Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kaitan antara pelaksanaan proses konstruksi yang dilakukan secara bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Presiden No18/2016 dengan Undang-Undang No.32/2009; 2) Bagaimana kesesuaian putusan Mahkamah Agung No.27 P/HUM/2016 terkait pelaksanaan proses konstruksi yang dilakukan bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan. Bentuk penulisan skripsi ini adalah penulisian yuridis normatif, yakni penulisan yang dilakukan dengan kajian hukum positif di Indoneisa dengan tipe penelitian persprektif yang bertujuan untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada untuk di analisa berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, buku-buku, dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang ada secara kualitatif. Berdasarkan permasalahan dan sumber-sumber tersebut, penulis menganalisis perihal kegunaan dan tujuan izin lingkungan dalam hukum lingkungan Indonesia, serta bagaimana kaitannya dengan proses konstruksi yang bersamaan dengan proses pengurusan izin lingkungan dalam Peraturan Presiden No.18/2016 yang digugat di Mahkamah Agung dalam putusan No.27 P/HUM/2016 yang dimana hakim menyatakan bahwa proses konstruksi yang dilakukan bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan bertentangan dengan undang-undang No.32/2009 yang mengakibatkan hakim memutus untuk mencabut peraturan presiden tersebut. Secara ringkas, kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa izin lingkungan merupakan hal yang sangat penting dan berkaitan dengan kegiatan usaha dan dalam hal ini kegiatan proses konstruksi yang dimana izin lingkungan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan manusia.

---

This thesis discusses the following issues: 1) What is the connection between the implementation of the construction process carried out simultaneously with the environmental permit arrangement based on Presidential Regulation No18 / 2016 with Law No.32 / 2009 ; 2) What is the conformity of the Supreme Court decision No.27 P / HUM / 2016 regarding the implementation of the construction process carried out in conjunction with environmental permit arrangement ?. The form of writing this thesis is juridical normative writing, namely writing done with a positive legal study in Indonesia with a type of perspective research that aims to provide solutions related problems that exist for the analysis based on laws and regulations applicable in Indonesia, books, and scientific work related to the existing problems qualitatively. Based on the problems and sources, the author analyzes the use and purpose of environmental permit in Indonesian environmental law, and how it relates to the construction process simultaneously with the process of environmental permit arrangement in Presidential Regulation No.18 / 2016 which is sued in the Supreme Court in decision No. .27 P / HUM / 2016 where the judge declares that the construction process carried out in conjunction with the environmental permit is contradictory to Law No.32 / 2009 which resulted in the judge deciding to revoke the presidential regulation. In summary, the conclusions indicated that the environmental permit is very important and related to the business activity and in this case the construction process activities in which the environmental permit aims to prevent the occurrence of damage and environmental pollution resulting from the business and / or activities undertaken human."

"Secara tradisional perizinan lingkungan dianggap memiliki peranan yang sentral dalam pengelolaan lingkungan. Di Indonesia muncul keinginan akan adanya integrasi izin, baik integrasi internal, di mana perizinan lingkungan disatukan kedalam satu izin, maupun integrasi ekternal di mana perizinan lingkungan diintegrasikan dengan izin usaha. Tulisan ini hendak memperlihatkan apakah keinginan pengintegrasian perizinan lingkungan telah terpenuhi di Indonesia. Tulisan ini juga memperlihatkan bahwa meskipun integrasi izin lingkungan terjadi di beberapa negara-negara Eropa, izin berantai antara izin lingkungan dengan izin usaha ternyata tidaklah terjadi. Lebih penting lagi, tulisan ini menemukan pula bahwa di banyak negara tidak semua kegiatan/usaha selalu memerlukan izin usaha. Untuk kegiatan usaha yang memang tidak memerlukan izin usaha kegiatan, maka kegiatan usaha akan berhenti ketika izin lingkungan dicabut."

"ABSTRAKDengan berlakunya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaroan Modal Asing, maka dimungkinkan adanya kerjasaroa antara modal pihak asing dengan modal pihak Indonesia dalam bentuk usaha patungan. Karena para pihak tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ataupun terjadinya persengketaan antara para pihak sehingga usaha patungan itu tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan penanaman modal asing, maka pemerintah dapat roencabut ijin usaha patungan tersebut. Dengan menggunakan metoda penelitian kepustakaan dan metoda penelitian lapangan, didapatkan kesimpulan bahwa pencabutan ijin usaha terhadap usaha patungan oleh pemerintah seringkali didahului oleh adanya suatu sengketa dimana dalam sengketa itu pihak asing dikalahkan sehingga menimbulkan keragu-raguan bagi pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan sebagai suatu bentuk usaha yang didalamnya terdapat unsur asingnya, maka hubungan-hubungan hukum dalam usaha patungan itu termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Segi Hukum Perdata Internasional yang menonjol dalam suatu usaha patungan adalah masalah mengenai hukum yang berlaku hubungan-hubungan mereka serta masalah pilihan apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak bagi hukum Bahwa kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku bagi hubungan-hubungan mereka dalam suatu usaha patungan dibatasi oleh adanya kaedah-kaedah yang bersifat "super memaksa dari suatu negara yang tidak dapat dikesampingkan dengan memilih hukum negara lain. Adapun untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing diharuskan tunduk pada UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta peraturan-peraturan pelaksanaanya yang merupakan kaedah-kaedah yang bersifat "super memaksa". Sedangkan untuk pilihan forum, para pihak tetap bebas dalam menentukan forum yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul antara mereka."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran produk suplemen fitness impor creatine tanpa izin bpom mengenai pelanggaran hukum apa saja yang dilakukan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk tersebut, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi suplemen fitness impor creatine tanpa izin BPOM. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan penggunaan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu diketahui mengenai pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal mengalami kerugian. Hal ini agar konsumen mendapatkan pemenuhan hak-haknya dalam mengkonsumsi Suplemen fitness impor creatine tanpa izin BPOM tersebut.

---

The purpose of this mini-thesis is to determine the consumer protection related to the distribution of imported fitness product without permission. Also discussed in this mini thesis are the law violations committed by the unlicensed supplement entrepreneurs, the responsibility carried regarding the consumer loss of consuming such supplements/products, as well as legal remedies that can be done by consumers who suffered losses as a result of consuming unlicensed fitness products. Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using primary data which is informant interview and secondary data, such as legislations and books. Based on the research, it is concluded that research needs to be done regarding the law violations committed by the unlicensed supplement entrepreneurs, the responsibility carried regarding the consumer loss of consuming such supplements/products, as well as legal remedies that can be done by consumers who suffered losses as a result of consuming unlicensed fitness products. This is to ensure consumer to get the fulfillment of their rights in consuming unlicensed fitness products."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan bangunan di Kecamatan Jagakarsa dengan berdasarkan pada ketentuan peruntukan tata ruang.

---

This thesis discusses on the Implementation of Granting a Building Permit at District of Jagakarsa and the factors which affect of Implementation of Granting a Building Permit at District of Jagakarsa. This research was qualitative with design descriptive. The study indicates that the implementation of the process of granting a building permit is to control the growth rate of building in the District of Jagakarsa with the provisions of the allotment based on the spatial."