Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mekanisme dan penentuan pihak-pihak yang terlibat tindak pidana korupsi dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Penggunaan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) BPKP sebagai alat bukti dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute-approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang hasilnya lalu dideskripsikan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa mengingat bahwa banyaknya peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan audit investigasi yang tumpang tindih satu sama lain, diperlukan sinkronisasi peraturan terutama tentang jenis-jenis bukti audit, pembicaraan dengan obrik (obyek yang diperiksa) pasca audit serta unsur-unsur perbuatan yang perlu diungkap dalam suatu audit investigasi. Dalam LHAI, secara hukum seyogyanya BPKP tidak melakukan penentuan pelaku yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, karena penentuan pelaku adalah domain hukum pidana, dalam hal ini penyidik. BPKP lebih tepat kalau hanya hanya melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan penggambaran secara deskriptif modus operandi tindak pidana korupsi sesuai dengan kompetensi BPKP selaku auditor intern pemerintah, MOU atau nota kesepahaman antara lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dengan BPKP tidak perlu dipertahankan. Kerjasama penanganan perkara sebaiknya dilakukan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdasar undang-undang, agar lebih kuat dan independen dari sisi pembuktian bilamana dipertanyakan oleh pihak-pihak di persidangan.

---

This thesis discusses about the mechanism and the determination of the parties involved corruption in the Audit Report of Investigation (LHAI) Board of Finance and Development Control (BPKP) and the use of the Audit Report of Investigation (LHAI) BPKP as evidence in the Criminal Justice System. This study is a normative juridical approach to research legislation (Statute-approach), conceptual approach and the comparative approach the results and then described. The results of this study suggest that the number of rules used in the audit investigations that overlap each other, the synchronization rules are needed, especially regarding the types of audit evidence, talks with the ?obrik? (the object being examined) the post audit and elements that need to act disclosed in an audit investigation. In LHAI, legally BPKP should not make the determination of the parties allegedly involved in corruption, because the determination of the parties is the domain of criminal law, and not the investigator. BPKP more appropriate if only just calculating financial losses in a descriptive depiction of the state with the ?modus operandi? of corruption in accordance with the competence of internal auditors BPKP as government, MOU or a memorandum of understanding between National Police and State Prosecutor with BPKP not need to be maintained. Cooperation case handling should be done by the Supreme Audit Board (BPK) is based on legislation, to be more robust and independent of the evidence when questioned by the parties in court. "

"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi danfungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang danAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijalankan pemerintah. Dalammenjalankan fungsinya, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkanDewan Perwakilan Rakyat. DPR berhak untuk melakukan penyelidikan terhadappelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tim Pengawas pengusutan kasus Bank Century DPR merupakan pelaksanaan hakpenyelidikan DPR hasil sidang paripurna angket Bank Century. Sidang Paripurna Angket Bank Century menyimpulkan bahwa bail out Bank Century patut diduga melanggarhukum. Walaupun DPR berhak melakukan penyelidikan, namun hasil penyelidikan DPR tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan. Proses penyelidikan DPR adalah proses politik yang mencerminkan pandangan mayoritas fraksi di DPR. Meskipundemikian, pemerintah harus sungguh-sungguh memperhatikan proses politik tersebut, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannyaoleh Majelis Permusyaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, bila dalampenyelidikan yang dilakukan DPR ditemukan fakta-fakta yang menyakinkan bahwa, Presiden dan/atau Wakil Presiden bertanggungjawab. Selanjutnya DPR berhak untukmenyatakan pendapat. Atas pendapat DPR tersebut, apabila Mahkamah Konstitusimemutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaranhukum. DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulpemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis PermusyawaratanRakyat.

---

House of Representatives has a supervisory function, in addition to legislative and budgetary functions. In performing its functions the House of Representatives hasthe right of interpellation, the right questionnaire, and the right to express an opinion. Functions and rights of the House of Representatives was set forth in Section 20A Constitution Act 1945. Audit function is conducted through the supervision over the implementation of laws and Budget of the State-run government. In performing its functions, the President cannot freeze and or dissolve the House of Representatives. Parliament is entitled to conduct an investigation of the implementation of laws and/or government policies relating to the important, strategic and broad impact on society, nation and the state is allegedly contrary to laws and regulations. The Supervisor committee investigating a case questionnaire Century Bank House is a House investigation into the implementation of rights based on Questionnaire Plenary Session on the bail out of Century Bank. Questionnaire Plenary Session concluded that Century Bank bail-out should be suspected of breaking the law. Although Parliament has the right to investigate, but the results of the House investigation cannot be used as evidence in court. House of Representatives inquiry process is a political process which reflect the views of the majority faction in parliament. Nevertheless, the government must seriously consider the political process, because the President and I or the Vice President may bed is missed in his term by the People's Assembly at the proposal Houseof Representatives, when the House of Representatives conducted an investigationwhich found the facts are convincing that the President and/or the Vice President accountable. Furthermore, the Parliament is entitled to our opinion. On the opinionthat the Parliament, when the Constitutional Court decides that the President and/orVice President proved to have violated the law. Parliament held a plenary session to continue the proposed dismissal of the President and I or Vice President to the People's Consultative Assembly."

"Latar Belakang: TBC merupakan penyakit yang sudah dikategorikan sebagai penyakit mematikan. Penularan TB terjadi melalui udara (airborne disease). Indonesia sendiri merupakan negara yang termasuk dalam kasus TB yang tinggi. Kontak keluarga merupakan faktor risiko terbesar karena pasien TB dapat menularkan dalam satu ruangan. Risiko penularan TB kontak sebesar 3,1% dan TB laten sebesar 51,5%.Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontak TB di wilayah Ciracas dan mengetahui faktor lingkungan yang berperan dalam penularan TB.Metode: Pasien diperoleh dari Puskesmas Ciracas dan Puskesmas Desa. Peneliti menghubungi pasien, jika berkenan peneliti akan berkunjung ke rumah pasien dan melakukan diagnosa pada semua kontak rumah dan menghitung kondisi rumah pasien. Semua hasil diproses dalam bentuk kategori dan diproses menggunakan IBM SPSS Statistics 24Hasil: Berdasarkan hasil diagnosa dan penilaian lingkungan. Pada kondisi crowding dan penularan TB ditemukan (p>0,05). Pada kondisi ventilasi dan penularan TB ditemukan (p>0,05). Pada penilaian penularan ACH dan TB ditemukan (p>0,05)Kesimpulan: Tidak ada hubungan penilaian kondisi lingkungan (kepadatan, ventilasi, ACH) dengan penularan TB kontak serumah

---

Background: TB is a disease that has been categorized as a deadly disease. Transmission of TB occurs through the air (airborne disease). Indonesia itself is a country that is included in the high TB ​​cases. Family contact is the biggest risk factor because TB patients can transmit in one room. The risk of transmission of contact TB is 3.1% and latent TB is 51.5%.

Objective: This study was conducted to determine TB contacts in the Ciracas area and to determine environmental factors that play a role in TB transmission.

Methods: Patients were obtained from the Ciracas Public Health Center and the Village Health Center. The researcher contacted the patient, if desired, the researcher would visit the patient's home and diagnose all home contacts and calculate the condition of the patient's home. All results are processed in categories and processed using IBM SPSS Statistics 24

Results: Based on the results of the diagnosis and environmental assessment. In crowding conditions and TB transmission were found (p>0.05). In ventilation conditions and TB transmission were found (p>0.05). In the assessment of transmission of ACH and TB found (p> 0.05)

Conclusion: There is no relationship between assessment of environmental conditions (density, ventilation, ACH) with household contact TB transmission"

"Intelijen identik dengan sesuatu yang sangat rahasia, baik itu orang-orangnya maupun aktivitasnya. Intelijen yang kita kenal biasanya berkaitan dengan ketahanan dan keamanan nasional. Namun dengan berkembangnya teknologi serta keterbukaan informasi saat ini, informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi sebuah intelijen semakin terbuka. Dalam proses pengumpulan informasi selain dilakukan pengumpulan informasi secara tertutup, intelijen juga mengumpulkan informasi dari sumber terbuka, yaitu informasi yang tersedia di publik dan bisa diakses oleh siapapun. Pengolahan informasi dari sumber terbuka tersebut bisa menjadi sebuah intelijen yang bernilai dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran intelijen sumber terbuka (OSINT) dalam investigasi fraud, khususnya investigasi pada skema fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa. Teori intelijen kriminal dan konsep proses OSINT dilakukan dalam melakukan analisis penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara dan juga sumber data sekunder melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa OSINT mempunyai peran pada investigasi fraud, yaitu pada tahapan pengumpulan data dan informasi, serta pengumpulan bukti-bukti terkait dengan kasus fraud tersebut.

---

Intelligence is identical with something that is highly confidential, both its people and its activities. Intelligence as we know it is usually related to security and national security. However, with the development of technology and the current disclosure of information, information that can be used to be processed into intelligence is increasingly open. In the process of collecting information apart from collecting information in private, intelligence also collects information from open sources, namely information that is publicly available and can be accessed by anyone. Processing of information from these open sources can be a valuable intelligence in decision making. This study aims to look at the use of open source intelligence (OSINT) in fraud investigations, especially fraud schemes in the process of procuring goods and services. Intelligence criminal theory and OSINT process concept were used as tools of analysis in this research. This research method uses qualitative methods with primary data sources from interviews and secondary data sources through study of literature. The results of this study conclude that OSINT can be useful in fraud investigations, namely at the stage of collecting data and information, as well as collecting evidence related to the fraud case."