Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seperti diketahui, banyak perusahaan besar yang kolep bahkan bangkrut akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu. Namun, krisis tersebut tidak begitu berpengaruh bagi pengusaha yang bergerak di sektor usaha kecil menengah (UKM). Walau tidak terkena dampak krisis ekonomi tersebut, sumbangan sektor UKM terhadap PDB secara nasional tetap saja tidak memadai. Akan tetapi, bagi UKM yang berada di wilayah DKI Jakarta mampu memberikan sumbangan dalam bentuk lain yaitu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar yaitu lebih kurang 2 juta orang. Didasarkan pada perimbangan di atas, baik pihak Pemda DKI Jakarta maupun DPRD memberikan apresiasi atau "komitmen" yang tinggi terhadap sektor UKM agar lebih ditingkatkan lagi peranannya. Prasyarat untuk itu, adalah perlunya diciptakan iklim sektor UKM yang kondusif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UKM) pada khususnya dan masyarakat Jakarta pada umumnya. Perhatian dari kedua institusi itu, tercermin dalam Perda Nomor 9, 10 Tahun 2002, dan Nomor 1 Tahun 2003. Dengan demikian dapat dikatakan, baik Pemda maupun DPRD telah berhasil memperlihatkan kinerja yang baik dalam upaya membuat peraturan perundangan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (UKM). Lebih dari itu, Pemerintah Daerah-pun telah optimal pula menterjemahkan Perda-perda tersebut ke dalam berbagai program/kegiatan yang diperkirakan dapat memenuhi keinginan masyarakat (UKM). Hal ini tercermin dari diresponnya program/kegiatan tersebut oleh pengusaha/pengelola UKM. Namun, sangat disayangkan, program / kegiatan yang telah ditetapkan itu tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Ketidak-optimalan ini, antara lain disebabkan oleh masih adanya perilaku oknum "birokrasi" yang melakukan praktek-praktek KKN, seperti adanya pungutan liar dalam hal pengurusan surat izin usaha. Disinyalir, praktek-praktek tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu-individu tertentu saja, melainkan dilakukan secara sistematis dan "terorganisir" oleh instansi tertentu. Disamping itu, terkendala pula oleh persoalan yang bersifat administratif, dan ketidak-sesuaian antara program/kegiatan yang ditetapkan dengan kebutuhan mendasar dari para pengusaha/pengelola UKM itu sendiri. Adanya praktek KKN tersebut ternyata tidak begitu serius ditangani dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula halnya dengan DPRD DKI. Sehingga berakibat timbulnya "beban sosial" yang tinggi yang harus ditanggung oleh para pengusaha / pengelola UKM. Keadaan ini, pada akhirnya berakibat terdapat UKM yang menghentikan/menutup kegiatan usahanya. Dampak lebih jauh dari itu, tentu saja terjadi pemutusan hubungan kerja dengan para pekerja yang ada. Hal ini tentu saja menambah daftar pencari kerja di wilayah DKI Jakarta yang sebelumnya telah berjumlah relatif besar. Di masa yang akan datang, agar supaya kebijakan sektor UKM yang dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta dapat lebih mencapai sasaran, "tidak bisa tidak" dituntut peran yang lebih optimal dari DPRD DKI Jakarta, khususnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi dari kebijakan dimaksud. Disamping itu, pihak Pemda pun seharusnya lebih meningkatkan lagi pengawasan internal melalui penerapan "law enforcement" yang berlaku bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Penting pula dilakukan oleh Pemda bahwa program/kegiatan yang akan dipilih/ditetapkan memperhatikan betul kebutuhan mendasar dari pengusaha/pengelola UKM.

---

As we know, many big companies have been collapse and even bankrupt as result from the Economic Crisis happened in Indonesia several years ago. However, that crisis has been not much influenced by The Small and Medium Enterprises. Even though it such that The Small and Medium Enterprises contribution to Indonesia's Gross National Product has still been low. Nevertheless, The Small and Medium Enterprises are able to giving any contribution in DKI Jakarta which is relatively large to hold in reserve of employees. Based on the above consideration, both The Local Government of DKI Jakarta and the Regional Parliament have been highly Commitment in order to improvement of The Small and Medium Enterprises. The Pre-requirement was needed to create the conducive of The Small and Medium Enterprises that can able to rise of prosperity of The Small and Medium Enterprises society particularly and the Jakarta's society generally. Both of the instances were reflected on the Regional Regulation Number 8 and 9 in 2002 year, and The Regional Regulation Number 1 in 2003 year, which concerned to The Small and Medium Enterprises society interest. Such as, we can say both The Local Government and The Regional Parliament have showed the highest performance in realizing regulations which concerned to The Small and Medium Enterprises society interest. The Local Government has translated the best of the Local Regulation itself of any programs to fulfill The Small and Medium Enterprises society needed. This can be seen from the society responses towards the programs. However, unfortunately, they can do maximize the determined programs. This caused by the number of bureaucrats misbehavior which done any bad practices or Corruption, Collusion and Nepotism (CCN) to get a business permit Not only some individuals persons, but systematically performed of certain institutions in a well-organized way have done. Besides that, some either obstacle emerges, such as administrative or activity and the basic needed The Small and Medium Enterprises themselves. The CCN practices were not seriously handled to solve by The Local Government. Such as The Regional Parliament of DKI Jakarta done. As a result, The Small and Medium Enterprises themselves must be responsibility from the highest of "Social Rate" condition. Finally this condition made some The Small and Medium Enterprises closing their business automatically on the discharge with the employees themselves. This discharge of course made to increase of unemployment which has already large relatively. In the future, in order that policies of implementation can more achieve for The Small and medium Enterprises of DKI Jakarta objectives "Can not say no" to The Regional Parliament was demanded their effort, especially to do their rule in controlling and monitoring the implementation. The Local government itself must more improve their internal controlled to apply of "law Enforcement" for anyone who breaks. Besides the selected/sapulated program must be designed based on the basic needed of the small and Medium Enterprises groups.

Abstrak :
Kekerasan terhadap Istri adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga Kekerasan terhadap Istri menimbulkan dampak yang serius pada kesehatan dan kualitas hidup wanita, sehingga kekerasan menjadi prioritas kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya (WHO, 1996). Studi mengenai Kekerasan terhadap istri di masyarakat yang menunjukan tentang masalah kekerasan terhadap istri sebagai masalah kesehatan masyarakat masih kurang, sehingga sangat sedikit sekali laporan mengenai dampak kekerasan terhadap istri (Suryadi, 1999 : 23). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap akibat kekerasan pada aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada korban dan keluarganya . Lokasi penelitian dilakukan di kota Jakarta dan Bandung. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang informan korban dan enam orang informan keluarga korban sebagai tringulasi sumber. Dampak fisik yang dialami oleh informan dalam penelitian ini adalah memar, gatal-gatal dan kulit panas, darah mengucur dari hidung dan mata bengkak , timbulnya perubahan pola menstruasi dan merasa enggan untuk melakukan hubungan seksual. Dampak kekerasan terhadap aspek psikologis menyebabkan timbulnya perasaan ketakutan dan munculnya gejala-gejala depresi seperti harga diri rendah, merasa tidak berdaya dan kehilangan harapan untuk tetap mempertahankan perkawinannya, penurunan nafsu makan dan kurang tidur, perasaan sedih, menurunnya gairah untuk menjalani kehidupan sehari-hari , mengalami putus asa dan cenderung berkeinginan untuk mengakhiri hidup. Dampak kekerasan pada aspek sosial yang dialami oleh informan antara lain terbatasnya interaksi dengan dengan orang lain karena suami sering membatasi pergaulannya dan perasaan malu korban terhadap orang lain, Dampak kekerasan terhadap aspek ekonomi yang dialami adalah istri harus mengeluarkan uang untuk mengobati lukanya dan keterbatasan pemenuhan ekonomi karena suami jarang memberikan nafkah, sehingga istri harus meminta bantuan pada keluarga, orang tua dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peneliti menyarankan kepada Pemerintah untuk mempercepat pengesahan RUU KDRT serta mengimplementasikan kebijakan "Toleransi nol" secara menyeluruh dan termonitor dengan baik. Terhadap Kelompok Profesi kesehatan peneliti menyarankan untuk Lebih peka terhadap pasien dengan cedera khas akibat penganiayaan, Membuka unit-unit layanan perempuan korban kekerasan di Rumah Sakit Umum yang melibatkan perawat, dokter, psikiatri dan psikolog dalam upaya penanganannya, Melakukan advokasi kepada Pemerintah untuk membuat kebijakan mengenai keringanan pembiayaan untuk korban kekerasan terhadap istri. Terhadap kelompok psikologis peneliti menyarankan membuat shelter pelayanan pendampingan psikologi dengan biaya gratis dan bekerjasama dengan sektor kesehatan dan LSM untuk menjaring korban kekerasan terhadap istri yang mengalami gangguan psikologis.

---

Abuse to wife is a form of maltreatment physically and also emotional/ physiologist which is a controlling way to couple in householder life. Wife abuse has generating serious effects to wife health and quality of life, so that abuse become the public health priority in prevention and overcome effort (WHO, 1996). Study of wife abuse in society which is show about wife abuse as a public health problem is still less, so that there's still very small amount report about the effect of wife abuse (Suryadi, 1999:23).Problem in this research is not yet known clearly the effect of abuse victim in physically, psychology, social, and economy aspect. This research use qualitative approach by doing interview to victims and their family. Research is conducted in Jakarta and Bandung. Informant that entangled in this research composed from six informants from victims and six informants from their family as the source of triangulation. Physical effect which is felt by victims is bruise, itches and hot skin, nose bleeding and bloated eyes, menstruation pattern changed and sexual desire decrease. Abuse effect to physiology aspect mention the appearance of fear and the appearance of depression symptoms like lack of self-confidence, empowered, feel not powered and lost the will to keep her marriage, the decrease of eating desire and lack of sleep, sad feeling, the decrease of desire to live on daily life, desperate and tend to suicide.Abuse effect in social aspect which is experienced by informant for example is the lack of interaction with other people because her husband oftenly strict her association and victim embarrassed to other people. Abuse aspect to economy is wife has to spend some money for healing her wound and the economy fulfill limitation because husband rarely gives maintenance, so that wife has to ask help from family, parents, and has to work to fulfill the daily life. Researcher is suggesting the Government to haste the authentication of RUU KDRT and also implementing the "Zero Tolerance" policy totally and monitored well. To Health Profession Group researcher suggest being more sensitive to patient with abuse typical wound. Open women abuse service unit in General Hospital which is involved nurse, doctor, psychiatry, and physiology in handling effort. Conduct an avocation for Government to make a policy about priority defrayal for wife abuse victim. To physiology group researcher suggest making physiology adjacent service shelter with free cost and cooperate with health sector and LSM netting abuse victim to wife who suffer physiology trouble.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku loyalitas pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih pemula dapat didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia WNI yang sudah berusia 17 tahun; atau WNI yang berusia kurang dari 17 tahun tetapi sudah menikah/sudah pernah menikah. Di dalam Teori Perilaku Memilih ada faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional yang dapat mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihannya. Begitu pula pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan sosialnya, citra psikologis kandidat, atau pertimbangan rasional dari berbagai media informasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 400 responden dengan tingkat kepercayaan 95 dan Margin of Error MoE 5. Selain itu, pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling hingga diperoleh 10 kelurahan terpilih dari 5 kecamatan di 5 wilayah kota Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa faktor yang paling banyak mempengaruhi loyalitas pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 ialah orientasi isu yang merupakan turunan dari faktor-faktor psikologis. Hal ini disebabkan pemilih pemula lebih banyak memilih kandidat karena menyukai program-program yang ditawarkan. Dari segi implikasi teoritisnya, studi ini memberikan hasil berbeda dari penelitian mengenai pemilih pemula di Jakarta oleh Budi Jatnika 2004. Ada perubahan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pemula di DKI Jakarta, yaitu dari faktor sosiologis menjadi faktor psikologis. Hal ini juga berkaitan dengan perbedaan situasi politik, dimana pada tahun 2004 kompetisi antar partai politik berlangsung ketat, sementara di tahun 2017 kompetisi yang terjadi tidak hanya antar partai, tetapi juga mengandalkan program dan figur kandidat.

---

This thesis discusses the factors that influence first voter's loyalty in Jakarta Regional Election 2017. Based on Law Number 7 Year 2017 about General Election, first voters can be defined as Indonesian citizen WNI aged minimum 17 years or an Indonesian citizen who is less than 17 years old but married already married. The Voting Behavior Theory there are sociological, psychological, and rational choices that may influence the first voters. Similarly, first voters in Jakarta Regional Election 2017 who also got influence from their social environment, individual psychological, or rational considerations of various media information. This research uses quantitative method and data collection is done by using questionnaire. The sample size in this study was 400 respondents, with 95 confidence level, and 5 Margin of Error MoE. In addition, sampling is done by stratified random sampling method to obtain 10 selected urban villages kelurahan, from 5 districts kecamatan, in 5 administratitive cities of Jakarta Province. The result of this study is the most influence factor on first voter's behavior is issue orientation, which is derived from psychological factors. Because, first voters choose the candidates based on their programs. The theoretical implication is this study gives different results from previous study by Budi Jatmika 2004. There is a change of factors influencing first voter's behavior in Jakarta, from sociological factors into psychological factors. This is also related to the difference political situation, where in 2004 the competition between political parties was tight, while in 2017 the competition was not only between parties, but also rely on candidate programs and their figures.

Abstrak :
Adanya rencana pemindahan ibu kota yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu mendatang dapat memberikan dampak terhadap DKI Jakarta selaku kota yang kehilangan statusnya sebagai ibu kota. Dampak positif dari kegiatan tersebut antara lain dapat meringkankan beban Jakarta yang sudah terlalu banyak sebagai ibu kota, namun selain dampak positif kegiatan tersebut juga dapat memberikan dampak yang tidak diinginkan khususnya pada potensi penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Untuk menganalisis implikasi pemindahan ibu kota yang dapat terjadi terhadap potensi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yang disebabkan akibat adanya kegiatan pemindahan ibu kota terhadap potensi penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta serta menemukan strategi yang dapat diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta untuk mengantisipasi dan mengatasi implikasi negatif yang dapat ditimbulkan bagi potensi penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta. Implikasi yang dapat terjadi bagi penerimaan pajak daerah di Jakarta akibat adanya kegiatan tersebut ialah berupa penurunan penerimaan, namun tidak semua jenis pajak daerah yang ada akan mengalami hal tersebut dikarenakan site plan dari Jakarta saat pemindahan ibu kota dilaksanakan ialah tetap menjadi kota dengan pusat ekonomi, bisnis, dan hal sebagainya, sehingga terdapat beberapa jenis pajak daerah yang tidak akan terpengaruh dari adanya kegiatan tersebut. Strategi yang nantinya diterapkan oleh Pemerintah Provinsi juga menjadi faktor yang sangat menentukan kondisi penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta saat pemindahan ibu kota dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta kedepannya dalam rangka optimalisasi Kapasitas Fiskal Daerah DKI Jakarta ......The plan to move the capital city which will be implemented in the coming period can have an impact on DKI Jakarta as a city that has lost its status as the capital city. The positive impact of these activities, among others, can alleviate the burden of Jakarta, which is already too much of a capital city, but apart from the positive impact of these activities it can also have undesirable impacts, especially on the potential for regional tax revenue in DKI Jakarta. This study uses a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. To analyze the implications of relocating the capital that can occur on the potential for regional tax revenues of DKI Jakarta. This study aims to analyze the implications caused by relocating the capital city on the potential for regional tax revenue in DKI Jakarta and to find strategies that can be applied by the DKI Jakarta Regional Revenue Agency to anticipate and overcome the negative implications that may arise for potential local tax revenue in DKI. Jakarta. The implications that may occur for regional tax revenue in Jakarta due to these activities are in the form of a decrease in revenue, but not all types of local taxes that exist will experience this because the site plan from Jakarta when the capital relocation is implemented is that it remains a city with an economic, business center. and so on, so that there are several types of local taxes that will not be affected by these activities. The strategy that will be implemented by the Provincial Government will also be a very determining factor in the condition of local tax revenues in DKI Jakarta when the capital relocation is implemented. This research is expected to provide input to the DKI Jakarta Regional Revenue Agency in the future in order to optimize the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta

Abstrak :
This paper builds a regional macroeconomic model of DKI Jakarta and attempts to analyze the impacts of declining DAU revenues on the overall DKI Jakarta economy. The model uses microeconomic foundations, consists of four blocks, and is made up by 48 behavioral equations and 23 identities. The model adapts Doubinis? Chicago Metropolitan Area econometric model with some modifications. Two Stage Least Squares Methods are employed to estimate both parameters and prediction power of the model. There are two scenarios designed for forecasting, first, the scenarios of constant DAU of Rp 773,02 billion, and second, the scenario of 20% DAU decline. Comparing the constant and the declining DAU scenarios, the DAU decline does affect the growth of manufacturing sector and its number of employment, government investments, expenditures, and revenues, and the overall regional economy. However, this decline does not affect the activities in the non-manufacture sector and its employment, local government taxes and charges, and private consumptions and investments. Even though it affects the regional economy but the negative impact on growth is still less than 20%.

Abstrak :
Kepesertaan Atlet pada program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan pekembangan yang relatif baru dan muncul bersamaan dengan berlakunya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelenggaraan kepesertaan tersebut oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan problem identification dan berbentuk preskriptif. Profesi atlet berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai, mengingat atlet memiliki potensi cedera yang tinggi selama beraktivitas, durasi karir yang cenderung singkat, dan adanya tantangan finansial saat memasuki masa pensiun. Dalam hal pelaksanaannya, BPJamsostek mengklasifikasikan profesi atlet dalam kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah. Kategori ini dianggap kurang tepat bagi Atlet Pelatda DKI Jakarta, dikarenakan hubungan antara Atlet Pelatda DKI Jakarta dengan KONI Provinsi DKI Jakarta memenuhi unsur hubungan kerja, dan dapat disebut sebagai hubungan kerja. Sehingga Atlet Pelatda DKI Jakarta lebih pantas untuk dikategorikan sebagai “Pekerja Penerima Upah” dan memperoleh manfaat sesuai kategori tersebut. Pada tanggal 26 September 2023, KONI Provinsi DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPJamsostek. Kerja sama tersebut memiliki tujuan utama memenuhi amanat UU Keolahragaan yang mengharuskan negara memberikan dukungan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para atlet. Akan tetapi, kerja sama tersebut masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah belum adanya upaya sosialisasi terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada atlet, beberapa atlet masih mendaftarkan diri mereka secara mandiri dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dipotong langsung dari honor bulanan atlet. Oleh karena itu, KONI DKI Jakarta perlu mengadakan sosialisasi dan melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kerja dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Atlet Pelatda DKI Jakarta. ......The participation of athletes in the employment social security program is a relatively new development that emerged concurrently with the enactment of Article 100 of Law Number 11 of 2022 concerning Sports, which states that athletes and sports performers are entitled to social security protection as part of the National Social Security System. This paper analyzes how this participation is organized by the Employment Social Security Agency or BPJamsostek, using doctrinal research methods with the objectives of problem identification and prescriptive analysis. Athletes are entitled to adequate employment social security, considering their high potential for injuries during activities, relatively short career duration, and financial challenges upon entering retirement. In practice, BPJamsostek classifies the athlete profession under the category of Non- Wage Workers. This categorization is considered inappropriate for DKI Jakarta Regional Training Center Athletes (Pelatda) because the relationship between them and the Jakarta Provincial Sports Committee (KONI DKI Jakarta) fulfills the criteria of an employment relationship and can be considered as such. Therefore, DKI Jakarta Regional Training Center Athletes are more suitable to be categorized as "Wage Workers" and receive benefits accordingly. On September 26, 2023, KONI DKI Jakarta signed a Cooperation Agreement with BPJamsostek. The main objective of this collaboration is to fulfill the mandate of the Sports Law, which requires the state to support the employment social security program for athletes. However, this collaboration still has several shortcomings, including the lack of efforts to socialize employment social security to athletes, some athletes registering independently in the program, and the deduction of social security contributions directly from athletes' monthly honorariums. Therefore, KONI DKI Jakarta needs to conduct socialization and fulfill its obligations as an employer by providing employment social security protection to DKI Jakarta Regional Training Center Athletes.