Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas peran aktor yang terlibat dalam  mewujudkan kedaulatan data di Indonesia dengan melihat keterkaitan dan relasi  manusia dan non manusia dalam praktiknya melibatkan teknologi. Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep kedaulatan data untuk memahami pengolahan informasi yang sesuai dengan praktik, hukum dan kebutuhan suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivis. Metode penelitian ini yaitu multi-metode dengan menggunakan strategi penelitian studi kasus (case study) dan penelitian aksi (action research) dengan Soft System Methodology (SSM). Temuan dari penelitian ini menunjukkan kedaulatan data di Indonesia disebabkan oleh lima hal yaitu kognisi, regulasi, infrastruktur, ekonomi dan kepercayaan. Berdasarkan model yang terbentuk diketahui jika dalam penerapan kedaulatan data perlu ditetapkan klasifikasi yang jelas antara data pribadi dan data publik yang boleh disampaikan dan yang di rahasiakan. Terdapat sebuah jaringan antara aktor manusia dan aktor non-manusia untuk membentuk kedaulatan data dengan berorientasi pada nilai ekonomi dan keamanan data. Dalam upaya perwujudannya diperlukan regulasi yang mengatur aturan penerapan dan jaminan keamanan terhadap data.

---

This thesis discusses the role of actors involved in realizing data sovereignty in Indonesia by looking at the relationships and relationships of humans and non-humans in practice involving technology. Besides, this study uses the concept of data sovereignty to understand information processing by the practice, law, and needs of a country. This research uses a qualitative approach with a postpositivist paradigm. This research method is multi-method using case study and action research with Soft System Methodology (SSM). The findings of this study indicate the sovereignty of data in Indonesia is caused by five things namely cognition, regulation, infrastructure, economy, and trust. Based on the model formed, it is known that in the application of data sovereignty, it is necessary to establish clear classifications between private data and public data that may be submitted and which are kept confidential. There is a network between human actors and non-human actors to form data sovereignty oriented towards economic value and data security. It is needed regulations that regulate the rules of application and guarantee of security against data.

Abstrak :
Penelitian ini fokus pada jaringan komunikasi termediasi teknologi yang dimanfaatkan jurnalis untuk mengumpulkan berita. Jaringan komunikasi termediasi teknologi berupa mailing list menjadi medium berbagi untuk mengatasi keterbatasan aktor manusia di tengah semakin banyaknya aktor, agensi dan aktan berupa ketidakpastian dalam jaringan. Ini berdasarkan konstruksi aktor yang mengetahui biografi jaringan, maupun aktor yang tidak mengalami jaringan awal. Proses di mana aktor bergabung dalam jaringan dipandang sebagai tindakan translasi. Dalam Teori Jaringan Aktor, translasi sebagai sebuah proses assembling meliputi problematisasi, interessement, enrollment, mobilisasi, dan inskripsi. Translasi juga melibatkan banyak aktor, agensi dan aktan sehingga lebih banyak melibatkan proses berbagi. Keberhasilan translasi ditandai dengan upaya mempertahankan jaringan berbagi aktor lewat pembentukan jaringan baru melalui translasi. Penelitian kualitatif ini ingin mengetahui cara jurnalis mengkonstruksi jaringan, serta alasan melakukan assembling dan mempertahankan hubungan.

---

This study focuses on technology-mediated communication network used by journalists to gather news (newsgathering). Technology-mediated communication network in the form of a mailing list is a sharing medium to overcome the limitations of the human actors in the middle of the increasing number of actors, agencies and actant in form of uncertainty in the network. It is based on the actors? construction who knows the biography of the network, as well as the actors who did not experience the initial network. The process by which an actor joins the network is seen as a translation. In the Actor-Network Theory, translation phase as a process of assembling human actors and non-human actors includes problematization, interessement, enrollment, mobilization, and inscriptions. Translation also involves more actors on it, whether human actors, non-human actors, agency, and actant. In other words, more sharing is done. The success of translation is characterized by the efforts to maintain actor-sharing network through translation of new networks. This qualitative research is also to find out how journalists construct a network, as well as the reasons for assembling and maintaining relationships.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kecurangan pemilu yang disebabkan adanya jaringan antara Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) – Fandi Utomo (caleg) pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Surabaya. Permasalahan kecurangan pemilu yang terjadi di Kota Surabaya disebabkan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Surabaya diluar proses dan kewenangannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan data primer dan data sekunder diperoleh melalui literatur, pemberitaan, dan dokumentasi yang menunjang penelitian ini. Pandangan Lehocq mengenai kecurangan pemilu dipilih sebagai upaya penulis untuk melihat konsep kecurangan pemilu melalui peranan informasinya. Didukung oleh pandangan Michel Callon melihat motif penyelenggara pemilu dalam melakukan kecurangan pemilu. Kemudian, bentuk kecurangan pemilu untuk melakukan manipulasi suara melalui penyimpangan prosedur. Adapun temuan penelitian ini menunjukan adanya jaringan yang terjalin antara Fandi Utomo (caleg) – Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) membuat pengawas pemilu bersikap tidak netral. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya rekomendasi penghitungan suara ulang oleh Bawaslu Kota Surabaya di seluruh TPS Kota Surabaya. Tujuan dari diadakan penghitungan suara ulang bermaksud untuk memanipulasi suara dan mengubah hasil pemilu dengan melalui relasi yang dimiliki antara Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) – Fandi Utomo (caleg). Disisi lain dengan adanya jaringan yang sudah terjalin lama semasa keduanya berada di organisasi yang sama, memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Bagi Fandi Utomo mendapatkan kepentingan elektoralnya sedangkan bagi Hadi Margo Sambodo mendapatkan imbalan materi dari kandidat peserta pemilu. Namun dengan adanya keberpihakan yang dilakukan oleh Hadi Margo Sambodo berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. Hal ini dibuktikan dengan adanya demontrasi yang dilakukan oleh gabungan masyarakat sipil di kantor Bawaslu Jawa Timur. Tujuan dari demontrasi tersebut agar pihak Bawaslu Jawa Timur melakukan pemberhentian kepada anggota Bawaslu Kota Surabaya yang terlibat praktik kecurangan pemilu. Hal ini sesuai dengan pandangan Pippa Norris yang menyatakan bahwa, segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan melanggar prinsip integritas pemilu akan berpengaruh pada kualitas pemilu. Oleh sebab itu, bagi penyelenggara pemilu perlu menjaga prinsip integritas yang dimilikinya agar dapat menjaga kualitas pemilu yang jujur dan adil.     ......This study aims to explain the phenomenon of election fraud caused by the network between Hadi Margo Sambodo (election organizer) - Fandi Utomo (candidate) in the 2019 legislative election in Surabaya City. The problem of election fraud that occurred in the city of Surabaya was due to the policies issued by the Surabaya City Election Supervisory Board outside the process and authority. This research is a qualitative research by combining primary data and secondary data obtained through literature, news, and documentation that support this research. Lehocq's view of election fraud was chosen as the author's attempt to see the concept of electoral fraud through the role of information. Supported by Michel Callon's view of the motives of election organizers in committing election fraud. Then, the form of election fraud is to manipulate votes through procedural irregularities. The findings of this study indicate that there is a network that exists between Fandi Utomo (candidate) - Hadi Margo Sambodo (election organizer) making election supervisors not neutral. This is evidenced by the issuance of a recommendation for a recount of votes by the Surabaya City Election Supervisory Board at all Surabaya City TPS. The purpose of holding a recount is to manipulate votes and change the election results through the relationship between Hadi Margo Sambodo (election organizer) and Fandi Utomo (candidate). On the other hand, the existence of a network that has existed for a long time while both are in the same organization, provides benefits to both parties. For Fandi Utomo, he gets his electoral interests, while for Hadi Margo Sambodo, he gets material rewards from candidates participating in the election. However, Hadi Margo Sambodo's partiality has resulted in reduced public trust in election organizers. This is evidenced by the demonstration carried out by a coalition of civil society at the East Java Bawaslu office. The purpose of the demonstration was for the East Java Bawaslu to dismiss members of the Surabaya City Bawaslu who were involved in electoral fraud. This is in accordance with Pippa Norris's view which states that all forms of fraud committed by election organizers by violating the principle of election integrity will affect the quality of the election. Therefore, election organizers need to maintain the principle of integrity they have in order to maintain the quality of honest and fair elections.