Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mengubah ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). UU HPP mengubah jasa pendidikan menjadi jasa kena pajak dengan fasilitas dibebaskan. Perubahan kebijakan ini menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kepastian hukum dan mekanismenya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dibentuknya kebijakan PPN atas jasa pendidikan dan menganalisis kebijakan PPN atas jasa pendidikan ditinjau dengan menggunakan teori Ease of Administration. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan PPN atas jasa pendidikan ini dilatar belakangi karena 1) meningkatkan kinerja penerimaan PPN, 2) memperluas tax base ,3) Mengembalikan ke konsep dasar PPN, 4) perkembangan jasa pendidikan yang dinamis, 5) benchmark ke negara lain, dan 6) menambah penerimaan negara dimasa mendatang. Kemudian kebijakan ini belum memenuhi sepenuhnya kemudahan administrasi sesuai dengan teori Fritz Neumark. Pada implementasinya, masih terdapat jasa pendidikan yang belum pasti perlakuan pajaknya. Selain itu, belum terdapat penegasan dari otoritas pajak terkait subjek, objek, dan dasar pengenaannya pada penyelenggara jasa pendidikan. Atas penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan adalah untuk melakukan penegasan terhadap jasa pendidikan tertentu, memberikan sosialisasi mengenai kepastian hukum jasa pendidikan, dan memberikan kemudahan administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya. ......The issuance of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), changes the provisions regarding Value Added Tax (VAT). The HPP Law changes educational services to become taxable services with exempt facilities. This policy change raises several problems, such as legal certainty and mechanisms. Therefore, this study aims to determine the background of the formation of VAT policies on educational services and to analyze VAT policies on educational services in terms of using the Ease of Administration theory. The research approach used is post-positivist. Data collection techniques used were literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that the VAT policy on educational services is motivated by 1) increasing the performance of VAT revenues, 2) expanding the tax base, 3) returning to the basic concept of VAT, 4) dynamic development of educational services, 5) benchmarking to other countries, and 6) increase state revenue in the future. Then this policy has not fully fulfilled the ease of administration according to Fritz Neumark's theory. Because there are uncertaity about tax obligation for some educational services. In addition, there has been no confirmation from the tax authorities regarding the subject, object and tax basis for imposing tax on education services. For the research conducted, the recommendations given are to confirm certain educational services, provide socialization regarding legal certainty for educational services, and provide administrative convenience for taxpayers in the context of fulfilling their obligations.

Abstrak :
Pendidikan merupakan hak konstitusi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) bahkan menjadi tujuan didirikannya NKRI sebagaimana dinyatakan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945. Pendidikan juga merupakan salah satu public goods yang harus disediakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi alokasinya. Karena itu pencabutan jasa pendidikan sebagai Jasa Tidak Kena Pajak (JTKP) dalam UU HPP menyebabkan diskursus meskipun akhirnya dijadikan sebagai jasa strategis yang mendapat fasilitas PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16B. Terlebih, pendidikan menjadi prerequisite terciptanya SDM Unggul untuk mencapai Indonesia EMAS 2045. Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis keselarasan antara kebijakan PPN atas jasa pendidikan dan fungsi alokasi pemerintah serta implikasinya terhadap cost of taxation. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara, hasil analisis menunjukkan bahwa keselarasan kebijakan ini dinilai masih selaras dengan tujuan negara pada tingkat diberikannya fasilitas PPN atas jasa pendidikan, namun tidak sepenuhnya memberikan kemudahan bagi penyelenggara jasa pendidikan karena menyebabkan meningkatnya beban administrasi yang menjadi komponen harga dari jasa pendidikan yang dibayarkan oleh konsumen. Fungsi alokasi pemerintah menunjukan bahwa peran pemerintah sebagai aktor yang menyediakan jasa pendidikan sebagai public goods tidak tepat untuk dilakukan karena seharusnya menjaga eksistensi jasa pendidikan sebagai public goods dalam menghindari kegagalan pasar karena tidak memberatkan penyelenggara pendidikan. Perubahan kebijakan dari ini meningkatkan cost of taxation bagi penyelenggara jasa pendidikan karena membuat penyelenggara pendidikan harus memenuhi kewajiban perpajakan yang semula dari tidak dilakukan seperti wajib untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, menerbitkan faktur pajak atas jasa pendidikan, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Selain itu, pada sisi konsumen tidak terjadi perubahan harga yang signifikan. Karena itu direkomendasikan agar implementing policy (regulasi turunan) mengatur perlakuan PPN atas jasa pendidikan yang meminimalkan cost of taxation sekaligus memperkuat fungsi alokasi pemerintah dengan mengutamakan kepentingan pendidikan sebagai hak konstitusi seluruh masyarakat. ......Education is a constitutional right stipulated in The Constitution of The State of The Republic of Indonesia of The Year 1945 (the Constitution of 1945) and even became the goal of the establishment of the State of the Republic of Indonesia as stated in the fourth paragraph of the Preamble of the Constitution of 1945. Education is also one of the public goods that must be provided by the government in carry out its allocation function. Because of this, the revocation of education services as Non-Taxable Services (JTKP) in the HPP Law caused a discourse even though it was eventually made into a strategic service that received VAT facilities as stipulated in Article 16B. Moreover, education is a prerequisite for the creation of superior human resources to achieve Indonesia EMAS 2045. This research was conducted with the aim of analyzing the alignment between the VAT policy on educational services and the government's allocation function and its implications for the cost of taxation. By using a qualitative research approach and data collection methods in the form of literature studies and interviews, the results of the analysis show that the alignment of this policy is considered to be in line with the country's goals at the level of providing VAT facilities for educational services, but does not fully provide convenience for education service providers because it causes an increased burden administration which is a price component of educational services paid by consumers. The government's allocation function shows that the government's role as an actor providing education services as a public good is not the right thing to do because it should maintain the existence of education services as a public good in avoiding market failures because it does not burden education providers. The policy change from this increases the cost of taxation for education service providers because it makes education providers have to fulfill tax obligations that were originally not carried out as mandatory to be confirmed as Taxable Entrepreneurs, issue tax invoices for educational services, and report Periodic VAT Returns. In addition, on the consumer side, there was no significant price change. It is therefore recommended that the implementing policy (derivative regulation) regulate the treatment of VAT on education services in a way that minimizes the cost of taxation while at the same time strengthening the government's allocation function by prioritizing the interest of education as a constitutional right of all people.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kedudukan peserta didik sebagai konsumen, lembaga pendidikan sebagai pelaku usaha, dan pemerintah sebagai pengatur, penyelenggara, pembina dan pengawas. Termasuk hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak tersebut. Selanjutnya diuraikan kasus pelanggaran hak peserta didik, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen jasa pendidikan. Penelitian yuridis normatif ini, bersifat kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan mempertegas kedudukan peserta didik sebagai pengguna/konsumen jasa pendidikan dalam Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Serta perlunya sosialisasi, pendidikan konsumen, pengawasan dan advokasi terhadap pelanggaran hak peserta didik.

---

ABSTRACT
This thesis analyze the legal standing of student as the consumer, educational institution as producer, and the Government as regulator, practitioner, builder and caretaker. Including the rights and obligation of the fullfilment. Also description the problems that arise from the fullfilment such obligation from the parties involved and legal action to solve that problems based on consumer protection law. The research conclusion that in Law number 20 year 2003 about National Education System must stressing the position student as consumer of education system. Then imperative the socialization, educating consumer, guard and advocating about the violation of the rights of the student as consumer.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur peluang dan tantangan Institusi Universitas Terbuka pada kantor regional Ternate (UPBJJ UT Ternate) melalui ekspektasi siswa SLTA terhadap Perguruan Tinggi. Ekspektasi siswa terhadap perguruan tinggi diukur dengan bauran pemasaran jasa perguruan tinggi yang meliputi produk, harga, tempat, promosi, sumber daya manusia, aktivitas operasional dan sarana dan prasarana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII di kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat dengan total sampel sebanyak 461 Siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model dari Milles dan Michael Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pada aspek produk, siswa lebih mempertimbangkan perguruan tinggi yang memiliki program studi/jurusan yang diminati oleh siswa 2). Pada aspek harga, siswa lebih mempertimbangkan perguruan tinggi yang menawarkan biaya SPP yang terjangkau 3). Pada aspek tempat, siswa lebih mengharapkan perguruan tinggi yang dekat dengan pusat kota 4). Pada aspek promosi, siswa lebih memilih perguruan tinggi yang melakukan promosi melalui tatap muka langsung di sekolah mereka 5). Pada aspek sumber daya manusia, siswa lebih mengharapkan perguruan tinggi yang memiliki dosen/tutor dengan kualifikasi pendidikan yang kapabel 6). Pada aspek aktivitas operasional, siswa lebih mengharapkan perguruan tinggi yang memiliki program pendaftaran mahasiswa baru yang mudah dan 7). Pada aspek sarana dan prasarana, siswa lebih mengharapkan perguruan tinggi dengan ruang belajar yang nyaman.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pendampian proses pengajuan Restitusi PPN PT PCY ke Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilakukan oleh KAP FA. Dalam rangka pendampingan proses pengajuan Restitusi PPN ini, KAP FA selaku konsultan pajak PT PCY melakukan perhitungan atas besaran potensial Restitusi PPN yang akan diajukan. Selain itu KAP FA juga berperan sebagai perantara antara PT PCY dengan Tim Pemeriksa selama pemeriksaan atas tanggapan Restitusi PPN berlangsung. PT PCY merupakan perusahaan yang menjual alat musik serta menyediakan kursus musik yang merupakan jasa pendidikan. Dengan adanya 2 (dua) jenis usaha dari PT PCY yang memerlukan perlakuan khusus dalam perhitungan Restitusi PPN menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil evaluasi dalam melakukan pendampingan pengajuan Restitusi PPN PT PCY, KAP FA belum tepat dalam melakukan perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sehingga mempengaruhi besaran Restitusi PPN PT PCY. ......This internship report is aims to evaluate the assistance process of PT PCY`s Value Added Tax Refund submission to the Directorate General of Taxes that have been carried out by KAP FA. In order to assist this Value Added Tax Refund request, KAP FA as a tax consultant of PT PCY calculated the potential amount of Value Added Tax Refund to be submitted. In addition, KAP FA also acts as an intermediary between PT PCY and The Tax Audit Team during the tax audit of Value Added Tax Refund request responses. PT PCY is a company that sells musical instruments and provide music course which are educational services. With these 2 (two) types of business that PT PCY have provided, PT PCY requiring special treatment in the calculation of Value Added Tax Refund according to statutory regulations. Based on the evaluation results in assisting the submission of PT PCY Value Added Tax Refund, KAP FA has not been precise in calculating Input Taxes that can be credited so that it affects the amount of PT PCY VAT Refunds.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan brand yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan bagaimana posisi komunikasi pemasaran dalam pengembangan brand tersebut. Peneliti menggunakan model pengembangan brand milik Leslie de Chernatory yang terdiri dari brand vision, budaya organisasi, brand objective, audit brandsphere, brandessence, internal implementation dan brand resource, serta brand evaluastion. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan komunikasi pemasaran terkait pengembangan brand berada pada fase internal implementation dan brand resource. Kegiatan komunikasi pemasaran dalam perguruan tinggi dilakukan oleh bagian humas dan bagian promosi. Inti dari kegiatan komunikasi pemasaran dalam pengembanagn brand adalah kesesuaian isi pesan dan media terhadap tujuan yang diharapkan. Perguruan tinggi yang sedang mengembangkan mereknya harus memahami tujuan merek mereka dan mampu mengkomunikasikannya baik secara internal maupun eksternal dengan efektif

---

ABSTRACT
This research aims to understad how the brand development activity is carried out by universities and how marketing communications position in the development of the brand. Researchers used Leslie de Chernatory’s model of brand development which is consists of brand vision , organizational culture , brand objectives , audit brandsphere , brandessence , internal implementation and brand resource, and brand evaluastion . Based on the results of this research , marketing communication activities is related to brand development activity. Marketing communication activities in university institution are conducted by public relations and promotion department. The main point of marketing communications activities in brand development is the suitability between the content of the message and the media to reach the goals . Universities which are developing their brand must understand the purpose of their brand and they have to be able in communicating effectively.