yang akan datang perlu diarahkan pada UMKM."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan dan intervensi pemerintah terhadap efisiensi investasi perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 876 observasi dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 hingga 2014. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap underinvestment dan efisiensi investasi secara keseluruhan. Intervensi pemerintah dengan proksi persentase kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi investasi namun, intervensi pemerintah dengan proksi koneksi politik justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi investasi, hal tersebut dapat disebabkan oleh tingginya biaya modal akibat koneksi politik dan adanya tekanan dari para politisi yang tidak ingin disalahkan atas kegagalan perusahaan. Ditemukan juga indikasi bahwa intervensi pemerintah yang diukur dengan melihat koneksi politik memoderasi secara negatif pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap efisiensi investasi.

---

This research aims to understand the effect of financial reporting quality and government intervention on investment efficiency of companies in Indonesia. This research uses 876 observations of companies that listed in Indonesia Stock Exchange during 2012 to 2014 period. The results suggest that financial reporting quality positively impact underinvestment and investment efficiency in general. Government intervention, measured by government ownership, have no significant impact on investment efficiency but, government intervention, measured by political connection, significantly have a negative impact on investment efficiency, it is because a higher cost of capital due to political connection and a pressure caused by politicians who don't want to be blamed on company?s failure. Also there is a finding that government intervention, measured by political connection, negatively moderate the influence of financial reporting quality on investment efficiency."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas intervensi pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi krisis finansial yang melanda pada tahun 1997. Pemerintah Korea Selatan memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Korea Selatan dapat dengan cepat terlepas dari krisis. Oleh sebab itu, pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana cara pemerintah dalam menangani krisis finansial di Korea Selatan. Isu ini menarik untuk diteliti karena pada saat itu, Korea Selatan menerapkan sistem ekonomi market oriented, dengan adanya intervensi dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor kompleks pada isu tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan teori developmental state dan konsep intervention policy. Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian dapat memberikan dampak positif bagi Korea Selatan. Karena pada pemerintahan sebelumnya, adanya intervensi tersebutlah yang menimbulkan krisis finansial.

---

ABSTRAKThis study discusses the South Korean government 39 s intervention in overcoming the financial crisis that struck in 1997. The South Korean government has its own way of solving the problem so that South Korea can quickly escape the crisis. Therefore, the main question of this study is how the government handles the financial crisis in South Korea. This issue is interesting to examine because at that time, South Korea implemented a market oriented market economy, with the intervention of the government. This study uses qualitative methods to explore the complex factors on the issue. This research use developmental state theory and concept of intervention policy. The purpose of this study is to prove that government intervention in the economy can have a positive impact on the country. Because in the previous era, the existence of government intervention is the cause of the financial crisis."

"Underpricing merupakan fenomena yang sering terjadi pada saat perusahaan melakukan IPO. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya underpricing adalah sentimen investor. Kondisi saat ini dimana terdapat pandemi Covid-19 menyebabkan sentimen ketakutan pada investor. Tingkat ketakutan tersebut bisa dikurangi dengan cara menekan angka penyebaran Covid-19. Maka dari itu dengan adanya intervensi pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19, diharapkan bisa mengurangi sentimen ketakutan investor. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu pengaruh antara sentimen ketakutan atas Covid-19 terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang melaksanakan IPO dengan adanya intervensi pemerintah sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kuantitatif dan menggunakan metode statistik deskriptif dan regresi sederhana (ordinary least square) sebagai metode untuk menganalisis data. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 91 perusahaan yang melaksanakan IPO pada tahun 2020 dan 2021 di pasar modal Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sentimen ketakutan atas Covid-19 memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap tingkat underpricing. Intervensi pemerintah signifikan sebagai variabel moderasi dan melemahkan pengaruh dari sentimen ketakutan atas Covid-19 terhadap tingkat underpricing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi literatur terkait underpricing, dan dapat digunakan sebagai masukan untuk perusahaan yang akan melaksanakan IPO.

---

Underpricing is a phenomenon that often occurs when companies conduct IPOs. One of the factors that influence the occurrence of underpricing is investor sentiment. The current condition where there is a Covid-19 pandemic causes a sentiment of fear in investors. This level of fear can be reduced by reducing the spread of Covid-19. Therefore, with government intervention to reduce the spread of Covid-19, it is hoped that it will reduce investor fear. This study was conducted to find out the relationship between the sentiment of fear over Covid-19 and the level of underpricing in companies carrying out IPOs with government intervention as a moderating variable. This study uses a quantitative study approach and uses descriptive statistical methods and simple regression (ordinary least squares) as methods to analyze the data. The sample used in this study was 91 companies that carried out IPOs in 2020 and 2021 in the Indonesian capital market. The results of this study indicate that the sentiment of fear over Covid-19 has a significant positive relationship to the level of underpricing. Government intervention as a moderating variable increases the negative effect of fear sentiment over Covid-19 on the level of underpricing. It is expected the results of this study could contribute to the literature related to underpricing, and can be used as input for companies that will carry out an IPOs."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat korupsi, keberadaan komisi anti korupsi, dan intervensi pemerintah terhadap pengambilan risiko bank di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan pada tahun 1995-2016 dengan menggunakan metode analisis fixed effect model GLS. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel korupsi, variabel spesifik bank, variabel mikroekonomi, variabel dummy, dan variabel interaksi untuk estimasi pengambilan risiko bank. Menggunakan data 76 bank dari negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan selama 21 tahun, penelitian ini menemukan bahwa bank melakukan transaksi yang lebih berisiko di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Intervensi pemerintah ketika terjadinya krisis finansial juga meningkatkan pengambilan risiko bank. Namun kegiatan berisiko bank tersebut diminimalkan dengan keberadaan komisi anti korupsi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa intervensi pemerintah memperkuat pengaruh tingkat korupsi terhadap pengambilan risiko bank karena moral hazard yang tinggi serta pengawasan yang rendah.

---

This paper aims to addresses the impact of corruption, anti corruption commission, and government intervention on bank rsquo s risk taking using banks in Asian Countries such as Indonesia, Malaysia, Thailand, and South of Korea during the period 1995 2016. This paper uses corruption variable, bank specific variables, macroeconomic variables, dummy variables, and interaction variable to estimate bank rsquo s risk taking variable. Using data from 76 banks in Indonesia, Malaysia, Thailand and South Korea over 21 years, this research finds consistent evidence that higher level of corruption and government intervention in crisis situation will increase the risk taking behaviour of banks. In the other hand, bank risk taking behaviour minimized by the existence of anti corruption commission. In addition, this paper also finds that government intervention amplifies corruption rsquo s effect on bank rsquo s risk taking behaviour because of strong signs of moral hazard and weaknesses in the governance and supervision."