Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejarah panjang Islam dan budaya populer di Indonesia memunculkan fenomena baru yang disebut hijab cosplay pada awal tahun 2000. Diskursus mengenai apa itu hijab cosplay dan bagaimana hal tersebut mewakili identitas grup sebagai perempuan muslim dan pecinta J-Pop amsih menjadi perbincangan yang tabu dan kontroversial di kalangan publik. Bagaimana cosplayer menggunakan dan memodifikasi hijabnya agar sesuai dengan karakter yang diperankan bertentangan dengan autentisitas cosplay dan kesalehan perempuan muslim berhijab. Menggunakan metode penelitian etnografi, penelitian ini mengadakan FGD terhadap 10 cosplayer berhijab Indonesia yang didapat dari Facebook dan Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cosplayer berhijab mengartikan autentisitas dan persaingan identitas sebagai perempuan muslim yang berhijab dan sebagai cosplayers. Penelitian ini menunjukan bahwa autentistias hijab cosplay dapat diproduksi dan dinegosiasikan dengan mempertimbangkan konteks historitas dan budaya. Identitas mereka yang berkontestasi juga menempatkan mereka kedalam kategori “ruang antara” atau “ruang ketiga”, atau yang disebut dalam penelitian ini sebagai pertunjukan identitas yang “slippery” atau licin. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa identitas yang hijab cosplay yang “slippery” dapat dijelaskan menggunakan kerangka Pos-Islamisme dari Asef Bayat sebagai hasil dari negosiasi antara Islamisme dan modernitas dalam konteks Islam di Indoneisa. ......The rise of Hijab Cosplay since the early 2000s should be contextualized within the long history of Islam and and pop culture in Indonesia. The discourse about what Hijab Cosplay is and how it represents young muslim women’s identity as well as fans of J-Pop, remain taboo and controversial in public discussions. The way cosplayers use hijab and modify their costumes to fit into a character has also also been considered to be in contrast with the notion of authenticity of cosplay performance as well as the identity of pious hijabi muslim women. The main method of data collection is through ethnography, in which the researcher conducted FGDs with 10 Indonesian hijabi cosplayers from social media such as Facebook and Instagram. This study aims to understand how they define authenticity and what the Hijab Cosplay Community is trying to say about their contesting identity as young hijabi Muslim women and cosplayers. The study shows that the authenticity of hijab cosplay is produced and negotiated by considering the cultural and historical context. Their contesting identities also put them in an in-between or third space, which could also be read as “slippery” performance of identity. This study also shows that such Hijab Cosplay’s slippery identity could be explained through the framework of Asef Bayat’s Post-Islamism as the result of negotiation between Islamism and modernity in the context of Islam in Indonesia.

Abstrak :
Periode pasca-Arab Spring telah menjadi sebuah arena politik dimana partai-partai Islamis memainkan peran yang relatif signifikan dalam transisi politik demokratis di Timur Tengah. Meski banyak pihak menafsirkan adopsi kalangan Islamis atas nilai-nilai demokrasi sebagai sekedar upaya pragmatis, taktis, dan minim ketulusan, persoalan Islam dan demokrasi telah menjadi perhatian beberapa pemikir Islamis berpengaruh bahkan beberapa dekade sebelum pecahnya Arab Spring. Mengkaji Islamisme lebih sebagai sebuah tradisi pemikiran, penelitian ini berupaya menelusuri genealogi pemikiran kalangan Islamis mengenai demokrasi pada tradisi pemikiran Islam modernis hingga munculnya kelompok yang dikenal sebagai “neo-Islamis”. Berbarengan dengan analisis terhadap aspek-aspek doktrinal dari pemikiran kalangan Islamis, penelitian ini akan mendemonstrasikan bagaimana perdebatan intra-Islamis mengenai teologi politik tertentu dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan penting, baik secara ideologis maupun politis. Hal ini dilakukan dengan melihat pada praktik politik partai-partai Islamis di Mesir, Tunisia, dan Maroko. Studi ini mendapati adanya kontinuitas sekaligus perubahan pada pemikiran kalangan Islamis mengenai demokrasi dari tradisi pemikiran Islam modernis dan menganalisis bagaimana hal ini memengaruhi trayek politik partai-partai Islamis di tiga negara tersebut setelah Arab Spring. Meski terdapat ambivalensi terhadap gagasan demokrasi, bahkan kecenderungan anti-demokrasi, di kalangan Islamis awal; periode pasca-Arab Spring menegaskan mungkinannya upaya rekonsiliasi antara pemikiran Islamisme dan aspek-aspek demokrasi tertentu. ......The post-Arab Spring period had been a political arena where Islamist parties played relatively significant roles in the democratic political transition in the Middle East. Despite the fact that many have interpreted the adoption of democratic values by Islamist parties as merely pragmatic, tactical effort and lacking sincerity, the question of Islam and democracy had been discussed by some prominent Islamist thinkers, even decades before the break of the Arab Spring. Approaching Islamism more as an intellectual tradition, the present study seeks to trace the genealogy of Islamist thought on the issue of democracy in the discourses of some Islamic modernist thinkers until the emergence of the so called “new-Islamist”, in the years prior to the Arab Spring. Along with an analysis on the doctrinal aspects of Islamist thought, this study will then demonstrate how intra-Islamist debates on certain political theology can cast light on important differences among Islamists themselves, both ideologically and politically. This will be done by looking at the politics of Islamist parties in Egypt, Tunisia, and Morocco. The study notices the existence of both continuity and change in the Islamist thought on democracy from the Islamic modernist tradition and analyzes how they affect the different political trajectories of Islamist parties in those three countries in the aftermarth of the Arab Spring. Eventhough there had been an ambivalence attitude, or even a hostile tendency, toward democracy among the early Islamists; the post-Arab Spring has confirmed the possibility of reconciliation between Islamist political thought and certain aspects of democracy

Abstrak :
Penelitian ini mencoba menggambarkan teks budaya populer Majalah Laiqa sebagai fenomena Post-Islamisme: menyeimbangkan antara menjadi muslimah muda urban pengguna hijab yang modern dan taat secara bersamaan. Peneliti menggunakan majalah Laiqa, majalah fashion muslim dan gaya hidup Islam, milik HIJUP.com ? e-dagang pakaian muslim untuk segmentasi muslimah kelas menengah, sebagai teks budaya populer. Menggunakan paradigma konstruktivis, peneliti berfokus mencari gambaran muslimah muda urban pengguna hijab melalui cara berpakaian dan industri busana muslim dalam teks Majalah Laiqa dan kaitannya dengan fenomena Post-Islamisme. Untuk menjawabnya, penelitian ini mengumpulkan data melalui koleksi data berupa artikel dan kutipan wawancara dari berbagai sumber serta wawancara mendalam terhadap pembuat konten di Laiqa dan pembaca Laiqa. Studi ini menemukan bahwa terdapat muslimah muda urban pengguna hijab memiliki otoritas diri dalam menentukan pakaian yang ia kenakan, namun, di sisi lain, mereka tetap harus mengikuti aturan-aturan yang membatasi ekspresi diri mereka. Lalu, di tataran industri, fashion muslim tetap berprilaku kapital, namun konsumen tetap dapat mengakalinya. ...... This research describe pop culture text in Laiqa Magazine as Post-Islamism phenomena: being modern yet modest young urban Muslim women. Researcher uses Laiqa magazine ? muslim fashion and Islamic lifestyle magazine, owned by HIJUP.com, a muslim clothes e-commerce for middle class muslim ? as analysis unit of pop culture text. Using constructivist paradigm, researcher tend to explore description of young urban muslim women wearing hijab through their dress up and muslim fashion industry in Laiqa magazine and its relation to Post-Islamism phenomena. For answering, this research gathers data through collecting data, such as articles from various sources and interviewing Laiqa magazine?s content producers and readers. This study find that young urban muslim women have authority to explore their style and expression through the way they dress up. But, on the other hand, they have to follow small authority which restrict their expression. Then, on industry level, muslim fashion is following capital logic, but consumers can trick the producers.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai citra positif seorang perempuan muslim berhijab yang ditampilkan dalam sebuah serial remaja Jerman. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis tekstual teori post-islamisme milik Asef Bayat yang juga dilihat dari sudut pandang feminisme Islam digunakan dalam analisis korpus. Korpus berupa serial Jerman berjudul Druck yang difokuskan pada musim keempat yang rilis pada tahun 2019. Dilatarbelakangi oleh maraknya misrepresentasi mengenai muslim dalam industri film Barat dengan sejumlah stereotip yang melekat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggambaran perempuan muslim berhijab yang dilakukan Druck musim keempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggambaran perempuan muslim dalam serial ini ditampilkan secara positif dan sejalan dengan konsep post-islamisme yang menjunjung ketaqwaan beragama dalam suatu modernisasi, namun dengan tetap menyertakan realita kehidupan sosial komunitas muslim di Jerman. Hal ini menunjukkan bahwa serial ini mampu mematahkan stereotip yang selama ini melekat pada komunitas muslim di media maupun industri film Barat terutama di Jerman. ......This study discusses the positive image of a muslim woman wearing a hijab that is shown in a german youth series. By using a qualitative research method that focuses on textual analysis, Asef Bayat's post-islamism theory is used which is also seen from the point of view of islamic feminism in analyzing the corpus in the form of a german series entitled Druck which is focused on the fourth season which was released in 2019. Muslims in the western film industry with a number of inherent stereotypes, this study aims to determine the extent to which Druck's representation of muslim woman in hijab has been portrayed in the fourth season. The results show that the representation of muslim women in this series is presented positively and in line with the concept of post-islamism which upholds religious piety in a modernization, but still includes the reality of the social life of the muslim community in Germany. This shows that this series is able to break the stereotypes that have been attached to the muslim community in the media and the western film industry, especially in Germany.

Abstrak :
Islamisme merupakan gerakan atau doktrin politik yang mengejar penerapan nilai-nilai Islam secara eksklusif dalam ranah politik dan sosial. Sebagai isu keamanan negara, islamisme pun menjadi perhatian politis maupun pemerintah Prancis, salah satunya Marine Le Pen untuk melakukan perlawanan berupa propaganda. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan penggunaan struktur kalimat Marine Le Pen dalam salah satu wawancaranya dalam siaran politik langsung Le Grand Jury untuk mempropagandakan anti-islamisme secara publik hingga dapat memengaruhi publik Prancis. Penelitian kualitatif ini menggunakan teori sintaksis oleh Le Querler (1994), teori propaganda politik Malraux (1928), dan komponen makna Leech (1981). Hasil penelitian menemukan bahwa struktur kalimat yang dominan dan digunakan oleh Marine Le Pen adalah phrases complexes agar penyampaian gagasan propagandanya menjadi lebih holistik, luas, penuh penekanan, tanpa menyisakan ruang bagi publik untuk berpikir kembali mengapa Prancis harus mulai memerangi ideologi islamisme. Unsur ketakutan, demonisasi, serta pelecehan dalam kalimat merupakan sarana propaganda politik yang digunakan untuk memersuasi. Dengan demikian, melalui penjabaran struktur kalimat dan penggunaan sarana propaganda politik, terbukti bahwa pidato ini digunakan untuk mempropagandakan anti-islamisme dan berhasil menaikkan elektabilitasnya dalam menghadapi pemilu 2022. ......Islamism is a political movement or doctrine that pursues the exclusive application of Islamic values in politics and society. As a state security issue, Islamism has also become a political concern for the French government, including Marine Le Pen, to fight against in the form of propaganda. This research aims to show Marine Le Pen’s use of sentence structure in one of her interviews in the live political broadcast Le Grand Jury to publicly propagate anti-Islamism so that it might influence the French public. This qualitative research uses syntactic theory by Le Querler (1994), Malraux political propaganda theory (1928), and Leech (1981) components of meaning. The research results found that the dominant sentence structure used by Marine Le Pen involves phrase complexes so that the delivery of her propaganda ideas becomes more holistic, clear, and full of emphasis, leaving no room for the public to question why France should start fighting the ideology of Islamism. The elements of fear, demonization and harassment in sentences are the political propaganda tools used to persuade. Thus, through the explanation of the sentence structure and the use of political propaganda tools, it is proven that this speech was used to propagate the Islamist movement and succeeded in increasing its electability in the 2022 elections.

Abstrak :
Pada era Reformasi, di Indonesia dan Mesir mengemuka agenda Islamisme berupa tuntutan penguatan peran Syariat Islam ketika berlangsung amandemen konstitusi. Kajian ini menggambarkan bagaimana negara Muslim mengelola konflik ideologis antara Islamisme dengan nasionalisme dalam rangka melewati fase transisi demokrasi. Pertanyaan penelitiannya menyangkut apa argumen penguatan Syariat Islam, proses amandemen konstitusinya; dan apa faktor yang mendukung dan menghambat manajemen konflik ideologisnya. Penelitian ini menggunakan dua teori menejemen konflik antar budaya dan ideologi yakni teori demokrasi konsosiasional (Robert Dahl) dan centripetalisme (Geovanni Sartori). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data diperoleh dari sumber kepustakaan, wawancara dan observasi. Kesimpulannya, Indonesia berhasil melewati fase transisi demokrasi karena sukses mengelola pertentangan ideologis tersebut. Sedangkan Mesir gagal akibat konflik ideologis yang tidak terkelola dan disusul oleh kudeta militer. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkannya. Pertama, moderasi ideology. Di Indonesia, partai-partai serta ormas keagamaan telah mengalami moderasi. Di Mesir, moderasi tersebut belum terjadi. Kedua, pola persaingan Multi Polar. Di Indonesia, pertentangan politik berciri multi polar. Konflik yang terjadi antara dua kubu di Mesir semakin menajam akibat sifatnya yang dwi-polar. Ketiga, durasi waktu. Semakin lama proses amandemen semakin mudah mengelola konflik karena adanya lobi-lobi para pemimpin nasional. Keempat, akomodasi politik semua kelompok. Di Indonesia, terbangun pemerintahan yang konsosiasional. Sedangkan Mesir pemerintahan Mursi dinilai tidak representative. Teori konsosiasional (Robert Dahl) dan centripetalisme (Geovanni Sartori) memadai untuk alat analisis dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Mesir pada masa transisi demokrasi. Demokrasi konsosiasional mengandaikan keterwakilan seluruh ragam eleman masyarakat dalam kekuasaan. Pemerintahan reformasi di Indonesia yang bercorak koalisi besar membuatnya didukung semua kelompok, kuat, efektif, dan legitimasinya kuat. Mesir yang bercorak “the winner takes all” mudah dikudeta oleh militer. Centripetalisme menggambarkan pengelolaan perbedaan ideologis yang tajam antara Islamisme dengan nasionalisme, liberalism, dan ideologi kiri. Centripetalisme di Indonesia mendorongpengelompokan politik menjadi lintas identitas; ideologi, agama, bahasa, etnis, dan budaya serta memudahkan dialog, negosiasi, kompromi dan akomodasi. Sedangkan di Mesir sentrifugalisme mendorong mengerasnya pertentangan antar identitas dan berakhir dengan kebuntuan politik yang mengundang militer mengambil alih kekuasaan. ......During the Reformation era, Indonesia and Egypt proposed an Islamic agenda—the reinforcement of Sharia role in the constitutional amendment. This study illustrates how Islamic countries manage or regulate ideological conflicts between Islamism and nationalism in order to pass through the transitional phase of democracy. There are two major questions in this study. First, what was the argument behind the enforcement of the Islamic Sharia? Second, what supported and hindered the management of ideological conflicts? This research uses the theory of consociationalism (Robert Dahl) and the theory of centripetalism (Geovanni Sartori). Furthermore, this research uses the qualitative method, and the data are collected through literary sources, interviews, and observation. In conclusion, Indonesia succeeded in passing through the transitional phase due to its success in managing the ideological conflicts, while Egypt failed due to its failure in managing it resulted in a coup d’etat. There are various factors that caused it. The first factor is ideological moderation. In Indonesia, the parties and mass organizations have gone through moderation, while Egypt lacked moderation. The second factor is the pattern of multi-polar competition. The political conflicts in Indonesia were multi-polar while the political conflicts in Egypt were bipolar. The third factor is the duration. The longer the process of the amendment, the easier it is to manage conflicts because of the national leaders’ lobbying. Last, the political accommodation of all the groups. Indonesia has a consociational government, while Egypt is lacks representation. The consociationalism theory (Robert Dahl) and centripetal theory (Geovanni Sartori) is used as the tool of analysis in understanding the challenges faced by Indonesia and Egypt during the transitional period. Consociational democracy is the state where all the elements of society are represented. The Indonesian government during reformation which takes the form of a coalition was strong, effective, had strong legitimacy, and was supported by all the groups. However, Egypt’s “the winner takes all” government was prone to military coup d’etat. Centripetalism illustrates the management of ideological differences among Islamism, nationalism, liberalism, and socialism-communism. In Indonesia, centripetalism supports political grouping as a form inter-identity (ideology, religion, language, ethnicity, and culture), and gives access to discussions, negotiations, compromise, and accommodations. On the contrary, Egypt’s centrifugalism worsened the conflict between the identities and led to a dead end, which resulted in the overthrowing of the government.

Abstrak :
Pada tahun 1920-an, umat Islam Indonesia terlibat dalam perjuangan khilafah. Sebuah perjuangan yang bertujuan mewujudkan cita-cita Pan-Islamisme yakni pembentukan sebuah pemerintah Islam yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia dalam satu peraturan hidup Islam. Untuk beberapa tahun mereka tetap terlibat dalam perjuangan ini. Sarekat Islam adalah salah satu kelompok umat Islam Indonesia yang terlibat. Pada tahun 1924 Sarekat Islam menerbitkan Bandera Islam, sebuah surat kabar yang digunakannya untuk kepentingan perjuangan khilafah. Oleh karena itu surat kabar yang terbit hingga tahun 1927 ini memuat banyak tulisan seputar perjuangan khilafah. Skripsi ini membahas peran Bandera Islam dalam perjuangan khilafah. ......In 1920's, Indonesian Muslims involved themselves in caliphate struggle. It was actually a struggle which aims to actualize the goal of Pan-Islamism which is creating an Islamic state that can unite all Muslims in the world under a Islamic system. For several years they have still been participating in this effort. Sarekat Islam is an Islamic group in Indonesia that was also involved. In 1924, Sarekat Islam published Bandera Islam, it was a newspaper which has been used for caliphate struggle. Therefore, this newspaper, which has been published until 1927, had contents about caliphate struggle. This thesis objective explains the role of Bandera Islam in caliphate struggle.

Abstrak :
ABSTRAK
Fenomena dakwah yang tersebar di berbagai platform media sosial serta turut diproduksi oleh para pendakwah Islam (ustadz) saat ini tengah berupaya untuk merangkul pengikut dakwah yang berasal dari golongan muda. Organisasi Shift-Pemuda Hijrah yang dikelola oleh Ustadz Hanan Attaki bersama rekan tim adalah contoh bagaimana fenomena tersebut berlangsung. Studi-studi mengenai dakwah digital di media sosial terdahulu menjelaskan bahwa proses bekerjanya fenomena tersebut dilakukan melalui adanya tawaran berupa format konten dakwah dengan orientasi baru yang diproduksi di dalamnya. Guna memperkaya studi-studi sebelumnya, bagi peneliti, fenomena kemunculan dakwah digital di media sosial lebih dari sekedar penjelasan atas fenomena tersebut melalui format konten yang ditawarkan. Dalam penelitian ini, peneliti berargumen bahwa gerilya dakwah digital Shift-Pemuda Hijrah merupakan gerakan sosial yang dilakukan sebagai upaya guna mentransformasi struktur secara kultural lewat framing Islamisme pada pemuda. Melalui observasi, wawancara mendalam, serta data visual, peneliti menyimpulkan bahwa berbaurnya Shift-Pemuda Hijrah dalam penggunaan jaringan komunikasi di kegiatan dakwahnya, berbaur dalam ruang urban, serta mengikuti tren konsumsi, dapat membangun intepretasi atas aktivisme gerakannya dalam penguatan nilai-nilai Islam yang memungkinkan adanya mobilisasi atas berbagai representasi dan mampu mentransformasi struktur secara kultural.

---

ABSTRACT
The phenomenon of Islamic preach that has been spread across various social media platforms and being produced by Islamic preacher (ustadz) itself is trying to embrace followers from the younger generation. The Shift-Pemuda Hijrah managed by Ustadz Hanan Attaki and his team is an example of how the phenomenon has took place. Previous studies explained that this phenomenon was carried out through a process of a preach form which offers new orientation within its production. However, this study argues that the propagation of Shift-Pemuda Hijrahs digital preach is a form of social movement as an effort to transform the existing structures with cultural aspects through Islamism as framing within its movement on youth. Through observation, in-depth interviews, as well as visual studies, this study finds that the use of the communication networks in the preach activities, blended in the urban space, and following consumption trends, could help the movement build interpretations in order to strengthening Islamic values within the youth lifestyle, which possibly mobilize various representations and transform the existing social structures through cultural aspects.