Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan jalan berbayar elektronik atau yang juga dikenal dengan Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas. Pada skema jalan berbayar elektronik, pengendara mobil pribadi diharapkan meninggalkan mobil pribadinya dan beralih menggunakan angkutan umum massal guna memenuhi kebutuhan perjalanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis respons masyarakat yang berkantor di jalan Sudirman-Thamrin, yang setiap harinya harus melewati jalan yang akan diterapkan kebijakan ERP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 74% pengendara mobil pribadi yang berkantor di kawasan Sudirman sampai dengan MH. Thamrin Jakarta bersedia melewati jalan berbayar elektronik pada besaran tarif awal per-sekali jalan sampai dengan Rp. 35.000,-. Sementara itu, sebanyak 26% pengendara mobil pribadi yang berkantor di kawasan ini tidak bersedia melewati jalan berbayar dan memilih alternatif lain guna memenuhi kebutuhan mobilisasinya, antara lain: beralih menggunakan angkutan umum massal sebagai alat transportasi (14%), tetap menggunakan mobil pribadi namun melewati rute jalan alternatif di luar kawasan jalan berbayar untuk perjalanan dari dan menuju lokasi tujuan (5%), memarkirkan mobil pribadinya di lokasi-lokasi parkir diluar kawasan jalan berbayar (2%), tetap menggunakan mobil pribadinya namun mengubah waktu perjalanan (1%), mengubah lokasi tempat tinggal (1%), dan beralih menggunaan kendaraan pribadi lain seperti sepeda roda dua dan sepeda motor. Hasil analisis menggunakan metode logit juga menunjukkan adanya beberapa faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi respons pengendara mobil pribadi yang berkantor di jalan Sudirman-Thamrin Jakarta dalam menyikapi kebijakan jalan berbayar, yaitu (1) jenis kelamin, dimana lebih banyak perempuan yang cenderung memilih melewati jalan berbayar (2) jenis pekerjaan, dimana lebih banyak pekerja swasta yang bersedia melewati jalan berbayar (3) pengetahuan tentang jalan berbayar, dimana pengendara mobil pribadi yang mengetahui skema kebijakan ini akan cenderung bersedia melewati jalan berbayar, serta (4) pengaruh faktor penghasilan kurang dari Rp 9.999.000,- yang membuat pengendara mobil cenderung untuk tidak bersedia melewati jalan berbayar.

---

Electronic Road Pricing (ERP) policy is a public policy initiated by the Provincial Government of Jakarta. It aims to overcome the problem of traffic congestion. On its scheme, private vehicles are expected to release his personal car for transportation and switching it to the use of public transportation. The research aims to analyze the response of people who works at the area of Jenderal Sudirman ? MH. Thamrin and will have to drive their car through the road pricing area.

This study shows that in order to avoid the element of coercion, the motorists initiate rational choices, which is also reflected as people's response to the new social norms or rules. The majority respondents response (74%) still willing to crossing the road with the starting tariff at Rp.35.000,- as per one trip of mobilization. Meanwhile, 26% respondent is refuse to use the road pricing and would prefer using another options for the trips, such as: using public transportation (14%), keep using personal car but will passing the alternative road to avoid the road tariff (5%), parking their car at the parking lot outside the road pricing area (2%), changing times for making trips (1%), change their residence location (1%), and switching the car use to bicycle use or motorcycle.

Furthermore, the study found some socio-economic factors that would influence people's response to the road pricing policy, which are (1) gender; most of female motorist would like passing the road pricing area (2) jobs; most of private sector workers would like passing the road pricing area (3) knowledge about ERP; most of motorists who are aware to the scheme of electronic road pricing would prefer passing the road and pay the tariff (4) the income amount of less than Rp 9.999.000,- influences motorists would not passing the road pricing."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menerapkan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) sebagai strategi pengendalian lalu lintas untuk mengatasi masalah kemacetan melalui pembatasan kendaraan. Pembangunan SJBE menggunakan skema KPBU dengan melaksanakan tahap pelelangan. Namun, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan SJBE Provinsi DKI Jakarta (Panitia Lelang) melakukan pembatalan lelang, sebab menemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan dan menerbitkan Surat Pengumuman Pembatalan Lelang tanggal 2 Agustus 2019. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. merasa dirugikan atas pembatalan lelang tersebut, sehingga menggugat Panitia Lelang ke PTUN Jakarta dengan hasil putusan yaitu mengabulkan permohonan penundaan lelang ulang. Pada tahap banding, PTTUN Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan kedua putusan tersebut dan mengabulkan permohonan Panitia Lelang. Pembahasan dalam penelitian ini mengkhususkan kepada pembatalan lelang proyek pemerintahan terkait pembangunan SJBE pada kasus PT Bali Towerindo Sentra Tbk. sebagai perwakilan Konsorsium Smart ERP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Panitia Lelang memiliki kewenangan terhadap pembatalan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lelang pembangunan SJBE dibatalkan sehingga Pemprov DKI Jakarta mengadakan lelang ulang dan PT Bali Towerindo Tbk. serta Konsorsium Smart ERP dapat berpartisipasi kembali dalam pelelangan ulang. Pengadaan Pembangunan SJBE menggunakan sumber dana non-APBD dengan menggunakan pendapatan dari pengoperasian SJBE. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. sebaiknya lebih memperhatikan substansi peraturan perundang-undangan terkait pembatalan lelang. Selain itu, penulis berharap Panitia SJBE dapat lebih rinci dalam membuat ketentuan dan menyusun dokumen terkait lelang SJBE sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menguraikan penyebab pembatalan lelang dalam surat keputusan.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta wants to implement the Electronic Road Pricing (ERP) as a traffic control strategy to overcome congestion problems through vehicle restrictions. The construction of the ERP uses the PPP scheme by carrying out the auction stage. However, The Procurement Committee of Goods/Services for ERP Development of DKI Jakarta Province (Auction Committee) canceled the auction, because it found an error in the selected document and issued an Announcement of Cancellation of Auction on August 2, 2019. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. felt aggrieved by the cancellation of the auction, so he sued the Auction Committee to the State Administrative Court of Jakarta with the result of the decision, namely granting the request for postponement of the re-auction. At the appeal stage, the State Administrative High Court Jakarta upheld the decision of the State Administrative Court of Jakarta. However, the Supreme Court overturned the two decisions at the cassation level and granted the Auction Committee request. The discussion in this research focuses on the cancellation of government project tenders related to the construction of the ERP in the case of PT Bali Towerindo Sentra Tbk. as a representative of the Smart ERP Consortium. This research uses a juridical-normative research method which is arranged in a descriptive-analytical manner. The result of this research is that the Auction Committee has the authority to cancel the auction based on the laws and regulations. The ERP construction auction was canceled so the DKI Jakarta Provincial Government held a re-tender and PT Bali Towerindo Tbk. and the Smart ERP Consortium can re-participate in the re-auction. The procurement of ERP development uses non-APBD funding sources by using the income from the operation of the ERP. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. should pay more attention to the substance of the legislation related to auction cancellation. In addition, the author hopes that the SJBE Committee can be more detailed in making provisions and compiling documents related to the SJBE auction in accordance with applicable regulations, as well as outlining the reasons for canceling the auction in the decision letter."

"Udara merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidup, salah satu ancaman utama dalam upaya menjaga kondisi ideal dari udara adalah pencemaran udara. Berdasarkan data kualitas udara, kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang merupakan penyebab utama permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta. Terdapat beberapa instrumen hukum lingkungan yang dapat diterapkan sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), khususnya dalam mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor. Dalam konteks DKI Jakarta, PPU tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi dan Strategi PPU. Beberapa kebijakan PPU yang telah diimplementasikan Pemprov DKI Jakarta adalah kebijakan Ganjil Genap, Uji Emisi dan Low Emission Zone (LEZ). Meskipun beberapa kebijakan tersebut telah diimplementasikan, pada kenyataannya tiap-tiap kebijakan tersebut memiliki kelemahannya masing-masing yang dapat mengancam efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan tersebut secara jangka panjang. Tulisan ini akan mengkaji kebijakan PPU yang telah diimplementasikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menurunkan tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor dan memaparkan potensi, konsep serta interaksi antar instrumen yang perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan Jalan Berbayar untuk mengatasi kemacetan dan memperbaiki mutu udara DKI Jakarta ke depannya.

---

Air is an inseparable component of the environment, one of the main threats in an effort to maintain the ideal condition of the air is air pollution. Based on air quality data, motorized vehicles that produce exhaust emissions are the main cause of air pollution problems in DKI Jakarta. There are several environmental law instruments that can be applied as an effort to control air pollution, especially to curb vehicular emissions from motorized vehicles. In the context of DKI Jakarta, the Provincial Government effort to control air pollution are regulated through Air Pollution Action Plan and Strategy. Several air pollution control policies that have been implemented by the DKI Jakarta Provincial Government are the Odd-Even, Emission Checking and Low Emission Zone policies. Although several of these policies have been implemented, in reality each of these policies has its own weaknesses that can threaten the effectiveness and efficiency of implementing these policies in the long term. This study will examine the air pollution control policies that have been implemented by the DKI Jakarta Provincial Government to reduce vehicular emissions and describe the potential, concepts, and instrumen interactions of Road Pricing policies that DKI Jakarta Provincial Government needs to pay attention as an alternative instrument to overcome road congestion and improve DKI Jakarta's air quality."

"Beberapa ruas utama di Jakarta mengalami kemacetan khususnya pada jam sibuk sehingga pemerintah melakukan terobosan dengan membuat kebijakan baru berupa penerapan Jalan Berbayar. Rencananya akan diterapkan pada Ruas Jalan Sudirman dengan kondisi saat ini mengalami kemacetan dan didapatkan volume bobot sebesar 74644,72 smp/hari dengan tingkat pelayanan E dari kondisi model eksisting. Dari kebijakan baru ini, akan berdampak pada pengguna kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan karena akan terjadinya perubahan dalam pemilihan moda perjalanan yang akan digunakan. Maka dari itu, perlu dilakukan Survei preferensi masyarakat terhadap penerapan Jalan Berbayar yang didapatkan tarif optimal sebesar Rp 41.500,- untuk Motor dan Rp 49.000,- untuk Mobil. Dari hasil tersebut dilakukan simulasi kedua skenario, sehingga didapatkan dampak penurunan waktu perjalanan koridor total yang sebelumnya 40 menit menjadi 20 menit. Sedangkan dampak terhadap Angkutan umum yang ditinjau pada penelitian ini adalah MRT mengalami peningkatan keterisian sebesar 1% dan tidak memiliki masalah menganai kapasitas angkutan harian.

---

Several main sections in Jakarta experience congestion, especially during peak hours, so the government has made a breakthrough by making a new policy in the form of implementing Road Pricing. The plan is that it will be applied to The

Sudirman Road Segment with current conditions experiencing congestion and a

weight volume of 74644.72 pcu/day with a service level E of the existing model

conditions is obtained. From this new policy, it will have an impact on private

vehicle users when traveling because there will be changes in the selection of travel

modes to be used. Therefore, it is necessary to conduct a survey of public

preferences for the implementation of Road Pricing, which results in an optimal

tariff of Rp. 41,500 for motorbikes and Rp. 49,000 for cars. From these results,

simulations of both scenarios were carried out, so that the impact of decreasing the

total corridor travel time was previously 40 minutes to 20 minutes. While the impact

on public transportation reviewed in this study is that the MRT has an increase in occupancy of 1% and has no problems with daily transportation capacity."